Artikel diperbarui secara berkala!
Senin, 15 April 2013, siswa SMA dan SMK di sebelas provinsi Indonesia tengah seharusnya mulai mengerjakan Ujian Nasional (UN). Soalnya belum tiba. Satu dari enam percetakan pemenang tender, PT Ghalia Indonesia Printing, gagal menyelesaikan pencetakan tepat waktu, sehingga jadwal UN di wilayah itu digeser dari 15β18 April menjadi 18β23 April 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta maaf "yang sebesar-besarnya" kepada masyarakat, orang tua, dan murid, lalu mengancam memasukkan percetakan yang lalai ke daftar hitam [1].
Peristiwa itu sering dikenang sebagai urusan logistik. Menurut saya, ia lebih tepat dibaca sebagai puncak gunung es. Ujian yang ikut menentukan kelulusan remaja di seluruh negeri disusun, dicetak, dan dikirim secara terpusat dengan tenggat sempit. Begitu satu mata rantai putus, yang menanggung akibatnya adalah siswa yang sudah berbulan-bulan bersiap.
Periode 2010β2013 adalah tahun-tahun yang padat bagi sekolah menengah: rumus kelulusan UN yang berubah, sekolah berlabel "bertaraf internasional" yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi, uji kompetensi guru dengan nilai rata-rata di bawah separuh, tawuran yang merenggut nyawa, lalu Kurikulum 2013 dan program wajib belajar 12 tahun. Tulisan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan: mengapa masalah-masalah itu muncul hampir bersamaan, siapa yang terdampak dulu dan sekarang, dan apa yang tersisa setelah hiruk-pikuknya reda. Bila datanya tidak tersedia atau sumbernya saling bertentangan, saya akan menyebutnya terang-terangan.
Satu batasan istilah. Menurut UU Sisdiknas, pendidikan menengah berarti SMA, MA, dan SMK, sedangkan SMP termasuk pendidikan dasar. Beberapa data di bawah tetap mencakup SMP karena kebijakannya berlaku lintas jenjang, dan saya akan menandainya bila begitu.
Titik berangkatnya adalah uang. Laporan Bank Dunia yang terbit Maret 2013 mencatat bahwa hanya sedikit negara yang menaikkan belanja pemerintah untuk pendidikan lebih dari 60 persen secara riil dalam lima tahun, seperti yang dilakukan Indonesia pada 2005β2009 [2]. Kenaikan itu terkait dengan "aturan 20 persen", yaitu kewajiban mengalokasikan sedikitnya seperlima anggaran untuk pendidikan.
Akses memang membaik. Menurut laporan yang sama, partisipasi sekolah anak usia 15 tahun dari kelompok 20 persen termiskin naik dari 60 menjadi 80 persen antara 2006 dan 2010. Namun, setelah usia 15 tahun, angka partisipasi kelompok termiskin turun drastis [2]. Usia itu kira-kira bertepatan dengan peralihan dari SMP ke SMA atau SMK. Jadi, persoalan sekolah menengah pada awal 2010-an bukan hanya soal mutu, tetapi juga soal siapa yang berhasil masuk dan bertahan.
Untuk urusan mutu, pemerintah bertumpu pada tiga alat. Pertama, UN sebagai ukuran standar nasional. Kedua, sertifikasi guru, bagian dari reformasi 2005, yang memberi guru bersertifikat tunjangan profesi setara gaji pokok. Hingga 2012, sekitar 35 persen guru sudah bersertifikat, dan program ini menyerap sekitar 9 persen anggaran pendidikan [2]. Ketiga, sekolah unggulan berlabel internasional. Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di semua jenjang untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional [3]. Dari pasal itulah lahir Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), yang berjalan sejak 2006 [4]. Rumusnya, seperti dikutip dalam putusan MK, adalah SBI/RSBI = SNP + Pengayaan: sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, lalu diperkaya dengan keunggulan mutu dari negara maju [3]. Di atas kertas terdengar masuk akal. Masalahnya, "pengayaan" tidak pernah punya ukuran yang jelas.
Jika dilihat sekarang, ketiga alat itu punya kesamaan: semuanya mudah diukur dari atas, entah lewat angka kelulusan, jumlah guru bersertifikat, atau jumlah sekolah berlabel. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang kelas jauh lebih sulit dilihat.
UN 2011 membawa perubahan penting. Nilai akhir penentu kelulusan tidak lagi semata nilai UN, melainkan gabungan 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai sekolah (ujian sekolah ditambah rapor semester 1β4). Rumus itu, menurut ANTARA, merupakan kesepakatan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas rekomendasi DPR [5].
Hasilnya: 99,22 persen peserta SMA/MA lulus, atau 1.450.498 dari 1.461.941 peserta. Tahun sebelumnya, angka gabungan ujian utama dan ujian ulang mencapai 99,04 persen. Persentase ketidaklulusan tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur, kelulusan tertinggi di Bali, dan lima sekolah tidak meluluskan satu pun dari total 147 siswanya. Untuk SMK, angka kelulusan mencapai 99,51 persen. Nuh menyatakan hasil UN juga akan dipakai untuk pemetaan dan seleksi masuk perguruan tinggi [5].
Di sinilah paradoks pertama muncul. Ujian yang sangat ditakuti siswa ternyata diluluskan hampir semua peserta. Angka itu bisa berarti sekolah sudah baik, atau bisa pula berarti alat ukurnya kurang tajam. Data kelulusan saja tidak cukup untuk memastikan yang mana.
Pada 31 Juli 2012, Uji Kompetensi Guru (UKG) gelombang pertama dimulai secara daring. Hingga hari ketiga, pesertanya 373.415 orang dan data 243.619 di antaranya sudah diolah. Rata-rata nilai sementaranya 44,55, dengan nilai tertinggi 91,12 dan terendah nol. DI Yogyakarta mencatat rata-rata tertinggi, yaitu 51,03. Di jenjang SMA, guru kimia mencatat rata-rata terendah (37,9) dan guru fisika tertinggi (58,7). Pelaksanaannya juga tersendat: dari 4.158 tempat uji, hanya 2.344 yang aktif, sementara 877 dinonaktifkan. "Memang ada yang ngadat, tetapi prinsipnya jalan," kata Nuh. Ia juga menyoroti guru Bahasa Indonesia SMP, yang rata-ratanya paling rendah dibanding mata pelajaran lain di jenjang itu: "Ada sesuatu yang harus kita rombak dalam kemampuan bahasa Indonesia para guru kita" [6].
