Rabu malam, 4 Januari 2012, sidang di Pengadilan Negeri Palu baru bisa dilanjutkan setelah sempat tertunda karena sejumlah pengunjuk rasa masuk ke ruang sidang. Terdakwanya pelajar SMK 3 Palu berusia 15 tahun yang oleh media disebut dengan inisial AAL. Ia dituduh mencuri sandal milik seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah pada November 2010. Hakim Rommel Tampubolon menyatakan AAL terbukti mencuri, tetapi tidak menjatuhkan hukuman dan mengembalikannya kepada orang tua. Yang membuat publik makin gusar, hakim mengakui sandal yang diajukan sebagai barang bukti bukan milik polisi itu, namun menurutnya fakta tersebut tidak menghapus perbuatan pencurian [1].
Di persidangan AAL bercerita ia ditendang dan dipukul setelah dituduh. "Tidak mau saya jadi polisi, padahal itu cita-cita saya," katanya [1]. Kurang dari dua bulan kemudian, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan yang mengubah cara pengadilan memperlakukan pencurian bernilai kecil [2]. Dua tahun setelahnya, seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi divonis penjara seumur hidup [3]. Lalu pada awal 2015 seorang hakim praperadilan membatalkan status tersangka calon Kapolri, dan beberapa bulan kemudian Mahkamah Konstitusi justru mengesahkan jalur yang ia tempuh [4] [5].
Menurut saya, rentang 2011 sampai 2015 adalah masa ketika hukum positif Indonesia diuji di dua tempat sekaligus: ruang sidang dan ruang publik. Banyak koreksi penting lahir dari pengadilan, bukan dari DPR. Namun pengadilan yang sama juga terbukti rapuh. Tulisan ini membaca ulang tujuh peristiwa yang paling ramai pada masa itu, siapa yang terkena dampaknya, dan apa yang masih tersisa hari ini.
Perkara seperti AAL lahir dari aturan yang membeku setengah abad. Mahkamah Agung sendiri mencatat bahwa sejak 1960 nilai uang dalam KUHP belum pernah disesuaikan. Batas pencurian ringan dalam Pasal 364 masih Rp250, sehingga hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah angka itu. Akibatnya jaksa mendakwa pencurian kecil dengan Pasal 362 yang ancamannya sampai lima tahun penjara, dan masyarakat menilai ancaman itu "tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya" [2].
Di jalur korupsi, suasananya lain tetapi sama-sama membuat publik gelisah. Indonesia Corruption Watch mencatat sepanjang 2013 ada 295 terdakwa dari 184 perkara korupsi dengan potensi kerugian negara sekitar Rp3,4 triliun. Sebanyak 232 terdakwa (78,64 persen) hanya divonis nol sampai empat tahun. Kabar baiknya, vonis bebas terus turun, dari 65 terdakwa pada 2011, 51 pada 2012, menjadi 16 pada 2013. Kabar buruknya, sedikitnya lima hakim pengadilan tipikor sendiri sedang diproses dalam perkara korupsi [6]. Jika dilihat sekarang, angka terakhir itu menjelaskan kenapa publik begitu cepat curiga kepada hakim mana pun.
Bagi pembaca yang akrab dengan hukum Islam, ada satu latar lagi. Human Rights Watch mencatat Setara Institute menghitung 230 serangan terhadap minoritas agama pada 2013. Pada 27 September 2014 parlemen Aceh mengesahkan dua qanun yang memidanakan minuman keras, hubungan sesama jenis, dan hubungan seksual di luar nikah dengan ancaman hingga 100 kali cambuk, termasuk bagi non-Muslim. Komnas Perempuan pada 2014 juga menghitung 279 peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan [7]. Tarik-menarik antara hukum negara dan norma agama inilah yang nanti tampak paling jelas dalam perkara anak luar kawin.
November 2010 sampai Februari 2012: sandal AAL dan Perma tindak pidana ringan. Perkara AAL memicu gerakan pengumpulan 1.000 sandal bekas untuk diserahkan kepada polisi. Koordinatornya, Budhi Kurniawan, menyebut gerakan itu "bentuk sindiran dan gerakan moral masyarakat yang prihatin kepada kriminalisasi anak" [1]. Pada 27 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa menetapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP kini dibaca Rp2.500.000. Perkara dengan nilai barang tidak lebih dari itu diperiksa hakim tunggal dengan Acara Pemeriksaan Cepat, dan ketua pengadilan tidak menetapkan atau memperpanjang penahanan. Denda maksimum dalam KUHP, kecuali pasal perjudian, dilipatgandakan seribu kali [2].
Hitungannya memakai harga emas. Pada 1959 emas murni dihargai Rp50,51 per gram, sedangkan pada 3 Februari 2012 harganya Rp509.000 per gram, atau naik 10.077 kali. Mahkamah membulatkannya menjadi 10.000 kali. Perma itu menegaskan tidak bermaksud mengubah KUHP. Perubahan seharusnya dilakukan pemerintah dan DPR, tetapi menurut Mahkamah hal itu "sepertinya" belum menjadi prioritas keduanya [2].
Februari 2012: anak luar kawin dan jawaban MUI. Pemohonnya Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Berkas perkara mencatat Machica menikah dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993 di Jakarta secara agama, tetapi pernikahan itu tidak dicatatkan. Mereka menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian. Pasal 43 ayat (1) kini harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) tetap berlaku [8].
Masalahnya, frasa "di luar perkawinan" tidak dibatasi pada nikah yang sah secara agama tetapi tidak dicatat. Sebagian kalangan menganggap putusan itu mengaburkan status anak hasil zina, padahal Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak di luar perkawinan hanya bernasab kepada ibunya. MUI menjawab lewat Fatwa Nomor 11 Tahun 2012. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun pemerintah berwenang menjatuhkan ta'zir kepada laki-laki itu dalam dua bentuk: mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan sebagian harta peninggalannya melalui wasiat wajibah [9].
