Pertengahan 2024, seorang dosen sejarah Islam memberi komentar yang terdengar santai tetapi sebenarnya getir. Kepada University World News, Moeflich Hasbullah mengatakan ia tidak heran ada akademisi yang sanggup menulis artikel dalam jumlah luar biasa. "Di kampus-kampus, kami rutin mengadakan pelatihan 'trik' untuk menembus publikasi ilmiah internasional," katanya. Dengan trik dan templat itu, menurut dia, orang bisa menghasilkan satu atau dua artikel ilmiah sehari (terjemahan saya) [1]. Komentar itu muncul di tengah kasus Kumba Digdowiseiso, mantan dekan di Universitas Nasional, kampus umum di Jakarta, yang menurut seorang anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menulis 160 artikel ilmiah internasional hanya dalam tiga bulan pada 2024 [1].
Sekitar satu setengah tahun kemudian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan petunjuk teknis bantuan penelitian untuk tahun anggaran 2026. Di dalamnya ada dua angka yang patut diperhatikan. Proposal dosen PTKI hanya boleh lanjut ke tahap review jika tingkat kemiripannya paling tinggi 20 persen, dan "untuk penggunaan AI batasnya adalah 15%" [2].
Di antara dua dokumen itu terbentang kisah metodologi penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) setelah pandemi: hibah yang sempat hilang, jurnal Scopus yang tiba-tiba panen, guru besar yang "membanjir", skripsi yang tak lagi satu-satunya jalan, dan mesin bahasa yang ikut duduk di ruang bimbingan. Tulisan ini mencoba merangkainya, sambil terus terang soal bagian yang datanya tidak tersedia.
Untuk memahami periode ini, kita perlu melihat titik berangkatnya. Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Islam 2020-2024 mencatat bahwa pada 2019 dosen PTKI yang bergelar doktor baru 13,92 persen. Jurnal ilmiah PTKI sudah berjumlah 1.667, tetapi yang terindeks Scopus baru lima [3]. Itulah hasil satu dekade kebijakan yang menautkan karier dosen dengan publikasi: jumlah jurnal tumbuh cepat, reputasi internasional tumbuh pelan.
Kajian Kholis, Fajaruddin, dan Mutrofin yang terbit Oktober 2021 menambahkan gambaran ketimpangan. Dengan data 2020-2021 dari SINTA, Moraref, dan SCImago, mereka menemukan hanya sekitar 10 dari 500 peneliti paling produktif versi SINTA yang berasal dari PTKI. Sebaran jurnal dan peneliti produktif juga belum merata antara PTKIN dan PTKIS [4]. Ada satu detail kecil yang menurut saya justru paling jujur menggambarkan masa itu. Di artikel yang sama, jumlah jurnal PTKI yang terindeks Scopus disebut tujuh di tabel, sembilan di pembahasan, dan lima di kesimpulan [4]. Peneliti yang serius pun kesulitan menghitung aset kampusnya sendiri.
Pemerintah tentu punya target. Laporan Kinerja Program Pendidikan Islam 2021 memuat perjanjian kinerja dengan target 14 persen dosen berkualifikasi S3, 13 persen publikasi ilmiah di jurnal berkualitas internasional, dan 42 persen jurnal ilmiah terakreditasi nasional [5]. Angka realisasinya tidak terbaca pada salinan dokumen yang saya akses, jadi saya tidak akan menebak apakah target itu tercapai.
Lalu pandemi menghentikan mesin yang sedang berjalan. Suyitno dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menjelaskan bahwa "oleh karena kondisi pandemi dan terjadi refocusing anggaran, untuk anggaran 2021 ditiadakan". Yang ditiadakan adalah bantuan penelitian melalui kompetisi proposal [6].
2021: tahun tanpa hibah dan pindahnya kewenangan. Meski anggaran 2021 ditiadakan, minat dosen tidak surut. ACRP, forum seleksi proposal penelitian untuk tahun anggaran 2022 yang digelar untuk keempat kalinya, menetapkan 996 proposal nominee dari 2.985 pengusul. Sebagai pembanding, berita yang sama menyebut 1.836 proposal pada 2018, 2.314 pada 2019, dan 2.957 pada 2020 [6]. Di bagian lain, berita itu menulis angka 2.983. Selisihnya kecil, tetapi tetap perlu dicatat [6]. Tahun ini juga menjadi titik balik karier dosen: sejak 2021, kewenangan penetapan guru besar rumpun ilmu agama beralih ke Kementerian Agama [7]. Dampaknya baru terasa beberapa tahun kemudian.
2022-2023: panen Scopus dan skripsi yang menjadi pilihan. Di penghujung 2023, lima jurnal PTKIN masuk Scopus hampir bersamaan: El-Usrah (UIN Ar-Raniry), De Jure (UIN Malang), Journal of Islamic Law (IAIN Pontianak), Al-Ahkam (UIN Walisongo), dan Al-Risalah (UIN Jambi). Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ahmad Zainul Hamdi, menyebut totalnya kini 37 jurnal [8]. Bandingkan dengan lima jurnal pada 2019 [3]. Dari judulnya saja, kelima jurnal baru itu bergerak di bidang hukum, hukum keluarga, atau syariah. Catatan ini akan saya bahas lagi di bagian kritik.
Agustus 2023, terbit Permendikbudristek 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pasal 18 ayat (9) membolehkan program sarjana memastikan kompetensi lulusan melalui "tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok", atau melalui kurikulum berbasis proyek. Aturan yang sama meminta perguruan tinggi menetapkan kode etik penelitian serta "persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya" [9]. Di jenjang magister dan doktor pun, tugas akhir tidak lagi terbatas pada tesis dan disertasi, tetapi bisa berupa prototipe atau proyek [9]. Publik meringkasnya menjadi "skripsi tidak wajib". Padahal intinya adalah memindahkan keputusan ke kampus. Kampus yang siap bisa merancang tugas akhir yang lebih dekat dengan kebutuhan bidangnya. Kampus yang tidak siap berisiko sekadar mengganti satu formulir dengan formulir lain.
