Rabu, 3 September 2014, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr Muhid MAg, membekukan Dewan Mahasiswa fakultasnya "hingga batas waktu yang tidak ditentukan". Pemicunya spanduk ospek bertuliskan "Tuhan Membusuk". Di luar kampus, FPI dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur sudah melaporkan rektor, dekan, dan senat mahasiswa kampus itu ke Polda Jatim atas dugaan pelecehan agama [1]. Dua bulan sebelumnya, di masjid UIN di Ciputat, ratusan orang berbaiat kepada pemimpin ISIS [2]. Pada Mei tahun yang sama, mantan Rektor UIN Malang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan kampus [3].
Itu baru 2014. Kalau rentangnya dilebarkan ke 2011–2015, daftarnya makin panjang: peringatan soal *****rutan mahasiswa oleh jaringan NII, undang-undang pendidikan tinggi yang baru, sistem uang kuliah tunggal, gelombang perubahan IAIN menjadi UIN, dan aturan pemilihan rektor yang memindahkan kuasa dari senat kampus ke Menteri Agama.
Posisi saya: kehebohan yang paling ramai di periode ini menyangkut iman dan citra, tetapi yang paling lama membekas justru urusan tata kelola, yaitu siapa yang membayar kuliah, siapa yang memilih pemimpin kampus, dan siapa yang mengajar di ruang kelas yang tiba-tiba bertambah banyak.
Pertama, jumlah mahasiswa naik. Laporan kinerja Ditjen Pendidikan Islam mencatat mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) bertambah dari 550.693 orang pada 2009/2010 menjadi 623.712 orang pada 2014, atau naik 13,3 persen. Laporan yang sama mencatat kecenderungan mahasiswa kampus negeri (PTKIN) terus naik, sementara mahasiswa kampus swasta (PTKIS) justru turun [4]. Kenaikannya juga tidak mulus: grafik di laporan itu menunjukkan angka 617.200 pada 2012 lalu turun ke 601.312 pada 2013 sebelum naik lagi [4].
Kedua, aturan mainnya diperbarui. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang disahkan 10 Agustus 2012, menyebut "rumpun ilmu agama" sebagai rumpun pertama dari enam rumpun ilmu pengetahuan. Tetapi undang-undang itu juga menegaskan bahwa untuk pendidikan tinggi keagamaan, "tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama" [5]. Undang-undang yang sama mengakui bentuk pendidikan tinggi keagamaan yang beragam, dari universitas, institut, dan sekolah tinggi sampai ma'had aly, pasraman, dan seminari [5]. Pengakuan dan pemisahan datang dalam satu paket.
Ketiga, dosennya belum siap. Pada 2014 PTKI punya 27.581 dosen, dan hanya 2.748 yang bergelar S3, sekitar 10 persen menurut hitungan saya. Di kampus negeri ada 1.886 doktor dari 12.430 dosen; di kampus swasta 862 doktor dari 15.151 dosen, dan 145 dosen swasta bahkan belum S1 [4]. Dosen yang sudah bersertifikat baru sekitar 33 persen [4]. Tinjauan OECD dan ADB pada 2015, yang mencakup sistem Kemendikbud dan sistem pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama, juga mencatat tumpukan perguruan tinggi dan program studi yang belum terakreditasi [6].
Keempat, ruang publiknya berubah. Spanduk ospek di Surabaya ramai diperbincangkan di media sosial sebelum berujung pada laporan ke polisi [1], dan ajakan berjihad ke Suriah dari seorang mantan mahasiswa UIN beredar lewat video YouTube [2]. Kampus tidak lagi bisa menyelesaikan masalahnya di dalam pagar.
25 April 2011: peringatan soal NII. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama meminta perguruan tinggi agama Islam (PTAI) mengintensifkan pencegahan *****rutan mahasiswa oleh jaringan Negara Islam Indonesia. Direkturnya, Prof Dr Machasin MS, mengimbau perguruan tinggi, "terutama yang Islam", untuk bertindak preventif: "Menjaga yang belum terkena lebih penting dari mengobati yang sudah kena". Berita yang sama juga mencatat Universitas Sebelas Maret di Solo menelusuri jaringan NII di kampusnya [7]. Jadi kekhawatiran ini tidak khas kampus Islam; yang khas adalah imbauan khusus kepada kampus Islam.
Saya tidak menemukan data berapa mahasiswa PTAI yang benar-benar menjadi korban, jadi peringatan ini tidak bisa dibaca sebagai bukti bahwa kampus Islam paling rawan. Menurut saya, yang penting justru pengakuannya: label "Islam" tidak otomatis membuat kampus kebal terhadap ajakan yang memakai bahasa agama.
10 Agustus 2012 dan sesudahnya: undang-undang baru, tagihan baru. Selain soal rumpun ilmu, UU Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi negeri menjaring calon mahasiswa yang berpotensi tetapi kurang mampu, paling sedikit 20 persen dari mahasiswa baru, dan meminta pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional [5]. Dari sinilah logika uang kuliah tunggal (UKT) lahir. Di PTKIN, PMA Nomor 96 Tahun 2013 mengganti sistem SPMA yang memakai uang pangkal dengan UKT tanpa uang pangkal. Mahasiswa dibagi ke beberapa kelompok, dan kelompok I untuk mahasiswa miskin di luar penerima Bidikmisi diberikan paling sedikit kepada 5 persen mahasiswa [8].
Di atas kertas, ini subsidi silang. Dalam praktik, muncul keluhan: sebagian pihak menilai UKT "sebenarnya tidak ubahnya dengan model biaya pendidikan perguruan tinggi yang diterapkan sebelumnya", pungutan lain belum hilang sepenuhnya, besaran UKT bisa berubah tiap tahun, dan ada mahasiswa mampu yang masuk kelompok rendah sementara mahasiswa kurang mampu mendapat kelompok tinggi [8]. Tinjauan OECD dan ADB malah menyarankan pemerintah memberi kampus negeri keleluasaan lebih dalam menetapkan uang kuliah, asal sebagian tambahan pendapatan itu dipakai untuk beasiswa mahasiswa miskin [6]. Saya bisa menerima logika itu, tetapi syaratnya adalah data ekonomi mahasiswa yang akurat, dan bagian itulah yang paling sering dikeluhkan.