2012 sampai 2014: Hambalang, anggaran Kemenpora, dan simulator SIM. Dugaan keterlibatan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terungkap lewat kesaksian mantan bendahara partai itu, Muhammad Nazaruddin, yang sudah menjadi terpidana korupsi. KPK menyelidiki aliran dana proyek Hambalang sejak pertengahan 2012 dan sebelumnya telah menetapkan mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka. Pada 24 September 2014 Anas divonis delapan tahun penjara, denda Rp300 juta, dan uang pengganti sedikitnya Rp57,5 miliar. Jaksa menuntut 15 tahun dan pencabutan hak politik. Dua hakim menyatakan pendapat berbeda, sementara Anas berulang kali menyebut dirinya pihak yang dikorbankan [10].
Pada tahun sebelumnya, ICW mencatat fenomena yang jarang terjadi: hukuman diperberat di tingkat atas. Angelina Sondakh dalam perkara anggaran Kemenpora dan Kemendiknas dihukum empat tahun enam bulan di dua tingkat pertama, lalu 12 tahun di Mahkamah Agung. Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas Polri dalam perkara simulator SIM dengan kerugian negara Rp121 miliar, naik dari 10 menjadi 18 tahun di Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Djoko juga memuat pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yang oleh ICW disebut preseden baik [6]. Pada 2012 pula meletus ketegangan KPK dan Polri jilid kedua. Menurut Asep Abdul Sahid, pola ini muncul setiap kali KPK menangani korupsi besar yang melibatkan perwira tinggi Polri, dan kali itu kriminalisasi tidak hanya menyasar pimpinan KPK tetapi juga pegawainya, antara lain penyidik Novel Baswedan [11].
Oktober 2013 sampai Februari 2014: Ketua MK tertangkap tangan. Akil Mochtar ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra pada awal Oktober 2013. KPK menyita dolar Singapura dan dolar AS senilai kurang lebih Rp3 miliar dan menetapkannya sebagai tersangka suap perkara pilkada Gunung Mas dan Lebak [3]. Penggeledahan di ruang kerjanya juga menemukan narkotika. Mahkamah tetap bersidang dengan delapan hakim, tetapi pada 14 November 2013 ruang sidang MK dirusak massa saat putusan sengketa pemilukada Maluku dibacakan [12].
Presiden Yudhoyono memberhentikan sementara Akil pada 5 Oktober 2013 dan mengumumkan lima langkah penyelamatan MK. Pada 17 Oktober terbit Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang mensyaratkan calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik paling singkat tujuh tahun, menambah uji kelayakan oleh Panel Ahli bentukan Komisi Yudisial, dan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi permanen bersama KY. DPR menyetujuinya menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Sejumlah advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember lalu mengujinya, dan pada 13 Februari 2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945 [12].
Pada 30 Juni 2014 majelis yang diketuai Suwidya menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Akil, sama dengan tuntutan jaksa, tetapi tanpa denda Rp10 miliar karena hukuman maksimal sudah dijatuhkan. Dakwaannya enam, mencakup sengketa pilkada Lebak, Palembang, Lampung Selatan, dan Pulau Morotai. Dua hakim, Sofialdi dan Alexander Marwata, berbeda pendapat. "Sampai ke surga pun saya tetap banding," kata Akil [3].
September sampai Oktober 2014: pilkada lewat DPRD, lalu dibatalkan Perppu. Sekitar pukul 02.00 dini hari, Jumat 26 September 2014, rapat paripurna DPR memungut suara soal inti RUU Pilkada. Sebanyak 226 suara memilih pilkada lewat DPRD dan 135 memilih pilkada langsung, dari 361 anggota yang memberikan suara. Fraksi Demokrat keluar ruangan walau sebagian anggotanya tetap memberi suara secara pribadi. Anggota DPR dari PDI-P, Eva Kusuma Sundari, menyebut Demokrat "tinggal gelanggang" dan menduga langkah itu mendapat restu Ketua Umumnya, Presiden Yudhoyono [13].
Hanya enam hari kemudian, Kamis malam 2 Oktober 2014, Yudhoyono menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengembalikan pilkada langsung sekaligus mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014, serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang menghapus wewenang DPRD memilih kepala daerah. Perppu pilkada memuat sepuluh perbaikan, antara lain uji publik calon dan larangan politik uang, serta merancang pilkada bertahap hingga serentak pada 2020. "Saya sendiripun juga merasakan kekecewaan yang sama," kata Yudhoyono [14].
Januari sampai April 2015: Budi Gunawan, Sarpin, dan praperadilan. Pada 13 Januari 2015 KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan, calon Kapolri, sebagai tersangka suap dan gratifikasi. DPR tetap menyetujuinya. Polri kemudian menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan muncul upaya menjadikan seluruh pimpinan KPK tersangka. Presiden Joko Widodo, yang belum genap seratus hari menjabat, membentuk Tim 9 yang dipimpin Syafi'i Ma'arif. Salah satu rekomendasinya meminta Presiden tidak melantik Budi Gunawan [11].
Pada 16 Februari 2015 hakim tunggal PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan praperadilan Budi Gunawan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Komariah Emong Sapardjaja mencatat keanehannya: dalam pertimbangannya Sarpin sendiri mengakui penetapan tersangka tidak termasuk objek praperadilan menurut KUHAP, tetapi tetap mengabulkan permohonan. Sarpin juga menyatakan Budi Gunawan bukan penegak hukum, sesuatu yang menurut Sapardjaja naif untuk seorang polisi aktif. Mantan Ketua MA Harifin Andi Tumpa menilai "Sarpin telah menerobos KUHAP", Pada 10 Maret 2015 hakim PN Purwokerto menolak sebuah permohonan praperadilan lain, salah satu putusan yang menurut Sapardjaja mengandaskan "penemuan hukum" ala Sarpin [4].
Arah perdebatan berubah pada Selasa, 28 April 2015. Atas permohonan Bachtiar Abdul Fatah, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP harus dimaknai mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Istilah "bukti permulaan yang cukup" dimaknai minimal dua alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangka, kecuali untuk tindak pidana yang memungkinkan penetapan tersangka tanpa kehadirannya [5].