Saya tidak menemukan jawaban tegas apakah aturan Kemendikbudristek ini berlaku langsung bagi kampus di bawah Kementerian Agama. Petunjuknya ada di tempat lain: juknis bantuan penelitian Kemenag untuk 2026 mengutip Pasal 52 Permendikbudristek 53/2023 sebagai dasar standar penelitian [2]. Artinya, setidaknya dalam urusan riset dosen, rujukan itu dipakai.
ChatGPT, yang dirilis ke publik pada November 2022, juga sudah masuk kampus pada tahun yang sama. Antara 25 Juli dan 20 Agustus 2023, Niyu dan rekan dari Universitas Pelita Harapan mensurvei 311 mahasiswa dari 56 perguruan tinggi dan 119 dosen dari 61 perguruan tinggi. Hasilnya, 89 persen mahasiswa pernah mendengar ChatGPT dan 57,5 persen pernah memakainya. Di kalangan dosen, angkanya 97,9 persen dan 84,2 persen [10]. Para penulis mencatat bahwa norma sosial penggunaan ChatGPT di dunia akademik belum terbentuk, dan sebagian besar pendidik menganggap penggunaannya tidak etis [10]. Mahasiswa pengguna didominasi Generasi Z, sementara usia tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi di kalangan dosen [10]. Temuan ini penting untuk ruang bimbingan: alat yang sama sudah dipegang pembimbing dan yang dibimbing, tetapi aturan mainnya belum ada. Survei ini mencakup kampus umum dan tidak memisahkan responden PTKI.
Sementara itu, laporan kinerja kampus memperlihatkan sisi lain dari demam angka. Dalam laporan triwulan IV 2023, UIN Raden Fatah Palembang mencatat 1.041 publikasi di jurnal, prosiding, atau buku nasional terakreditasi dari target 100. Publikasi internasional dan/atau bereputasi mencapai 298 dari target 70 [11]. Di atas kertas, ini prestasi besar. Apa arti target yang terlampaui sepuluh kali lipat akan saya bahas di bagian kritik.
2024: skandal di luar, angka di dalam. Kasus Digdowiseiso berujung pada pemberhentiannya dari jabatan dekan pada 5 Mei 2024, setelah tim investigasi kampus menemukan bukti plagiarisme dan ketidakjujuran. Retraction Watch sebelumnya mendapati ia mencantumkan nama profesor Malaysia sebagai rekan penulis tanpa izin. Pada saat yang sama, KIKA menyelidiki 11 dosen Universitas Lambung Mangkurat yang diduga mengejar jabatan guru besar lewat jurnal meragukan [1]. Dirjen Pendidikan Tinggi Abdul Haris menyebut kasus Digdowiseiso sebagai masalah individu yang "tidak disebabkan oleh tuntutan jumlah publikasi ilmiah yang tinggi". Idhamsyah Eka Putra dari KIKA tidak sepakat dan menyebutnya sistemik [1]. Kedua kampus itu bukan PTKI. Namun sistem angka kredit dan Scopus berlaku untuk semua, dan komentar tentang pelatihan "trik" itu datang dari seorang dosen sejarah Islam.
Di dalam PTKI, angka-angkanya bergerak tidak seragam. Laporan kinerja 2024 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mencatat dosen berkualifikasi S3 mencapai 37 persen, melampaui target 28 persen. Namun target tiga jurnal bereputasi internasional tidak tercapai: dari 31 jurnal, hanya dua yang terindeks Scopus dan 17 terakreditasi nasional [12]. Kualifikasi dosen naik lebih cepat daripada reputasi jurnalnya.
2025: banjir guru besar dan aturan AI di kampus. Pada 25 Maret 2025, Kementerian Agama menyerahkan 185 keputusan menteri tentang penetapan guru besar rumpun ilmu agama, tersebar di 46 perguruan tinggi keagamaan negeri. Dirjen Pendidikan Islam Suyitno berterus terang: sejak kewenangan itu beralih, "kita mulai banjir Guru Besar". Ia menambahkan bahwa "selektif menjadi penting" [7]. Kalimat itu jarang terdengar dari pejabat yang sedang merayakan capaian, dan menurut saya patut dihargai. Sekjen Kamaruddin Amin, dalam acara yang sama, berharap amanah baru para profesor berkorelasi dengan peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan, dan meminta mereka menjadi "rujukan otoritatif bidang agama" [7]. Bagi orang metodologi, kata "korelasi" selalu mengundang pertanyaan lanjutan: diukur dengan apa, dan kapan hasilnya bisa dilihat.
Awal Juni 2025, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengumumkan SK Rektor Nomor 127 Tahun 2025 tentang penggunaan AI generatif dan model bahasa besar. Mahasiswa yang memakai AI wajib mencantumkan atribusi secara jelas, baik dalam tugas harian, skripsi, maupun publikasi ilmiah. Penggunaan AI dalam ujian hanya diperbolehkan jika fakultas menetapkan protokol khusus [13]. Sebelumnya, kampus ini sudah membentuk lembaga khusus riset dan literasi AI pada November 2024 [13].
Data dari dalam kelas mulai muncul, meski kecil. Nursafitri, Sabarudin, dan Munajat mensurvei 43 mahasiswa semester tiga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang pernah memakai ChatGPT. Survei dilakukan November 2024. Sebanyak 21 persen mengaku sangat sering memakainya, 44 persen sering, 30 persen kadang-kadang, dan 5 persen jarang. Ketika ditanya untuk apa, 51 persen menjawab mengerjakan tugas dan 33 persen mencari informasi. Para penulis menyimpulkan ChatGPT mempercepat pengumpulan data dan penulisan kerangka, tetapi mengingatkan risiko plagiarisme dan kesalahan ilmiah [14].
Permendiktisaintek 39/2025, yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025, mencabut Permendikbudristek 53/2023. Rumusan tugas akhir sarjananya tetap sama: skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis [15]. Pilihan di luar skripsi bertahan melewati pergantian kementerian.
