Kurikulum Ditarik, Soal Bocor, Zonasi Diprotes: Tahun-Tahun Gaduh SMA Kita

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Surat itu bertanggal 5 Desember 2014, ditujukan kepada kepala sekolah di seluruh Indonesia, dan ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Menurut isinya sendiri, surat itu sengaja disampaikan sebelum keputusannya diumumkan ke media massa. Isinya singkat tapi berat: sekolah yang baru satu semester menjalankan Kurikulum 2013 diminta kembali ke Kurikulum 2006 mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015 [1]. Guru yang beberapa bulan sebelumnya belajar format penilaian baru harus memutar arah lagi, kali ini di tengah tahun ajaran.

Surat itu ternyata hanya pembuka. Dalam kurun 2014 sampai 2017, pendidikan menengah kita melewati rangkaian peristiwa yang hampir semuanya sempat jadi obrolan nasional: ujian nasional dilepas dari urusan kelulusan, soalnya bocor ke internet, seorang guru dipukul orang tua murid sampai ujung hidungnya patah, muncul wacana menghentikan ujian nasional, pengelolaan SMA dan SMK dipindah ke provinsi, sistem zonasi memicu protes orang tua, dan rencana sekolah lima hari memicu aksi massa.

Saya ingin menyusun ulang tujuh peristiwa itu, melihat kenapa semuanya menumpuk di periode yang sama, siapa yang menanggung akibatnya, dan apa yang tersisa sesudah sorotan media pindah ke isu lain. Posisi saya sejak awal: sebagian besar kegaduhan itu tidak lahir dari gagasan yang buruk. Masalahnya ada pada cara menjalankan yang tergesa dan pada pembagian peran pusat-daerah yang tidak pernah benar-benar beres.

Latar: kenapa semuanya menumpuk di 2014-2017​


Ada tiga hal yang bertemu pada saat yang sama. Pertama, warisan kebijakan. Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak tahun pelajaran 2013/2014, lalu di semua sekolah pada 2014/2015. Peraturan menteri tentang evaluasinya, Permendikbud 159/2014, baru keluar pada 14 Oktober 2014, tiga bulan sesudah kurikulum itu berlaku nasional [1]. The Jakarta Post mencatat pemerintahan sebelumnya memberlakukannya setelah uji coba yang hanya berjalan satu tahun [2].

Kedua, pergantian pemerintahan. Anies menggantikan Mohammad Nuh, menteri yang memperkenalkan Kurikulum 2013 [2]. Pada akhir 2016 kursi itu sudah diduduki Muhadjir Effendy [3]. Dua menteri dalam tiga tahun berarti dua paket gagasan, dan dugaan saya masing-masing ingin meninggalkan jejak.

Ketiga, aturan otonomi daerah yang jatuh tempo. Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memindahkan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi [4]. Artinya, persis ketika kurikulum dan ujian sedang dibongkar, pemilik sekolahnya pun berganti.

Skalanya juga perlu dibayangkan. Ujian nasional 2015 diikuti sedikitnya 7,3 juta siswa di 79.000 sekolah [5], dengan 1.632.757 siswa SMA dan 1.171.907 siswa SMK di jenjang menengah atas [6]. Jumlah sekolah di seluruh Indonesia saat itu sekitar 208.000 [2]. Setiap keputusan di Jakarta langsung menjalar ke jutaan rumah.

Kronologi: tujuh peristiwa yang paling menyita perhatian​


Desember 2014: Kurikulum 2013 dihentikan untuk sebagian besar sekolah. Dalam suratnya Anies mengakui terus terang bahwa kurikulum itu "diproses secara amat cepat" dan sudah diterapkan nasional sebelum pernah dievaluasi lengkap. Ia menyebut masalah konseptual, misalnya ide yang tidak selaras dengan isi buku teks, serta masalah teknis: kesiapan sekolah dan guru yang berbeda-beda, pelatihan guru dan kepala sekolah yang belum merata, dan penyediaan buku yang belum tertangani. Keputusannya tiga butir. Sekolah yang baru satu semester kembali ke Kurikulum 2006. Sekolah yang sudah tiga semester tetap memakai Kurikulum 2013 sebagai sekolah pengembangan dan percontohan, tetapi boleh mengajukan diri untuk dikecualikan. Pengembangan kurikulum dikembalikan ke Pusat Kurikulum dan Perbukuan [1].

