Metodologi Penelitian di Kampus Islam: Dari Skripsi Pustaka ke Hibah Kompetitif

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Artikel ini perbarui secara berkala!

Pada tahun 2000, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengoleksi 445 skripsi mahasiswa dari lima fakultas. Tiga peneliti kemudian membongkar seluruh daftar pustaka skripsi itu dan menghitung 11.058 kutipan. Hasilnya, 10.133 kutipan (92 persen) berasal dari buku. Majalah, jurnal, dan surat kabar, jika digabung, hanya menyumbang 925 kutipan (8 persen). Dari sisi bahasa, 77 persen kutipan berbahasa Indonesia, 20 persen Arab, dan cuma 3 persen Inggris [1].

Angka itu tidak memalukan, tetapi juga tidak bisa dibanggakan. Ia jujur saja. Menurut studi yang sama, perpustakaan pusat kampus itu sanggup menyediakan 99,98 persen koleksi yang dibutuhkan mahasiswa [1]. Artinya, hampir semua skripsi bisa selesai tanpa menyentuh jurnal ilmiah terbaru dan tanpa keluar dari rak perpustakaan sendiri. Menurut saya, potret kecil ini lebih jujur bercerita tentang metodologi penelitian di perguruan tinggi agama Islam (PTAI) pada awal 2000-an daripada pidato tentang "integrasi ilmu" yang ramai beberapa tahun kemudian.

Tulisan ini menelusuri kurang lebih satu dekade, dari 2000 sampai 2010. Fokusnya ada tiga: bagaimana metodologi penelitian diajarkan dan dipraktikkan di IAIN, STAIN, UIN, dan PTAI swasta; siapa yang merasakan dampaknya; dan apa yang tersisa setelah gelombang wacananya mereda. Saya tidak punya pengalaman pribadi di dalamnya, jadi semua bertumpu pada dokumen, jurnal, laporan, dan berita yang bisa dicek ulang.

Warisan yang terbawa masuk ke tahun 2000​


Metodologi penelitian tidak lahir di PTAI pada era Reformasi. Laporan studi dampak kerja sama IAIN dan McGill University yang terbit pada 2003 mencatat bahwa mata kuliah sosiologi dan metodologi penelitian diusulkan oleh Harun Nasution dalam pertemuan tahunan rektor IAIN pada 1973 [2]. Laporan yang sama menyebut Mukti Ali, terutama saat menjabat Menteri Agama, mendorong studi perbandingan agama menjadi salah satu bidang kajian utama di IAIN [2].

Jalur kedua datang dari luar negeri. Kerja sama dengan Institute of Islamic Studies di McGill, Montreal, yang dimulai pada 1989, menurut laporan itu telah menghasilkan lebih dari sembilan puluh gelar master dan doktor bagi mahasiswa dan dosen IAIN [2]. Para alumni pulang membawa pendekatan sosio-historis. Laporan tersebut cukup percaya diri menulis bahwa pendekatan sosio-historis terhadap studi agama "has now been established" dalam sistem pendidikan tinggi Islam di Indonesia, sambil mengakui bahwa pendekatan ini punya banyak pengkritik [2]. Perlu dicatat, laporan itu disusun dalam kerangka proyek kerja sama yang dinilainya sendiri. Klaim keberhasilannya wajar dibaca dengan sedikit jarak.

Di ruang kuliah sehari-hari, gambarannya lebih sederhana. Agus Maimun menulis pada 2003 bahwa penelitian keagamaan di lingkungan PTAI "baru mulai diperkenalkan secara ilmiah pada tahun 80-an". Sebelumnya, katanya, model penelitian di PTAI lebih banyak diwarnai pendekatan normatif tekstual dan penelitian kuantitatif, terutama jenis deskriptif dan korelasional [3]. Ia juga menyoroti kebiasaan merujuk buku-buku metodologi yang ada, yang kebanyakan berorientasi kuantitatif, tanpa mempertimbangkan karakteristik penelitian keagamaan. Akibatnya, menurut Maimun, terjadi kerancuan dalam membangun kerangka metodologis [3].