2026: Litapdimas versi baru. Juknis bantuan penelitian tahun anggaran 2026 (Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025) mewajibkan pemilik akun Litapdimas menyinkronkan ID SINTA. Ambang kemiripan proposal ditetapkan 20 persen dan penggunaan AI 15 persen, ditambah surat pernyataan bebas plagiasi bermeterai [2]. Salah satu kriteria penilaiannya disebut "berbasis metodologi penelitian": argumentasi, rumusan masalah, teori, kerangka berpikir, pendekatan, dan metode harus disusun konsisten sesuai kaidah ilmiah. Luaran yang ditagih berupa artikel di jurnal terakreditasi, misalnya minimal Sinta 6, Sinta 4, atau Sinta 2, tergantung klasternya. Penerima yang lalai menuntaskan luaran akan diblokir akunnya [2]. Untuk hibah di bawah Rp100 juta yang dicairkan sekaligus, satuan kerja bahkan boleh bekerja sama dengan bank untuk memblokir sementara 30 persen dana sampai semua luaran dipenuhi [2].
Juknis yang sama juga memuat definisi metodologi yang terdengar seperti bab pertama buku ajar. Penelitian didefinisikan sebagai kegiatan "menurut metodologi ilmiah", dan jenis penelitian dipilah menurut pendekatan (kuantitatif atau kualitatif), tujuan (deskriptif, komparatif, asosiatif), dan sifat (fundamental, terapan) [2]. Arah tema riset pun dipatok lewat agenda riset untuk periode 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Nomor 6088. Juknis menulis tahun keputusan itu 2024 di satu halaman dan 2025 di halaman lain [2]. Negara kini tidak hanya mendanai penelitian, tetapi juga ikut mendefinisikan apa itu penelitian. Satu catatan: juknis ini masih merujuk Permendikbudristek 53/2023, padahal peraturan itu sudah dicabut sejak September 2025, sebelum juknis disosialisasikan pada 31 Desember 2025 [2] [15].
Dosen pengusul hibah. Mereka kehilangan satu tahun pendanaan pada 2021, lalu kembali ke kompetisi yang ketat. Dari angka ACRP di atas, kira-kira satu dari tiga pengusul lolos sebagai nominee (hitungan saya) [6]. Hari ini mereka menghadapi lapisan administrasi baru: sinkronisasi SINTA, Turnitin, skor AI, dan ancaman blokir akun [2]. Sisi baiknya, kriteria penilaian kini menyebut konsistensi metodologi secara eksplisit. Sisi buruknya, menurut saya, metodologi makin sering hadir sebagai dokumen kepatuhan, bukan sebagai cara berpikir.
Calon guru besar dan guru besar baru. Kewenangan yang berpindah pada 2021 membuat jumlah profesor rumpun ilmu agama melonjak [7]. Pada saat yang sama, skandal nasional 2024 membuat gelar profesor lebih sering dipandang dengan curiga [1]. Jika dilihat sekarang, banyak guru besar yang diangkat pada periode ini ikut menanggung kecurigaan itu meskipun proses mereka bersih. Ini harga yang tidak adil, tetapi nyata.
Mahasiswa. Angkatan yang masuk sekitar 2021 lulus di masa ketika skripsi bukan lagi satu-satunya bentuk tugas akhir [9] dan ChatGPT sudah dikenal luas [10]. Di sebagian kampus, penggunaan AI wajib diatribusi [13]. Saya tidak menemukan data nasional berapa mahasiswa PTKI yang benar-benar memilih jalur nonskripsi.
Pengelola jurnal. Panen Scopus membawa kebanggaan sekaligus beban. Kampus memasang target jurnal bereputasi, dan tidak semua bisa memenuhinya [12]. Pengelola jurnal kini menjadi garda depan integritas, dengan sumber daya yang sering kali tidak sebanding.
PTKIS. Kampus swasta adalah mayoritas. Kajian Kholis dan rekan mengutip data Diktis yang mencatat 58 PTKIN dan sekitar 830 PTKIS, dan pada awal periode ketimpangan keduanya dalam jurnal maupun peneliti produktif sudah tercatat jelas [4]. Aturan baru yang serba digital, mulai dari sinkronisasi SINTA sampai cek kemiripan, berlaku sama untuk semua pengusul hibah [2]. Menurut saya, beban adaptasinya lebih berat bagi kampus kecil dengan staf administrasi terbatas. Data yang lebih baru tentang posisi PTKIS dalam publikasi dan hibah tidak saya temukan dalam bentuk yang bisa dibandingkan, jadi saya tidak berani menyimpulkan apakah jaraknya menyempit.
Supaya adil, ada yang patut dicatat sebagai kemajuan. Tahapan seleksi hibah kini tertulis rinci dan cek kemiripan menjadi standar [2]. Proporsi doktor di kampus seperti UIN Purwokerto melampaui target [12], dan sudah ada PTKI yang punya aturan AI tertulis [13]. Namun ada lima persoalan yang menurut saya lebih menentukan arah ke depan.
Pertama, target yang terlalu mudah dilampaui. Ketika target publikasi nasional 100 tercapai 1.041 [11], ada dua kemungkinan: targetnya keliru, atau indikatornya mengukur sesuatu yang mudah dilipatgandakan. Tidak satu pun dari keduanya memberi tahu kita apakah desain penelitiannya membaik.
Kedua, pertumbuhan Scopus yang menyempit. Dilihat dari judulnya, lima jurnal baru di akhir 2023 semuanya berada di rumpun hukum dan syariah [8]. Saya tidak memegang data resmi sebaran bidang dari 37 jurnal itu, jadi saya tidak akan menyimpulkan lebih jauh. Tetapi jika polanya memang begitu, rumpun pendidikan, dakwah, dan humaniora Islam tertinggal dalam ukuran yang dipakai untuk menilai mereka sendiri.
Ketiga, metodologi menjadi templat. Kesaksian Moeflich soal pelatihan "trik" menulis abstrak, pendahuluan, analisis, hingga daftar pustaka [1] menyentuh inti masalah. Belajar struktur artikel tidak salah. Masalah muncul ketika pelatihan menulis menggantikan pelatihan merancang penelitian: kapan memakai sampel acak, bagaimana menguji instrumen, mengapa sebuah studi kasus layak digeneralisasi atau tidak.
Keempat, AI diukur dengan persen. Ambang 15 persen dalam juknis 2026 [2] memang tegas. Namun pada bagian yang saya baca, juknis tidak menjelaskan alat apa yang dipakai dan bagaimana angka itu dihitung. Menurut saya, pendekatan atribusi seperti di UIN Jakarta [13] lebih sehat secara metodologis. Peneliti diminta jujur tentang prosesnya, bukan sekadar lolos dari alat deteksi. Ambang angka berisiko membuat orang menyembunyikan penggunaan AI, bukan melaporkannya.
