Kesurupan, Virus, dan Palu MK: Tahun-Tahun Gaduh Kampus Islam Kita

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Kamis, 27 Maret 2008, LSM Arus Pelangi menggelar diskusi di Jakarta. Salah satu pembicaranya, Siti Musdah Mulia, mengutip surat al-Hujurat dan berkata, "There is no difference between lesbians and nonlesbians. In the eyes of God, people are valued based on their piety." Besoknya The Jakarta Post menurunkan berita berjudul "Islam 'recognizes homosexuality'" [1]. Senin berikutnya, Rais Syuriah PBNU KH Ma'ruf Amin menjawab lewat NU Online: "Perbuatan homoseksual itu lebih berdosa dari pada zina", dan orang yang menyatakan Islam mengakui homoseksualitas "termasuk orang-orang yang kesurupan" [2]. Musdah saat itu guru besar UIN Jakarta [3].

Itu baru satu dari serangkaian kehebohan. Empat bulan kemudian, Menteri Agama melarang STAIN bermimpi menjadi UIN. Setahun sesudahnya, sebuah buku menyebut kampus Islam terjangkit "virus liberalisme", dan Departemen Agama menawarkan beasiswa karena beberapa jurusan keislaman sepi peminat. Lalu, pada Maret 2010, Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang hampir memaksa ribuan yayasan pendidikan, termasuk yayasan Islam, berganti bentuk [4].

Posisi saya: yang paling ramai di periode ini adalah soal tafsir dan label, tetapi yang paling lama membekas justru soal mutu dan uang, yaitu dosen yang belum S2, jurusan keislaman yang kehilangan mahasiswa, dan yayasan yang nyaris kehilangan dasar hukumnya.

Latar: empat tekanan yang datang bersamaan​


Pertama, skala yang membesar. Statistik Ditjen Pendidikan Islam tahun pelajaran 2007/2008 mencatat 52 perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN): 6 universitas, 13 institut, dan 33 sekolah tinggi, dengan total 175.578 mahasiswa [5]. Enam universitas itu saja menampung 71.402 mahasiswa, lebih banyak daripada 33 sekolah tinggi negeri yang digabung (62.184) [5]. Dugaan saya, angka seperti inilah yang membuat banyak STAIN dan IAIN ingin ikut menjadi UIN. Di luar itu ada kampus swasta (PTAIS). Dosen sekolah tinggi swasta saja tercatat 14.054 orang pada 2008/2009, lebih dari tiga kali lipat dosen sekolah tinggi negeri yang berjumlah 4.182 orang [6].

Kedua, undang-undang yang menagih ijazah. Sertifikasi guru berjalan sejak 2007. Departemen Agama (Depag) menangani guru madrasah dan guru agama di sekolah umum, dengan target selesai 2011 untuk guru madrasah dan 2013 untuk guru pendidikan agama Islam [7]. Dosen pun harus disertifikasi, dan syaratnya S2 [8].

Ketiga, uang yang tiba-tiba melimpah. Setelah amanat anggaran pendidikan 20 persen dijalankan, pagu Depag naik dari Rp16,21 triliun (2008) menjadi Rp26,66 triliun (2009), atau 64,41 persen. Dalam tabel kementerian beranggaran terbesar di dokumen itu, kenaikan Depag berada di peringkat pertama; Depdiknas "hanya" naik 37,05 persen [9]. Sebanyak 87,3 persen pagu Depag 2009 adalah fungsi pendidikan [9]. Dokumen yang sama mengakui ada dua pendorong kenaikan: amanat 20 persen tadi dan naiknya belanja pegawai, karena Depag punya pegawai dalam jumlah sangat besar [9]. Artinya, menurut saya, tidak semua tambahan uang itu sampai ke ruang kuliah.