2015: eksekusi mati dan dua putusan perkawinan. Indonesia mengeksekusi 14 terpidana narkotika pada 2015, termasuk seorang warga Brasil yang dilaporkan mengalami disabilitas mental berat. Sebagai pembanding, di masa Yudhoyono hanya 20 orang dieksekusi dalam sepuluh tahun. Brasil dan Belanda menarik duta besarnya setelah eksekusi 18 Januari, dan Australia melakukan hal serupa setelah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi pada 29 April [15]. Pada Juni 2015 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar perkawinan beda agama dibolehkan, dengan alasan UU Perkawinan sah karena mengesahkan perkawinan menurut kepercayaan agama masing-masing mempelai [15]. Permohonan itu diajukan lima mahasiswa hukum Universitas Indonesia pada 4 September 2014 [7]. Pada bulan yang sama Mahkamah juga menolak menaikkan usia minimal perkawinan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun. Satu-satunya hakim yang berbeda pendapat adalah satu-satunya hakim perempuan [15].
Terdakwa perkara kecil. Bagi terdakwa pencurian bernilai kecil, Perma 2/2012 berarti tidak ada lagi penahanan, cukup satu hakim, dan proses cepat. Tetapi Perma hanya mengikat pengadilan. Penjelasannya sendiri meminta pengadilan menyosialisasikan aturan ini ke kejaksaan negeri agar tidak lagi mendakwa dengan Pasal 362, dan meminta hakim segera membebaskan terdakwa tindak pidana ringan yang terlanjur ditahan [2]. Artinya, tahap kepolisian tetap berada di luar jangkauan aturan itu. Pengakuan AAL tentang pemukulan terjadi justru di tahap tersebut [1].
Anak dan ibu dari perkawinan yang tidak dicatat. Sejak 2012 anak bisa menuntut hubungan perdata dengan ayah biologisnya lewat pembuktian, tetapi pencatatan perkawinan tetap wajib [8]. Di Pengadilan Agama, penelitian Haniah Ilhami menemukan Fatwa MUI 11/2012 dipakai sebagai pedoman hakim dan pengisi kekosongan hukum, terutama lewat amar wasiat wajibah yang dijatuhkan melalui putusan atau penetapan [9]. Jadi hari ini ada dua jalur yang berjalan berdampingan: jalur perdata ala MK dan jalur fikih ala fatwa.
Politisi dan partai. Perkara Hambalang bermula dari kesaksian mantan bendahara dan berujung pada vonis bagi mantan ketua umum partai yang saat itu dipimpin presiden [10] [13]. Perkara Akil menunjukkan bahwa sengketa pilkada di MK bisa diperdagangkan, dengan dakwaan yang merentang dari Banten sampai Maluku Utara [3].
Pemilih di daerah. Hak memilih kepala daerah secara langsung sempat dicabut lalu dikembalikan dalam tempo seminggu [13] [14]. Sementara itu, menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014 dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014, masih ada keraguan publik apakah MK akan menangani sengketanya secara profesional [12].
KPK, Polri, dan para tersangka. Sejak April 2015 setiap tersangka secara resmi boleh menggugat penetapan statusnya [5]. Asep Abdul Sahid membaca konflik KPK dan Polri sebagai kontestasi kuasa yang ditandai yurisdiksi yang "kembar siam", perebutan kekuasaan penegakan hukum, dan peristiwa politik yang dibungkus hukum [11].
Dunia kampus. Mahasiswa dan dosen hukum tidak sekadar menonton. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ikut menggugat UU Perppu MK [12], lima mahasiswa hukum UI menggugat larangan nikah beda agama [7], dan guru besar seperti Sapardjaja menulis anotasi putusan yang tajam [4].
Perempuan dan anak perempuan. Komnas Perempuan mencatat 31 peraturan diskriminatif baru sepanjang 2015, sehingga totalnya menjadi 322. Batas usia nikah 16 tahun bagi anak perempuan dipertahankan [15].
Pertama, Perma 2/2012 adalah tambalan. Mahkamah Agung terang-terangan menyebut perubahan KUHP adalah wewenang pemerintah dan DPR [2]. Menurut saya langkah itu tepat secara moral, tetapi rapuh secara sistem karena keberhasilannya bergantung pada kesediaan polisi dan jaksa memakai pasal yang benar.
Kedua, putusan MK 46/2010 ditulis terlalu lebar. Para pemohon datang dengan perkara nikah yang sah secara agama [8], tetapi amarnya berlaku untuk semua anak di luar perkawinan. Saya memahami alasan perlindungan anak, karena anak tidak memikul dosa orang tuanya. Namun rumusan seluas itu wajar memicu kekhawatiran bahwa hubungan nasab dengan ayah biologis ikut dilegalkan [9]. Jika dilihat sekarang, fatwa MUI justru membantu menjembatani, bukan sekadar menolak.
Ketiga, Perppu MK lahir dengan cacat waktu. Pengkritik mencatat operasi tangkap tangan terjadi awal Oktober, sedangkan Perppu baru terbit 17 Oktober 2013, sehingga syarat "kegentingan yang memaksa" menurut Putusan MK 138/PUU-VII/2009 dinilai tidak terpenuhi [12]. Di sisi lain, ada yang terasa janggal ketika MK membatalkan undang-undang yang akan mengawasi dirinya sendiri. Argumen hukumnya bisa dipertahankan, tetapi kesan konflik kepentingannya sulit dihapus. MK kemudian membentuk Dewan Etik yang mulai bekerja 19 Maret 2014 [12].
Keempat, aturan pilkada berubah dua kali dalam seminggu. Keputusan diambil pukul dua dini hari, partai presiden keluar ruangan, lalu presiden yang sama membatalkannya dengan Perppu [13] [14]. Saya mendukung hasil akhirnya, tetapi caranya mengajarkan bahwa undang-undang bisa menjadi alat tawar politik jangka pendek.