Angka tersebut masih sementara dan berasal dari gelombang awal, jadi tidak bisa dibaca sebagai potret final seluruh guru. Tetap saja, rata-rata di bawah 50 menimbulkan pertanyaan tentang mutu guru di tengah program sertifikasi yang sudah berjalan beberapa tahun.
Pada tahun yang sama, RSBI digugat ke Mahkamah Konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung gugatan itu. Menurut data ICW yang bersumber dari kesaksian Ketua Komite Sekolah SMA 70 Jakarta, biaya di sekolah RSBI tersebut lebih dari Rp10 juta untuk kelas reguler. Di kelas internasional, orang tua membayar hingga Rp31 juta pada tahun pertama, lalu Rp24 juta dan Rp18 juta pada dua tahun berikutnya. Sekjen FSGI Retno Listyarti menyebut hampir semua SMP RSBI di berbagai daerah tidak dapat memenuhi kuota 20 persen untuk siswa miskin, karena banyak siswa miskin "takut" mendaftar akibat biaya. Dhitta Puti Sarasvati dari IGI menambahkan bahwa RSBI tidak punya konsep yang jelas dan kualitas gurunya tidak sebanding dengan biaya yang dibayar orang tua [7].
Penelitian juga tidak berpihak pada RSBI. Evaluasi Balitbang Kemdiknas yang terbit pada 2011 menemukan kemampuan bahasa Inggris pendidik dan tenaga kependidikan RSBI di semua jenjang masih pada level pemula (skor TOEIC 10β250). Di SMA, kemampuan guru biologi dan fisika kelas RSBI justru lebih rendah daripada guru kelas reguler, dan penggunaan dana dinilai kurang transparan [4]. Studi kasus Sumintono dan rekan di sebuah sekolah menengah di kota kecil di Jawa Barat sampai pada kesimpulan serupa: struktur kebijakan SBI tidak dirancang dengan memadai, guru kesulitan mengajar dalam bahasa Inggris, dan program peningkatan kemampuan bahasa tidak berjalan baik. Sekolah itu juga tidak memanfaatkan statusnya untuk membangun komunitas belajar antarguru, tetapi tetap mengandalkan program yang biasa [8].
Lalu datang September yang kelam. Pada Senin, 24 September 2012, Alawy Yusianto Putra, siswa kelas X SMA 6 Jakarta berusia 15 tahun, diserang bersama 14 temannya saat makan siang oleh sekelompok siswa SMA 70 yang membawa celurit dan bambu. Alawy tewas ditikam di dada. Polisi menetapkan FR, siswa kelas XII SMA 70, sebagai tersangka. Nuh berjanji menjadikan kasus itu tawuran terakhir dan menyatakan rekonsiliasi, bukan sanksi bagi sekolah, sebagai prioritas. Kementerian berencana membentuk tim berisi perwakilan kementerian, kepala sekolah, komite, polisi, tokoh masyarakat, dan sosiolog untuk meredam konflik antarsekolah. Kepala SMA 6 mengakui akar masalahnya: siswa menganggap tawuran sebagai tradisi yang harus dijaga [9].
Ada ironi yang sulit diabaikan. SMA 70, sekolah asal para penyerang, adalah sekolah RSBI dengan biaya yang disebut ICW di atas [7]. Label internasional dan biaya tinggi ternyata tidak menjamin apa pun soal budaya sekolah.
Pada 8 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [3]. Dalam berkas permohonan, para pemohon mengutip data Kemdiknas: hingga September 2011 terdapat 1.305 sekolah RSBI, yaitu 239 SD, 356 SMP, 359 SMA, dan 351 SMK. Mereka juga menyebut biaya ujian Cambridge sekitar Rp1 juta per mata pelajaran, dan ujian umumnya mencakup lima mata pelajaran [3]. Pemohon juga berargumen bahwa bahasa pengantar yang berorientasi pada bahasa Inggris lambat laun akan menggerus bahasa lokal dan bahasa nasional [3]. Perlu dicatat bahwa angka dan argumen ini adalah dalil pemohon, bukan temuan Mahkamah.
Pertimbangan Mahkamah menyentuh dua hal. Mahkamah memahami niat baik pembentuk undang-undang, tetapi menilai yang menonjol dalam praktik RSBI adalah bahasa Inggris. Pembedaan sarana, pembiayaan, dan perlakuan antara sekolah RSBI dan non-RSBI dinilai bertentangan dengan prinsip konstitusi. Mahkamah juga menulis bahwa "hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI" [3].
Putusan itu tidak bulat. Hakim Konstitusi Achmad Sodiki menyampaikan pendapat berbeda. Menurutnya, tidak ada kata dalam pasal tersebut yang bisa dimaknai sebagai diskriminasi, dan "ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia, adalah berlebihan" [3]. Saya menganggap keberatan ini layak didengar: masalah RSBI ada pada pelaksanaannya, sedangkan kebutuhan akan sekolah bermutu tinggi tetap nyata.
Pelaksanaan putusan pun tidak mulus. Kajian di Jurnal Konstitusi mencatat dua pola. Sebagian dinas dan sekolah langsung melepas atribut RSBI, sementara Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang kebijakan transisi. Para penulis menilai kebijakan masa transisi itu tidak memiliki landasan hukum, karena putusan MK berlaku mengikat sejak diucapkan [10].
April membawa kekacauan UN yang dibahas di awal tulisan. Ada catatan kecil soal sumber: laporan ANTARA sehari sebelumnya memuat jadwal pengganti yang berbeda, dengan pasangan hari dan tanggal yang tidak cocok satu sama lain. Saya memakai versi 15 April karena lebih konsisten [1].