Oktober 2013 sampai Desember 2014: gelombang papan nama baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres 64/2013 dan 65/2013 pada 1 Oktober 2013, yang mengubah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN. Tugas utamanya tetap pendidikan tinggi ilmu agama Islam, tetapi kedua kampus boleh membuka program ilmu lain untuk mendukung program agama. Pembinaan teknis program agama ada di Menteri Agama, sedangkan program di luar ilmu agama dibina Menteri Pendidikan dan Kebudayaan [9]. Pada 19 Desember 2014, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo berkata, "saya meresmikan sembilan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan tiga IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN", sekaligus meluncurkan Program 5.000 Doktor [10].
Perdebatannya tidak baru, tetapi menghangat lagi. Lukman Hakim dari UIN Ar-Raniry menulis pada 2014 bahwa pendukung perubahan melihatnya sebagai peluang islamisasi ilmu, sedangkan penentangnya khawatir ilmu-ilmu keislaman terseret arus sekuler ilmu umum. Ia sendiri merumuskan pengembangan keilmuan UIN dalam tiga tahap: landasan keilmuan berbasis tauhid, kurikulum yang memadukan ilmu keislaman dan ilmu umum, serta penguatan nilai praktis ilmu-ilmu keislaman [11]. Di tingkat STAIN, Nurudin dari Puslitbang Kementerian Agama menemukan dilema yang lebih membumi: "peminat untuk bidang-bidang non studi keislaman cukup besar, sedangkan peminat untuk studi-studi keislaman menurun". Membuka prodi umum menabrak PP 60/1999, tetapi tidak membukanya berarti STAIN ditinggalkan masyarakat sekitarnya. Dua kampus yang ia teliti mengambil jalan berbeda: STAIN Pontianak menguatkan prodi agama, sedangkan STAIN Curup mengembangkan prodi umum yang menurut studinya bahkan terkesan lebih diprioritaskan pengelola [12]. Menurut saya, inilah inti persoalannya: perubahan status lebih banyak didorong pasar calon mahasiswa daripada kesiapan akademik.
8 Mei 2014: mantan rektor menjadi tersangka. Kejaksaan Negeri Malang menetapkan Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan kampus baru di Tlekung, Kota Batu. Kepala Kejari Malang, Munasim, menyebut surat penetapannya "baru saya tandatangani sore ini". Imam disebut berperan sebagai kuasa pengguna anggaran. Dengan penetapan itu, kasus yang nilainya disebut sekitar Rp4 miliar memiliki enam tersangka, dengan ancaman hukuman sampai 20 tahun penjara [3].
Status tersangka bukan vonis, dan saya tidak menemukan sumber tepercaya tentang putusan pengadilan atas nama Imam [PERLU VERIFIKASI]. Jadi yang bisa disimpulkan dari kasus ini bukan soal pribadi. Dugaan saya, setiap kampus yang tumbuh cepat butuh tanah dan gedung baru, dan proyek fisik sebesar itu menuntut tata kelola yang belum tentu tumbuh secepat ukuran kampusnya.
Juli–Agustus 2014: baiat di masjid kampus. Setelah ISIS mengumumkan kekhalifahan pada 29 Juni 2014, aktivis bernama Fachry menggelar pertemuan Multaqod Da'wiy di masjid UIN di Ciputat pada 7 Juli. Di sana ia menyatakan Abu Bakar al-Baghdadi sudah memenuhi syarat sebagai khalifah, dan ratusan orang berbaiat. Menurut IPAC, sampai akhir Agustus 2014 sekitar 2.000 orang di berbagai kota sudah berbaiat, dan sebagian peserta tidak tahu acaranya akan berujung pada pembaiatan [2]. Pemerintah melarang ISIS pada 4 Agustus, setelah beredar video berjudul "Joining the Ranks" yang menampilkan "Abu Muhammad al Indunisi". Orang itu ternyata Bahrum Syah, mantan mahasiswa komunikasi UIN di Ciputat yang keluar sebelum lulus lalu pindah ke Universitas Pamulang. Ia berangkat ke Suriah pada 26 Mei 2014 [2].
Menurut saya, publik perlu membedakan dua hal: acara itu memakai fasilitas kampus, dan aktor utamanya berasal dari luar struktur kampus. Itu tidak berarti kampus tanpa tanggung jawab. Kampus yang tempatnya terbuka untuk umum tetap harus tahu siapa memakai ruangannya untuk apa.
Akhir Agustus–September 2014: "Tuhan Membusuk". Dekan meminta panitia ospek menghapus tema itu: "Kami hanya meminta menghapus tema 'Tuhan Membusuk' di spanduk besar yang ada di depan forum orientasi dan jalan utama kampus." Mahasiswa bertahan dengan alasan tema itu lahir dari diskusi panjang. Esoknya spanduk muncul lagi dan menjadi perbincangan di media sosial. Dewan Mahasiswa dibekukan sehingga kegiatan dan anggarannya tidak dicairkan. Dekan menambahkan, "Sanksi ini jangan diartikan memberangus kreativitas mahasiswa." Menurut keterangan mahasiswa yang digali dekanat, spanduk itu dimaksudkan sebagai kritik terhadap kelompok yang memakai nama Tuhan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama [1].
Saya tidak membela pilihan katanya. Panitia ospek tahu pesertanya mahasiswa baru dan tahu spanduk dibaca orang yang lewat, bukan hanya peserta diskusi. Tetapi menurut saya, laporan polisi atas spanduk mahasiswa adalah reaksi yang terlalu jauh. Fakultas ushuluddin memang tempat orang belajar mempersoalkan cara manusia memperlakukan agama. Sanksi organisasi masih masuk akal; jalur pidana penodaan agama, dalam penilaian saya, tidak.