Keempat, perang wacana. Sejak fatwa MUI Juli 2005 yang menyatakan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme menyimpang, istilah "sipilis" dipakai untuk menyerang pemikiran progresif [10]. Kraince, yang meneliti IAIN pada 2005-2006, menggambarkan para pemimpin kampus yang memupuk tradisi intelektualisme kritis demi "pembaruan" pemikiran Islam, sekaligus mencatat reaksi konservatif terhadap pendidikan tinggi Islam negeri dan para pembawa gagasan progresif [11]. Menurut saya, kampus yang bangga dengan tradisi kritisnya sedang berhadapan dengan publik yang makin curiga pada tradisi itu.

Kronologi: tujuh peristiwa yang paling menyita perhatian​


2007-2008: fakultas tarbiyah diserbu urusan sertifikasi. Pada 2007, sertifikasi guru dijalankan oleh 31 LPTK untuk guru mata pelajaran umum dan 16 LPTK untuk guru agama, dengan sasaran 24.761 guru lewat Depag. Pada 2008 sasaran portofolio nasional ditetapkan 247.000 guru, 47.000 di antaranya lewat Depag [7]. Studi SMERU, yang turun ke enam kabupaten/kota di tiga provinsi pada Mei-Agustus 2008, menemukan koordinasi yang tersendat, kuota yang tidak sebanding dengan jumlah guru yang memenuhi syarat, dan laporan penyimpangan pembuatan portofolio. Di sisi lain, guru yang belum memenuhi syarat terdorong melanjutkan kuliah sampai S1 [7].

Saya tidak menemukan data berapa dari 16 LPTK itu yang berupa IAIN, UIN, atau STAIN, jadi angka itu tidak bisa dibaca sebagai jumlah PTAI. Dugaan saya, beban terbesar jatuh ke fakultas tarbiyah: menilai portofolio guru sekaligus menampung guru yang mengejar ijazah S1.

27-31 Maret 2008: seorang profesor, satu judul berita. Dalam berita yang sama, The Jakarta Post menulis Musdah hadir sebagai tokoh Indonesian Conference on Religions and Peace, menyebut homoseksualitas berasal dari Tuhan, dan diskusi itu juga menghadirkan Soffa Ihsan dari majalah Mata Air [1]. NU Online mengutip ulang pernyataan Musdah sebelum memuat kecaman Kiai Ma'ruf, yang saat itu juga Ketua Majelis Fatwa MUI. Kiai Ma'ruf menilai pandangan itu lahir dari pemahaman yang dangkal atas sumber ajaran Islam, dan menambahkan bahwa "sejak zaman Nabi Luth AS, perbuatan homoseksual atau liwath sudah dilarang oleh agama" [2]. Patut dicatat, forum itu diskusi LSM, bukan acara kampus. Kajian Fathonah K. Daud (2019) mencatat ekor panjangnya: Musdah dituduh pro-LGBT dan melegalkan perkawinan sejenis, padahal ia beberapa kali mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah membenarkan homoseksual dan hanya berbicara tentang hak asasi manusia [3].

Menurut saya, ada dua hal yang sering tercampur. Isi pernyataan Musdah memang bisa diperdebatkan secara fikih, dan kritik keras dari ulama adalah hal wajar. Tetapi judul "Islam mengakui homoseksualitas" menyimpulkan seluruh agama dari satu diskusi LSM, dan yang menanggung citra buruknya bukan hanya Musdah, melainkan juga kampus tempat ia mengajar. Di sisi lain, saya juga tidak bisa menyalahkan publik yang marah: jika seorang guru besar kampus Islam negeri berbicara di forum terbuka tentang tema sepeka itu, ia semestinya memperhitungkan bagaimana kalimatnya akan dipotong media.