Kelima, data yang tidak saling bicara. Angka pengusul ACRP berbeda dalam satu berita [6]. Jumlah jurnal Scopus berbeda dalam satu artikel [4]. Juknis 2026 merujuk peraturan yang sudah dicabut dan menulis dua tahun berbeda untuk keputusan yang sama [2]. Realisasi kinerja nasional 2021 tidak terbaca pada salinan laporan yang saya akses [5]. Bagi bidang yang mengajarkan validitas dan reliabilitas, ini ironi yang cukup telak.
Memasuki 2026, istilah "panen Scopus" dan "banjir guru besar" mulai jarang terdengar. Yang tertinggal adalah perangkat dan kebiasaan baru:
Ada pula yang belum tersedia. Saya tidak menemukan data nasional tentang pendekatan dan metode skripsi PTKI pada 2021-2026, sehingga tidak bisa mengatakan apakah komposisi penelitian kualitatif dan kuantitatif di tingkat mahasiswa berubah. Data nasional penggunaan AI oleh mahasiswa dan dosen PTKI juga belum ada. Yang tersedia hanyalah survei kecil per fakultas [14] dan survei lintas kampus umum [10].
Jika dilihat sekarang, periode ini menurut saya memindahkan pusat gravitasi metodologi. Dulu pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Sekarang pertanyaannya bergeser menjadi bagaimana karya kita lolos verifikasi: lolos Turnitin, lolos skor AI, lolos akreditasi jurnal, lolos sinkronisasi SINTA. Semua penyaring itu ada alasannya, dan sebagian lahir dari skandal yang nyata. Namun penyaring hanya bisa menolak yang buruk. Ia tidak mengajari orang membuat yang baik.
Saya tidak termasuk yang ingin membuang semua penyaring itu. Tanpa cek kemiripan dan kewajiban luaran, hibah mudah berubah menjadi bagi-bagi dana, dan skandal 2024 menunjukkan apa yang terjadi ketika verifikasi longgar. Tetapi penyaring yang ditumpuk tanpa pendidikan metodologi yang sepadan menghasilkan peneliti yang mahir mengisi formulir dan gugup ketika ditanya mengapa memilih desain tertentu.
Kabar baiknya, bahan untuk perbaikan sudah ada. Ada pilihan tugas akhir yang lebih lentur, ada kampus yang memilih jalan atribusi, dan ada pejabat yang berani bilang "selektif menjadi penting". Yang masih kurang adalah investasi pada hal paling tua dan paling membosankan dalam metodologi: kelas yang serius, pembimbing yang punya waktu, dan data kelembagaan yang konsisten.
Untuk rekan-rekan di forum, terutama yang mengajar atau sedang menyusun tugas akhir di PTKI: menurut pengalaman Anda, apakah ambang seperti "AI 15 persen" membuat penelitian lebih jujur, atau justru membuat orang lebih pandai menyembunyikan proses kerjanya?
[2] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2025). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 (beserta surat pengantar Direktur PTKI). Kementerian Agama RI (salinan pada laman UIN Sunan Gunung Djati Bandung). https://uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2026/01/Juknis-Litapdimas-2026.pdf (Dokumen resmi)
[3] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024. Kementerian Agama RI (salinan pada laman UIN Antasari Banjarmasin). https://www.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Renstra-Ditjen-Pendis-2020-2024.pdf (Laporan)
[4] Kholis, N., Fajaruddin, S., & Mutrofin, S. (2021). Produktivitas Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia: Analisis Kualitatif. Publishing Letters, 1(1), 26-40. https://doi.org/10.48078/publetter.v1i1.8 (Jurnal)
[5] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Tahun 2021. Kementerian Agama RI. https://pendis.kemenag.go.id/storage/archives/1655115541.pdf (Laporan)
[6] MONITOR. (2021, 18 November). 996 Proposal Nominee Siap Bersaing Ketat di ACRP 2022. monitor.co.id. https://monitor.co.id/2021/11/18/996-proposal-nominee-siap-bersaing-ketat-di-acrp-2022/ (Berita)
[7] Kementerian Agama RI. (2025, 25 Maret). Serahkan KMA Penetapan 185 Profesor, Sekjen: Harus Berperan Jadi Rujukan Otoritatif. kemenag.go.id. https://kemenag.go.id/nasional/sera...-harus-berperan-jadi-rujukan-otoritatif-wFnDq (Berita)
[8] Firmansyah, A. (2024, 4 Januari). Kemenag dapat kado 5 jurnal PTKIN terindeks Scopus pada HAB ke-78. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/3...-jurnal-ptkin-terindeks-scopus-pada-hab-ke-78 (Berita)
[9] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Database Peraturan Kementerian Hukum. https://peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-53-tahun-2023 (Dokumen resmi)
[10] Niyu, Dwihadiah, D., Gerungan, A., & Purba, H. (2024). Penggunaan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 14(1), 130-145. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/coverage/article/download/6058/2861/ (Jurnal)
[11] UIN Raden Fatah Palembang. (2024). Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023. UIN Raden Fatah Palembang. https://radenfatah.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/Laporan-Q4-Kinerja-UIN-Tahun-2023.pdf (Laporan)
[12] UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. (2025). Laporan Kinerja Tahun 2024. PPID UIN Purwokerto. https://ppid.uinsaizu.ac.id/wp-cont...Purwokerto_Laporan-Kinerja-Tahun-2024-fix.pdf (Laporan)
[13] Tempo.co. (2025, 5 Juni). UIN Jakarta Atur Regulasi Penggunaan AI di Kampus. Tempo. https://www.tempo.co/politik/uin-jakarta-atur-regulasi-penggunaan-ai-di-kampus-1653075 (Berita)
[14] Nursafitri, R., Sabarudin, & Munajat, N. (2025). Penggunaan Teknologi ChatGPT terhadap Efisiensi Penyelesaian Tugas Karya Ilmiah di Kalangan Mahasiswa (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga). Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(01). Universitas Pasundan. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/23347 (Jurnal)
[15] Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (salinan pada laman BAN-PT). https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2025/12/permendiktisaintek-no-39-tahun-2025.pdf (Dokumen resmi)
Sekitar satu setengah tahun kemudian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan petunjuk teknis bantuan penelitian untuk tahun anggaran 2026. Di dalamnya ada dua angka yang patut diperhatikan. Proposal dosen PTKI hanya boleh lanjut ke tahap review jika tingkat kemiripannya paling tinggi 20 persen, dan "untuk penggunaan AI batasnya adalah 15%" [2].