12 November 2015: kuasa memilih rektor pindah ke Jakarta. Menteri Agama menetapkan PMA Nomor 68 Tahun 2015, yang mencabut PMA 11/2014. Dalam aturan baru, senat hanya memberi pertimbangan "secara kualitatif" dalam rapat tertutup, mencakup aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama, dengan kuorum dua pertiga anggota. Menteri membentuk Komisi Seleksi, dan penetapan serta pengangkatan rektor dilakukan oleh Menteri [13]. Zainal Abidin, yang membandingkan aturan sejak PMA 45/2006, mencatat syarat calon rektor UIN juga berubah, dari doktor dengan jabatan Lektor Kepala menjadi doktor dengan jabatan Guru Besar. Ia menyimpulkan senat PTKIN tidak lagi menyeleksi dan memilih tiga besar calon. Menurutnya, "Perubahan PMA dari PMA 45/2006 hingga PMA 68/2015 tidak mengubah posisi Menteri Agama sebagai pihak yang berwenang penuh untuk mengangkat Rektor/Ketua PTKIN" [14].
Pendukung aturan ini bisa berargumen bahwa pemilihan oleh senat sering memecah kampus menjadi kubu-kubu. Argumen itu masuk akal. Tetapi menurut saya, memindahkan keputusan ke komisi bentukan menteri tidak menghapus politik. Politiknya hanya pindah dari ruang senat ke lorong kementerian, dan sivitas akademika tidak lagi bisa melihatnya.
Mahasiswa. Merekalah yang paling langsung merasakan sistem pembayaran baru dan salah penggolongan UKT [8], organisasi yang dibekukan [1], dan sasaran *****rutan kelompok radikal [7]. Mahasiswa angkatan 2013–2015 kini sudah lama lulus. Dugaan saya, sejak itu UKT perlahan dianggap wajar dan perdebatannya bergeser ke soal penggolongan yang tepat, tetapi saya tidak punya data untuk mengukurnya.
Dosen. Kebutuhan doktor untuk prodi-prodi baru langsung terasa. Program 5.000 Doktor lahir dari masalah ini [10]. Data 2014 menunjukkan kesenjangannya lebih tajam di kampus swasta: proporsi doktor di sana sekitar 6 persen, sedangkan di kampus negeri sekitar 15 persen (hitungan saya dari angka laporan) [4].
Senat dan pimpinan kampus. Sejak 2015, jalur menuju kursi rektor PTKIN tidak lagi bermuara di senat, melainkan di Komisi Seleksi dan Menteri [13] [14]. Menurut saya, calon rektor yang dulu cukup meyakinkan anggota senat kini juga harus dilirik Jakarta.
Kampus swasta. PTKIS jarang masuk berita heboh, tetapi angka kehilangan mahasiswanya muncul di laporan resmi [4]. Tinjauan OECD dan ADB bahkan menyarankan moratorium pendirian perguruan tinggi swasta baru diteruskan, serta mempertimbangkan insentif merger dan pengambilalihan untuk kampus yang paling lemah [6]. Dugaan saya, setiap STAIN yang naik menjadi IAIN dan setiap IAIN yang menjadi UIN menyedot calon mahasiswa dari kampus swasta di sekitarnya, karena status negeri dan prodi umum yang lebih banyak.
Publik dan orang tua. Kalau yang sampai ke orang tua di daerah hanya judul "Tuhan Membusuk" dan "baiat ISIS di UIN", citra kampus Islam negeri bisa terbelah dua: dianggap terlalu liberal oleh sebagian orang dan dicurigai menjadi sarang radikal oleh sebagian lain. Saya tidak punya data survei untuk mengukur dampaknya, jadi ini tetap penilaian.
Pertama, papan nama mendahului isi. Laporan kinerja Ditjen Pendidikan Islam sendiri mengakui target akreditasi prodi minimal B tidak tercapai, "disebabkan karena banyaknya bermunculan program studi baru sebagai dampak dari alih status PTKIN" [4]. Ini pengakuan resmi, bukan tuduhan pengkritik.
Kedua, dualisme kementerian dikukuhkan. UU Pendidikan Tinggi menaruh pendidikan tinggi keagamaan di bawah Menteri Agama [5], sementara perpres UIN menyerahkan pembinaan teknis prodi umum kepada Mendikbud [9]. Satu kampus dibina dua kementerian dengan dua irama birokrasi. Menurut saya, ini akar banyak keluhan yang sampai sekarang belum selesai.
Ketiga, UKT dievaluasi dengan data yang terbatas. Kajian Purnomo dan Saifullah menyimpulkan UKT bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi kajian itu juga mencatat silang persepsi dan salah penggolongan [8]. Saya tidak menemukan data nasional tentang berapa mahasiswa PTKIN yang mengajukan keberatan atas kelompok UKT-nya pada 2013–2015.
Keempat, kampus bereaksi setelah kejadian. Dalam kasus spanduk, sanksi datang setelah heboh di media sosial [1]. Dalam kasus baiat, kampus baru menjadi sorotan setelah video dan larangan pemerintah muncul [2]. Saya tidak menemukan dokumen kebijakan kampus pada 2014 yang mengatur pemakaian fasilitas untuk kegiatan keagamaan pihak luar.
Kelima, otonomi akademik menyempit. PMA 68/2015 tidak sekadar mengganti prosedur; ia memindahkan titik keputusan [13]. Jika dilihat sekarang, kampus yang diminta bersaing secara akademik justru kehilangan hak memilih pemimpinnya sendiri.
Ada juga catatan positif. UU Pendidikan Tinggi mengakui rumpun ilmu agama sebagai bagian sah dari ilmu pengetahuan [5]. UKT menghapus uang pangkal dan menetapkan kuota minimal untuk mahasiswa miskin [8]. Program 5.000 Doktor menunjukkan negara mau membiayai perbaikan dosen [10]. Di STAIN Curup, keterangan yang dikutip Nurudin menyebut lulusan prodi umum terserap di sektor formal, sebagian menjadi PNS [12].