31 Juli 2008: "jangan harap" dari Pangkalpinang. Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menegaskan Depag tidak akan mengizinkan STAIN menjadi UIN: "Pihak STAIN jangan pernah minta ditingkatkan status jadi UIN dan jangan harap itu, kami tidak akan pernah keluarkan izinnya." Alasannya, status UIN dikhawatirkan mengurangi porsi ilmu agama Islam. Peningkatan menjadi IAIN masih mungkin, asal syarat seperti jumlah dosen bergelar doktor terpenuhi. Menurut Maftuh, porsi pendidikan umum sudah jauh lebih banyak daripada pendidikan agama, dan perguruan tinggi Islam semestinya melahirkan tokoh agama yang berintelektual andal dan bermental spiritual tinggi [12].

Saya tidak sepenuhnya menolak argumen Maftuh. Pengakuan resmi soal jurusan keislaman yang sepi, yang muncul setahun kemudian, justru mendukung kekhawatirannya. Tetapi melarang nama tidak menjawab penyebabnya, karena calon mahasiswa memilih jurusan umum bukan karena papan nama kampus, melainkan karena peluang kerja.

Ronald Lukens-Bull, yang meneliti di lima kampus IAIN/UIN pada 2008-2009, menggambarkan situasinya: ada keputusan menteri bahwa tidak akan ada UIN baru, tetapi IAIN boleh memakai "mandat yang diperluas" (wider mandate), yaitu membuka program seperti psikologi, keperawatan, manajemen, dan kesehatan masyarakat di bawah fakultas yang ada. IAIN Sumatera Utara bahkan direkomendasikan membuka program kesehatan masyarakat di Fakultas Ushuluddin, padahal tidak punya staf untuk itu [10]. Di kampus yang sudah menjadi UIN, kekhawatirannya terbalik: fakultas umum yang "sekuler" dianggap akan menyedot peminat sampai fakultas agama terdesak. Kementerian Pendidikan Nasional juga mengklaim kewenangan atas program umum yang baru [10]. Jika dilihat sekarang, kebijakan ini setengah hati: nama universitas dilarang, isinya tetap boleh masuk lewat pintu samping.

18 September 2008: sertifikasi dosen dan dosen yang belum S2. Di Padang, Dirjen Pendidikan Islam Mohammad Ali mengumumkan sertifikasi 10 ribu dosen pada 2008. Syaratnya dosen PNS berijazah S2 dengan beban mengajar 12 SKS, sedangkan dosen non-PNS akan diuji dulu. Gaji dosen bersertifikat disebut akan menjadi Rp4,5 juta, dibanding Rp2-3 juta saat itu. Penilainya guru besar, dan dananya dari APBN yang disalurkan ke perguruan tinggi penyelenggara [8].

Masalahnya, banyak dosen belum S2. Data 2008/2009 mencatat 1.518 dari 4.182 dosen sekolah tinggi negeri (36,3 persen) masih S1. Di sekolah tinggi swasta, angkanya 7.306 dari 14.054 dosen, atau 52,0 persen. Sebagai pembanding, di institut negeri hanya 962 dari 4.288 dosen (22,4 persen) yang masih S1 [6]. Anggaran Depag 2009 memuat pos percepatan sertifikasi dosen sekaligus beasiswa S2 dan S3 untuk dosen [9]. Tunjangan itu jelas memperbaiki kesejahteraan dosen yang lolos, dan syarat S2 mendorong banyak dosen melanjutkan studi. Tetapi menurut saya, kebijakan ini adil di atas kertas dan timpang dalam praktik. Dugaan saya, dosen PNS di kampus negeri, yang lebih banyak bergelar S2, menikmati tunjangan lebih dulu, sedangkan separuh dosen sekolah tinggi swasta harus kuliah lagi sebelum boleh mendaftar.

Agustus 2009: buku tentang "virus". Gema Insani menerbitkan Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam karya Adian Husaini, setebal 244 halaman. Sinopsis penerbit menyebut pemikiran jernih tentang Islam di kampus "dirusak oleh virus-virus" seperti hermeneutika, pluralisme agama, perenialisme, dan multikulturalisme [13]. Lukens-Bull mencatat bahwa tuduhan murtad terhadap profesor tertentu dan terhadap UIN memang beredar, tetapi tidak dianggap serius di kampus. Di luar kampus, spanduk di depan markas FPI, dalam terjemahan Inggris Lukens-Bull, berbunyi "Eliminate Liberal(s), Dismantle Ahmadiyah" [10] [PERLU VERIFIKASI].