Kelima, ironi praperadilan. Putusan Sarpin dikritik keras sebagai berpihak dan tidak berdasar hukum acara [4], tetapi dua bulan kemudian MK memperluas objek praperadilan ke arah yang sama [5]. Bedanya, MK memberi ukuran: minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka. Itu kemajuan untuk melindungi warga dari penetapan tersangka yang sewenang-wenang. Risikonya, jalur ini juga bisa dipakai tersangka korupsi untuk mengulur waktu. Saya tidak menemukan data resmi jumlah praperadilan penetapan tersangka sesudah 2015, jadi kekhawatiran ini belum bisa diukur.
Keenam, keadilan yang bergantung pada orang. Tiga dari lima perkara pemberatan hukuman yang dicatat ICW diputus oleh panel yang sama, yakni Artidjo Alkostar, M.S. Lumme, dan Muh. Asikin [6]. Itu kabar baik sekaligus peringatan: sistem yang sehat tidak boleh bergantung pada tiga nama.
Ada juga yang patut dicatat dengan positif. Dari putusan 2013 yang dipantau ICW, seluruh 17 perkara korupsi yang dituntut KPK berakhir dengan vonis bersalah [6], dan MK tetap bekerja dengan delapan hakim di tengah krisis terburuknya [12].
Ada beberapa data yang tidak saya temukan dan perlu disebut terang. Tidak ada angka nasional berapa perkara tindak pidana ringan yang ditangani dengan Perma 2/2012. Tidak ada data berapa anak yang berhasil memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya setelah putusan MK 46. Sumber juga tidak sepakat soal beberapa detail: tanggal penangkapan Akil ditulis "awal Oktober" oleh BBC dan 3 Oktober oleh kajian Tundjung, sedangkan nama dan merek sandal dalam perkara AAL berbeda antarberita. Detail yang bertentangan seperti ini sengaja saya hindari.
Benang merah lima tahun ini, menurut saya, adalah pengadilan yang mengambil alih pekerjaan pembuat undang-undang. Mahkamah Agung menyesuaikan nilai rupiah KUHP karena DPR tak kunjung melakukannya. Mahkamah Konstitusi menulis ulang Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 77 KUHAP. Hasilnya sering menolong warga yang paling lemah, dari remaja pencuri sandal sampai anak yang lahir dari nikah tak tercatat.
Tetapi koreksi lewat pengadilan punya dua kelemahan. Ia bergantung pada integritas hakim, padahal periode ini justru memperlihatkan seorang Ketua MK dan beberapa hakim tipikor terjerat korupsi [3] [6]. Ia juga bisa membuat DPR merasa tidak perlu bekerja. Bagi pembaca yang menekuni hukum Islam, perkara MK 46 memberi pelajaran yang lebih menenangkan: hukum negara dan fikih tidak harus saling meniadakan. Wasiat wajibah dan kewajiban nafkah memperlihatkan bahwa perlindungan anak bisa dicapai tanpa memaksa perubahan konsep nasab [9].
Perma 2/2012 sendiri menyebut sorotan masyarakat terhadap perkara pencurian kecil sebagai salah satu pertimbangannya [2]. Saya tidak bisa membuktikan bahwa seribu sandal bekas itulah yang menggerakkan Mahkamah Agung. Namun jejak tekanan publik semacam itu jelas terbaca dalam penjelasan sebuah peraturan resmi, dan itu jarang terjadi.
Pertanyaan untuk diskusi di forum: menurut Anda, apakah koreksi hukum lewat putusan hakim seperti Perma 2/2012, putusan MK 46, dan putusan MK 21 lebih banyak menolong warga, atau justru membuat pembuat undang-undang makin enggan membenahi aturannya sendiri?
[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Download/258583/Perma Nomor 2 Tahun 2012.pdf (Dokumen resmi)
[3] BBC News Indonesia. (2014, 30 Juni). Akil Mochtar divonis hukuman seumur hidup. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar (Berita)
[4] Sapardjaja, K. E. (2015). Kajian dan Catatan Hukum atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2(1). https://journal.unpad.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=pjih (Jurnal)
[5] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka. MKRI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1556_1860_21-PUU-XII-2014.pdf (Dokumen resmi)
[6] Indonesia Corruption Watch. (2014, 13 Januari). Tren Vonis Kasus Korupsi 2013. ICW (arsip Wayback Machine). https://web.archive.org/web/2020/https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2013 (Laporan)
[7] Human Rights Watch. (2015). World Report 2015: Indonesia, Events of 2014. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/indonesia (Laporan)
[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MKRI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_46 PUU 2010-TELAH BACA.pdf (Dokumen resmi)
[9] Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Mimbar Hukum, 30(1). https://doi.org/10.22146/jmh.29048 (Jurnal)
[10] BBC News Indonesia. (2014, 24 September). Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum (Berita)
[11] Sahid, A. A. (2015). Konflik KPK vs Polri Jilid III: Kontestasi Kuasa dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Asy-Syari'ah, 18(1), 139-148. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.655 (Jurnal)
[12] Sitabuana, T. H. (2014). Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(2), 293-308. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4557/4022/7019 (Jurnal)
[13] BBC News Indonesia. (2014, 26 September). DPR memutuskan pilkada lewat DPRD. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140925_pilkada_hasil (Berita)
[14] Humas Sekretariat Kabinet RI. (2014, 2 Oktober). Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/tolak-pilkada-lewat-dprd-presiden-sby-terbitkan-2-perppu/ (Dokumen resmi)
[15] Human Rights Watch. (2016). World Report 2016: Indonesia, Events of 2015. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/indonesia (Laporan)
Di persidangan AAL bercerita ia ditendang dan dipukul setelah dituduh. "Tidak mau saya jadi polisi, padahal itu cita-cita saya," katanya [1]. Kurang dari dua bulan kemudian, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan yang mengubah cara pengadilan memperlakukan pencurian bernilai kecil [2]. Dua tahun setelahnya, seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi divonis penjara seumur hidup [3]. Lalu pada awal 2015 seorang hakim praperadilan membatalkan status tersangka calon Kapolri, dan beberapa bulan kemudian Mahkamah Konstitusi justru mengesahkan jalur yang ia tempuh [4] [5].