Beberapa data perlu dibaca hati-hati. Laporan kinerja 2016 menulis "sejak 2002 terdapat 6 PTKIN yang beralih status" dari IAIN menjadi UIN, padahal tabel di laporan yang sama memuat sedikitnya sebelas UIN [4]. Saya menduga angka itu hanya menghitung periode tertentu, tetapi laporan tidak menjelaskannya. IPAC menyebut pertemuan baiat berlangsung 7 Juli 2014 di masjid UIN [2], sedangkan sebagian media menyebut tanggal dan gedung yang berbeda [PERLU VERIFIKASI]. Angka "sekitar Rp4 miliar" dalam kasus lahan UIN Malang adalah nilai yang disebut kejaksaan saat itu, bukan angka kerugian yang ditetapkan pengadilan [3]. Saya juga tidak menemukan data jumlah mahasiswa PTAI yang menjadi korban NII pada 2011.
Spanduk sudah lama diturunkan, pengurus Dewan Mahasiswa angkatan itu sudah lama lulus, dan larangan pemerintah atas ISIS sudah berumur lebih dari satu dekade. Yang tidak hilang adalah warisan yang jarang masuk berita: kampus negeri bertambah besar sementara kampus swasta kehilangan mahasiswa, dosen doktor yang belum cukup, dua kementerian yang membina satu kampus, dan rektor yang ditentukan Jakarta.
Jika dilihat sekarang, 2011–2015 adalah masa ketika kampus Islam negeri berhasil menaikkan statusnya, tetapi belum berhasil menaikkan kemandiriannya. Kehebohan soal iman membuat semua orang menoleh ke kampus. Sayangnya, setelah sorotan pindah, keputusan-keputusan yang paling menentukan justru diambil di tempat yang jarang ditonton orang.
Pertanyaan untuk diskusi di forum: jika Anda harus memilih satu, mana yang lebih mendesak dibereskan di kampus Islam negeri hari ini, kemandirian dalam memilih pemimpin kampus atau kecukupan dosen bergelar doktor, dan apa alasannya?
[2] Institute for Policy Analysis of Conflict. (2014, 24 September). The Evolution of ISIS in Indonesia (IPAC Report No. 13). Jakarta: IPAC. http://cdn.understandingconflict.org/file/2014/09/IPAC_13_Evolution_of_ISIS.pdf (Laporan)
[3] Istiawan, H. (2014, 8 Mei). Bekas Rektor UIN Malang resmi tersangka. Sindonews.com. https://daerah.sindonews.com/berita/861724/23/bekas-rektor-uin-malang-resmi-tersangka (Berita)
[4] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2017). Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Tahun 2016. Kementerian Agama RI (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/laporan-kinerja-program-pendidikan-islam-tahun-2016.html (Laporan)
[5] Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158). Salinan JDIH Kementerian Keuangan. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/12TAHUN2012UU.htm (Dokumen resmi)
[6] OECD & Asian Development Bank. (2015). Reviews of National Policies for Education: Education in Indonesia, Rising to the Challenge. Paris: OECD Publishing. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156821/education-indonesia-rising-challenge.pdf (Laporan)
[7] Espos.id. (2011, 25 April). Kemenag ingatkan PTAI, UNS telusuri jaringan NII di kampus. Solopos Media Group. https://news.espos.id/kemenag-ingatkan-ptai-uns-telusuri-jaringan-nii-di-kampus-94724 (Berita)
[8] Purnomo, A., & Saifullah. (2022). Tinjauan Utilitarianisme Hukum atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 229-240. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1810 (Jurnal)
[9] Republika Online. (2013, 18 Oktober). IAIN Ar-Raniry Aceh dan IAIN Sunan Ampel Surabaya Jadi Universitas Negeri. Republika. https://republika.co.id/berita/pend...-sunan-ampel-surabaya-jadi-universitas-negeri (Berita)
[10] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014, 19 Desember). Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peresmian Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Peluncuran Program 5.000 Doktor Tahun 2015-2019, di Istana Negara, Jakarta. https://setkab.go.id/sambutan-presi...2018-di-istana-negara-jakarta-19-desember-20/ (Dokumen resmi)
[11] Hakim, L. (2014). Quo Vadis Pengembangan Keilmuan UIN: Sekularisasi atau Quranisasi Ilmu Pengetahuan. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 16(1), 35-48. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4915 (Jurnal)
[12] Nurudin. (2014). Prospek Program Studi Agama dan Umum di STAIN Pontianak, Kalimantan Barat, dan STAIN Curup Bengkulu. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 12(3), 381-397. https://jurnaledukasi.kemenag.go.id/edukasi/article/download/94/49 (Jurnal)
[13] Kementerian Agama RI. (2015, 12 November). Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1699). Data peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/130896/peraturan-menag-no-68-tahun-2015; salinan teks: https://pasal.id/peraturan/permen/permenag-no-68-tahun-2015 (Dokumen resmi)
[14] Abidin, Z. (2022). Dinamika Kebijakan Seleksi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(2), 133-142. https://doi.org/10.35719/leaderia.v3i2.395 (Jurnal)
[15] Widjaya, D., Dwikirana, S. A., Lestari, A. S., & Mu'min D., M. I. (2022). Accountability Brief: Akuntabilitas Kinerja pada Program Beasiswa Full Scholarship 5000 Doktor Kementerian Agama. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, DPR RI. https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/742/ (Laporan)
Itu baru 2014. Kalau rentangnya dilebarkan ke 2011–2015, daftarnya makin panjang: peringatan soal *****rutan mahasiswa oleh jaringan NII, undang-undang pendidikan tinggi yang baru, sistem uang kuliah tunggal, gelombang perubahan IAIN menjadi UIN, dan aturan pemilihan rektor yang memindahkan kuasa dari senat kampus ke Menteri Agama.
Posisi saya: kehebohan yang paling ramai di periode ini menyangkut iman dan citra, tetapi yang paling lama membekas justru urusan tata kelola, yaitu siapa yang membayar kuliah, siapa yang memilih pemimpin kampus, dan siapa yang mengajar di ruang kelas yang tiba-tiba bertambah banyak.