Di antara dua dokumen itu terbentang kisah metodologi penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) setelah pandemi: hibah yang sempat hilang, jurnal Scopus yang tiba-tiba panen, guru besar yang "membanjir", skripsi yang tak lagi satu-satunya jalan, dan mesin bahasa yang ikut duduk di ruang bimbingan. Tulisan ini mencoba merangkainya, sambil terus terang soal bagian yang datanya tidak tersedia.
Latar: warisan dekade angka kredit
Untuk memahami periode ini, kita perlu melihat titik berangkatnya. Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Islam 2020-2024 mencatat bahwa pada 2019 dosen PTKI yang bergelar doktor baru 13,92 persen. Jurnal ilmiah PTKI sudah berjumlah 1.667, tetapi yang terindeks Scopus baru lima [3]. Itulah hasil satu dekade kebijakan yang menautkan karier dosen dengan publikasi: jumlah jurnal tumbuh cepat, reputasi internasional tumbuh pelan.
Kajian Kholis, Fajaruddin, dan Mutrofin yang terbit Oktober 2021 menambahkan gambaran ketimpangan. Dengan data 2020-2021 dari SINTA, Moraref, dan SCImago, mereka menemukan hanya sekitar 10 dari 500 peneliti paling produktif versi SINTA yang berasal dari PTKI. Sebaran jurnal dan peneliti produktif juga belum merata antara PTKIN dan PTKIS [4]. Ada satu detail kecil yang menurut saya justru paling jujur menggambarkan masa itu. Di artikel yang sama, jumlah jurnal PTKI yang terindeks Scopus disebut tujuh di tabel, sembilan di pembahasan, dan lima di kesimpulan [4]. Peneliti yang serius pun kesulitan menghitung aset kampusnya sendiri.
Pemerintah tentu punya target. Laporan Kinerja Program Pendidikan Islam 2021 memuat perjanjian kinerja dengan target 14 persen dosen berkualifikasi S3, 13 persen publikasi ilmiah di jurnal berkualitas internasional, dan 42 persen jurnal ilmiah terakreditasi nasional [5]. Angka realisasinya tidak terbaca pada salinan dokumen yang saya akses, jadi saya tidak akan menebak apakah target itu tercapai.
Lalu pandemi menghentikan mesin yang sedang berjalan. Suyitno dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menjelaskan bahwa "oleh karena kondisi pandemi dan terjadi refocusing anggaran, untuk anggaran 2021 ditiadakan". Yang ditiadakan adalah bantuan penelitian melalui kompetisi proposal [6].
Kronologi: lima tahun yang padat
2021: tahun tanpa hibah dan pindahnya kewenangan. Meski anggaran 2021 ditiadakan, minat dosen tidak surut. ACRP, forum seleksi proposal penelitian untuk tahun anggaran 2022 yang digelar untuk keempat kalinya, menetapkan 996 proposal nominee dari 2.985 pengusul. Sebagai pembanding, berita yang sama menyebut 1.836 proposal pada 2018, 2.314 pada 2019, dan 2.957 pada 2020 [6]. Di bagian lain, berita itu menulis angka 2.983. Selisihnya kecil, tetapi tetap perlu dicatat [6]. Tahun ini juga menjadi titik balik karier dosen: sejak 2021, kewenangan penetapan guru besar rumpun ilmu agama beralih ke Kementerian Agama [7]. Dampaknya baru terasa beberapa tahun kemudian.
2022-2023: panen Scopus dan skripsi yang menjadi pilihan. Di penghujung 2023, lima jurnal PTKIN masuk Scopus hampir bersamaan: El-Usrah (UIN Ar-Raniry), De Jure (UIN Malang), Journal of Islamic Law (IAIN Pontianak), Al-Ahkam (UIN Walisongo), dan Al-Risalah (UIN Jambi). Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ahmad Zainul Hamdi, menyebut totalnya kini 37 jurnal [8]. Bandingkan dengan lima jurnal pada 2019 [3]. Dari judulnya saja, kelima jurnal baru itu bergerak di bidang hukum, hukum keluarga, atau syariah. Catatan ini akan saya bahas lagi di bagian kritik.
Agustus 2023, terbit Permendikbudristek 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pasal 18 ayat (9) membolehkan program sarjana memastikan kompetensi lulusan melalui "tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok", atau melalui kurikulum berbasis proyek. Aturan yang sama meminta perguruan tinggi menetapkan kode etik penelitian serta "persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya" [9]. Di jenjang magister dan doktor pun, tugas akhir tidak lagi terbatas pada tesis dan disertasi, tetapi bisa berupa prototipe atau proyek [9]. Publik meringkasnya menjadi "skripsi tidak wajib". Padahal intinya adalah memindahkan keputusan ke kampus. Kampus yang siap bisa merancang tugas akhir yang lebih dekat dengan kebutuhan bidangnya. Kampus yang tidak siap berisiko sekadar mengganti satu formulir dengan formulir lain.
Saya tidak menemukan jawaban tegas apakah aturan Kemendikbudristek ini berlaku langsung bagi kampus di bawah Kementerian Agama. Petunjuknya ada di tempat lain: juknis bantuan penelitian Kemenag untuk 2026 mengutip Pasal 52 Permendikbudristek 53/2023 sebagai dasar standar penelitian [2]. Artinya, setidaknya dalam urusan riset dosen, rujukan itu dipakai.
ChatGPT, yang dirilis ke publik pada November 2022, juga sudah masuk kampus pada tahun yang sama. Antara 25 Juli dan 20 Agustus 2023, Niyu dan rekan dari Universitas Pelita Harapan mensurvei 311 mahasiswa dari 56 perguruan tinggi dan 119 dosen dari 61 perguruan tinggi. Hasilnya, 89 persen mahasiswa pernah mendengar ChatGPT dan 57,5 persen pernah memakainya. Di kalangan dosen, angkanya 97,9 persen dan 84,2 persen [10]. Para penulis mencatat bahwa norma sosial penggunaan ChatGPT di dunia akademik belum terbentuk, dan sebagian besar pendidik menganggap penggunaannya tidak etis [10]. Mahasiswa pengguna didominasi Generasi Z, sementara usia tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi di kalangan dosen [10]. Temuan ini penting untuk ruang bimbingan: alat yang sama sudah dipegang pembimbing dan yang dibimbing, tetapi aturan mainnya belum ada. Survei ini mencakup kampus umum dan tidak memisahkan responden PTKI.