Pada 25 Juni 2013, Kemdikbud meluncurkan Pendidikan Menengah Universal (PMU), yang sering disebut wajib belajar 12 tahun dan menurut kementerian sudah dirintis sejak 2011. Targetnya, angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah naik dari 78,8 persen menjadi sekitar 97 persen pada 2020. Tanpa percepatan, target itu diperkirakan baru tercapai pada 2040. Mulai tahun ajaran itu, BOS sekolah menengah diberikan Rp1 juta per siswa per tahun, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, ditambah Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp1 juta per siswa untuk 1,7 juta siswa dari keluarga tidak mampu. Alasannya demografis: menurut kementerian, melimpahnya penduduk usia produktif hanya berlangsung hingga 2035 [11].
Tiga minggu kemudian, Kurikulum 2013 dimulai pada 6.326 sekolah di 295 kabupaten/kota di 33 provinsi, untuk kelas I, IV, VII, dan X. Sebanyak 1.006 di antaranya mengajukan diri untuk menerapkannya secara mandiri. Penerapan di seluruh sekolah direncanakan pada 2015. Pelatihan sebelumnya diberikan kepada 61.034 orang, terdiri atas 572 instruktur nasional, 4.740 guru inti, dan 55.762 guru sasaran [12].
Rapor paling keras datang menjelang akhir tahun. Dalam PISA 2012, siswa Indonesia berusia 15 tahun meraih skor rata-rata matematika 375, jauh di bawah rata-rata OECD 494. Skor membaca 396 dan sains 382. Sebanyak 75,7 persen siswa berada di bawah level 2 matematika, padahal rata-rata OECD 23,0 persen. Hanya 0,3 persen yang masuk kelompok berprestasi tinggi. Berdasarkan skor rata-rata matematika, Indonesia berada di urutan kedua dari bawah di antara 65 negara dan ekonomi, hanya di atas Peru (368). OECD sendiri memberi rentang peringkat 62β65 karena faktor galat sampel [13]. Karena PISA menguji anak usia 15 tahun, hasilnya mencerminkan siswa di peralihan SMP dan SMA, bukan hanya siswa SMA.
Bagi siswa, dampaknya paling langsung. Mereka menghadapi ujian yang ikut menentukan kelulusan, sementara pada 2013 jadwalnya sendiri bisa bergeser karena urusan percetakan [1]. Siswa dari keluarga miskin menghadapi hambatan ganda: partisipasi mereka anjlok setelah usia 15 tahun [2], dan sebagian sekolah negeri berlabel RSBI memasang biaya yang sulit mereka jangkau [7]. Korban tawuran dan keluarganya menanggung kerugian yang tidak bisa dipulihkan [9].
Bagi guru, periode ini mempertemukan tuntutan yang makin banyak dengan dukungan yang tipis. Guru RSBI diminta mengajar dalam bahasa yang belum mereka kuasai [4][8]. Guru diuji secara daring dengan sistem yang tersendat [6]. Lalu mereka diminta beralih ke kurikulum baru, sementara yang sudah dilatih baru sekitar 61 ribu orang [12]. Di sisi lain, guru bersertifikat cenderung lebih aman secara keuangan [2], dan itu bukan hal kecil.
Dampak di luar sekolah juga terasa. Kalau "industri pendidikan" diartikan sebagai pihak di sekitar sekolah, ada beberapa yang ikut terseret:
Bagi negara, beban terbesarnya fiskal. Bank Dunia memperkirakan, dengan sekitar 2 juta guru yang berpotensi memenuhi syarat, sertifikasi akan menelan sekitar Rp65 triliun per tahun begitu diterapkan penuh pada 2015. Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan 2010 sekitar Rp200 triliun [14].
Bagaimana dengan sekarang? Jika dilihat dari kacamata 2026, warisan paling nyata dari periode ini adalah perdebatan yang belum selesai: apakah sekolah unggulan boleh dibedakan, apakah ujian nasional perlu menentukan nasib siswa, dan apakah menaikkan gaji guru otomatis menaikkan mutu. Siswa SMA tahun 2013 kini berusia sekitar 30 tahun, dan sebagian dari mereka sudah menjadi guru atau orang tua murid. Dugaan saya, cara mereka memandang ujian, sekolah favorit, dan profesi guru ikut dibentuk oleh pengalaman pada tahun-tahun itu. Saya tidak punya data untuk membuktikannya, jadi anggap saja ini bahan diskusi.
Kritik terhadap periode ini bisa dikelompokkan ke dalam empat pola:
Tentu ada argumen tandingan. Pendukung UN dapat menunjuk pernyataan Nuh bahwa hasil ujian dipakai untuk pemetaan dan intervensi, misalnya di NTT [5]. Tanpa ukuran bersama, ketimpangan antardaerah malah sulit terlihat. RSBI pun punya pembela di MK sendiri, yakni Hakim Sodiki [3]. Pendukung sertifikasi bisa menyatakan bahwa guru yang tidak lagi mencari kerja sampingan adalah capaian tersendiri.
Menurut saya, masalah intinya bukan pada niat, melainkan pada urutan. Label diberikan sebelum kapasitas dibangun, ujian dipertaruhkan sebelum logistiknya andal, dan tunjangan dibayarkan sebelum ada mekanisme yang mengaitkannya dengan pembelajaran. Ketika hasil PISA 2012 menunjukkan tiga dari empat siswa belum mencapai level dasar matematika [13], angka kelulusan 99 persen dua tahun sebelumnya [5] terasa seperti dua cerita yang tidak saling mengenal.
Satu catatan kejujuran. Saya tidak menemukan data nasional yang konsisten tentang jumlah tawuran pelajar pada 2010β2013 dalam sumber yang saya pakai, sehingga tulisan ini tidak mengklaim tawuran sedang naik atau turun. Kasus Alawy diangkat karena terdokumentasi dengan baik, bukan karena mewakili statistik.