Ada pula pagar administratif. Studi Maimun tahun 2006 mencatat bahwa dimensi kajian studi Islam di Indonesia berpijak pada Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982, dengan bidang seperti Al-Qur'an-Hadis, pemikiran dalam Islam, dan fikih [4]. Pembagian ini rapi untuk menyusun fakultas dan jurusan. Menurut saya, ia juga membuat penelitian cenderung berjalan di dalam kotaknya masing-masing.

Jadi, ketika tahun 2000 tiba, PTAI membawa tiga warisan sekaligus: tradisi teks yang kuat, pendekatan sosio-historis yang dibawa alumni Barat, dan buku ajar metodologi yang sebagian besar meminjam logika penelitian kuantitatif ilmu sosial. Ketiganya tidak selalu akur.

Kronologi satu dekade: dari forum pascasarjana sampai hibah tanpa nama​


2001: forum baru, kritik lama. Pada Februari 2001, para direktur program pascasarjana IAIN dan STAIN bertemu di Hotel Setia Budi, Jakarta, dan menyepakati forum kajian tahunan bernama Annual Conference on Islamic Studies. Forum pertama digelar di IAIN Walisongo Semarang pada Desember 2001 [5]. Lias Hasibuan, guru besar IAIN Jambi yang menyebut dirinya pelaku sejarah forum itu, mencatat satu kritik yang akan terasa akrab bagi siapa pun yang pernah menulis tesis. Pembimbingan tesis dan disertasi saat itu dibagi kepada dua orang, yaitu pembimbing materi dan pembimbing metodologi. Atho Mudzhar, yang kala itu Rektor IAIN Sunan Kalijaga, menilai pembagian tersebut kurang efektif karena materi dan metodologi tidak bisa dipisahkan [5]. Qodri Azizi, Rektor IAIN Walisongo, menekankan perlunya pendekatan inter- dan multidisiplin dalam studi Islam [5].

Kritik soal dua pembimbing ini, menurut saya, memperlihatkan cara pikir yang hidup saat itu. Metodologi diperlakukan sebagai urusan teknis yang terpisah, semacam tata bahasa yang bisa diperiksa orang lain, bukan cara berpikir yang menyatu dengan pertanyaan penelitian. Satu catatan kejujuran: detail ini bersumber dari tulisan reflektif yang terbit lebih dari satu dekade kemudian, bukan dari notulen forum.

2003: kritik dari dalam. Artikel Maimun di jurnal el-Harakah menyebut penelitian pendidikan agama dan keagamaan di PTAI "masih bersifat monoton dan tidak variatif". Setiap dimensi kajian terpaku pada satu pendekatan, lebih banyak bersifat apologetik dan normatif, dan belum menyentuh pengembangan serta evaluasi [3]. Ia juga menulis bahwa sebagian penelitian dilakukan sekadar memenuhi "logika pragmatisme" tanpa eksplorasi yang mendalam. Jurnal studi Islam yang menjadi rujukan, menurutnya, hanya diwakili sekitar empat nama, seperti Ulumul Qur'an, Studia Islamika, Islamika, dan Al-Jami'ah, dan distribusinya pun tidak meluas [3]. Tawarannya cukup konkret: kajian ilmiah bisa ditempuh lewat penelitian, pengembangan, dan evaluasi, dengan wilayah kajian yang mencakup teks suci, tatanan masyarakat Muslim, dan perilaku keagamaan [3].

2005: "Quo vadis" di Makassar. Konferensi 2005 di Makassar, dengan tuan rumah UIN Alauddin, mengusung tema "Quo Vadis Kajian Islam". Menurut Hasibuan, para peserta melontarkan kritik tajam bahwa kajian Islam di PTAI pada era Reformasi belum optimal melahirkan kajian yang inovatif. Makalah di forum itu ditulis dan dipresentasikan dalam bahasa Inggris dan Arab, dan para pembicaranya didominasi dosen alumni luar negeri [5]. Bandingkan dengan data skripsi tahun 2000 tadi. Di forum nasional, bahasa asing menjadi syarat tampil. Di level skripsi, kutipan berbahasa Inggris hanya 3 persen [1]. Jaraknya lebar.