Sementara itu, laporan kinerja kampus memperlihatkan sisi lain dari demam angka. Dalam laporan triwulan IV 2023, UIN Raden Fatah Palembang mencatat 1.041 publikasi di jurnal, prosiding, atau buku nasional terakreditasi dari target 100. Publikasi internasional dan/atau bereputasi mencapai 298 dari target 70 [11]. Di atas kertas, ini prestasi besar. Apa arti target yang terlampaui sepuluh kali lipat akan saya bahas di bagian kritik.
2024: skandal di luar, angka di dalam. Kasus Digdowiseiso berujung pada pemberhentiannya dari jabatan dekan pada 5 Mei 2024, setelah tim investigasi kampus menemukan bukti plagiarisme dan ketidakjujuran. Retraction Watch sebelumnya mendapati ia mencantumkan nama profesor Malaysia sebagai rekan penulis tanpa izin. Pada saat yang sama, KIKA menyelidiki 11 dosen Universitas Lambung Mangkurat yang diduga mengejar jabatan guru besar lewat jurnal meragukan [1]. Dirjen Pendidikan Tinggi Abdul Haris menyebut kasus Digdowiseiso sebagai masalah individu yang "tidak disebabkan oleh tuntutan jumlah publikasi ilmiah yang tinggi". Idhamsyah Eka Putra dari KIKA tidak sepakat dan menyebutnya sistemik [1]. Kedua kampus itu bukan PTKI. Namun sistem angka kredit dan Scopus berlaku untuk semua, dan komentar tentang pelatihan "trik" itu datang dari seorang dosen sejarah Islam.
Di dalam PTKI, angka-angkanya bergerak tidak seragam. Laporan kinerja 2024 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mencatat dosen berkualifikasi S3 mencapai 37 persen, melampaui target 28 persen. Namun target tiga jurnal bereputasi internasional tidak tercapai: dari 31 jurnal, hanya dua yang terindeks Scopus dan 17 terakreditasi nasional [12]. Kualifikasi dosen naik lebih cepat daripada reputasi jurnalnya.
2025: banjir guru besar dan aturan AI di kampus. Pada 25 Maret 2025, Kementerian Agama menyerahkan 185 keputusan menteri tentang penetapan guru besar rumpun ilmu agama, tersebar di 46 perguruan tinggi keagamaan negeri. Dirjen Pendidikan Islam Suyitno berterus terang: sejak kewenangan itu beralih, "kita mulai banjir Guru Besar". Ia menambahkan bahwa "selektif menjadi penting" [7]. Kalimat itu jarang terdengar dari pejabat yang sedang merayakan capaian, dan menurut saya patut dihargai. Sekjen Kamaruddin Amin, dalam acara yang sama, berharap amanah baru para profesor berkorelasi dengan peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan, dan meminta mereka menjadi "rujukan otoritatif bidang agama" [7]. Bagi orang metodologi, kata "korelasi" selalu mengundang pertanyaan lanjutan: diukur dengan apa, dan kapan hasilnya bisa dilihat.
Awal Juni 2025, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengumumkan SK Rektor Nomor 127 Tahun 2025 tentang penggunaan AI generatif dan model bahasa besar. Mahasiswa yang memakai AI wajib mencantumkan atribusi secara jelas, baik dalam tugas harian, skripsi, maupun publikasi ilmiah. Penggunaan AI dalam ujian hanya diperbolehkan jika fakultas menetapkan protokol khusus [13]. Sebelumnya, kampus ini sudah membentuk lembaga khusus riset dan literasi AI pada November 2024 [13].
Data dari dalam kelas mulai muncul, meski kecil. Nursafitri, Sabarudin, dan Munajat mensurvei 43 mahasiswa semester tiga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang pernah memakai ChatGPT. Survei dilakukan November 2024. Sebanyak 21 persen mengaku sangat sering memakainya, 44 persen sering, 30 persen kadang-kadang, dan 5 persen jarang. Ketika ditanya untuk apa, 51 persen menjawab mengerjakan tugas dan 33 persen mencari informasi. Para penulis menyimpulkan ChatGPT mempercepat pengumpulan data dan penulisan kerangka, tetapi mengingatkan risiko plagiarisme dan kesalahan ilmiah [14].
Permendiktisaintek 39/2025, yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025, mencabut Permendikbudristek 53/2023. Rumusan tugas akhir sarjananya tetap sama: skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis [15]. Pilihan di luar skripsi bertahan melewati pergantian kementerian.
2026: Litapdimas versi baru. Juknis bantuan penelitian tahun anggaran 2026 (Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025) mewajibkan pemilik akun Litapdimas menyinkronkan ID SINTA. Ambang kemiripan proposal ditetapkan 20 persen dan penggunaan AI 15 persen, ditambah surat pernyataan bebas plagiasi bermeterai [2]. Salah satu kriteria penilaiannya disebut "berbasis metodologi penelitian": argumentasi, rumusan masalah, teori, kerangka berpikir, pendekatan, dan metode harus disusun konsisten sesuai kaidah ilmiah. Luaran yang ditagih berupa artikel di jurnal terakreditasi, misalnya minimal Sinta 6, Sinta 4, atau Sinta 2, tergantung klasternya. Penerima yang lalai menuntaskan luaran akan diblokir akunnya [2]. Untuk hibah di bawah Rp100 juta yang dicairkan sekaligus, satuan kerja bahkan boleh bekerja sama dengan bank untuk memblokir sementara 30 persen dana sampai semua luaran dipenuhi [2].