Reaksinya terbelah. Nuh menilai keputusan itu "terlalu cepat" dan mengibaratkannya seperti orang yang ingin melakukan operasi amputasi tanpa cukup paham fisiologi. Pengamat pendidikan Darmaningtyas sebaliknya mendukung: menurutnya tujuan Kurikulum 2013 mulia, tetapi pelaksanaannya gagal total, antara lain karena sistem penilaian yang memaksa guru terus mengawasi setiap siswa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat itu, Lasro Marbun, menyebut baru sekitar 15 persen dari 26.000 guru di Jakarta yang sudah dilatih, sementara distribusi buku terlambat dan kurang [2]. Kalau ibu kota saja begitu, gambaran di daerah tidak sulit ditebak.

April 2015: ujian nasional tanpa kuasa meluluskan, ujian komputer perdana, dan bocoran di Google Drive. Mulai 2015, ujian nasional tidak lagi menentukan kelulusan. Sekolah yang memutuskan, lewat nilai rapor dan ujian sekolah. Anies beralasan anak sebaiknya belajar bukan karena takut tidak lulus, tetapi karena nilainya dipakai untuk melanjutkan studi. Seorang siswa kelas 12 SMA 70 Jakarta mengaku lega, tetapi tetap bersiap serius karena hasil ujian memengaruhi penerimaan di universitas negeri [5].

Tahun yang sama, 556 sekolah menggelar ujian nasional berbasis komputer untuk pertama kalinya. Syaratnya, sekolah punya komputer minimal sepertiga dari jumlah peserta. Anies memberi contoh soal yang dicetak di Sulawesi Selatan harus dikirim lewat darat, udara, dan laut ke Kepulauan Sangihe, padahal dengan server dan internet biayanya jauh lebih murah. Guru besar Universitas Negeri Jakarta, Soedijarto, menilai pelaksanaannya "terlalu cepat karena Indonesia bukan Jakarta, bukan kota-kota besar". Anies membalas dengan data bahwa 118.000 dari 208.000 sekolah sudah tersambung internet [5].

Lalu datang kabar buruk. Pada Senin, 13 April 2015, Kemendikbud menerima laporan masyarakat bahwa ada yang mengunggah buklet soal ujian nasional ke Google Drive. Dari 11.730 buklet yang dicetak, 30 bocor. Setelah Kemendikbud dan Kementerian Kominfo menghubungi Google, unggahan itu hilang sekitar pukul 19.00 pada hari yang sama [6]. Jumlahnya kecil, tetapi pesannya besar: ujian yang baru saja dilepas dari kelulusan tetap punya nilai jual bagi pembocor.

Agustus 2016: guru dipukul orang tua murid di Makassar. Menurut keterangan Kapolsek Tamalate kepada BBC, kasusnya bermula ketika seorang siswa tidak mengerjakan tugas menggambar. Saat ditegur, siswa itu memaki dengan bahasa kasar, lalu guru bernama Dasrul menamparnya, yang oleh Kapolsek digambarkan sebagai tamparan "tanpa tenaga". Siswa itu mengadu ke ayahnya, Adnan Ahmad, yang datang ke sekolah dan memukuli Dasrul hingga ujung hidungnya patah. Sang anak, 15 tahun, ikut memukul. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 170 KUHP yang ancamannya maksimal tujuh tahun penjara. Siswa SMK Negeri 2 Makassar berunjuk rasa ke Polsek Tamalate menuntut pelaku dihukum berat [7].

Perdebatan di media sosial cepat bergeser dari "guru dianiaya" ke "bolehkah guru memukul". Penulis Arman Dhani, dikutip BBC, menyindir standar ganda orang yang membela guru memukul murid sebagai bagian pendidikan, tetapi mendadak anti kekerasan ketika guru yang dipukul wali murid [7]. Menurut saya sindiran itu tepat sasaran: kasus ini menelanjangi kenyataan bahwa kita belum sepakat soal batas disiplin di sekolah.

Desember 2016: wacana moratorium ujian nasional. Dalam rapat paripurna pada 7 Desember 2016, Mendikbud Muhadjir Effendy memaparkan tiga pilihan: menghapus ujian nasional, menghentikannya sementara mulai 2017, atau tetap menjalankannya dengan teknis pelaksanaan diserahkan ke daerah, yaitu provinsi untuk SMA sederajat. Menurut juru bicara kepresidenan Johan Budi, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar berhati-hati dan "jangan main hapus", dan ada menteri yang menilai ujian nasional masih perlu untuk standardisasi. Presiden Joko Widodo meminta kajian ulang [3]. Praktisi pendidikan Itje Chodidjah menyebut ujian nasional selama ini seperti "benalu yang kemudian dianggap sebagai obat" [3]. Moratorium tidak terjadi: ujian nasional SMA dan MA tetap digelar pada 10-13 April 2017 [8].