2006: paradigma dan penghargaan. Pada Februari 2006, Amin Abdullah menerbitkan Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif. Resensi NU Online tertanggal 3 Oktober 2006 merangkum gagasan intinya. Bangunan keilmuan apa pun, baik agama, sosial, humaniora, maupun kealaman, tidak dibenarkan bersikap "single entity". Jika saling membelakangi, ia akan berubah menjadi "narrowmindedness" (hlm. 102) [6]. Amin menawarkan konsep spiderweb of interconnectivity antara studi Islam, humaniora, dan ilmu sosial, dengan tiga entitas: hadarah an-nash (budaya teks), hadarah al-'ilm (budaya ilmu), dan hadarah al-falsafah (budaya filsafat) [6].

Pada tahun yang sama, forum tahunan diperluas dari lingkungan pascasarjana menjadi milik seluruh PTAI dan mulai diisi penghargaan untuk skripsi, tesis, dan disertasi terbaik [5]. Di Jawa Timur, antara Mei dan Oktober 2006, Maimun memetakan penelitian dosen di tiga dari lima STAIN, yaitu Jember, Kediri, dan Ponorogo [4]. Temuannya saya bahas di bagian dampak.

2007: nama ACIS dan kecurigaan publik. Singkatan ACIS mulai dipakai pada forum 2007 di Pekanbaru. Menurut Hasibuan, salah satu pimpinan ormas Islam setempat menilai forum itu mengembangkan liberalisme, antara lain karena banyaknya narasumber nonmuslim dari luar negeri [5]. Episode ini menunjukkan bahwa pendekatan ilmu sosial terhadap agama tidak hanya diperdebatkan di ruang seminar. Di luar kampus, ia dicurigai.

2007/2008: siapa yang mengajar dan siapa yang diajar. Data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun 2007/2008 mencatat 35.769 dosen PTAI. Sebanyak 14.982 orang (41,89 persen) masih berpendidikan S1, 18.146 orang (50,73 persen) S2, dan hanya 2.641 orang (7,38 persen) S3 [7]. Di PTAI swasta, 10.803 dari 22.407 dosen masih S1 [7]. Di sisi mahasiswa, statistik Ditjen Pendidikan Islam untuk tahun yang sama mencatat 71.402 mahasiswa di enam universitas negeri, 41.992 di tiga belas institut, dan 62.184 di tiga puluh tiga sekolah tinggi [8]. Menurut hitungan saya, itu sekitar 175 ribu mahasiswa di PTAI negeri saja, belum termasuk swasta.

2009: hibah penelitian dengan aturan main baru. Petunjuk teknis bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun 2009 memperlihatkan bagaimana negara mencoba mengubah perilaku meneliti lewat dana. Beberapa ketentuannya:

  • Penelitian kompetitif dibagi tiga kluster: Pengembangan Disiplin Ilmu, Sosial Keagamaan, serta Islam dan Gender [9].
  • Dana maksimum Rp60 juta untuk penelitian kolektif dan Rp15 juta untuk individual. Besarnya antara lain bergantung pada sumber data, "pustaka atau lapangan" [9].
  • Tiga berkas concept note harus dijilid tanpa nama peneliti dan lembaga pengusul. Berkas yang masih mencantumkan nama langsung didiskualifikasi [9].
  • Concept note wajib memuat kajian riset sebelumnya, kerangka teori, dan metode penelitian [9].
  • Dana cair 60 persen setelah MoU dan 40 persen setelah presentasi laporan antara. Jika penelitian dinilai tidak layak diteruskan, sisa 40 persen tidak dicairkan [9].
  • Sebanyak 30 persen dana dialokasikan bagi peneliti perempuan sebagai affirmative action, dan proposal tidak boleh untuk kepentingan tesis atau disertasi [9].