Latar: kampus yang membesar lebih cepat daripada kesiapannya
Pertama, jumlah mahasiswa naik. Laporan kinerja Ditjen Pendidikan Islam mencatat mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) bertambah dari 550.693 orang pada 2009/2010 menjadi 623.712 orang pada 2014, atau naik 13,3 persen. Laporan yang sama mencatat kecenderungan mahasiswa kampus negeri (PTKIN) terus naik, sementara mahasiswa kampus swasta (PTKIS) justru turun [4]. Kenaikannya juga tidak mulus: grafik di laporan itu menunjukkan angka 617.200 pada 2012 lalu turun ke 601.312 pada 2013 sebelum naik lagi [4].
Kedua, aturan mainnya diperbarui. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang disahkan 10 Agustus 2012, menyebut "rumpun ilmu agama" sebagai rumpun pertama dari enam rumpun ilmu pengetahuan. Tetapi undang-undang itu juga menegaskan bahwa untuk pendidikan tinggi keagamaan, "tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama" [5]. Undang-undang yang sama mengakui bentuk pendidikan tinggi keagamaan yang beragam, dari universitas, institut, dan sekolah tinggi sampai ma'had aly, pasraman, dan seminari [5]. Pengakuan dan pemisahan datang dalam satu paket.
Ketiga, dosennya belum siap. Pada 2014 PTKI punya 27.581 dosen, dan hanya 2.748 yang bergelar S3, sekitar 10 persen menurut hitungan saya. Di kampus negeri ada 1.886 doktor dari 12.430 dosen; di kampus swasta 862 doktor dari 15.151 dosen, dan 145 dosen swasta bahkan belum S1 [4]. Dosen yang sudah bersertifikat baru sekitar 33 persen [4]. Tinjauan OECD dan ADB pada 2015, yang mencakup sistem Kemendikbud dan sistem pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama, juga mencatat tumpukan perguruan tinggi dan program studi yang belum terakreditasi [6].
Keempat, ruang publiknya berubah. Spanduk ospek di Surabaya ramai diperbincangkan di media sosial sebelum berujung pada laporan ke polisi [1], dan ajakan berjihad ke Suriah dari seorang mantan mahasiswa UIN beredar lewat video YouTube [2]. Kampus tidak lagi bisa menyelesaikan masalahnya di dalam pagar.
Kronologi: tujuh peristiwa yang paling menyita perhatian
25 April 2011: peringatan soal NII. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama meminta perguruan tinggi agama Islam (PTAI) mengintensifkan pencegahan *****rutan mahasiswa oleh jaringan Negara Islam Indonesia. Direkturnya, Prof Dr Machasin MS, mengimbau perguruan tinggi, "terutama yang Islam", untuk bertindak preventif: "Menjaga yang belum terkena lebih penting dari mengobati yang sudah kena". Berita yang sama juga mencatat Universitas Sebelas Maret di Solo menelusuri jaringan NII di kampusnya [7]. Jadi kekhawatiran ini tidak khas kampus Islam; yang khas adalah imbauan khusus kepada kampus Islam.
Saya tidak menemukan data berapa mahasiswa PTAI yang benar-benar menjadi korban, jadi peringatan ini tidak bisa dibaca sebagai bukti bahwa kampus Islam paling rawan. Menurut saya, yang penting justru pengakuannya: label "Islam" tidak otomatis membuat kampus kebal terhadap ajakan yang memakai bahasa agama.
10 Agustus 2012 dan sesudahnya: undang-undang baru, tagihan baru. Selain soal rumpun ilmu, UU Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi negeri menjaring calon mahasiswa yang berpotensi tetapi kurang mampu, paling sedikit 20 persen dari mahasiswa baru, dan meminta pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional [5]. Dari sinilah logika uang kuliah tunggal (UKT) lahir. Di PTKIN, PMA Nomor 96 Tahun 2013 mengganti sistem SPMA yang memakai uang pangkal dengan UKT tanpa uang pangkal. Mahasiswa dibagi ke beberapa kelompok, dan kelompok I untuk mahasiswa miskin di luar penerima Bidikmisi diberikan paling sedikit kepada 5 persen mahasiswa [8].
Di atas kertas, ini subsidi silang. Dalam praktik, muncul keluhan: sebagian pihak menilai UKT "sebenarnya tidak ubahnya dengan model biaya pendidikan perguruan tinggi yang diterapkan sebelumnya", pungutan lain belum hilang sepenuhnya, besaran UKT bisa berubah tiap tahun, dan ada mahasiswa mampu yang masuk kelompok rendah sementara mahasiswa kurang mampu mendapat kelompok tinggi [8]. Tinjauan OECD dan ADB malah menyarankan pemerintah memberi kampus negeri keleluasaan lebih dalam menetapkan uang kuliah, asal sebagian tambahan pendapatan itu dipakai untuk beasiswa mahasiswa miskin [6]. Saya bisa menerima logika itu, tetapi syaratnya adalah data ekonomi mahasiswa yang akurat, dan bagian itulah yang paling sering dikeluhkan.
Oktober 2013 sampai Desember 2014: gelombang papan nama baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres 64/2013 dan 65/2013 pada 1 Oktober 2013, yang mengubah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN. Tugas utamanya tetap pendidikan tinggi ilmu agama Islam, tetapi kedua kampus boleh membuka program ilmu lain untuk mendukung program agama. Pembinaan teknis program agama ada di Menteri Agama, sedangkan program di luar ilmu agama dibina Menteri Pendidikan dan Kebudayaan [9]. Pada 19 Desember 2014, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo berkata, "saya meresmikan sembilan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan tiga IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN", sekaligus meluncurkan Program 5.000 Doktor [10].