2016-2017: SMA dan SMK pindah ke provinsi, lalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Bagi kota yang selama ini menggratiskan sekolah menengah, pengalihan ini terasa seperti kehilangan. Empat warga Surabaya mengajukan uji materi sebagai orang tua yang mewakili anak-anaknya. Mereka berpegang pada Perda Kota Surabaya 16/2012, yang Pasal 16 huruf d-nya menyatakan pemerintah kota "menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 tahun". Pada 26 Juli 2017, Mahkamah menolak permohonan itu seluruhnya. Hakim Saldi Isra menyatakan pendapat berbeda: menurutnya pengelolaan pendidikan menengah seharusnya bisa juga dilakukan kabupaten/kota "yang sudah mampu secara mandiri melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah" [9].

Mei-Juli 2017: zonasi dalam penerimaan siswa baru. Permendikbud 17/2017 mewajibkan sekolah negeri menerima paling sedikit 90 persen siswa dari radius zona terdekat, berdasarkan alamat di kartu keluarga yang terbit paling lambat enam bulan sebelum pendaftaran. Tahun ajaran 2017/2018 menjadi tahun pertama zonasi berlaku nasional, dan penelitian di Samarinda mencatat kebijakan ini langsung menimbulkan gejolak, terutama karena sosialisasinya singkat, pemahaman masyarakat kurang, dan standar sekolah belum merata [10]. Ombudsman RI, dalam hasil pemantauannya, mencatat peraturan itu terbit pada Mei 2017, terlalu dekat dengan pelaksanaan pendaftaran. Banyak aturan daerah tidak mengacu padanya, dan pasal zonasi tidak punya indikator yang jelas soal batas wilayah sehingga kepala daerah dan sekolah bingung [11].

Juni-September 2017: sekolah lima hari dan gelombang penolakan. Pada 12 Juni 2017, Muhadjir menandatangani Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah, yang mewajibkan sekolah dasar dan menengah menjalankan kegiatan belajar sehari penuh dari Senin sampai Jumat. Tiga hari kemudian, pada 15 Juni, PBNU mengeluarkan pernyataan sikap menolak. Pernyataan kedua menyusul pada 7 Juli, lalu instruksi penolakan ke seluruh jajaran NU pada 7 Agustus. Sepanjang Agustus terjadi aksi di Semarang, Tasikmalaya, Surabaya, Pasuruan, Surakarta, dan Cirebon. Tagar #JihadTolakFDS sempat menjadi topik terpopuler di Twitter lebih dari 18 jam [12]. Pada 6 September 2017 Presiden menetapkan Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter [13]. Pasal 9-nya mengatur sekolah berjalan enam atau lima hari seminggu, dan pilihan itu diserahkan kepada sekolah bersama komite. Jika memilih lima hari, sekolah wajib menimbang kecukupan guru, sarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama [13].

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Siswa. Menurut saya, generasi SMA 2014-2017 nyaris menjadi kelinci percobaan. Sebagian sempat belajar dengan Kurikulum 2013 satu semester lalu kembali ke Kurikulum 2006 [1]. Mereka yang lulus 2015 merasakan ujian nasional yang tidak lagi menentukan kelulusan, tetapi tetap menentukan pintu ke kampus negeri [5]. Pada 2017, mayoritas siswa SMA dan MA sudah ujian di depan komputer: 1.145.341 peserta ujian berbasis komputer dibanding 666.878 peserta ujian kertas, meskipun sekolah penyelenggaranya justru lebih sedikit (9.661 berbanding 10.892). Kuncinya adalah berbagi sumber daya: 1.972 sekolah menumpang di sekolah lain [8]. Dugaan saya, ini berarti banyak siswa harus berangkat ujian ke sekolah lain, beban logistik yang jarang dibicarakan.