Ada juga program Participatory Action Research (PAR) untuk pemberdayaan madrasah, pesantren, masjid, dan masyarakat dampingan PTAI [9]. Kalendernya panjang: panggilan proposal pada minggu pertama Februari 2009, batas pengiriman 31 Maret 2009, seminar proposal pada minggu kedua Juni 2009, dan pengumuman penerima tertulis minggu keempat Januari 2010 [9].

Jika dilihat sekarang, juknis ini adalah dokumen metodologi yang menyamar sebagai dokumen anggaran. Penilaian tanpa nama, struktur proposal yang mewajibkan kajian terdahulu dan kerangka teori, serta pembedaan biaya penelitian pustaka dan lapangan adalah pelajaran metodologi yang mungkin lebih efektif daripada banyak seminar. Kelemahannya juga terlihat. Jika jadwal itu dibaca apa adanya, ada jeda sekitar tujuh bulan antara seminar proposal dan pengumuman penerima, padahal ritme mengajar dan meneliti dosen tidak menunggu. Bisa jadi tanggal itu salah ketik dalam dokumen [PERLU VERIFIKASI].

2009–2010: angka nasional dan guncangan plagiarisme. Laporan Bank Dunia mencatat bahwa pada 2009 Indonesia hanya menerbitkan 262 makalah di jurnal ilmiah dan teknik, jauh tertinggal dari Malaysia (1.351) dan Singapura (4.187) [10]. Pada 17 Februari 2010, ANTARA memberitakan bahwa Yayasan Universitas Katolik Parahyangan mengabulkan pengunduran diri Prof. Anak Agung Banyu Perwita, yang tersangkut plagiarisme dalam tulisannya di harian The Jakarta Post [11]. Pada tahun yang sama, ITB membatalkan gelar doktor Mochamad Zuliansyah karena disertasinya dinyatakan hasil plagiasi [12]. Lalu, pada 16 Agustus 2010, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi [13]. Kasus-kasus itu tidak terjadi di PTAI, tetapi iklimnya menyentuh semua kampus.

Dampak: siapa yang merasakan, dulu dan sekarang​


Mahasiswa S1. Merekalah kelompok terbesar, sekaligus yang paling jarang dibicarakan dalam forum paradigma. Data tahun 2000 menunjukkan bahwa skripsi mereka bertumpu pada buku dan hampir tidak menyentuh jurnal berbahasa Inggris [1]. Data dosen 2007/2008 menunjukkan bahwa sekitar empat dari sepuluh pengajar PTAI masih bergelar S1 [7]. Saya tidak menemukan data tentang berapa banyak skripsi yang dibimbing dosen S1, jadi saya tidak akan menarik angka. Namun, dari dua data itu dapat diduga bahwa banyak mahasiswa belajar metodologi dari pengajar yang sendirinya belum menempuh pendidikan riset tingkat magister.

Satu lagi kekosongan yang perlu saya akui: saya tidak menemukan data nasional yang layak dikutip tentang komposisi jenis penelitian skripsi PTAI pada 2000–2010, misalnya berapa persen penelitian pustaka, lapangan, atau tindakan kelas. Studi semacam itu yang saya temukan meneliti periode setelah 2013.

Dosen STAIN dan penelitian lokal. Studi Maimun di tiga STAIN Jawa Timur memberi gambaran yang lebih bernuansa. Bidang yang paling banyak diteliti dosen adalah Pendidikan Islam (36,1 persen), disusul Hukum Islam dan Pranata Sosial (31,6 persen), lalu Pemikiran dalam Islam (15 persen). Di bidang pendidikan, 81,3 persen penelitian masih bertumpu pada operasional pendidikan di sekolah dan lembaga agama [4]. Kabar baiknya, penelitian dosen lebih banyak memakai pendekatan transformatif-empirik ketimbang pendekatan formalistik dan substantivistik [4]. Jika dibandingkan dengan kritik Maimun tiga tahun sebelumnya tentang dominasi pendekatan normatif [3], ini tanda pergeseran, meskipun sampelnya hanya tiga kampus.