Kegelisahan semacam ini bukan hal baru. Lukens-Bull mengingatkan bahwa pada 1990-an yang dipersoalkan bukan liberalisme, melainkan kemampuan: IAIN dianggap tidak secakap pesantren salaf dalam mencetak calon ulama, dan lulusannya tidak mampu membaca kitab-kitab syarah klasik [10]. Sasaran kritiknya berpindah dari kecakapan ke keyakinan.

Saya belum membaca buku itu secara utuh, jadi penilaian saya terbatas pada sinopsis dan kajian sekunder. Kritik terhadap kurikulum kampus negeri sah dan bahkan perlu, terutama jika menyangkut metode tafsir yang diajarkan kepada calon guru agama. Yang menurut saya merugikan adalah metafora penyakit: mahasiswa yang sedang belajar hermeneutika ikut dicap terinfeksi, dan percakapan akademik berubah menjadi soal kesetiaan.

2009: beasiswa untuk jurusan yang sepi. Petunjuk teknis bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 2009 memuat kode BJL, "Bantuan Beasiswa Jurusan Langka Peminat", dengan tujuan menarik mahasiswa ke program studi langka peminat [14]. Sasarannya prodi Aqidah Filsafat, Tafsir Hadits, dan Perbandingan Agama di Ushuluddin; Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, serta Komunikasi dan Penyiaran Islam di Dakwah; dan Sejarah Kebudayaan Islam di Adab [15]. Pos beasiswa ini juga tercantum dalam anggaran Depag 2009 [9].

Angkanya memperlihatkan seberapa sepi. Mahasiswa baru Aqidah Filsafat IAIN Walisongo hanya 4 orang pada 2007/2008 dan 9 orang pada 2008/2009, lalu naik menjadi 27 dan 49 orang pada dua tahun berikutnya. STAIN Surakarta mencatat 6, 1, 26, lalu 8 [15]. Studi yang sama menyimpulkan prodi ini mengalami krisis input, ada salah paham masyarakat tentang Aqidah Filsafat, dan lapangan kerja lulusannya tidak jelas. Proses kuliahnya relatif memuaskan; masalahnya ada pada mutu calon mahasiswa yang masuk dan lulusan yang keluar [15]. Lukens-Bull menemukan pesantren kecil di IAIN Sunan Ampel pada 2009 yang dihuni 160 mahasiswi dan 110 mahasiswa, kebanyakan peserta dua program beasiswa Kementerian Agama untuk tafsir-hadis dan hukum keluarga Islam; tinggal di pesantren menjadi syarat beasiswanya. Sebaliknya, sampai Mei 2009 UIN Jakarta belum punya pesantren di kampus, meski kekhawatiran soal suasana pesantren di kampus itu cukup besar [10]. Menurut saya, ini pengakuan resmi yang jarang terdengar: negara harus membayar agar orang mau belajar ilmu yang menjadi alasan kampus ini didirikan.

16 Januari 2009 sampai 31 Maret 2010: UU BHP lahir dan gugur. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan diundangkan pada 16 Januari 2009 dan mewajibkan penyelenggara pendidikan menyesuaikan tata kelolanya paling lambat enam tahun [4]. Putusannya menggabungkan lima perkara sekaligus (nomor 11, 14, 21, 126, dan 136), tanda betapa banyak pihak yang keberatan. Keberatan dalam berkas perkara berpusat pada "penyeragaman" bentuk penyelenggara pendidikan, bahkan ada yang menyebut undang-undang itu dijiwai semangat "etatisme", yakni mengokohkan kontrol pemerintah atas lembaga pendidikan milik masyarakat [4]. Di antara pemohon ada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah, dan Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI), bersama asosiasi penyelenggara perguruan tinggi swasta [4]. Seorang saksi pengelola yayasan berkata, "Tidak bisa dibayangkan kesulitan Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah yang dikelola oleh para Ustadz" jika harus menyesuaikan diri [4]. Pembela undang-undang itu punya argumen yang tidak remeh: konsiderans UU BHP menyebut tujuannya mewujudkan otonomi agar penyelenggara pendidikan lebih mandiri [4]. Pada Rabu, 31 Maret 2010, MK menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [4].