Guru. Merekalah yang menyerap semua guncangan kurikulum. Pengakuan menteri bahwa pelatihan guru belum merata [1] dan angka 15 persen guru terlatih di Jakarta [2] menunjukkan bahwa kurikulum diubah lebih cepat daripada kemampuan sistem melatih pelaksananya. Kasus Dasrul menambah lapisan lain: guru bisa jadi korban kekerasan, tetapi juga bisa diperkarakan karena caranya mendisiplinkan murid [7]. Jika dilihat sekarang, kegelisahan guru soal perlindungan profesi itu belum hilang.

Orang tua. Di Surabaya dan kota lain yang menggratiskan SMA, pengalihan ke provinsi memunculkan kekhawatiran soal biaya, sampai orang tua menggugat ke Mahkamah Konstitusi [9]. Zonasi menggeser kecemasan dari nilai ke alamat. Orang tua yang tinggal dekat sekolah yang dicap favorit diuntungkan, sementara anak berprestasi yang tinggal jauh harus bersaing di kuota sempit. Penelitian di Samarinda menyinggung bagaimana label sekolah unggulan membuat orang tua berlomba, dan zonasi datang untuk memotong kebiasaan itu [10].

Madrasah diniyah dan pesantren. Penolakan terhadap sekolah lima hari datang terutama dari komunitas pesantren dan NU, yang khawatir jam sekolah sampai sore akan mematikan madrasah diniyah sore hari [12]. Menurut saya, kelompok ini jarang masuk hitungan ketika kebijakan sekolah umum dirancang.

Pemerintah daerah dan sekolah. Kajian di Jurnal Budget DPR menilai pengalihan ke provinsi berpotensi menyeragamkan kebijakan pendidikan menengah, mengurangi beban kabupaten/kota, dan mengefisienkan APBD. Namun kajian yang sama mengingatkan bahwa langkah ini mengurangi makna otonomi dan berpotensi merugikan hak konstitusional, sehingga koordinasi antarpemerintah menjadi kunci [4]. Ombudsman menemukan aturan daerah yang tidak sinkron dengan aturan pusat, sekolah yang memungut biaya pendaftaran dan uang bangunan, kuota khusus untuk anak pegawai instansi tertentu, serta diskriminasi terhadap calon siswa berkebutuhan khusus [11].

Kritik, risiko, dan yang tidak beres​


Pertama, pola tergesa. Ini benang merah yang paling jelas. Kurikulum 2013 diterapkan sebelum evaluasinya diatur, dan menterinya sendiri mengakui hal itu secara tertulis [1]. Aturan zonasi terbit pada Mei 2017 untuk pendaftaran yang berlangsung beberapa minggu kemudian [11]. Peraturan sekolah lima hari ditandatangani pada pertengahan Juni [12], juga hanya beberapa minggu sebelum tahun ajaran baru. Menurut saya, pola ini lebih merusak daripada isi kebijakannya, karena sekolah tidak pernah punya waktu bersiap dan publik tidak sempat memahami.

Kedua, integritas ujian. Bocornya 30 buklet pada 2015 [6] hanya puncak gunung es. Gambaran yang lebih jujur baru muncul belakangan. Saat menjelaskan hasil ujian nasional 2018, Kemendikbud menyebut sekolah yang beralih dari ujian kertas ke komputer mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan. Sekolah dengan indeks integritas rendah pada 2017 rata-rata terkoreksi 39 poin, dan beberapa sekolah turun hampir 50 poin [14]. Dugaan saya, angka itu menunjukkan seberapa jauh nilai ujian kertas di sebagian sekolah selama ini tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya.

Ketiga, tarik-menarik pusat dan daerah. Mahkamah Konstitusi sudah mengunci kewenangan SMA dan SMK di tangan provinsi [9], tetapi daerah tetap memegang kendali besar dalam zonasi. Ombudsman bahkan menyoroti Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tertanggal 6 Juli 2017, yang memberi toleransi dan pengecualian pada hal mendasar seperti rombongan belajar sehingga berpotensi membatalkan ketentuan peraturan menterinya sendiri [11]. Pesan yang sampai ke sekolah jadi kabur: aturan mana yang sebenarnya berlaku.

Keempat, disiplin dan kekerasan tanpa pegangan bersama. Kasus Makassar memperlihatkan dua kekerasan dalam satu peristiwa: tamparan guru dan pemukulan oleh orang tua [7]. Perdebatan publik lebih sibuk memilih pihak daripada membahas aturan disiplin yang jelas di sekolah. Saya tidak menemukan, dalam sumber yang saya pakai, tindak lanjut kebijakan nasional yang langsung menjawab kasus ini.