Kabar kurang baiknya ada pada ruang geografis. Penelitian dosen kebanyakan berada di wilayah lokal, sedikit sekali yang regional, dan tidak ada yang nasional. Beberapa dosen bahkan meneliti "rumahnya sendiri" [4]. Kedekatan dengan lapangan memang memudahkan akses. Risikonya, jarak kritis antara peneliti dan yang diteliti menipis, dan temuan sulit dibandingkan antardaerah.

Dosen PTAI swasta. Juknis 2009 menetapkan bahwa penelitian kompetitif individual hanya untuk dosen PTAI swasta dan dosen PAI di perguruan tinggi umum; dosen PTAI negeri tidak diperkenankan mengusulkan [9]. Ini kebijakan afirmatif yang masuk akal, karena sebagian besar dosen PTAI bekerja di kampus swasta. Dari tabel Machasin, saya menghitung sekitar 48 persen dosen PTAI swasta masih S1 [7]. Hibah membuka kesempatan, tetapi syarat concept note dengan kerangka teori dan kajian terdahulu juga menuntut kemampuan yang belum tentu dimiliki semua pengusul. Saya tidak menemukan data rasio pengusul dan penerima hibah 2009, sehingga efektivitas afirmasi ini belum bisa dinilai.

Peneliti perempuan dan komunitas dampingan. Kuota 30 persen dana untuk peneliti perempuan dan kluster Islam dan Gender adalah perubahan yang jelas di atas kertas [9]. Begitu pula PAR, yang menempatkan madrasah, pesantren, dan masjid sebagai mitra penelitian, bukan sekadar lokasi pengambilan data [9]. Seberapa jauh keduanya mengubah praktik, saya tidak menemukan evaluasi independen yang terbit dalam periode ini.

Wajah ilmu sosial Indonesia. Laporan Bank Dunia mengutip temuan bahwa hanya 12 persen publikasi ilmu sosial yang ditelaah sejawat tentang Indonesia ditulis oleh penulis yang berbasis di dalam negeri [10]. Angka ini mencakup seluruh ilmu sosial, bukan khusus PTAI. Namun bagi kampus yang sehari-hari meneliti masyarakat Muslim Indonesia, implikasinya tidak nyaman: pengetahuan tentang masyarakat sendiri lebih banyak diproduksi dan dipublikasikan oleh orang luar.

Kritik, risiko, dan kegagalan yang perlu diakui​


Pertama, metodologi sebagai formalitas. Frasa "logika pragmatisme" dari Maimun merangkum masalah yang paling sulit diukur, tetapi paling sering dikeluhkan [3]. Ketika penelitian dibutuhkan untuk kelulusan atau kenaikan jabatan, bab metodologi cenderung menjadi bagian yang disalin dari buku ajar. Permendiknas 17/2010 kemudian mewajibkan karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik dinilai oleh sedikitnya dua sejawat sebidang [13]. Menurut saya, aturan itu adalah pengakuan resmi bahwa masalahnya nyata.

Kedua, jurang antara wacana dan praktik. Di satu sisi ada forum nasional berbahasa Inggris dan Arab, gagasan integratif-interkonektif, dan alumni McGill. Di sisi lain ada skripsi yang 92 persen rujukannya buku [1] dan penelitian dosen yang tidak keluar dari kabupaten sendiri [4]. Jika dilihat sekarang, gagasan paradigma pada dekade itu lebih cepat masuk ke pidato dan buku daripada ke format proposal skripsi. Ini penilaian saya, bukan hasil survei.