Perdebatannya tidak baru, tetapi menghangat lagi. Lukman Hakim dari UIN Ar-Raniry menulis pada 2014 bahwa pendukung perubahan melihatnya sebagai peluang islamisasi ilmu, sedangkan penentangnya khawatir ilmu-ilmu keislaman terseret arus sekuler ilmu umum. Ia sendiri merumuskan pengembangan keilmuan UIN dalam tiga tahap: landasan keilmuan berbasis tauhid, kurikulum yang memadukan ilmu keislaman dan ilmu umum, serta penguatan nilai praktis ilmu-ilmu keislaman [11]. Di tingkat STAIN, Nurudin dari Puslitbang Kementerian Agama menemukan dilema yang lebih membumi: "peminat untuk bidang-bidang non studi keislaman cukup besar, sedangkan peminat untuk studi-studi keislaman menurun". Membuka prodi umum menabrak PP 60/1999, tetapi tidak membukanya berarti STAIN ditinggalkan masyarakat sekitarnya. Dua kampus yang ia teliti mengambil jalan berbeda: STAIN Pontianak menguatkan prodi agama, sedangkan STAIN Curup mengembangkan prodi umum yang menurut studinya bahkan terkesan lebih diprioritaskan pengelola [12]. Menurut saya, inilah inti persoalannya: perubahan status lebih banyak didorong pasar calon mahasiswa daripada kesiapan akademik.
8 Mei 2014: mantan rektor menjadi tersangka. Kejaksaan Negeri Malang menetapkan Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan kampus baru di Tlekung, Kota Batu. Kepala Kejari Malang, Munasim, menyebut surat penetapannya "baru saya tandatangani sore ini". Imam disebut berperan sebagai kuasa pengguna anggaran. Dengan penetapan itu, kasus yang nilainya disebut sekitar Rp4 miliar memiliki enam tersangka, dengan ancaman hukuman sampai 20 tahun penjara [3].
Status tersangka bukan vonis, dan saya tidak menemukan sumber tepercaya tentang putusan pengadilan atas nama Imam [PERLU VERIFIKASI]. Jadi yang bisa disimpulkan dari kasus ini bukan soal pribadi. Dugaan saya, setiap kampus yang tumbuh cepat butuh tanah dan gedung baru, dan proyek fisik sebesar itu menuntut tata kelola yang belum tentu tumbuh secepat ukuran kampusnya.
Juli–Agustus 2014: baiat di masjid kampus. Setelah ISIS mengumumkan kekhalifahan pada 29 Juni 2014, aktivis bernama Fachry menggelar pertemuan Multaqod Da'wiy di masjid UIN di Ciputat pada 7 Juli. Di sana ia menyatakan Abu Bakar al-Baghdadi sudah memenuhi syarat sebagai khalifah, dan ratusan orang berbaiat. Menurut IPAC, sampai akhir Agustus 2014 sekitar 2.000 orang di berbagai kota sudah berbaiat, dan sebagian peserta tidak tahu acaranya akan berujung pada pembaiatan [2]. Pemerintah melarang ISIS pada 4 Agustus, setelah beredar video berjudul "Joining the Ranks" yang menampilkan "Abu Muhammad al Indunisi". Orang itu ternyata Bahrum Syah, mantan mahasiswa komunikasi UIN di Ciputat yang keluar sebelum lulus lalu pindah ke Universitas Pamulang. Ia berangkat ke Suriah pada 26 Mei 2014 [2].
Menurut saya, publik perlu membedakan dua hal: acara itu memakai fasilitas kampus, dan aktor utamanya berasal dari luar struktur kampus. Itu tidak berarti kampus tanpa tanggung jawab. Kampus yang tempatnya terbuka untuk umum tetap harus tahu siapa memakai ruangannya untuk apa.
Akhir Agustus–September 2014: "Tuhan Membusuk". Dekan meminta panitia ospek menghapus tema itu: "Kami hanya meminta menghapus tema 'Tuhan Membusuk' di spanduk besar yang ada di depan forum orientasi dan jalan utama kampus." Mahasiswa bertahan dengan alasan tema itu lahir dari diskusi panjang. Esoknya spanduk muncul lagi dan menjadi perbincangan di media sosial. Dewan Mahasiswa dibekukan sehingga kegiatan dan anggarannya tidak dicairkan. Dekan menambahkan, "Sanksi ini jangan diartikan memberangus kreativitas mahasiswa." Menurut keterangan mahasiswa yang digali dekanat, spanduk itu dimaksudkan sebagai kritik terhadap kelompok yang memakai nama Tuhan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama [1].
Saya tidak membela pilihan katanya. Panitia ospek tahu pesertanya mahasiswa baru dan tahu spanduk dibaca orang yang lewat, bukan hanya peserta diskusi. Tetapi menurut saya, laporan polisi atas spanduk mahasiswa adalah reaksi yang terlalu jauh. Fakultas ushuluddin memang tempat orang belajar mempersoalkan cara manusia memperlakukan agama. Sanksi organisasi masih masuk akal; jalur pidana penodaan agama, dalam penilaian saya, tidak.
12 November 2015: kuasa memilih rektor pindah ke Jakarta. Menteri Agama menetapkan PMA Nomor 68 Tahun 2015, yang mencabut PMA 11/2014. Dalam aturan baru, senat hanya memberi pertimbangan "secara kualitatif" dalam rapat tertutup, mencakup aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama, dengan kuorum dua pertiga anggota. Menteri membentuk Komisi Seleksi, dan penetapan serta pengangkatan rektor dilakukan oleh Menteri [13]. Zainal Abidin, yang membandingkan aturan sejak PMA 45/2006, mencatat syarat calon rektor UIN juga berubah, dari doktor dengan jabatan Lektor Kepala menjadi doktor dengan jabatan Guru Besar. Ia menyimpulkan senat PTKIN tidak lagi menyeleksi dan memilih tiga besar calon. Menurutnya, "Perubahan PMA dari PMA 45/2006 hingga PMA 68/2015 tidak mengubah posisi Menteri Agama sebagai pihak yang berwenang penuh untuk mengangkat Rektor/Ketua PTKIN" [14].