Bagi PTAIS yang dikelola yayasan, putusan ini menyelamatkan bentuk kelembagaan yang sudah berjalan puluhan tahun. Menurut saya, ini satu-satunya peristiwa di periode ini yang berakhir dengan kepastian, meskipun kepastian itu datang dari pengadilan, bukan dari perencanaan kebijakan.

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Mahasiswa jurusan keislaman. Mereka masuk prodi yang secara resmi diakui langka peminat. Beasiswa membantu, tetapi pengelola program sendiri khawatir peminat akan turun lagi jika beasiswa tidak berlanjut [15].

Guru madrasah dan guru agama. Mereka dikejar tenggat sertifikasi 2011 dan 2013 [7], dan sebagian harus kuliah lagi sambil tetap mengajar.

Dosen, terutama di kampus swasta. Separuh dosen sekolah tinggi swasta masih S1 pada 2008/2009 [6], sehingga belum bisa ikut sertifikasi yang mensyaratkan S2 [8].

Pemikir dan dosen yang dicap liberal. Musdah harus berkali-kali mengklarifikasi satu berita [3], dan tuduhan murtad diarahkan ke profesor tertentu [10].

STAIN dan IAIN yang ingin naik status. Pintu UIN ditutup oleh menteri [12], tetapi kampus tetap didorong membuka program umum [10].

Yayasan, pesantren, dan PTAIS. Selama lebih dari setahun mereka hidup di bawah ancaman perubahan akta, sampai MK membatalkan UU BHP [4].

Calon mahasiswa dan orang tua. Menurut saya, mereka yang paling bingung. Dalam dua tahun, seorang guru besar kampus Islam diberitakan membenarkan homoseksualitas [1], kampusnya disebut terjangkit virus liberalisme [13], STAIN dilarang menjadi universitas [12], lalu Depag menawarkan beasiswa untuk jurusan yang tidak laku [14]. Pesan yang sampai ke rumah-rumah tidak pernah utuh.

Kritik, risiko, dan yang tidak beres​


Pertama, arah kebijakan yang saling bertabrakan. Menteri melarang UIN baru karena khawatir porsi ilmu agama berkurang [12], sementara kampus diminta membuka kesehatan masyarakat di fakultas ushuluddin tanpa staf yang cukup [10]. Kampus menerima dua pesan yang berlawanan dalam waktu bersamaan.

Kedua, sertifikasi yang mengukur dokumen. Studi SMERU atas sertifikasi 2007 menemukan laporan penyimpangan pembuatan portofolio [7]. Studi itu tidak khusus tentang guru agama, tetapi menurut saya logikanya berlaku sama: jika guru dan dosen dinilai dari tumpukan berkas, insentif yang muncul adalah menyiapkan berkas.

Ketiga, beasiswa yang menambal gejala. Peminat Aqidah Filsafat memang naik setelah 2009, tetapi angka STAIN Surakarta turun lagi ke 8 orang pada 2010/2011 [15]. Penyebab dasarnya, yaitu ketidakjelasan lapangan kerja lulusan menurut temuan studi yang sama, tidak disentuh oleh beasiswa [15].

Keempat, debat pemikiran lewat label. "Kesurupan" [2], "virus" [13], dan "murtad" [10] adalah kata yang mengakhiri percakapan, bukan memulainya. Menurut saya, kampus juga ikut bersalah karena jarang menjelaskan ke publik apa sebenarnya yang diajarkan di kelas hermeneutika atau studi agama-agama.