Kelima, kebijakan yang berbalik arah karena tekanan, bukan evaluasi. Moratorium ujian nasional tertahan setelah Wakil Presiden dan beberapa menteri memberi masukan dalam satu rapat, lalu Presiden meminta kajian ulang [3]. Sekolah lima hari praktis dilunakkan oleh Perpres setelah aksi massa [12]. Dari satu sisi, ini tanda demokrasi bekerja: masyarakat bisa menahan kebijakan yang dianggap merugikan. Dari sisi lain, kredibilitas kebijakan pendidikan ikut tergerus, sebab sekolah belajar bahwa aturan hari ini bisa berubah bulan depan.

Ada juga catatan positif yang tidak boleh dihapus dari cerita ini. Ujian berbasis komputer, yang awalnya dicibir terlalu cepat [5], terbukti menjadi alat penting untuk membaca nilai yang lebih jujur [14]. Hasil PISA 2015 yang dirilis OECD menunjukkan skor sains Indonesia naik 21 poin dibanding 2012, termasuk kenaikan tercepat di antara 72 negara dan ekonomi peserta, meski hanya sekitar 68 persen anak usia 15 tahun yang tercakup dalam sampel [15]. Zonasi, dengan segala kekacauannya, lahir dari saran Ombudsman sendiri kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag pada 2016 [11]. Perpres 87/2017 juga lebih luwes karena memberi ruang bagi sekolah dan komite untuk memilih [13]. Dan surat Anies pada 2014, apa pun penilaian kita, adalah pengakuan resmi yang langka bahwa pemerintah keliru dalam cara menerapkan kurikulum [1].

Epilog: apa yang tersisa sesudah sorotan pindah​


  • 2014-2015, kurikulum. Kurikulum 2006 kembali dipakai mayoritas sekolah, sementara Kurikulum 2013 bertahan di sekolah percontohan yang sudah menjalankannya tiga semester, dengan janji perbaikan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan [1].
  • Desember 2016, PISA. OECD merilis hasil PISA 2015 yang mencatat kenaikan skor sains Indonesia, sekaligus mengingatkan soal cakupan sampel yang belum menyeluruh [15].
  • April 2017, ujian nasional. Ujian tetap berjalan. Tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung, sudah menyelenggarakan ujian berbasis komputer di seluruh SMA dan MA [8].
  • Juli 2017, kewenangan dan zonasi. Mahkamah Konstitusi mengukuhkan kewenangan provinsi atas SMA dan SMK [9], sementara Ombudsman merekomendasikan pedoman zonasi yang lebih jelas untuk tahun berikutnya [11].
  • September 2017, hari sekolah. Perpres 87/2017 menggeser perdebatan dari jam belajar ke pendidikan karakter, dengan opsi enam atau lima hari [13].
  • Mei 2018, gema ujian komputer. Kemendikbud menjelaskan penurunan rata-rata nilai ujian nasional, terutama matematika, fisika, dan kimia, dengan dua faktor: masuknya soal penalaran sekitar 10-15 persen dan peralihan dari ujian kertas ke komputer [14].

Beberapa data perlu saya buka apa adanya. Soal persentase kebocoran soal 2015, Liputan6 mengutip Anies menyebut angka 0,25 persen [6], sedangkan hitungan sederhana 30 dari 11.730 buklet menghasilkan sekitar 0,26 persen. Selisihnya kecil, tetapi saya catat. Untuk wacana moratorium, BBC menulis rapat 7 Desember 2016 sebagai "rapat paripurna DPR", padahal pihak yang disebut hadir, yaitu Wakil Presiden, beberapa menteri, dan juru bicara kepresidenan, lebih cocok dengan rapat kabinet [3]. Nama sekolah Dasrul juga tidak konsisten di berita yang sama: badan berita BBC menulis SMAN 2 Makassar, sementara keterangan fotonya menyebut SMK Negeri 2 Makassar [7]. Saya juga tidak menemukan data nasional yang tepercaya tentang berapa sekolah yang akhirnya memilih lima hari setelah Perpres 87/2017, berapa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat zonasi 2017, dan bagaimana akhir proses hukum kasus Makassar.