Juknis yang sama juga memuat definisi metodologi yang terdengar seperti bab pertama buku ajar. Penelitian didefinisikan sebagai kegiatan "menurut metodologi ilmiah", dan jenis penelitian dipilah menurut pendekatan (kuantitatif atau kualitatif), tujuan (deskriptif, komparatif, asosiatif), dan sifat (fundamental, terapan) [2]. Arah tema riset pun dipatok lewat agenda riset untuk periode 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Nomor 6088. Juknis menulis tahun keputusan itu 2024 di satu halaman dan 2025 di halaman lain [2]. Negara kini tidak hanya mendanai penelitian, tetapi juga ikut mendefinisikan apa itu penelitian. Satu catatan: juknis ini masih merujuk Permendikbudristek 53/2023, padahal peraturan itu sudah dicabut sejak September 2025, sebelum juknis disosialisasikan pada 31 Desember 2025 [2] [15].
Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang
Dosen pengusul hibah. Mereka kehilangan satu tahun pendanaan pada 2021, lalu kembali ke kompetisi yang ketat. Dari angka ACRP di atas, kira-kira satu dari tiga pengusul lolos sebagai nominee (hitungan saya) [6]. Hari ini mereka menghadapi lapisan administrasi baru: sinkronisasi SINTA, Turnitin, skor AI, dan ancaman blokir akun [2]. Sisi baiknya, kriteria penilaian kini menyebut konsistensi metodologi secara eksplisit. Sisi buruknya, menurut saya, metodologi makin sering hadir sebagai dokumen kepatuhan, bukan sebagai cara berpikir.
Calon guru besar dan guru besar baru. Kewenangan yang berpindah pada 2021 membuat jumlah profesor rumpun ilmu agama melonjak [7]. Pada saat yang sama, skandal nasional 2024 membuat gelar profesor lebih sering dipandang dengan curiga [1]. Jika dilihat sekarang, banyak guru besar yang diangkat pada periode ini ikut menanggung kecurigaan itu meskipun proses mereka bersih. Ini harga yang tidak adil, tetapi nyata.
Mahasiswa. Angkatan yang masuk sekitar 2021 lulus di masa ketika skripsi bukan lagi satu-satunya bentuk tugas akhir [9] dan ChatGPT sudah dikenal luas [10]. Di sebagian kampus, penggunaan AI wajib diatribusi [13]. Saya tidak menemukan data nasional berapa mahasiswa PTKI yang benar-benar memilih jalur nonskripsi.
Pengelola jurnal. Panen Scopus membawa kebanggaan sekaligus beban. Kampus memasang target jurnal bereputasi, dan tidak semua bisa memenuhinya [12]. Pengelola jurnal kini menjadi garda depan integritas, dengan sumber daya yang sering kali tidak sebanding.
PTKIS. Kampus swasta adalah mayoritas. Kajian Kholis dan rekan mengutip data Diktis yang mencatat 58 PTKIN dan sekitar 830 PTKIS, dan pada awal periode ketimpangan keduanya dalam jurnal maupun peneliti produktif sudah tercatat jelas [4]. Aturan baru yang serba digital, mulai dari sinkronisasi SINTA sampai cek kemiripan, berlaku sama untuk semua pengusul hibah [2]. Menurut saya, beban adaptasinya lebih berat bagi kampus kecil dengan staf administrasi terbatas. Data yang lebih baru tentang posisi PTKIS dalam publikasi dan hibah tidak saya temukan dalam bentuk yang bisa dibandingkan, jadi saya tidak berani menyimpulkan apakah jaraknya menyempit.
Kritik: di mana metodologi tergelincir
Supaya adil, ada yang patut dicatat sebagai kemajuan. Tahapan seleksi hibah kini tertulis rinci dan cek kemiripan menjadi standar [2]. Proporsi doktor di kampus seperti UIN Purwokerto melampaui target [12], dan sudah ada PTKI yang punya aturan AI tertulis [13]. Namun ada lima persoalan yang menurut saya lebih menentukan arah ke depan.
Pertama, target yang terlalu mudah dilampaui. Ketika target publikasi nasional 100 tercapai 1.041 [11], ada dua kemungkinan: targetnya keliru, atau indikatornya mengukur sesuatu yang mudah dilipatgandakan. Tidak satu pun dari keduanya memberi tahu kita apakah desain penelitiannya membaik.
Kedua, pertumbuhan Scopus yang menyempit. Dilihat dari judulnya, lima jurnal baru di akhir 2023 semuanya berada di rumpun hukum dan syariah [8]. Saya tidak memegang data resmi sebaran bidang dari 37 jurnal itu, jadi saya tidak akan menyimpulkan lebih jauh. Tetapi jika polanya memang begitu, rumpun pendidikan, dakwah, dan humaniora Islam tertinggal dalam ukuran yang dipakai untuk menilai mereka sendiri.
Ketiga, metodologi menjadi templat. Kesaksian Moeflich soal pelatihan "trik" menulis abstrak, pendahuluan, analisis, hingga daftar pustaka [1] menyentuh inti masalah. Belajar struktur artikel tidak salah. Masalah muncul ketika pelatihan menulis menggantikan pelatihan merancang penelitian: kapan memakai sampel acak, bagaimana menguji instrumen, mengapa sebuah studi kasus layak digeneralisasi atau tidak.
Keempat, AI diukur dengan persen. Ambang 15 persen dalam juknis 2026 [2] memang tegas. Namun pada bagian yang saya baca, juknis tidak menjelaskan alat apa yang dipakai dan bagaimana angka itu dihitung. Menurut saya, pendekatan atribusi seperti di UIN Jakarta [13] lebih sehat secara metodologis. Peneliti diminta jujur tentang prosesnya, bukan sekadar lolos dari alat deteksi. Ambang angka berisiko membuat orang menyembunyikan penggunaan AI, bukan melaporkannya.
Kelima, data yang tidak saling bicara. Angka pengusul ACRP berbeda dalam satu berita [6]. Jumlah jurnal Scopus berbeda dalam satu artikel [4]. Juknis 2026 merujuk peraturan yang sudah dicabut dan menulis dua tahun berbeda untuk keputusan yang sama [2]. Realisasi kinerja nasional 2021 tidak terbaca pada salinan laporan yang saya akses [5]. Bagi bidang yang mengajarkan validitas dan reliabilitas, ini ironi yang cukup telak.