Pada 2015, Bank Dunia menerbitkan evaluasi sertifikasi guru yang disebutnya "sobering" (menyadarkan). Meski implikasi fiskalnya sangat besar, sertifikasi belum menghasilkan peningkatan berarti pada hasil belajar siswa [14]. Pada 2018, de Ree dan rekan menerbitkan hasil eksperimen acak di jurnal The Quarterly Journal of Economics. Penggandaan gaji pokok guru meningkatkan kepuasan guru atas penghasilannya, mengurangi kerja sampingan, dan menurunkan tekanan finansial. Namun, setelah dua dan tiga tahun, kebijakan itu tidak berdampak sama sekali pada hasil belajar siswa [15]. Perlu dicatat bahwa penelitian ini dan evaluasi Bank Dunia mengukur sekolah dasar dan SMP, bukan SMA, sehingga penerapannya pada sekolah menengah atas adalah tafsiran saya.
RSBI kehilangan dasar hukumnya sejak putusan 2013 [10]. Apakah praktik kelas mahal berpindah ke bentuk lain, saya tidak menemukan data yang bisa diandalkan. Kurikulum 2013 direncanakan berlaku di semua sekolah pada 2015 [12], tetapi perjalanan sesudahnya, termasuk penghentian sebagian penerapannya pada akhir 2014, berada di luar referensi tulisan ini [PERLU VERIFIKASI]. Begitu pula perubahan peran UN dalam menentukan kelulusan pada tahun-tahun sesudahnya [PERLU VERIFIKASI].
Membaca ulang 2010β2013, saya melihat sekolah menengah yang dibebani terlalu banyak harapan sekaligus: menjadi gerbang wajib belajar 12 tahun, etalase daya saing global, dan tempat ujian penentu nasib. Yang paling sering terlupa adalah hal yang paling sulit diukur, yaitu apakah siswa benar-benar belajar dan merasa aman di sekolahnya.
Pelajaran dari periode ini, menurut saya, sederhana untuk diucapkan tetapi sulit dijalankan: bangun kapasitas sebelum memasang label, dan kaitkan anggaran dengan bukti, bukan dengan niat.
Untuk rekan-rekan di forum, terutama guru yang mengalami masa itu dan mahasiswa calon guru: dari UN, RSBI, sertifikasi, dan Kurikulum 2013, kebijakan mana yang menurut Anda paling meninggalkan bekas di sekolah tempat Anda belajar atau mengajar, dan apa yang seharusnya dilakukan berbeda?
[2] Bank Dunia. (2013). Belanja Lebih Banyak atau Belanja Lebih Baik: Memperbaiki Pendanaan Pendidikan di Indonesia (Ringkasan). World Bank. https://documents1.worldbank.org/cu...2/pdf/733580v20ESW0W0Summary000March02013.pdf (Laporan)
[3] Mahkamah Konstitusi RI. (2013). Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. https://www.mkri.id/public/content/...012-sisdiknas - telah baca 8 Januari 2013.pdf (Dokumen resmi)
[4] Noor, I. H. M. (2011). Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SD, SMP, SMA, dan SMK. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 17(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2745413 (Jurnal)
[5] ANTARA News. (2011, 13 Mei). Kelulusan UN SMA 2011 Capai 99,22 Persen. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/258487/kelulusan-un-sma-2011-capai-9922-persen (Berita)
[6] Wiangga, L. S. (2012, 6 Agustus). UKG Online 2012: Nilai Sementara Uji Kompetensi Guru, DIY Tertinggi. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/201...i-sementara-uji-kompetensi-guru-diy-tertinggi (Berita)
[7] Restyanto, M. (2012, 6 Juni). Penghapusan RSBI: ICW Tunggu Keputusan MK. Solopos/Espos.id. https://news.espos.id/penghapusan-rsbi-icw-tunggu-keputusan-mk-191682 (Berita)
[8] Sumintono, B., Said, H., & Mislan, N. (2012). Constraints and Improvement: A Case Study of the Indonesia's International Standard School in Improving its Capacity Building. Journal of Education and Learning (EduLearn), 6(1), 23-32. https://doi.org/10.11591/edulearn.v6i1.187 (Jurnal)
[9] Mahditama, I., & Fidrus, M. (2012, 26 September). Government takes on brawling students. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2012/09/26/government-takes-brawling-students (Berita)
[10] Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. Jurnal Konstitusi, 10(4), 731-760. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1048 (Jurnal)
[11] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013, September). Majalah Dikbud No. 05 Tahun IV. Kemdikbud. https://www.kemdikbud.go.id/dokumen/pdf/Majalah/MAJALAH_5.pdf (Dokumen resmi)
[12] Rosari, M. (2013, 15 Juli). Ribuan sekolah siap laksanakan Kurikulum 2013. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/385491/ribuan-sekolah-siap-laksanakan-kurikulum-2013 (Berita)
[13] OECD. (2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oe...-2012-in-focus/pisa-2012-results-overview.pdf (Laporan)
[14] World Bank. (2015). Teacher Certification and Beyond: An Empirical Evaluation of the Teacher Certification Program and Education Quality Improvements in Indonesia. World Bank. https://documents1.worldbank.org/cu...IC-Teacher-Certification-and-beyond-final.pdf (Laporan)
[15] de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia. The Quarterly Journal of Economics, 133(2), 993-1039. https://doi.org/10.1093/qje/qjx040 (Jurnal)
Senin, 15 April 2013, siswa SMA dan SMK di sebelas provinsi Indonesia tengah seharusnya mulai mengerjakan Ujian Nasional (UN). Soalnya belum tiba. Satu dari enam percetakan pemenang tender, PT Ghalia Indonesia Printing, gagal menyelesaikan pencetakan tepat waktu, sehingga jadwal UN di wilayah itu digeser dari 15β18 April menjadi 18β23 April 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta maaf "yang sebesar-besarnya" kepada masyarakat, orang tua, dan murid, lalu mengancam memasukkan percetakan yang lalai ke daftar hitam [1].
Peristiwa itu sering dikenang sebagai urusan logistik. Menurut saya, ia lebih tepat dibaca sebagai puncak gunung es. Ujian yang ikut menentukan kelulusan remaja di seluruh negeri disusun, dicetak, dan dikirim secara terpusat dengan tenggat sempit. Begitu satu mata rantai putus, yang menanggung akibatnya adalah siswa yang sudah berbulan-bulan bersiap.