Ketiga, saluran publikasi yang sempit. Empat jurnal rujukan dengan distribusi terbatas pada 2003 [3] dan 262 makalah nasional di jurnal ilmiah dan teknik pada 2009 [10] adalah dua angka dari konteks berbeda. Keduanya menunjuk hal yang sama: hasil penelitian lebih sering berhenti di rak laporan lembaga penelitian kampus daripada dibaca sejawat.

Keempat, kecurigaan terhadap pendekatan ilmu sosial. Reaksi di Pekanbaru pada 2007 [5] mengingatkan bahwa memakai sosiologi atau antropologi untuk meneliti agama bisa dibaca sebagai sikap ideologis, bukan pilihan metodologis. Di sini saya mengambil posisi: pendekatan empiris tidak mengancam iman, tetapi peneliti PTAI memang berutang penjelasan yang lebih baik kepada publik tentang apa yang sedang mereka kerjakan.

Supaya adil, ada keberhasilan yang juga harus dicatat. Hibah kompetitif dengan penilaian tanpa nama, termin pencairan berbasis laporan antara, kluster gender, dan PAR adalah perbaikan tata kelola penelitian yang konkret [9]. Pergeseran ke pendekatan empirik di STAIN Jawa Timur juga terdokumentasi [4].

Epilog: setelah wacana mereda​


2010. ACIS di Banjarmasin, dengan tuan rumah IAIN Banjarmasin, mencatat rekor MURI untuk jumlah makalah kajian Islam terbanyak dari para guru besar dan narasumber [5].

2011. ACIS di Pangkal Pinang dihadiri sekitar 1.000 peserta, dengan sekitar 170 makalah dari 300-an makalah terseleksi. Hasibuan mencatat kritik bahwa makalah-makalah itu masih terkesan dipaksakan agar cocok dengan tema besar [5].

2012. Pada 27 Januari 2012, Dirjen Pendidikan Tinggi menerbitkan Surat Edaran Nomor 152/E/T/2012. Isinya mewajibkan publikasi makalah di jurnal ilmiah bagi lulusan S1, jurnal nasional (diutamakan terakreditasi) bagi S2, dan jurnal internasional bagi S3, berlaku untuk kelulusan setelah Agustus 2012. Surat itu menyebut jumlah karya ilmiah perguruan tinggi Indonesia hanya sekitar sepertujuh Malaysia [14]. Pada tahun yang sama, ACIS berganti nama menjadi AICIS dan digelar di Surabaya dengan peserta dari tujuh negara [5].

2013. Laporan Bank Dunia tentang pembiayaan riset dan pengembangan di Indonesia terbit pada Januari 2013 dan masih memakai data publikasi 2009 serta angka 12 persen untuk ilmu sosial [10].

Apa yang tersisa dari dekade itu? Menurut saya, ada beberapa hal yang bertahan:

  • Kebiasaan menulis proposal dengan kajian terdahulu, kerangka teori, dan metode yang dinilai tanpa nama, seperti diatur dalam hibah 2009 [9].
  • Lembar pernyataan bebas plagiat pada setiap karya ilmiah, yang diwajibkan Permendiknas 17/2010 [13].
  • Forum tahunan kajian Islam yang bertahan sejak 2001 dan sejak 2012 berlabel internasional [5].
  • Gagasan integratif-interkonektif yang dirumuskan Amin Abdullah pada 2006 [6], yang menurut saya masih sering dijadikan rujukan ketika kampus Islam membicarakan metodologi.

Yang belum tuntas juga jelas. Pemisahan materi dan metodologi yang dikritik pada 2001 [5], penelitian yang terlalu lokal [4], dan rendahnya publikasi [10] adalah persoalan yang, jika dilihat sekarang, masih sering muncul dalam percakapan tentang skripsi dan tesis.

Refleksi: metodologi bukan bab tiga​


Kalau harus memilih satu pelajaran dari dekade ini, saya akan memilih kritik Atho Mudzhar pada 2001: materi dan metodologi tidak bisa dipisahkan [5]. Banyak masalah yang tercatat sesudahnya, mulai dari buku ajar kuantitatif yang dipakai tanpa menimbang objek, penelitian yang pragmatis, sampai plagiarisme, berakar pada anggapan bahwa metodologi hanyalah bab tiga yang bisa diisi belakangan.