Kelima, data PTAIS yang tipis. Statistik resmi memuat jumlah dosen per jenjang pendidikan [6], tetapi saya tidak menemukan data publik yang rapi tentang mutu, akreditasi, atau keuangan PTAIS pada periode ini, padahal dari jumlah dosennya saja sektor swasta jauh lebih besar.

Ada juga catatan positif. Anggaran pendidikan Depag naik besar dan sebagian dialirkan ke beasiswa S2 dan S3 dosen [9]. Depag mengakui secara terbuka bahwa ada prodi yang sepi [14]. Musdah mendapat ruang untuk mengklarifikasi [3], dan tuduhan murtad tidak dianggap serius di kampus [10]. MK menegaskan hak yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan [4].

Epilog: apa yang tersisa sesudah sorotan pindah​


  • 2010, yayasan selamat. Dengan putusan MK, yayasan, perkumpulan, dan badan wakaf tidak lagi wajib menyesuaikan diri dengan UU BHP [4].
  • 2010/2011, Aqidah Filsafat bergerak. Mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga naik menjadi 66 orang dan di IAIN Walisongo 49 orang [15].
  • 2013, moratorium melunak. Lukens-Bull menulis bahwa pergantian menteri membawa pergantian kebijakan, dan beberapa IAIN sedang mengajukan diri menjadi UIN [10].
  • 2017, beasiswa berganti nama. Program itu disebut Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman; menurut pengelolanya, ia menaikkan peminat tetapi belum menaikkan mutu [15].
  • 2019, label yang belum lepas. Kajian Daud masih harus menjelaskan ulang apa yang sebenarnya dikatakan Musdah pada 2008 [3].

Beberapa data perlu dibaca hati-hati. Judul berita ANTARA menyebut "10 Ribu Dosen PT dan PTS", tetapi isinya disampaikan Dirjen Pendidikan Islam, sehingga tidak jelas apakah 10 ribu itu kuota nasional atau kuota Depag [8]. Dokumen anggaran Depag mencatat pagu definitif 2008 semula Rp17,59 triliun sebelum direvisi menjadi Rp16,21 triliun, jadi persentase kenaikan bergantung pada angka mana yang dipakai [9]. Angka STAIN Surakarta yang naik-turun tajam (1 lalu 26 lalu 8) bisa jadi mencerminkan kuota beasiswa, bukan minat murni [15]. Identitas Musdah juga ditulis berbeda: The Jakarta Post memperkenalkannya sebagai tokoh ICRP [1], sedangkan kajian Daud menyebutnya guru besar UIN Jakarta [3]. Keduanya tidak bertentangan, tetapi pilihan media menentukan siapa yang ikut tercoreng. Data yang tidak saya temukan: jumlah dosen PTAI yang sudah bersertifikat sampai 2010, data nasional mahasiswa baru prodi langka peminat sebelum dan sesudah beasiswa, dan berapa PTAIS yang sempat mengubah akta karena UU BHP.

Refleksi: label cepat menempel, mutu lambat naik​


Jika dilihat sekarang, kehebohan 2007-2010 punya pola yang sama: satu pernyataan atau satu buku memicu kemarahan selama berminggu-minggu, sementara masalah yang lebih membosankan, seperti separuh dosen swasta yang belum S2 atau jurusan dengan empat mahasiswa baru, hanya muncul di tabel statistik dan petunjuk teknis. Ironisnya, kampus Islam yang dituduh terlalu liberal justru sedang kesulitan mencari mahasiswa untuk jurusan akidah dan tafsir.

Saya juga tidak ingin terlalu keras menilai masa itu. Anggaran yang naik, statistik yang mulai diterbitkan, beasiswa untuk dosen dan mahasiswa, serta putusan MK yang melindungi yayasan adalah fondasi yang dipakai sampai sekarang. Masalahnya, semua itu bergerak pelan dan tidak pernah seramai satu judul berita.