Menurut saya, rentang 2011 sampai 2015 adalah masa ketika hukum positif Indonesia diuji di dua tempat sekaligus: ruang sidang dan ruang publik. Banyak koreksi penting lahir dari pengadilan, bukan dari DPR. Namun pengadilan yang sama juga terbukti rapuh. Tulisan ini membaca ulang tujuh peristiwa yang paling ramai pada masa itu, siapa yang terkena dampaknya, dan apa yang masih tersisa hari ini.
Latar: pengadilan yang sibuk, undang-undang yang tertinggal
Perkara seperti AAL lahir dari aturan yang membeku setengah abad. Mahkamah Agung sendiri mencatat bahwa sejak 1960 nilai uang dalam KUHP belum pernah disesuaikan. Batas pencurian ringan dalam Pasal 364 masih Rp250, sehingga hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah angka itu. Akibatnya jaksa mendakwa pencurian kecil dengan Pasal 362 yang ancamannya sampai lima tahun penjara, dan masyarakat menilai ancaman itu "tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya" [2].
Di jalur korupsi, suasananya lain tetapi sama-sama membuat publik gelisah. Indonesia Corruption Watch mencatat sepanjang 2013 ada 295 terdakwa dari 184 perkara korupsi dengan potensi kerugian negara sekitar Rp3,4 triliun. Sebanyak 232 terdakwa (78,64 persen) hanya divonis nol sampai empat tahun. Kabar baiknya, vonis bebas terus turun, dari 65 terdakwa pada 2011, 51 pada 2012, menjadi 16 pada 2013. Kabar buruknya, sedikitnya lima hakim pengadilan tipikor sendiri sedang diproses dalam perkara korupsi [6]. Jika dilihat sekarang, angka terakhir itu menjelaskan kenapa publik begitu cepat curiga kepada hakim mana pun.
Bagi pembaca yang akrab dengan hukum Islam, ada satu latar lagi. Human Rights Watch mencatat Setara Institute menghitung 230 serangan terhadap minoritas agama pada 2013. Pada 27 September 2014 parlemen Aceh mengesahkan dua qanun yang memidanakan minuman keras, hubungan sesama jenis, dan hubungan seksual di luar nikah dengan ancaman hingga 100 kali cambuk, termasuk bagi non-Muslim. Komnas Perempuan pada 2014 juga menghitung 279 peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan [7]. Tarik-menarik antara hukum negara dan norma agama inilah yang nanti tampak paling jelas dalam perkara anak luar kawin.
Kronologi: tujuh peristiwa yang menyita perhatian
November 2010 sampai Februari 2012: sandal AAL dan Perma tindak pidana ringan. Perkara AAL memicu gerakan pengumpulan 1.000 sandal bekas untuk diserahkan kepada polisi. Koordinatornya, Budhi Kurniawan, menyebut gerakan itu "bentuk sindiran dan gerakan moral masyarakat yang prihatin kepada kriminalisasi anak" [1]. Pada 27 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa menetapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP kini dibaca Rp2.500.000. Perkara dengan nilai barang tidak lebih dari itu diperiksa hakim tunggal dengan Acara Pemeriksaan Cepat, dan ketua pengadilan tidak menetapkan atau memperpanjang penahanan. Denda maksimum dalam KUHP, kecuali pasal perjudian, dilipatgandakan seribu kali [2].
Hitungannya memakai harga emas. Pada 1959 emas murni dihargai Rp50,51 per gram, sedangkan pada 3 Februari 2012 harganya Rp509.000 per gram, atau naik 10.077 kali. Mahkamah membulatkannya menjadi 10.000 kali. Perma itu menegaskan tidak bermaksud mengubah KUHP. Perubahan seharusnya dilakukan pemerintah dan DPR, tetapi menurut Mahkamah hal itu "sepertinya" belum menjadi prioritas keduanya [2].
Februari 2012: anak luar kawin dan jawaban MUI. Pemohonnya Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Berkas perkara mencatat Machica menikah dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993 di Jakarta secara agama, tetapi pernikahan itu tidak dicatatkan. Mereka menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian. Pasal 43 ayat (1) kini harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) tetap berlaku [8].
Masalahnya, frasa "di luar perkawinan" tidak dibatasi pada nikah yang sah secara agama tetapi tidak dicatat. Sebagian kalangan menganggap putusan itu mengaburkan status anak hasil zina, padahal Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak di luar perkawinan hanya bernasab kepada ibunya. MUI menjawab lewat Fatwa Nomor 11 Tahun 2012. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun pemerintah berwenang menjatuhkan ta'zir kepada laki-laki itu dalam dua bentuk: mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan sebagian harta peninggalannya melalui wasiat wajibah [9].
2012 sampai 2014: Hambalang, anggaran Kemenpora, dan simulator SIM. Dugaan keterlibatan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terungkap lewat kesaksian mantan bendahara partai itu, Muhammad Nazaruddin, yang sudah menjadi terpidana korupsi. KPK menyelidiki aliran dana proyek Hambalang sejak pertengahan 2012 dan sebelumnya telah menetapkan mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka. Pada 24 September 2014 Anas divonis delapan tahun penjara, denda Rp300 juta, dan uang pengganti sedikitnya Rp57,5 miliar. Jaksa menuntut 15 tahun dan pencabutan hak politik. Dua hakim menyatakan pendapat berbeda, sementara Anas berulang kali menyebut dirinya pihak yang dikorbankan [10].