Periode 2010β2013 adalah tahun-tahun yang padat bagi sekolah menengah: rumus kelulusan UN yang berubah, sekolah berlabel "bertaraf internasional" yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi, uji kompetensi guru dengan nilai rata-rata di bawah separuh, tawuran yang merenggut nyawa, lalu Kurikulum 2013 dan program wajib belajar 12 tahun. Tulisan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan: mengapa masalah-masalah itu muncul hampir bersamaan, siapa yang terdampak dulu dan sekarang, dan apa yang tersisa setelah hiruk-pikuknya reda. Bila datanya tidak tersedia atau sumbernya saling bertentangan, saya akan menyebutnya terang-terangan.
Satu batasan istilah. Menurut UU Sisdiknas, pendidikan menengah berarti SMA, MA, dan SMK, sedangkan SMP termasuk pendidikan dasar. Beberapa data di bawah tetap mencakup SMP karena kebijakannya berlaku lintas jenjang, dan saya akan menandainya bila begitu.
Latar Belakang: Anggaran Melonjak, Mutu Dipertanyakan
Titik berangkatnya adalah uang. Laporan Bank Dunia yang terbit Maret 2013 mencatat bahwa hanya sedikit negara yang menaikkan belanja pemerintah untuk pendidikan lebih dari 60 persen secara riil dalam lima tahun, seperti yang dilakukan Indonesia pada 2005β2009 [2]. Kenaikan itu terkait dengan "aturan 20 persen", yaitu kewajiban mengalokasikan sedikitnya seperlima anggaran untuk pendidikan.
Akses memang membaik. Menurut laporan yang sama, partisipasi sekolah anak usia 15 tahun dari kelompok 20 persen termiskin naik dari 60 menjadi 80 persen antara 2006 dan 2010. Namun, setelah usia 15 tahun, angka partisipasi kelompok termiskin turun drastis [2]. Usia itu kira-kira bertepatan dengan peralihan dari SMP ke SMA atau SMK. Jadi, persoalan sekolah menengah pada awal 2010-an bukan hanya soal mutu, tetapi juga soal siapa yang berhasil masuk dan bertahan.
Untuk urusan mutu, pemerintah bertumpu pada tiga alat. Pertama, UN sebagai ukuran standar nasional. Kedua, sertifikasi guru, bagian dari reformasi 2005, yang memberi guru bersertifikat tunjangan profesi setara gaji pokok. Hingga 2012, sekitar 35 persen guru sudah bersertifikat, dan program ini menyerap sekitar 9 persen anggaran pendidikan [2]. Ketiga, sekolah unggulan berlabel internasional. Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di semua jenjang untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional [3]. Dari pasal itulah lahir Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), yang berjalan sejak 2006 [4]. Rumusnya, seperti dikutip dalam putusan MK, adalah SBI/RSBI = SNP + Pengayaan: sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, lalu diperkaya dengan keunggulan mutu dari negara maju [3]. Di atas kertas terdengar masuk akal. Masalahnya, "pengayaan" tidak pernah punya ukuran yang jelas.
Jika dilihat sekarang, ketiga alat itu punya kesamaan: semuanya mudah diukur dari atas, entah lewat angka kelulusan, jumlah guru bersertifikat, atau jumlah sekolah berlabel. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang kelas jauh lebih sulit dilihat.
Kronologi 2010β2013: Dari Rumus Kelulusan hingga Rapor PISA
2011: Rumus Baru, Kelulusan Nyaris Sempurna
UN 2011 membawa perubahan penting. Nilai akhir penentu kelulusan tidak lagi semata nilai UN, melainkan gabungan 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai sekolah (ujian sekolah ditambah rapor semester 1β4). Rumus itu, menurut ANTARA, merupakan kesepakatan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas rekomendasi DPR [5].
Hasilnya: 99,22 persen peserta SMA/MA lulus, atau 1.450.498 dari 1.461.941 peserta. Tahun sebelumnya, angka gabungan ujian utama dan ujian ulang mencapai 99,04 persen. Persentase ketidaklulusan tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur, kelulusan tertinggi di Bali, dan lima sekolah tidak meluluskan satu pun dari total 147 siswanya. Untuk SMK, angka kelulusan mencapai 99,51 persen. Nuh menyatakan hasil UN juga akan dipakai untuk pemetaan dan seleksi masuk perguruan tinggi [5].
Di sinilah paradoks pertama muncul. Ujian yang sangat ditakuti siswa ternyata diluluskan hampir semua peserta. Angka itu bisa berarti sekolah sudah baik, atau bisa pula berarti alat ukurnya kurang tajam. Data kelulusan saja tidak cukup untuk memastikan yang mana.
2012: Guru Diuji, Sekolah Mahal Digugat
Pada 31 Juli 2012, Uji Kompetensi Guru (UKG) gelombang pertama dimulai secara daring. Hingga hari ketiga, pesertanya 373.415 orang dan data 243.619 di antaranya sudah diolah. Rata-rata nilai sementaranya 44,55, dengan nilai tertinggi 91,12 dan terendah nol. DI Yogyakarta mencatat rata-rata tertinggi, yaitu 51,03. Di jenjang SMA, guru kimia mencatat rata-rata terendah (37,9) dan guru fisika tertinggi (58,7). Pelaksanaannya juga tersendat: dari 4.158 tempat uji, hanya 2.344 yang aktif, sementara 877 dinonaktifkan. "Memang ada yang ngadat, tetapi prinsipnya jalan," kata Nuh. Ia juga menyoroti guru Bahasa Indonesia SMP, yang rata-ratanya paling rendah dibanding mata pelajaran lain di jenjang itu: "Ada sesuatu yang harus kita rombak dalam kemampuan bahasa Indonesia para guru kita" [6].
Angka tersebut masih sementara dan berasal dari gelombang awal, jadi tidak bisa dibaca sebagai potret final seluruh guru. Tetap saja, rata-rata di bawah 50 menimbulkan pertanyaan tentang mutu guru di tengah program sertifikasi yang sudah berjalan beberapa tahun.