Pelajaran yang saya tarik: perguruan tinggi Islam tidak akan menang dalam perang label jika tidak memenangkan urusan dasarnya, yaitu dosen yang bermutu, prodi yang lulusannya jelas mau ke mana, dan tata kelola yang tidak berubah setiap kali menteri berganti.

Pertanyaan untuk diskusi di forum: menurut Anda, mana yang lebih merusak citra kampus Islam pada masa itu, tuduhan liberal dari luar atau masalah mutu yang dibiarkan dari dalam?

Referensi​

[1] Khalik, A. (2008, 28 Maret). Islam 'recognizes homosexuality'. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2008/03/27/islam-039recognizes-homosexuality039 (Berita)
[2] NU Online. (2008, 31 Maret). PBNU: Homoseksual Tidak Dibenarkan dalam Islam. NU Online. https://www.nu.or.id/warta/pbnu-homoseksual-tidak-dibenarkan-dalam-islam-2gGZG (Berita)
[3] Daud, F. K. (2019). Analisa Pemikiran Musdah Mulia di Media Massa tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis dan Psikologis. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3490501 (Jurnal)
[4] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010, 31 Maret). Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Badan Hukum Pendidikan. Salinan pada Pasal.id. https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-126-2009 (Dokumen resmi)
[5] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (t.t., data TP 2007/2008). Statistik Pendidikan Islam: Deskriptif Statistik PTAIN. Departemen Agama RI (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/deskriptif-statistik-ptain.html (Laporan)
[6] Departemen Agama RI. (t.t., data TA 2008/2009). Statistik Pendidikan Islam Tahun 2008/2009: Deskriptif Statistik PTAI (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/deskriptif-statistik-ptai.html (Laporan)
[7] Hastuti, Sulaksono, B., Akhmadi, Syukri, M., Sabainingrum, U., & Ruhmaniyati. (2010). Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Lembaga Penelitian SMERU. https://smeru.or.id/id/publication-...batan-2007-studi-kasus-di-provinsi-jambi-jawa (Laporan)
[8] ANTARA News. (2008, 18 September). Pemerintah Sertifikasi 10 Ribu Dosen PT dan PTS. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/117468/pemerintah-sertifikasi-10-ribu-dosen-pt-dan-pts (Berita)
[9] Departemen Agama RI. (t.t., tahun anggaran 2009). Buku Perencanaan Program dan Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/buku-perencanaan-program-dan-anggaran-departemen-agama-tahun.html (Laporan)
[10] Lukens-Bull, R. (2013). Negotiating Continuity and Change in Indonesian Islamic Higher Education. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 11(2). Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI. https://www.academia.edu/95809282/N...Change_In_Indonesian_Islamic_Higher_Education (Jurnal)
[11] Kraince, R. G. (2007). Islamic higher education and social cohesion in Indonesia. Prospects, 37(3), 345-356. Springer. https://doi.org/10.1007/s11125-008-9038-1 (Jurnal)
[12] ANTARA News. (2008, 31 Juli). Menag Tidak Izinkan Stain Jadi UIN. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/111189/menag-tidak-izinkan-stain-jadi-uin (Berita)
[13] Husaini, A. (2009). Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam. Jakarta: Gema Insani. ISBN 978-979-077-134-5. Data dan sinopsis dari katalog penerbit: https://sahabatgemainsani.id/product/detail/1518-virus-liberalisme-di-perguruan-tinggi-islam (Buku)
[14] Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam. (2009). Petunjuk Teknis Program Bantuan dan Beasiswa Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2009. Departemen Agama RI (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/petunjuk-teknis-program-bantuan-dan-beasiswa-direktorat-pend.html (Dokumen resmi)
[15] Ernawati, F., & Satori, D. (2017). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Program Studi Langka Peminat di PTAIN. Jurnal Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6428 (Jurnal)