Pendukung aturan ini bisa berargumen bahwa pemilihan oleh senat sering memecah kampus menjadi kubu-kubu. Argumen itu masuk akal. Tetapi menurut saya, memindahkan keputusan ke komisi bentukan menteri tidak menghapus politik. Politiknya hanya pindah dari ruang senat ke lorong kementerian, dan sivitas akademika tidak lagi bisa melihatnya.
Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang
Mahasiswa. Merekalah yang paling langsung merasakan sistem pembayaran baru dan salah penggolongan UKT [8], organisasi yang dibekukan [1], dan sasaran *****rutan kelompok radikal [7]. Mahasiswa angkatan 2013–2015 kini sudah lama lulus. Dugaan saya, sejak itu UKT perlahan dianggap wajar dan perdebatannya bergeser ke soal penggolongan yang tepat, tetapi saya tidak punya data untuk mengukurnya.
Dosen. Kebutuhan doktor untuk prodi-prodi baru langsung terasa. Program 5.000 Doktor lahir dari masalah ini [10]. Data 2014 menunjukkan kesenjangannya lebih tajam di kampus swasta: proporsi doktor di sana sekitar 6 persen, sedangkan di kampus negeri sekitar 15 persen (hitungan saya dari angka laporan) [4].
Senat dan pimpinan kampus. Sejak 2015, jalur menuju kursi rektor PTKIN tidak lagi bermuara di senat, melainkan di Komisi Seleksi dan Menteri [13] [14]. Menurut saya, calon rektor yang dulu cukup meyakinkan anggota senat kini juga harus dilirik Jakarta.
Kampus swasta. PTKIS jarang masuk berita heboh, tetapi angka kehilangan mahasiswanya muncul di laporan resmi [4]. Tinjauan OECD dan ADB bahkan menyarankan moratorium pendirian perguruan tinggi swasta baru diteruskan, serta mempertimbangkan insentif merger dan pengambilalihan untuk kampus yang paling lemah [6]. Dugaan saya, setiap STAIN yang naik menjadi IAIN dan setiap IAIN yang menjadi UIN menyedot calon mahasiswa dari kampus swasta di sekitarnya, karena status negeri dan prodi umum yang lebih banyak.
Publik dan orang tua. Kalau yang sampai ke orang tua di daerah hanya judul "Tuhan Membusuk" dan "baiat ISIS di UIN", citra kampus Islam negeri bisa terbelah dua: dianggap terlalu liberal oleh sebagian orang dan dicurigai menjadi sarang radikal oleh sebagian lain. Saya tidak punya data survei untuk mengukur dampaknya, jadi ini tetap penilaian.
Kritik, risiko, dan yang tidak beres
Pertama, papan nama mendahului isi. Laporan kinerja Ditjen Pendidikan Islam sendiri mengakui target akreditasi prodi minimal B tidak tercapai, "disebabkan karena banyaknya bermunculan program studi baru sebagai dampak dari alih status PTKIN" [4]. Ini pengakuan resmi, bukan tuduhan pengkritik.
Kedua, dualisme kementerian dikukuhkan. UU Pendidikan Tinggi menaruh pendidikan tinggi keagamaan di bawah Menteri Agama [5], sementara perpres UIN menyerahkan pembinaan teknis prodi umum kepada Mendikbud [9]. Satu kampus dibina dua kementerian dengan dua irama birokrasi. Menurut saya, ini akar banyak keluhan yang sampai sekarang belum selesai.
Ketiga, UKT dievaluasi dengan data yang terbatas. Kajian Purnomo dan Saifullah menyimpulkan UKT bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi kajian itu juga mencatat silang persepsi dan salah penggolongan [8]. Saya tidak menemukan data nasional tentang berapa mahasiswa PTKIN yang mengajukan keberatan atas kelompok UKT-nya pada 2013–2015.
Keempat, kampus bereaksi setelah kejadian. Dalam kasus spanduk, sanksi datang setelah heboh di media sosial [1]. Dalam kasus baiat, kampus baru menjadi sorotan setelah video dan larangan pemerintah muncul [2]. Saya tidak menemukan dokumen kebijakan kampus pada 2014 yang mengatur pemakaian fasilitas untuk kegiatan keagamaan pihak luar.
Kelima, otonomi akademik menyempit. PMA 68/2015 tidak sekadar mengganti prosedur; ia memindahkan titik keputusan [13]. Jika dilihat sekarang, kampus yang diminta bersaing secara akademik justru kehilangan hak memilih pemimpinnya sendiri.
Ada juga catatan positif. UU Pendidikan Tinggi mengakui rumpun ilmu agama sebagai bagian sah dari ilmu pengetahuan [5]. UKT menghapus uang pangkal dan menetapkan kuota minimal untuk mahasiswa miskin [8]. Program 5.000 Doktor menunjukkan negara mau membiayai perbaikan dosen [10]. Di STAIN Curup, keterangan yang dikutip Nurudin menyebut lulusan prodi umum terserap di sektor formal, sebagian menjadi PNS [12].
Epilog: apa yang tersisa sesudah sorotan pindah
- 2016, laporan resmi. Laporan kinerja Ditjen Pendidikan Islam tahun 2016 mencatat peluncuran Program 5.000 Doktor dengan target 1.000 dosen dan tenaga kependidikan per tahun, sekaligus mengakui akreditasi tertinggal karena prodi baru hasil alih status [4].
- 2021, aturan rektor direvisi. PMA 68/2015 diubah dengan PMA 17/2021, tetapi tidak dicabut [13]. Menurut Abidin, posisi Menteri sebagai pemegang wewenang penuh tetap tidak berubah [14].
- 2021, target doktor meleset. Telaah Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR mencatat penerima beasiswa S3 dosen 2015–2019 hanya 2.732 orang dari target 5.000. Pada 2021, dosen berkualifikasi S3 baru 13,81 persen dari target 27 persen [15].