Pada tahun yang sama, RSBI digugat ke Mahkamah Konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung gugatan itu. Menurut data ICW yang bersumber dari kesaksian Ketua Komite Sekolah SMA 70 Jakarta, biaya di sekolah RSBI tersebut lebih dari Rp10 juta untuk kelas reguler. Di kelas internasional, orang tua membayar hingga Rp31 juta pada tahun pertama, lalu Rp24 juta dan Rp18 juta pada dua tahun berikutnya. Sekjen FSGI Retno Listyarti menyebut hampir semua SMP RSBI di berbagai daerah tidak dapat memenuhi kuota 20 persen untuk siswa miskin, karena banyak siswa miskin "takut" mendaftar akibat biaya. Dhitta Puti Sarasvati dari IGI menambahkan bahwa RSBI tidak punya konsep yang jelas dan kualitas gurunya tidak sebanding dengan biaya yang dibayar orang tua [7].
Penelitian juga tidak berpihak pada RSBI. Evaluasi Balitbang Kemdiknas yang terbit pada 2011 menemukan kemampuan bahasa Inggris pendidik dan tenaga kependidikan RSBI di semua jenjang masih pada level pemula (skor TOEIC 10β250). Di SMA, kemampuan guru biologi dan fisika kelas RSBI justru lebih rendah daripada guru kelas reguler, dan penggunaan dana dinilai kurang transparan [4]. Studi kasus Sumintono dan rekan di sebuah sekolah menengah di kota kecil di Jawa Barat sampai pada kesimpulan serupa: struktur kebijakan SBI tidak dirancang dengan memadai, guru kesulitan mengajar dalam bahasa Inggris, dan program peningkatan kemampuan bahasa tidak berjalan baik. Sekolah itu juga tidak memanfaatkan statusnya untuk membangun komunitas belajar antarguru, tetapi tetap mengandalkan program yang biasa [8].
Lalu datang September yang kelam. Pada Senin, 24 September 2012, Alawy Yusianto Putra, siswa kelas X SMA 6 Jakarta berusia 15 tahun, diserang bersama 14 temannya saat makan siang oleh sekelompok siswa SMA 70 yang membawa celurit dan bambu. Alawy tewas ditikam di dada. Polisi menetapkan FR, siswa kelas XII SMA 70, sebagai tersangka. Nuh berjanji menjadikan kasus itu tawuran terakhir dan menyatakan rekonsiliasi, bukan sanksi bagi sekolah, sebagai prioritas. Kementerian berencana membentuk tim berisi perwakilan kementerian, kepala sekolah, komite, polisi, tokoh masyarakat, dan sosiolog untuk meredam konflik antarsekolah. Kepala SMA 6 mengakui akar masalahnya: siswa menganggap tawuran sebagai tradisi yang harus dijaga [9].
Ada ironi yang sulit diabaikan. SMA 70, sekolah asal para penyerang, adalah sekolah RSBI dengan biaya yang disebut ICW di atas [7]. Label internasional dan biaya tinggi ternyata tidak menjamin apa pun soal budaya sekolah.
Januari 2013: Mahkamah Konstitusi Menutup RSBI
Pada 8 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [3]. Dalam berkas permohonan, para pemohon mengutip data Kemdiknas: hingga September 2011 terdapat 1.305 sekolah RSBI, yaitu 239 SD, 356 SMP, 359 SMA, dan 351 SMK. Mereka juga menyebut biaya ujian Cambridge sekitar Rp1 juta per mata pelajaran, dan ujian umumnya mencakup lima mata pelajaran [3]. Pemohon juga berargumen bahwa bahasa pengantar yang berorientasi pada bahasa Inggris lambat laun akan menggerus bahasa lokal dan bahasa nasional [3]. Perlu dicatat bahwa angka dan argumen ini adalah dalil pemohon, bukan temuan Mahkamah.
Pertimbangan Mahkamah menyentuh dua hal. Mahkamah memahami niat baik pembentuk undang-undang, tetapi menilai yang menonjol dalam praktik RSBI adalah bahasa Inggris. Pembedaan sarana, pembiayaan, dan perlakuan antara sekolah RSBI dan non-RSBI dinilai bertentangan dengan prinsip konstitusi. Mahkamah juga menulis bahwa "hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI" [3].
Putusan itu tidak bulat. Hakim Konstitusi Achmad Sodiki menyampaikan pendapat berbeda. Menurutnya, tidak ada kata dalam pasal tersebut yang bisa dimaknai sebagai diskriminasi, dan "ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia, adalah berlebihan" [3]. Saya menganggap keberatan ini layak didengar: masalah RSBI ada pada pelaksanaannya, sedangkan kebutuhan akan sekolah bermutu tinggi tetap nyata.
Pelaksanaan putusan pun tidak mulus. Kajian di Jurnal Konstitusi mencatat dua pola. Sebagian dinas dan sekolah langsung melepas atribut RSBI, sementara Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang kebijakan transisi. Para penulis menilai kebijakan masa transisi itu tidak memiliki landasan hukum, karena putusan MK berlaku mengikat sejak diucapkan [10].
AprilβDesember 2013: Ujian Kacau, Program Baru, Rapor Internasional
April membawa kekacauan UN yang dibahas di awal tulisan. Ada catatan kecil soal sumber: laporan ANTARA sehari sebelumnya memuat jadwal pengganti yang berbeda, dengan pasangan hari dan tanggal yang tidak cocok satu sama lain. Saya memakai versi 15 April karena lebih konsisten [1].
Pada 25 Juni 2013, Kemdikbud meluncurkan Pendidikan Menengah Universal (PMU), yang sering disebut wajib belajar 12 tahun dan menurut kementerian sudah dirintis sejak 2011. Targetnya, angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah naik dari 78,8 persen menjadi sekitar 97 persen pada 2020. Tanpa percepatan, target itu diperkirakan baru tercapai pada 2040. Mulai tahun ajaran itu, BOS sekolah menengah diberikan Rp1 juta per siswa per tahun, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, ditambah Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp1 juta per siswa untuk 1,7 juta siswa dari keluarga tidak mampu. Alasannya demografis: menurut kementerian, melimpahnya penduduk usia produktif hanya berlangsung hingga 2035 [11].