Pada tahun sebelumnya, ICW mencatat fenomena yang jarang terjadi: hukuman diperberat di tingkat atas. Angelina Sondakh dalam perkara anggaran Kemenpora dan Kemendiknas dihukum empat tahun enam bulan di dua tingkat pertama, lalu 12 tahun di Mahkamah Agung. Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas Polri dalam perkara simulator SIM dengan kerugian negara Rp121 miliar, naik dari 10 menjadi 18 tahun di Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Djoko juga memuat pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yang oleh ICW disebut preseden baik [6]. Pada 2012 pula meletus ketegangan KPK dan Polri jilid kedua. Menurut Asep Abdul Sahid, pola ini muncul setiap kali KPK menangani korupsi besar yang melibatkan perwira tinggi Polri, dan kali itu kriminalisasi tidak hanya menyasar pimpinan KPK tetapi juga pegawainya, antara lain penyidik Novel Baswedan [11].
Oktober 2013 sampai Februari 2014: Ketua MK tertangkap tangan. Akil Mochtar ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra pada awal Oktober 2013. KPK menyita dolar Singapura dan dolar AS senilai kurang lebih Rp3 miliar dan menetapkannya sebagai tersangka suap perkara pilkada Gunung Mas dan Lebak [3]. Penggeledahan di ruang kerjanya juga menemukan narkotika. Mahkamah tetap bersidang dengan delapan hakim, tetapi pada 14 November 2013 ruang sidang MK dirusak massa saat putusan sengketa pemilukada Maluku dibacakan [12].
Presiden Yudhoyono memberhentikan sementara Akil pada 5 Oktober 2013 dan mengumumkan lima langkah penyelamatan MK. Pada 17 Oktober terbit Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang mensyaratkan calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik paling singkat tujuh tahun, menambah uji kelayakan oleh Panel Ahli bentukan Komisi Yudisial, dan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi permanen bersama KY. DPR menyetujuinya menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Sejumlah advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember lalu mengujinya, dan pada 13 Februari 2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945 [12].
Pada 30 Juni 2014 majelis yang diketuai Suwidya menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Akil, sama dengan tuntutan jaksa, tetapi tanpa denda Rp10 miliar karena hukuman maksimal sudah dijatuhkan. Dakwaannya enam, mencakup sengketa pilkada Lebak, Palembang, Lampung Selatan, dan Pulau Morotai. Dua hakim, Sofialdi dan Alexander Marwata, berbeda pendapat. "Sampai ke surga pun saya tetap banding," kata Akil [3].
September sampai Oktober 2014: pilkada lewat DPRD, lalu dibatalkan Perppu. Sekitar pukul 02.00 dini hari, Jumat 26 September 2014, rapat paripurna DPR memungut suara soal inti RUU Pilkada. Sebanyak 226 suara memilih pilkada lewat DPRD dan 135 memilih pilkada langsung, dari 361 anggota yang memberikan suara. Fraksi Demokrat keluar ruangan walau sebagian anggotanya tetap memberi suara secara pribadi. Anggota DPR dari PDI-P, Eva Kusuma Sundari, menyebut Demokrat "tinggal gelanggang" dan menduga langkah itu mendapat restu Ketua Umumnya, Presiden Yudhoyono [13].
Hanya enam hari kemudian, Kamis malam 2 Oktober 2014, Yudhoyono menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengembalikan pilkada langsung sekaligus mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014, serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang menghapus wewenang DPRD memilih kepala daerah. Perppu pilkada memuat sepuluh perbaikan, antara lain uji publik calon dan larangan politik uang, serta merancang pilkada bertahap hingga serentak pada 2020. "Saya sendiripun juga merasakan kekecewaan yang sama," kata Yudhoyono [14].
Januari sampai April 2015: Budi Gunawan, Sarpin, dan praperadilan. Pada 13 Januari 2015 KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan, calon Kapolri, sebagai tersangka suap dan gratifikasi. DPR tetap menyetujuinya. Polri kemudian menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan muncul upaya menjadikan seluruh pimpinan KPK tersangka. Presiden Joko Widodo, yang belum genap seratus hari menjabat, membentuk Tim 9 yang dipimpin Syafi'i Ma'arif. Salah satu rekomendasinya meminta Presiden tidak melantik Budi Gunawan [11].
Pada 16 Februari 2015 hakim tunggal PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan praperadilan Budi Gunawan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Komariah Emong Sapardjaja mencatat keanehannya: dalam pertimbangannya Sarpin sendiri mengakui penetapan tersangka tidak termasuk objek praperadilan menurut KUHAP, tetapi tetap mengabulkan permohonan. Sarpin juga menyatakan Budi Gunawan bukan penegak hukum, sesuatu yang menurut Sapardjaja naif untuk seorang polisi aktif. Mantan Ketua MA Harifin Andi Tumpa menilai "Sarpin telah menerobos KUHAP", Pada 10 Maret 2015 hakim PN Purwokerto menolak sebuah permohonan praperadilan lain, salah satu putusan yang menurut Sapardjaja mengandaskan "penemuan hukum" ala Sarpin [4].
Arah perdebatan berubah pada Selasa, 28 April 2015. Atas permohonan Bachtiar Abdul Fatah, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP harus dimaknai mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Istilah "bukti permulaan yang cukup" dimaknai minimal dua alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangka, kecuali untuk tindak pidana yang memungkinkan penetapan tersangka tanpa kehadirannya [5].
2015: eksekusi mati dan dua putusan perkawinan. Indonesia mengeksekusi 14 terpidana narkotika pada 2015, termasuk seorang warga Brasil yang dilaporkan mengalami disabilitas mental berat. Sebagai pembanding, di masa Yudhoyono hanya 20 orang dieksekusi dalam sepuluh tahun. Brasil dan Belanda menarik duta besarnya setelah eksekusi 18 Januari, dan Australia melakukan hal serupa setelah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi pada 29 April [15]. Pada Juni 2015 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar perkawinan beda agama dibolehkan, dengan alasan UU Perkawinan sah karena mengesahkan perkawinan menurut kepercayaan agama masing-masing mempelai [15]. Permohonan itu diajukan lima mahasiswa hukum Universitas Indonesia pada 4 September 2014 [7]. Pada bulan yang sama Mahkamah juga menolak menaikkan usia minimal perkawinan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun. Satu-satunya hakim yang berbeda pendapat adalah satu-satunya hakim perempuan [15].
Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang
Terdakwa perkara kecil. Bagi terdakwa pencurian bernilai kecil, Perma 2/2012 berarti tidak ada lagi penahanan, cukup satu hakim, dan proses cepat. Tetapi Perma hanya mengikat pengadilan. Penjelasannya sendiri meminta pengadilan menyosialisasikan aturan ini ke kejaksaan negeri agar tidak lagi mendakwa dengan Pasal 362, dan meminta hakim segera membebaskan terdakwa tindak pidana ringan yang terlanjur ditahan [2]. Artinya, tahap kepolisian tetap berada di luar jangkauan aturan itu. Pengakuan AAL tentang pemukulan terjadi justru di tahap tersebut [1].
Anak dan ibu dari perkawinan yang tidak dicatat. Sejak 2012 anak bisa menuntut hubungan perdata dengan ayah biologisnya lewat pembuktian, tetapi pencatatan perkawinan tetap wajib [8]. Di Pengadilan Agama, penelitian Haniah Ilhami menemukan Fatwa MUI 11/2012 dipakai sebagai pedoman hakim dan pengisi kekosongan hukum, terutama lewat amar wasiat wajibah yang dijatuhkan melalui putusan atau penetapan [9]. Jadi hari ini ada dua jalur yang berjalan berdampingan: jalur perdata ala MK dan jalur fikih ala fatwa.
Politisi dan partai. Perkara Hambalang bermula dari kesaksian mantan bendahara dan berujung pada vonis bagi mantan ketua umum partai yang saat itu dipimpin presiden [10] [13]. Perkara Akil menunjukkan bahwa sengketa pilkada di MK bisa diperdagangkan, dengan dakwaan yang merentang dari Banten sampai Maluku Utara [3].
Pemilih di daerah. Hak memilih kepala daerah secara langsung sempat dicabut lalu dikembalikan dalam tempo seminggu [13] [14]. Sementara itu, menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014 dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014, masih ada keraguan publik apakah MK akan menangani sengketanya secara profesional [12].
KPK, Polri, dan para tersangka. Sejak April 2015 setiap tersangka secara resmi boleh menggugat penetapan statusnya [5]. Asep Abdul Sahid membaca konflik KPK dan Polri sebagai kontestasi kuasa yang ditandai yurisdiksi yang "kembar siam", perebutan kekuasaan penegakan hukum, dan peristiwa politik yang dibungkus hukum [11].
Dunia kampus. Mahasiswa dan dosen hukum tidak sekadar menonton. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ikut menggugat UU Perppu MK [12], lima mahasiswa hukum UI menggugat larangan nikah beda agama [7], dan guru besar seperti Sapardjaja menulis anotasi putusan yang tajam [4].
Perempuan dan anak perempuan. Komnas Perempuan mencatat 31 peraturan diskriminatif baru sepanjang 2015, sehingga totalnya menjadi 322. Batas usia nikah 16 tahun bagi anak perempuan dipertahankan [15].
Kritik, risiko, dan yang tidak beres
Pertama, Perma 2/2012 adalah tambalan. Mahkamah Agung terang-terangan menyebut perubahan KUHP adalah wewenang pemerintah dan DPR [2]. Menurut saya langkah itu tepat secara moral, tetapi rapuh secara sistem karena keberhasilannya bergantung pada kesediaan polisi dan jaksa memakai pasal yang benar.
Kedua, putusan MK 46/2010 ditulis terlalu lebar. Para pemohon datang dengan perkara nikah yang sah secara agama [8], tetapi amarnya berlaku untuk semua anak di luar perkawinan. Saya memahami alasan perlindungan anak, karena anak tidak memikul dosa orang tuanya. Namun rumusan seluas itu wajar memicu kekhawatiran bahwa hubungan nasab dengan ayah biologis ikut dilegalkan [9]. Jika dilihat sekarang, fatwa MUI justru membantu menjembatani, bukan sekadar menolak.
Ketiga, Perppu MK lahir dengan cacat waktu. Pengkritik mencatat operasi tangkap tangan terjadi awal Oktober, sedangkan Perppu baru terbit 17 Oktober 2013, sehingga syarat "kegentingan yang memaksa" menurut Putusan MK 138/PUU-VII/2009 dinilai tidak terpenuhi [12]. Di sisi lain, ada yang terasa janggal ketika MK membatalkan undang-undang yang akan mengawasi dirinya sendiri. Argumen hukumnya bisa dipertahankan, tetapi kesan konflik kepentingannya sulit dihapus. MK kemudian membentuk Dewan Etik yang mulai bekerja 19 Maret 2014 [12].
Keempat, aturan pilkada berubah dua kali dalam seminggu. Keputusan diambil pukul dua dini hari, partai presiden keluar ruangan, lalu presiden yang sama membatalkannya dengan Perppu [13] [14]. Saya mendukung hasil akhirnya, tetapi caranya mengajarkan bahwa undang-undang bisa menjadi alat tawar politik jangka pendek.
Kelima, ironi praperadilan. Putusan Sarpin dikritik keras sebagai berpihak dan tidak berdasar hukum acara [4], tetapi dua bulan kemudian MK memperluas objek praperadilan ke arah yang sama [5]. Bedanya, MK memberi ukuran: minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka. Itu kemajuan untuk melindungi warga dari penetapan tersangka yang sewenang-wenang. Risikonya, jalur ini juga bisa dipakai tersangka korupsi untuk mengulur waktu. Saya tidak menemukan data resmi jumlah praperadilan penetapan tersangka sesudah 2015, jadi kekhawatiran ini belum bisa diukur.