- 2022, angka terbaru. Data EMIS per 8 Agustus 2022 menunjukkan 5.674 dari 39.746 dosen PTKI (14,27 persen) bergelar S3 [15]. Pada tahun yang sama, kajian Purnomo dan Saifullah tetap menyimpulkan UKT bermanfaat, meski persepsi masyarakat terbelah [8].
Beberapa data perlu dibaca hati-hati. Laporan kinerja 2016 menulis "sejak 2002 terdapat 6 PTKIN yang beralih status" dari IAIN menjadi UIN, padahal tabel di laporan yang sama memuat sedikitnya sebelas UIN [4]. Saya menduga angka itu hanya menghitung periode tertentu, tetapi laporan tidak menjelaskannya. IPAC menyebut pertemuan baiat berlangsung 7 Juli 2014 di masjid UIN [2], sedangkan sebagian media menyebut tanggal dan gedung yang berbeda [PERLU VERIFIKASI]. Angka "sekitar Rp4 miliar" dalam kasus lahan UIN Malang adalah nilai yang disebut kejaksaan saat itu, bukan angka kerugian yang ditetapkan pengadilan [3]. Saya juga tidak menemukan data jumlah mahasiswa PTAI yang menjadi korban NII pada 2011.
Refleksi: yang heboh cepat berlalu, yang struktural menetap
Spanduk sudah lama diturunkan, pengurus Dewan Mahasiswa angkatan itu sudah lama lulus, dan larangan pemerintah atas ISIS sudah berumur lebih dari satu dekade. Yang tidak hilang adalah warisan yang jarang masuk berita: kampus negeri bertambah besar sementara kampus swasta kehilangan mahasiswa, dosen doktor yang belum cukup, dua kementerian yang membina satu kampus, dan rektor yang ditentukan Jakarta.
Jika dilihat sekarang, 2011–2015 adalah masa ketika kampus Islam negeri berhasil menaikkan statusnya, tetapi belum berhasil menaikkan kemandiriannya. Kehebohan soal iman membuat semua orang menoleh ke kampus. Sayangnya, setelah sorotan pindah, keputusan-keputusan yang paling menentukan justru diambil di tempat yang jarang ditonton orang.
Pertanyaan untuk diskusi di forum: jika Anda harus memilih satu, mana yang lebih mendesak dibereskan di kampus Islam negeri hari ini, kemandirian dalam memilih pemimpin kampus atau kecukupan dosen bergelar doktor, dan apa alasannya?
Referensi
[1] detikNews. (2014, 3 September). Polemik 'Tuhan Membusuk', Dekanat Bekukan Dewan Mahasiswa Ushuluddin UIN-SA. detik.com. https://news.detik.com/berita-jawa-...nat-bekukan-dewan-mahasiswa-ushuluddin-uin-sa (Berita)[2] Institute for Policy Analysis of Conflict. (2014, 24 September). The Evolution of ISIS in Indonesia (IPAC Report No. 13). Jakarta: IPAC. http://cdn.understandingconflict.org/file/2014/09/IPAC_13_Evolution_of_ISIS.pdf (Laporan)
[3] Istiawan, H. (2014, 8 Mei). Bekas Rektor UIN Malang resmi tersangka. Sindonews.com. https://daerah.sindonews.com/berita/861724/23/bekas-rektor-uin-malang-resmi-tersangka (Berita)
[4] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2017). Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Tahun 2016. Kementerian Agama RI (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/laporan-kinerja-program-pendidikan-islam-tahun-2016.html (Laporan)
[5] Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158). Salinan JDIH Kementerian Keuangan. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/12TAHUN2012UU.htm (Dokumen resmi)
[6] OECD & Asian Development Bank. (2015). Reviews of National Policies for Education: Education in Indonesia, Rising to the Challenge. Paris: OECD Publishing. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156821/education-indonesia-rising-challenge.pdf (Laporan)
[7] Espos.id. (2011, 25 April). Kemenag ingatkan PTAI, UNS telusuri jaringan NII di kampus. Solopos Media Group. https://news.espos.id/kemenag-ingatkan-ptai-uns-telusuri-jaringan-nii-di-kampus-94724 (Berita)
[8] Purnomo, A., & Saifullah. (2022). Tinjauan Utilitarianisme Hukum atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 229-240. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1810 (Jurnal)
[9] Republika Online. (2013, 18 Oktober). IAIN Ar-Raniry Aceh dan IAIN Sunan Ampel Surabaya Jadi Universitas Negeri. Republika. https://republika.co.id/berita/pend...-sunan-ampel-surabaya-jadi-universitas-negeri (Berita)
[10] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014, 19 Desember). Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peresmian Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Peluncuran Program 5.000 Doktor Tahun 2015-2019, di Istana Negara, Jakarta. https://setkab.go.id/sambutan-presi...2018-di-istana-negara-jakarta-19-desember-20/ (Dokumen resmi)
[11] Hakim, L. (2014). Quo Vadis Pengembangan Keilmuan UIN: Sekularisasi atau Quranisasi Ilmu Pengetahuan. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 16(1), 35-48. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4915 (Jurnal)
[12] Nurudin. (2014). Prospek Program Studi Agama dan Umum di STAIN Pontianak, Kalimantan Barat, dan STAIN Curup Bengkulu. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 12(3), 381-397. https://jurnaledukasi.kemenag.go.id/edukasi/article/download/94/49 (Jurnal)
[13] Kementerian Agama RI. (2015, 12 November). Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1699). Data peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/130896/peraturan-menag-no-68-tahun-2015; salinan teks: https://pasal.id/peraturan/permen/permenag-no-68-tahun-2015 (Dokumen resmi)
[14] Abidin, Z. (2022). Dinamika Kebijakan Seleksi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(2), 133-142. https://doi.org/10.35719/leaderia.v3i2.395 (Jurnal)
[15] Widjaya, D., Dwikirana, S. A., Lestari, A. S., & Mu'min D., M. I. (2022). Accountability Brief: Akuntabilitas Kinerja pada Program Beasiswa Full Scholarship 5000 Doktor Kementerian Agama. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, DPR RI. https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/742/ (Laporan)