Tiga minggu kemudian, Kurikulum 2013 dimulai pada 6.326 sekolah di 295 kabupaten/kota di 33 provinsi, untuk kelas I, IV, VII, dan X. Sebanyak 1.006 di antaranya mengajukan diri untuk menerapkannya secara mandiri. Penerapan di seluruh sekolah direncanakan pada 2015. Pelatihan sebelumnya diberikan kepada 61.034 orang, terdiri atas 572 instruktur nasional, 4.740 guru inti, dan 55.762 guru sasaran [12].
Rapor paling keras datang menjelang akhir tahun. Dalam PISA 2012, siswa Indonesia berusia 15 tahun meraih skor rata-rata matematika 375, jauh di bawah rata-rata OECD 494. Skor membaca 396 dan sains 382. Sebanyak 75,7 persen siswa berada di bawah level 2 matematika, padahal rata-rata OECD 23,0 persen. Hanya 0,3 persen yang masuk kelompok berprestasi tinggi. Berdasarkan skor rata-rata matematika, Indonesia berada di urutan kedua dari bawah di antara 65 negara dan ekonomi, hanya di atas Peru (368). OECD sendiri memberi rentang peringkat 62β65 karena faktor galat sampel [13]. Karena PISA menguji anak usia 15 tahun, hasilnya mencerminkan siswa di peralihan SMP dan SMA, bukan hanya siswa SMA.
Dampak: Siapa yang Menanggung, Dulu dan Sekarang
Bagi siswa, dampaknya paling langsung. Mereka menghadapi ujian yang ikut menentukan kelulusan, sementara pada 2013 jadwalnya sendiri bisa bergeser karena urusan percetakan [1]. Siswa dari keluarga miskin menghadapi hambatan ganda: partisipasi mereka anjlok setelah usia 15 tahun [2], dan sebagian sekolah negeri berlabel RSBI memasang biaya yang sulit mereka jangkau [7]. Korban tawuran dan keluarganya menanggung kerugian yang tidak bisa dipulihkan [9].
Bagi guru, periode ini mempertemukan tuntutan yang makin banyak dengan dukungan yang tipis. Guru RSBI diminta mengajar dalam bahasa yang belum mereka kuasai [4][8]. Guru diuji secara daring dengan sistem yang tersendat [6]. Lalu mereka diminta beralih ke kurikulum baru, sementara yang sudah dilatih baru sekitar 61 ribu orang [12]. Di sisi lain, guru bersertifikat cenderung lebih aman secara keuangan [2], dan itu bukan hal kecil.
Dampak di luar sekolah juga terasa. Kalau "industri pendidikan" diartikan sebagai pihak di sekitar sekolah, ada beberapa yang ikut terseret:
- Percetakan dan logistik ujian: produksi soal UN 2013 dibagi ke enam perusahaan pemenang tender, dan kegagalan satu perusahaan cukup untuk menggeser jadwal di sebelas provinsi [1].
- Lembaga ujian asing: dalam dalil pemohon di MK, sekolah RSBI disebut membeli lisensi dan mengikutkan siswa pada ujian Cambridge dengan biaya per mata pelajaran [3].
- Bimbingan belajar: banyak orang menduga UN yang berisiko tinggi menyuburkan bimbel, tetapi saya tidak menemukan data periode ini yang mengukurnya, jadi klaim itu saya biarkan sebagai dugaan.
Bagi negara, beban terbesarnya fiskal. Bank Dunia memperkirakan, dengan sekitar 2 juta guru yang berpotensi memenuhi syarat, sertifikasi akan menelan sekitar Rp65 triliun per tahun begitu diterapkan penuh pada 2015. Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan 2010 sekitar Rp200 triliun [14].
Bagaimana dengan sekarang? Jika dilihat dari kacamata 2026, warisan paling nyata dari periode ini adalah perdebatan yang belum selesai: apakah sekolah unggulan boleh dibedakan, apakah ujian nasional perlu menentukan nasib siswa, dan apakah menaikkan gaji guru otomatis menaikkan mutu. Siswa SMA tahun 2013 kini berusia sekitar 30 tahun, dan sebagian dari mereka sudah menjadi guru atau orang tua murid. Dugaan saya, cara mereka memandang ujian, sekolah favorit, dan profesi guru ikut dibentuk oleh pengalaman pada tahun-tahun itu. Saya tidak punya data untuk membuktikannya, jadi anggap saja ini bahan diskusi.
Kritik, Risiko, dan Kegagalan
Kritik terhadap periode ini bisa dikelompokkan ke dalam empat pola:
- Label mendahului kapasitas: RSBI berjalan sejak 2006 tanpa evaluasi menyeluruh, dan ketika dievaluasi, kemampuan bahasa Inggris pendidiknya masih level pemula [4].
- Risiko yang terpusat: ujian berisiko tinggi untuk seluruh negeri bergantung pada rantai pencetakan dan distribusi yang rapuh [1].
- Insentif tanpa syarat mutu: tunjangan sertifikasi memperbaiki kesejahteraan, tetapi belum meningkatkan hasil belajar murid [2].
- Implementasi yang tergesa: UKG daring tersendat di ratusan lokasi [6], dan Kurikulum 2013 dimulai dengan pelatihan terbatas [12].
Tentu ada argumen tandingan. Pendukung UN dapat menunjuk pernyataan Nuh bahwa hasil ujian dipakai untuk pemetaan dan intervensi, misalnya di NTT [5]. Tanpa ukuran bersama, ketimpangan antardaerah malah sulit terlihat. RSBI pun punya pembela di MK sendiri, yakni Hakim Sodiki [3]. Pendukung sertifikasi bisa menyatakan bahwa guru yang tidak lagi mencari kerja sampingan adalah capaian tersendiri.
Menurut saya, masalah intinya bukan pada niat, melainkan pada urutan. Label diberikan sebelum kapasitas dibangun, ujian dipertaruhkan sebelum logistiknya andal, dan tunjangan dibayarkan sebelum ada mekanisme yang mengaitkannya dengan pembelajaran. Ketika hasil PISA 2012 menunjukkan tiga dari empat siswa belum mencapai level dasar matematika [13], angka kelulusan 99 persen dua tahun sebelumnya [5] terasa seperti dua cerita yang tidak saling mengenal.