Refleksi: gagasan yang benar, waktu yang salah​


Kalau ditarik mundur, hampir setiap kebijakan yang heboh pada 2014-2017 punya alasan yang masuk akal. Ujian nasional memang terlalu berat jika menentukan nasib kelulusan. Ujian berbasis komputer memang lebih murah dan lebih sulit dicurangi. Zonasi memang perlu untuk memecah kasta sekolah favorit. Penguatan karakter memang dibutuhkan. Bahkan penghentian Kurikulum 2013 bisa dibaca sebagai upaya menyelamatkan sekolah dari kebijakan yang belum matang.

Yang membuatnya jadi kegaduhan adalah urutan kerja yang terbalik: aturan dulu, kesiapan belakangan, dan evaluasi entah kapan. Menurut saya, pelajaran terpenting dari periode ini bukan soal kurikulum mana atau ujian model apa, melainkan soal tempo. Sekolah menengah adalah sistem yang melibatkan jutaan remaja, guru dalam jumlah sangat besar, dan pemerintah daerah di setiap provinsi. Sistem sebesar itu tidak bisa dibelokkan tiap semester tanpa ada yang terlempar. Yang paling sering terlempar, seperti terlihat dari kronologi di atas, adalah guru di kelas dan siswa yang kebetulan lahir di tahun yang salah.

Pertanyaan untuk diskusi di forum: dari tujuh kebijakan dan peristiwa di atas, mana yang menurut Anda sebenarnya benar arahnya tetapi gagal karena cara menjalankannya, dan mana yang memang sejak awal keliru?

Referensi​

[1] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2014, 5 Desember). Surat Nomor 179342/MPK/KR/2014 perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013, kepada Kepala Sekolah di Seluruh Indonesia (dimuat ulang Kemenko PMK, 8 Desember 2014). https://arsip.kemenkopmk.go.id/arti...a-sekolah-mengenai-pelaksanaan-kurikulum-2013 (Dokumen resmi)
[2] Widhiarto, H. (2014, 9 Desember). Government officially puts an end to controversial curriculum. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news...-officially-puts-end-controversial-curriculum (Berita)
[3] BBC News Indonesia. (2016, 8 Desember). Moratorium Ujian Nasional ditunda, Jokowi minta pengkajian ulang. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38232944 (Berita)
[4] Yuriaty, J., & Carolina, M. (2017). Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 2(2), 113-128. https://doi.org/10.22212/jbudget.v2i2.64 (Jurnal)
[5] BBC News Indonesia. (2015, 13 April). Ujian Nasional berbasis komputer digelar. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150412_ujian_nasional_2015 (Berita)
[6] Liputan6.com. (2015, 15 April). Kemdikbud Temukan 30 Paket Soal UN Diunggah ke Google Drive. https://www.liputan6.com/news/read/...kan-30-paket-soal-un-diunggah-ke-google-drive (Berita)
[7] BBC News Indonesia. (2016, 11 Agustus). Kasus ayah pukul guru di Makassar picu debat soal kekerasan dan pendidikan. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160811_trensosial_guru_makassar (Berita)
[8] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2017, April). Berbagi Sumber Daya dalam UN Berbasis Komputer [siaran pers]. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/04/berbagi-sumber-daya-dalam-un-berbasis-komputer (Laporan)
[9] Mahkamah Konstitusi RI. (2017). Putusan Nomor 31/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 (diucapkan 26 Juli 2017). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/31_PUU-XIV_2016.pdf (Dokumen resmi)
[10] Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan, 1(1). https://jrp.kaltimprov.go.id/index.php/jrp/article/download/26/14 (Jurnal)
[11] Ombudsman Republik Indonesia. (2017, 31 Juli). Praktek Maladministrasi yang Terus Berulang dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 [siaran pers]. https://www.ombudsman.go.id/news/r/...penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017 (Laporan)
[12] Alnizar, F. (2019). Mass Rallies: An Overview of Santri Rejection on the Five-day School Policy in Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 51-68. https://doi.org/10.14421/jpi.2019.81.51-68 (Jurnal)
[13] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Ditetapkan 6 September 2017, LN 2017 No. 195. https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.pdf (Dokumen resmi)
[14] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2018, Mei). Hasil UN untuk Perbaikan Kualitas Pendidikan [siaran pers]. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/05/hasil-un-untuk-perbaikan-kualitas-pendidikan (Laporan)
[15] OECD. (2016). PISA 2015 Country Snapshot: Indonesia. https://www.oecd.org/content/dam/oe...015/country-snapshots/PISA-2015-Indonesia.pdf (Laporan)