Kampus Islam di Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bisa mengubah aturan main lewat hibah, forum, dan regulasi. Bagian yang lebih sulit adalah mengubah kebiasaan di meja bimbingan.

Untuk teman-teman forum: menurut pengalaman kalian sebagai mahasiswa, dosen, atau pembimbing, apakah pemisahan "pembimbing materi" dan "pembimbing metodologi" masih terasa sampai sekarang, dan apakah itu membantu atau justru menghambat?

Referensi​


[1] Zulaikha, S. R., Dwiyanto, A., & Septiyantono, T. (2003). Evaluasi Pemanfaatan Koleksi dengan Menggunakan Analisis Sitasi (Studi Analisis Sitasi Skripsi Mahasiswa di Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 1(1), 28-35. https://doi.org/10.22146/bip.8356 (Jurnal)
[2] Jabali, F., & Jamhari (Ed.). (2003). The Modernization of Islam in Indonesia: An Impact Study on the Cooperation between the IAIN and McGill University. Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, Montreal dan Jakarta. https://www.mcgill.ca/indonesia-project/files/indonesia-project/Impact-Study.pdf (Laporan)
[3] Maimun, A. (2003). Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan: Kritik dan Tawaran Baru. el-Harakah: Jurnal Budaya Islam, 5(2). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/5141 (Jurnal)
[4] Maimun, A. (2006). Penelitian Pendidikan Agama & Keagamaan di PTAI (Studi Deskriptif Kawasan Penelitian Dosen STAIN Jawa Timur). El-Qudwah, edisi 10-2006. LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2031 (Jurnal)
[5] Hasibuan, H. L. (2013). Refleksi Forum Kajian Islam ACIS 2001 Menuju AICIS 2013 [opini]. Jambi Update. https://www.jambiupdate.co/read/201...rum-kajian-islam-acis-2001-menuju-aicis-2013/ (Berita)
[6] Yunus Bs., M. (2006, 3 Oktober). Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif [resensi buku Amin Abdullah]. NU Online. https://nu.or.id/pustaka/islamic-st...ggi-pendekatan-integratif-interkonektif-3NecR (Berita)
[7] Machasin. (2011). Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis Balanced Scorecard. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(2), 483-509. https://doi.org/10.21580/ws.19.2.180 (Jurnal)
[8] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (t.t., data TP 2007/2008). Statistik Pendidikan Islam: Deskriptif Statistik PTAIN. Departemen Agama RI (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/deskriptif-statistik-ptain.html (Laporan)
[9] Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI. (2009). Petunjuk Teknis Program Bantuan dan Beasiswa Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2009 (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/petunjuk-teknis-program-bantuan-dan-beasiswa-direktorat-pend.html (Dokumen resmi)
[10] World Bank. (2013). Indonesia: Research & Development Financing. World Bank Office Jakarta. https://documents1.worldbank.org/cu...2/pdf/746190WP0Indon0Box0379884B00PUBLIC0.pdf (Laporan)
[11] ANTARA Jawa Barat. (2010, 17 Februari). Unpar Kabulkan Pengunduran Diri Prof Banyu Perwita. ANTARA News. https://jabar.antaranews.com/berita/21136/unpar-kabulkan-pengunduran-diri-prof-banyu-perwita (Berita)
[12] CNN Indonesia. (2024, 26 Juli). Deret Akademisi yang Dicabut Gelarnya karena Plagiarisme. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasion...misi-yang-dicabut-gelarnya-karena-plagiarisme (Berita)
[13] Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Download/156668/Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010.pdf (Dokumen resmi)
[14] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Surat Edaran Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah (salinan repositori Universitas Negeri Gorontalo). https://repository.ung.ac.id/get/km...NUARI-2012-TENTANG-PUBLIKASI-KARYA-ILMIAH.pdf (Dokumen resmi)