Satu catatan kejujuran. Saya tidak menemukan data nasional yang konsisten tentang jumlah tawuran pelajar pada 2010β2013 dalam sumber yang saya pakai, sehingga tulisan ini tidak mengklaim tawuran sedang naik atau turun. Kasus Alawy diangkat karena terdokumentasi dengan baik, bukan karena mewakili statistik.
Epilog: Apa yang Terjadi Sesudahnya (2014β2018)
Pada 2015, Bank Dunia menerbitkan evaluasi sertifikasi guru yang disebutnya "sobering" (menyadarkan). Meski implikasi fiskalnya sangat besar, sertifikasi belum menghasilkan peningkatan berarti pada hasil belajar siswa [14]. Pada 2018, de Ree dan rekan menerbitkan hasil eksperimen acak di jurnal The Quarterly Journal of Economics. Penggandaan gaji pokok guru meningkatkan kepuasan guru atas penghasilannya, mengurangi kerja sampingan, dan menurunkan tekanan finansial. Namun, setelah dua dan tiga tahun, kebijakan itu tidak berdampak sama sekali pada hasil belajar siswa [15]. Perlu dicatat bahwa penelitian ini dan evaluasi Bank Dunia mengukur sekolah dasar dan SMP, bukan SMA, sehingga penerapannya pada sekolah menengah atas adalah tafsiran saya.
RSBI kehilangan dasar hukumnya sejak putusan 2013 [10]. Apakah praktik kelas mahal berpindah ke bentuk lain, saya tidak menemukan data yang bisa diandalkan. Kurikulum 2013 direncanakan berlaku di semua sekolah pada 2015 [12], tetapi perjalanan sesudahnya, termasuk penghentian sebagian penerapannya pada akhir 2014, berada di luar referensi tulisan ini [PERLU VERIFIKASI]. Begitu pula perubahan peran UN dalam menentukan kelulusan pada tahun-tahun sesudahnya [PERLU VERIFIKASI].
Refleksi: Yang Tersisa Setelah Gaduh
Membaca ulang 2010β2013, saya melihat sekolah menengah yang dibebani terlalu banyak harapan sekaligus: menjadi gerbang wajib belajar 12 tahun, etalase daya saing global, dan tempat ujian penentu nasib. Yang paling sering terlupa adalah hal yang paling sulit diukur, yaitu apakah siswa benar-benar belajar dan merasa aman di sekolahnya.
Pelajaran dari periode ini, menurut saya, sederhana untuk diucapkan tetapi sulit dijalankan: bangun kapasitas sebelum memasang label, dan kaitkan anggaran dengan bukti, bukan dengan niat.
Untuk rekan-rekan di forum, terutama guru yang mengalami masa itu dan mahasiswa calon guru: dari UN, RSBI, sertifikasi, dan Kurikulum 2013, kebijakan mana yang menurut Anda paling meninggalkan bekas di sekolah tempat Anda belajar atau mengajar, dan apa yang seharusnya dilakukan berbeda?
Referensi
[1] Arisandy, Y. (2013, 15 April). Kemendikbud selidiki keterlambatan pencetakan soal UN. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/369113/kemendikbud-selidiki-keterlambatan-pencetakan-soal-un (Berita)[2] Bank Dunia. (2013). Belanja Lebih Banyak atau Belanja Lebih Baik: Memperbaiki Pendanaan Pendidikan di Indonesia (Ringkasan). World Bank. https://documents1.worldbank.org/cu...2/pdf/733580v20ESW0W0Summary000March02013.pdf (Laporan)
[3] Mahkamah Konstitusi RI. (2013). Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. https://www.mkri.id/public/content/...012-sisdiknas - telah baca 8 Januari 2013.pdf (Dokumen resmi)
[4] Noor, I. H. M. (2011). Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SD, SMP, SMA, dan SMK. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 17(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2745413 (Jurnal)
[5] ANTARA News. (2011, 13 Mei). Kelulusan UN SMA 2011 Capai 99,22 Persen. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/258487/kelulusan-un-sma-2011-capai-9922-persen (Berita)
[6] Wiangga, L. S. (2012, 6 Agustus). UKG Online 2012: Nilai Sementara Uji Kompetensi Guru, DIY Tertinggi. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/201...i-sementara-uji-kompetensi-guru-diy-tertinggi (Berita)
[7] Restyanto, M. (2012, 6 Juni). Penghapusan RSBI: ICW Tunggu Keputusan MK. Solopos/Espos.id. https://news.espos.id/penghapusan-rsbi-icw-tunggu-keputusan-mk-191682 (Berita)
[8] Sumintono, B., Said, H., & Mislan, N. (2012). Constraints and Improvement: A Case Study of the Indonesia's International Standard School in Improving its Capacity Building. Journal of Education and Learning (EduLearn), 6(1), 23-32. https://doi.org/10.11591/edulearn.v6i1.187 (Jurnal)
[9] Mahditama, I., & Fidrus, M. (2012, 26 September). Government takes on brawling students. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2012/09/26/government-takes-brawling-students (Berita)
[10] Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. Jurnal Konstitusi, 10(4), 731-760. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1048 (Jurnal)
[11] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013, September). Majalah Dikbud No. 05 Tahun IV. Kemdikbud. https://www.kemdikbud.go.id/dokumen/pdf/Majalah/MAJALAH_5.pdf (Dokumen resmi)
[12] Rosari, M. (2013, 15 Juli). Ribuan sekolah siap laksanakan Kurikulum 2013. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/385491/ribuan-sekolah-siap-laksanakan-kurikulum-2013 (Berita)
[13] OECD. (2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oe...-2012-in-focus/pisa-2012-results-overview.pdf (Laporan)
[14] World Bank. (2015). Teacher Certification and Beyond: An Empirical Evaluation of the Teacher Certification Program and Education Quality Improvements in Indonesia. World Bank. https://documents1.worldbank.org/cu...IC-Teacher-Certification-and-beyond-final.pdf (Laporan)
[15] de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia. The Quarterly Journal of Economics, 133(2), 993-1039. https://doi.org/10.1093/qje/qjx040 (Jurnal)