Epilog: yang tersisa setelah hype mereda
Memasuki 2026, istilah "panen Scopus" dan "banjir guru besar" mulai jarang terdengar. Yang tertinggal adalah perangkat dan kebiasaan baru:
- Tugas akhir di luar skripsi, yang bertahan dari Permendikbudristek 53/2023 ke Permendiktisaintek 39/2025 [15].
- Norma AI dalam dua bentuk berbeda: kewajiban atribusi di tingkat kampus [13] dan ambang persentase di tingkat hibah [2].
- Identitas peneliti yang terikat SINTA, karena akun hibah Kemenag kini wajib disinkronkan [2].
- Jumlah guru besar yang jauh lebih besar, yang kini dituntut membuktikan diri [7].
Ada pula yang belum tersedia. Saya tidak menemukan data nasional tentang pendekatan dan metode skripsi PTKI pada 2021-2026, sehingga tidak bisa mengatakan apakah komposisi penelitian kualitatif dan kuantitatif di tingkat mahasiswa berubah. Data nasional penggunaan AI oleh mahasiswa dan dosen PTKI juga belum ada. Yang tersedia hanyalah survei kecil per fakultas [14] dan survei lintas kampus umum [10].
Refleksi: dari "bagaimana kita tahu" ke "bagaimana kita lolos"
Jika dilihat sekarang, periode ini menurut saya memindahkan pusat gravitasi metodologi. Dulu pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Sekarang pertanyaannya bergeser menjadi bagaimana karya kita lolos verifikasi: lolos Turnitin, lolos skor AI, lolos akreditasi jurnal, lolos sinkronisasi SINTA. Semua penyaring itu ada alasannya, dan sebagian lahir dari skandal yang nyata. Namun penyaring hanya bisa menolak yang buruk. Ia tidak mengajari orang membuat yang baik.
Saya tidak termasuk yang ingin membuang semua penyaring itu. Tanpa cek kemiripan dan kewajiban luaran, hibah mudah berubah menjadi bagi-bagi dana, dan skandal 2024 menunjukkan apa yang terjadi ketika verifikasi longgar. Tetapi penyaring yang ditumpuk tanpa pendidikan metodologi yang sepadan menghasilkan peneliti yang mahir mengisi formulir dan gugup ketika ditanya mengapa memilih desain tertentu.
Kabar baiknya, bahan untuk perbaikan sudah ada. Ada pilihan tugas akhir yang lebih lentur, ada kampus yang memilih jalan atribusi, dan ada pejabat yang berani bilang "selektif menjadi penting". Yang masih kurang adalah investasi pada hal paling tua dan paling membosankan dalam metodologi: kelas yang serius, pembimbing yang punya waktu, dan data kelembagaan yang konsisten.
Untuk rekan-rekan di forum, terutama yang mengajar atau sedang menyusun tugas akhir di PTKI: menurut pengalaman Anda, apakah ambang seperti "AI 15 persen" membuat penelitian lebih jujur, atau justru membuat orang lebih pandai menyembunyikan proses kerjanya?
Referensi
[1] Yamin, K. (2024, 12 Juli). Calls for action against 'systemic' academic misconduct. University World News. https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20240712123346149 (Berita)[2] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2025). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 (beserta surat pengantar Direktur PTKI). Kementerian Agama RI (salinan pada laman UIN Sunan Gunung Djati Bandung). https://uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2026/01/Juknis-Litapdimas-2026.pdf (Dokumen resmi)
[3] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024. Kementerian Agama RI (salinan pada laman UIN Antasari Banjarmasin). https://www.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Renstra-Ditjen-Pendis-2020-2024.pdf (Laporan)
[4] Kholis, N., Fajaruddin, S., & Mutrofin, S. (2021). Produktivitas Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia: Analisis Kualitatif. Publishing Letters, 1(1), 26-40. https://doi.org/10.48078/publetter.v1i1.8 (Jurnal)
[5] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Tahun 2021. Kementerian Agama RI. https://pendis.kemenag.go.id/storage/archives/1655115541.pdf (Laporan)
[6] MONITOR. (2021, 18 November). 996 Proposal Nominee Siap Bersaing Ketat di ACRP 2022. monitor.co.id. https://monitor.co.id/2021/11/18/996-proposal-nominee-siap-bersaing-ketat-di-acrp-2022/ (Berita)
[7] Kementerian Agama RI. (2025, 25 Maret). Serahkan KMA Penetapan 185 Profesor, Sekjen: Harus Berperan Jadi Rujukan Otoritatif. kemenag.go.id. https://kemenag.go.id/nasional/sera...-harus-berperan-jadi-rujukan-otoritatif-wFnDq (Berita)
[8] Firmansyah, A. (2024, 4 Januari). Kemenag dapat kado 5 jurnal PTKIN terindeks Scopus pada HAB ke-78. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/3...-jurnal-ptkin-terindeks-scopus-pada-hab-ke-78 (Berita)
[9] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Database Peraturan Kementerian Hukum. https://peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-53-tahun-2023 (Dokumen resmi)
[10] Niyu, Dwihadiah, D., Gerungan, A., & Purba, H. (2024). Penggunaan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Indonesia. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 14(1), 130-145. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/coverage/article/download/6058/2861/ (Jurnal)
[11] UIN Raden Fatah Palembang. (2024). Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023. UIN Raden Fatah Palembang. https://radenfatah.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/Laporan-Q4-Kinerja-UIN-Tahun-2023.pdf (Laporan)
[12] UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. (2025). Laporan Kinerja Tahun 2024. PPID UIN Purwokerto. https://ppid.uinsaizu.ac.id/wp-cont...Purwokerto_Laporan-Kinerja-Tahun-2024-fix.pdf (Laporan)
[13] Tempo.co. (2025, 5 Juni). UIN Jakarta Atur Regulasi Penggunaan AI di Kampus. Tempo. https://www.tempo.co/politik/uin-jakarta-atur-regulasi-penggunaan-ai-di-kampus-1653075 (Berita)
[14] Nursafitri, R., Sabarudin, & Munajat, N. (2025). Penggunaan Teknologi ChatGPT terhadap Efisiensi Penyelesaian Tugas Karya Ilmiah di Kalangan Mahasiswa (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga). Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(01). Universitas Pasundan. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/23347 (Jurnal)
[15] Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (salinan pada laman BAN-PT). https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2025/12/permendiktisaintek-no-39-tahun-2025.pdf (Dokumen resmi)