Keenam, keadilan yang bergantung pada orang. Tiga dari lima perkara pemberatan hukuman yang dicatat ICW diputus oleh panel yang sama, yakni Artidjo Alkostar, M.S. Lumme, dan Muh. Asikin [6]. Itu kabar baik sekaligus peringatan: sistem yang sehat tidak boleh bergantung pada tiga nama.
Ada juga yang patut dicatat dengan positif. Dari putusan 2013 yang dipantau ICW, seluruh 17 perkara korupsi yang dituntut KPK berakhir dengan vonis bersalah [6], dan MK tetap bekerja dengan delapan hakim di tengah krisis terburuknya [12].
Epilog: apa yang tersisa setelah sorotan reda
- 2014, Dewan Etik MK. Setelah UU Perppu MK dibatalkan, pengawasan hakim konstitusi kembali ke UU MK dan Peraturan MK, dengan Dewan Etik sebagai penjaganya [12].
- 2014, vonis dua nama besar. Akil Mochtar dihukum seumur hidup pada Juni [3], Anas Urbaningrum delapan tahun pada September [10].
- 2015, praperadilan diperluas. Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan menjadi objek praperadilan [5].
- 2015, eksekusi dan dua putusan perkawinan. Empat belas eksekusi, larangan nikah beda agama dipertahankan, dan usia nikah 16 tahun bagi perempuan tidak diubah [15].
- 2019, usia perkawinan. Batas usia nikah perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun lewat revisi UU Perkawinan [PERLU VERIFIKASI].
Ada beberapa data yang tidak saya temukan dan perlu disebut terang. Tidak ada angka nasional berapa perkara tindak pidana ringan yang ditangani dengan Perma 2/2012. Tidak ada data berapa anak yang berhasil memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya setelah putusan MK 46. Sumber juga tidak sepakat soal beberapa detail: tanggal penangkapan Akil ditulis "awal Oktober" oleh BBC dan 3 Oktober oleh kajian Tundjung, sedangkan nama dan merek sandal dalam perkara AAL berbeda antarberita. Detail yang bertentangan seperti ini sengaja saya hindari.
Refleksi: ketika hakim menambal pekerjaan pembuat undang-undang
Benang merah lima tahun ini, menurut saya, adalah pengadilan yang mengambil alih pekerjaan pembuat undang-undang. Mahkamah Agung menyesuaikan nilai rupiah KUHP karena DPR tak kunjung melakukannya. Mahkamah Konstitusi menulis ulang Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 77 KUHAP. Hasilnya sering menolong warga yang paling lemah, dari remaja pencuri sandal sampai anak yang lahir dari nikah tak tercatat.
Tetapi koreksi lewat pengadilan punya dua kelemahan. Ia bergantung pada integritas hakim, padahal periode ini justru memperlihatkan seorang Ketua MK dan beberapa hakim tipikor terjerat korupsi [3] [6]. Ia juga bisa membuat DPR merasa tidak perlu bekerja. Bagi pembaca yang menekuni hukum Islam, perkara MK 46 memberi pelajaran yang lebih menenangkan: hukum negara dan fikih tidak harus saling meniadakan. Wasiat wajibah dan kewajiban nafkah memperlihatkan bahwa perlindungan anak bisa dicapai tanpa memaksa perubahan konsep nasab [9].
Perma 2/2012 sendiri menyebut sorotan masyarakat terhadap perkara pencurian kecil sebagai salah satu pertimbangannya [2]. Saya tidak bisa membuktikan bahwa seribu sandal bekas itulah yang menggerakkan Mahkamah Agung. Namun jejak tekanan publik semacam itu jelas terbaca dalam penjelasan sebuah peraturan resmi, dan itu jarang terjadi.
Pertanyaan untuk diskusi di forum: menurut Anda, apakah koreksi hukum lewat putusan hakim seperti Perma 2/2012, putusan MK 46, dan putusan MK 21 lebih banyak menolong warga, atau justru membuat pembuat undang-undang makin enggan membenahi aturannya sendiri?
Referensi
[1] BBC News Indonesia. (2012, 4 Januari). AAL dinyatakan bersalah curi sandal polisi. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/01/120104_vonis_aal (Berita)[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Download/258583/Perma Nomor 2 Tahun 2012.pdf (Dokumen resmi)
[3] BBC News Indonesia. (2014, 30 Juni). Akil Mochtar divonis hukuman seumur hidup. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar (Berita)
[4] Sapardjaja, K. E. (2015). Kajian dan Catatan Hukum atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2(1). https://journal.unpad.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=pjih (Jurnal)
[5] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka. MKRI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1556_1860_21-PUU-XII-2014.pdf (Dokumen resmi)
[6] Indonesia Corruption Watch. (2014, 13 Januari). Tren Vonis Kasus Korupsi 2013. ICW (arsip Wayback Machine). https://web.archive.org/web/2020/https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2013 (Laporan)
[7] Human Rights Watch. (2015). World Report 2015: Indonesia, Events of 2014. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/indonesia (Laporan)
[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MKRI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_46 PUU 2010-TELAH BACA.pdf (Dokumen resmi)
[9] Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Mimbar Hukum, 30(1). https://doi.org/10.22146/jmh.29048 (Jurnal)
[10] BBC News Indonesia. (2014, 24 September). Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum (Berita)
[11] Sahid, A. A. (2015). Konflik KPK vs Polri Jilid III: Kontestasi Kuasa dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Asy-Syari'ah, 18(1), 139-148. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.655 (Jurnal)
[12] Sitabuana, T. H. (2014). Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(2), 293-308. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4557/4022/7019 (Jurnal)
[13] BBC News Indonesia. (2014, 26 September). DPR memutuskan pilkada lewat DPRD. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140925_pilkada_hasil (Berita)
[14] Humas Sekretariat Kabinet RI. (2014, 2 Oktober). Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/tolak-pilkada-lewat-dprd-presiden-sby-terbitkan-2-perppu/ (Dokumen resmi)
[15] Human Rights Watch. (2016). World Report 2016: Indonesia, Events of 2015. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/indonesia (Laporan)
Terakhir diedit: