Fatwa, Perda, dan Rajam: Enam Isu Hukum Islam yang Pernah Mengguncang Kita

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Kamis, 28 Juli 2005, di sebuah kongres nasional yang berlangsung empat hari, Majelis Ulama Indonesia membacakan fatwa bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut The Jakarta Post, fatwa itu dibacakan pada hari ketiga kongres "tanpa perlawanan" dari lebih dari 300 peserta [1]. Di ruang sidang, semuanya tampak tenang. Di luar ruang sidang, perdebatannya justru baru mulai.

Lima tahun kemudian, pada pekan terakhir November 2010, dua kabar keluar hampir bersamaan. Pengadilan Negeri Ungaran memvonis Pujiono Cahyo Widianto, yang lebih dikenal sebagai Syekh Puji, empat tahun penjara karena menikahi seorang anak berusia 12 tahun [2]. Enam hari kemudian, Human Rights Watch merilis laporan tentang polisi syariat di Aceh, termasuk kasus seorang perempuan yang diperkosa tiga petugas saat ditahan dengan tuduhan berdua-duaan [3].

Di antara dua titik itu, hukum Islam nyaris tidak pernah absen dari halaman depan koran. Ada fatwa, perda syariah, undang-undang ****ografi, surat keputusan bersama soal Ahmadiyah, qanun rajam, kriminalisasi nikah siri, sampai uji materi undang-undang penodaan agama. Tulisan ini mencoba merangkai enam isu yang paling ramai, yaitu fatwa MUI, perda moral, UU ****ografi, SKB Ahmadiyah, qanun rajam Aceh, dan perkara perkawinan, lalu menutupnya dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi. Saya juga ingin melihat siapa yang terkena dampaknya dan apa yang masih tersisa setelah keramaiannya reda.

Latar: otonomi daerah, pilkada langsung, dan ulama yang mencari peran​


Ada tiga hal yang perlu dipahami sebelum masuk ke kronologi. Yang pertama adalah otonomi daerah. Komnas Perempuan mencatat 154 kebijakan daerah yang mereka nilai diskriminatif, terbit antara 1999 dan 2009 di 69 kabupaten/kota di 21 provinsi. Lebih dari separuhnya, yaitu 80 kebijakan, terbit "nyaris serentak" antara 2003 dan 2005 [4]. Jadi ketika periode 2005-2010 dimulai, gelombang perda bernuansa agama sudah berada di puncaknya.

Yang kedua adalah pilkada langsung. Michael Buehler, yang meneliti perda syariah di Sulawesi Selatan, mencatat bahwa pemilihan kepala daerah langsung pertama digelar pada Juni 2005 di 226 daerah [5]. Menurut Buehler, perda syariah memberi bupati cara membuka sumber pendapatan baru, yang kemudian dipakai untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Perda zakat ia sebut sebagai "pajak predator" (terjemahan saya) [5]. Tesis ini tidak berlaku untuk semua daerah, tetapi ia mengingatkan bahwa label syariah tidak selalu lahir dari motif keagamaan semata.

Yang ketiga adalah posisi MUI. Piers Gillespie, dalam analisisnya di Journal of Islamic Studies, menilai fatwa 2005 sebagai upaya yang "bisa ditebak meski kikuk" (terjemahan saya) dari MUI untuk menegaskan perannya setelah Soeharto jatuh. Ia menyebut tiga faktor: MUI ingin mendefinisikan ulang perannya, menahan merosotnya relevansi lembaga itu, dan melampiaskan frustrasi atas dominasi pemikiran neo-modernis selama seperempat abad [6]. Dengan kata lain, fatwa itu bukan hanya soal akidah. Ia juga soal siapa yang berhak bicara atas nama umat. Suasananya sudah terasa setahun sebelumnya. Van Bruinessen mencatat bahwa dalam muktamar Muhammadiyah dan NU tahun 2004, tokoh-tokoh yang dianggap "liberal" tersingkir dari kepengurusan, termasuk mereka yang berjasa besar bagi organisasinya [7].

Kronologi: dari ruang kongres ke ruang sidang MK​


2005: sebelas fatwa dan sebuah singkatan. Fatwa tentang pluralisme hanya satu dari sebelas fatwa yang dikeluarkan dalam kongres itu. MUI juga memperbarui fatwa 1980 tentang Ahmadiyah dengan bahasa yang lebih keras, yaitu meminta pemerintah melarang dan membubarkan organisasi itu serta membekukan kegiatannya. Fatwa lain menegaskan kembali larangan nikah beda agama, melarang doa bersama lintas agama kecuali dipimpin seorang Muslim, dan melarang perempuan menjadi imam salat bagi jamaah laki-laki [1]. Ketua Komisi Fatwa saat itu, Ma'ruf Amin, menyebut fatwa pluralisme sebagai reaksi terhadap Jaringan Islam Liberal dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Ia membedakan pluralisme, yang dianggap membenarkan semua agama, dari pluralitas, yaitu kenyataan bahwa umat berbeda agama hidup berdampingan. Yang kedua, katanya, tetap dibolehkan [1].

Reaksinya terbelah. Azyumardi Azra menyebut fatwa itu "tidak efektif dan bahkan kontraproduktif", karena negara tidak bisa memaksakannya dan fatwa tidak mengikat secara hukum (terjemahan saya) [1]. Sebaliknya, menurut Gillespie, organisasi seperti Majelis Mujahidin Indonesia, FPI, Hizbut Tahrir, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia umumnya menyambut fatwa tersebut [6]. Martin van Bruinessen mencatat bahwa kalangan fundamentalis yang memusuhi ketiga paham itu menciptakan singkatan bernada cemooh, "SiPiLis". Menurutnya, fatwa ini adalah ekspresi paling jelas dari "belokan konservatif" dalam Islam arus utama, yang sasarannya jauh lebih luas daripada kelompok kecil Jaringan Islam Liberal [7]. Jika dilihat sekarang, singkatan itu bertahan jauh lebih lama daripada isi fatwanya.

2005-2007: perda yang salah tangkap. Sementara itu, di tingkat lokal, perda bernuansa moral terus bekerja. Kasus yang paling sering disebut adalah Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan pelacuran. Tiga perempuan yang menurut Komnas Perempuan adalah korban salah tangkap dalam penegakan perda itu mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pada 1 Maret 2007, MA menolak permohonan mereka. Alasan yang disampaikan ke pers adalah bahwa proses pembentukan perda sudah lama dan melibatkan semua unsur masyarakat, dan bahwa perda itu merupakan "implementasi politik" pemerintah kota [4]. Komnas Perempuan menyebut sikap ini sebagai kegagalan MA, karena MA hanya menguji aspek formil dan tidak menyentuh substansi [4].

2006-2008: RUU yang berganti nama. Rancangan Undang-Undang Anti****ografi dan ****oaksi (RUU APP) menjadi magnet demonstrasi sejak awal 2006. Pam Allen mencatat bahwa Hari Perempuan Internasional 2006 diperingati di banyak kota dengan protes terhadap RUU ini. Penyanyi dangdut Inul Daratista dan Sinta Nuriah Abdurrahman Wahid turun ke jalan bersama ratusan aktivis dan seniman [8]. Seorang warga Bali menilai RUU itu "tampak sebagai upaya memasukkan hukum Islam ke dalam konstitusi". Yoyoh Yusroh, wakil ketua panitia khusus, membantahnya dan menegaskan bahwa tidak ada satu pasal pun yang menyuruh perempuan Indonesia berjilbab (terjemahan saya) [8]. Pada Oktober 2006, RUU itu direvisi agar kebaya dan koteka tidak terjerat [8]. Allen juga mencatat pandangan sebagian pengamat bahwa dihidupkannya kembali RUU ini adalah strategi anggota DPR untuk merebut hati pemilih Muslim menjelang Pemilu 2009 [8]. Jika itu benar, isu moral publik sedang dipakai sebagai alat kampanye, pola yang mirip dengan temuan Buehler di tingkat kabupaten.

Dua tahun kemudian, pada 30 Oktober 2008, DPR mengesahkan versi yang sudah banyak dipangkas, dengan nama yang lebih ringkas: UU ****ografi. Lebih dari 100 anggota DPR keluar dari ruang sidang sebelum pemungutan suara. Mereka menilai definisi ****ografi terlalu luas dan bertentangan dengan tradisi keberagaman Indonesia. Ancaman pidananya sampai 12 tahun penjara [9]. Yang juga dicemaskan pengkritik adalah pasal peran serta masyarakat. Seorang aktivis perempuan khawatir pasal itu akan dipakai kelompok garis keras yang ingin mengontrol moralitas [9].

2008: Monas dan SKB Ahmadiyah. Menurut International Crisis Group, anggota Ahmadiyah sudah hidup relatif damai di Indonesia sejak 1925 atau 1935, tergantung versi sejarah mana yang dibaca. Meski ada fatwa MUI 1980 dan 2005, pemerintah baru bertindak pada Juni 2008. ICG menyebut beberapa penyebabnya, di antaranya lobi sistematis selama lima tahun terhadap birokrasi, terutama Departemen Agama [10]. Pada 16 April 2008, Bakorpakem merekomendasikan agar diterbitkan surat keputusan bersama yang memperingatkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia [10].

Puncaknya terjadi pada 1 Juni 2008. Sebuah milisi menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di kawasan Monas. Dua belas orang dari pihak AKKBB masuk rumah sakit, dan sepuluh anggota milisi kemudian diadili [10]. Delapan hari kemudian, pada 9 Juni 2008, pemerintah menerbitkan SKB tiga menteri. Isinya memperingatkan dan memerintahkan anggota JAI, "sepanjang mengaku beragama Islam", untuk menghentikan penyebaran tafsir yang menyimpang dari pokok ajaran Islam. SKB itu juga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap anggota JAI [10]. Penilaian ICG singkat saja: kompromi ini "tidak memuaskan siapa pun". Kelompok garis keras menginginkan Ahmadiyah dibubarkan atau dinyatakan non-Muslim. Bagi mereka, SKB itu tidak cukup jauh, rumusannya ambigu, dan "tidak berkekuatan hukum" (terjemahan saya) [10].

2008-2010: pernikahan yang sampai ke pengadilan. Pada 8 Agustus 2008, Syekh Puji, pengasuh pesantren di Kabupaten Semarang, menikahi Lutfiana Ulfa yang saat itu berusia 12 tahun. Kasus ini menjadi bahan perdebatan nasional tentang batas usia nikah dan tentang pernikahan yang dilangsungkan secara agama tetapi berbenturan dengan hukum negara. Pada 24 November 2010, PN Ungaran menyatakan Pujiono terbukti melanggar Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara serta denda Rp60 juta. Jaksa sebelumnya menuntut enam tahun, dan kuasa hukumnya, O.C. Kaligis, langsung menyatakan banding [2]. Menurut saya, poin pentingnya bukan nama terdakwanya, melainkan pasal yang dipakai. Yang menjadi dasar vonis bukan perdebatan fikih tentang sah tidaknya pernikahan, melainkan hukum perlindungan anak.

2009: qanun rajam yang tidak ditandatangani. Pada Senin, 14 September 2009, DPR Aceh mengesahkan qanun jinayat yang memuat hukuman rajam sampai mati bagi pezina. Pemerintah Aceh menolak menandatanganinya. Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Hamid Zein, mengatakan pemerintah tidak akan menandatangani qanun itu selama eksekutif dan legislatif belum sepakat soal rajam. Gubernur Irwandi Yusuf memilih tidak berkomentar [11]. Sebaliknya, Faisal Ali dari Himpunan Ulama Dayah Aceh menyatakan bahwa menandatangani qanun adalah kewajiban pemerintah dan tidak ada yang perlu ditakutkan dari isinya [11]. Menurut saya, inilah babak yang jarang terjadi: pemerintahan seorang gubernur di wilayah yang menerapkan syariat Islam menolak hukuman paling keras yang ditawarkan atas nama syariat.

2010: nikah siri dan undang-undang penodaan agama. Februari 2010, draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan memicu keributan karena memuat ancaman pidana bagi pelaku nikah siri. Penolakan keras justru datang dari pengurus MUI. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menyebut rencana kriminalisasi itu "tidak proporsional dan berlebihan". Menurutnya, pencatatan nikah adalah urusan administrasi, sehingga sanksinya juga harus administratif. Yang semestinya dipidana adalah penelantaran istri dan anak, bukan nikah sirinya [12]. Ia juga mengingatkan bahwa banyak orang menikah siri karena miskin dan tidak mampu mengurus dokumen [12].

Dua bulan kemudian, pada 19 April 2010, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Salah satu pemohonnya adalah K.H. Abdurrahman Wahid, yang wafat pada 30 Desember 2009 sehingga kedudukannya sebagai pemohon gugur sebelum putusan dibacakan. MK menilai undang-undang itu "sangat penting" demi perlindungan umum dan pencegahan konflik. Hakim Harjono menyampaikan alasan berbeda, dan Hakim Maria Farida Indrati menyatakan pendapat berbeda [13]. Sebulan sebelumnya, pada 25 Maret 2010, MK juga menolak seluruh permohonan uji materi UU ****ografi, dan Maria Farida kembali menjadi satu-satunya hakim yang berbeda pendapat [14]. Dua putusan yang berjarak kurang dari sebulan itu menutup periode ini dengan pesan yang sama: negara memilih mempertahankan perangkat hukum yang ada.

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Perempuan, terutama yang tidak punya koneksi. Dari 154 kebijakan daerah yang dicatat Komnas Perempuan, 63 langsung mendiskriminasi perempuan. Rinciannya, 21 kebijakan mengatur cara berpakaian dan 37 kebijakan tentang pemberantasan pelacuran yang dalam praktiknya mengkriminalkan perempuan [4]. Di Aceh, HRW menemukan pola serupa. Hukum tentang khalwat dan busana ditegakkan oleh Wilayatul Hisbah, polisi syariat yang jumlahnya sekitar 6.300 personel di seluruh Aceh. Menurut banyak warga yang diwawancarai HRW, aturan itu "jarang atau tidak pernah" diterapkan kepada orang yang punya koneksi politik [3]. Kasus Nita, 20 tahun, yang ditahan semalam di Langsa pada Januari 2010 lalu diperkosa tiga petugas WH, menunjukkan risiko paling gelap dari penegakan moral oleh aparat yang minim pengawasan [3].

Jemaat Ahmadiyah. Menurut saya, kelompok ini menanggung beban paling berat dalam jangka panjang. Komnas Perempuan menghitung sembilan kebijakan daerah yang secara khusus membatasi kebebasan beragama Ahmadiyah [4]. Kekerasan terhadap mereka juga bukan hal baru. Van Bruinessen mencatat bahwa Ahmadiyah sudah diserang kelompok main hakim sendiri beberapa pekan sebelum kongres MUI 2005, dan MUI tidak mengeluarkan pernyataan yang mengecam kekerasan itu [7]. SKB 2008 secara tertulis melarang tindakan melawan hukum terhadap anggota JAI [10], tetapi ICG sudah meragukannya sejak awal karena tidak jelas bagaimana SKB itu akan ditegakkan [10].

Anak perempuan dalam perkawinan dini. Kasus Syekh Puji memperlihatkan bahwa pernikahan anak bisa dibawa ke ranah pidana lewat UU Perlindungan Anak [2]. Namun satu putusan pengadilan negeri tidak sama dengan perubahan aturan. Pada 2010, batas usia nikah dalam UU Perkawinan belum berubah.

Warga miskin dan pasangan nikah siri. Perdebatan 2010 menunjukkan dilema yang nyata. Pidana nikah siri bisa melindungi istri dan anak dari suami yang lari dari tanggung jawab. Tetapi, seperti diingatkan Asrorun Niam, pidana yang sama juga bisa menghukum pasangan miskin yang tidak sanggup membayar biaya pencatatan [12].

Seniman dan masyarakat adat. Ketakutan terhadap UU ****ografi paling keras terdengar dari Bali, dari seniman, dan dari kelompok minoritas yang khawatir praktik tradisinya ikut dilarang [9]. Revisi yang mengecualikan kebaya dan koteka [8] menunjukkan bahwa protes itu didengar, setidaknya sebagian.

Kritik, risiko, dan kegagalan​


Pertama, jarak antara fatwa dan hukum negara sering kabur di lapangan. Azra benar bahwa fatwa tidak mengikat [1]. Namun kasus Ahmadiyah menunjukkan bahwa fatwa bisa menjadi bahan lobi, lalu masuk ke rekomendasi Bakorpakem, lalu menjadi SKB [10]. Fatwa memang tidak memaksa, tetapi ia bisa menjadi titik awal sebuah kebijakan.

Kedua, label syariah kerap dipakai untuk urusan yang tidak terlalu syar'i. Temuan Buehler tentang perda zakat sebagai sumber dana politik [5] perlu dibaca serius oleh siapa saja yang mendukung formalisasi syariat. Menurut saya, ini justru kritik dari dalam: jika syariat dijadikan alat menghimpun dana dan suara, yang dirugikan pertama-tama adalah wibawa syariat itu sendiri.

Ketiga, penegakan yang selektif. Kepada HRW, sejumlah warga Aceh mengatakan bahwa razia WH hanya menyasar tempat yang biasa dikunjungi orang berpenghasilan pas-pasan, dan menghindari tempat orang berada [3]. Dalam fikih jinayah klasik, keadilan prosedural dan kehati-hatian dalam pembuktian adalah prinsip dasar. Penegakan yang tebang pilih justru bertentangan dengan semangat itu.

Keempat, lembaga peradilan memilih jalan aman. MA menolak menguji substansi Perda Tangerang [4]. MK mempertahankan UU penodaan agama dan UU ****ografi [13] [14]. Pendukung putusan itu bisa berargumen bahwa pengadilan menghormati pilihan pembentuk undang-undang dan menjaga ketertiban. Pengkritik bisa berargumen bahwa minoritas kehilangan tempat terakhir untuk mengadu. Jika dilihat sekarang, dua argumen ini sama-sama punya dasar, dan perdebatannya belum selesai.

Kelima, ada juga sisi yang sering luput: tidak semua isu ini berakhir dengan kemenangan kubu yang paling keras. Rajam ditolak pemerintah Aceh [11]. Pidana nikah siri ditolak justru oleh pengurus Komisi Fatwa MUI [12]. RUU APP dipangkas sebelum disahkan [9]. Menurut saya, periode ini lebih tepat dibaca sebagai tarik-menarik daripada sebagai kemenangan satu arah.

Satu catatan kejujuran. Saya tidak menemukan data nasional yang rapi tentang berapa orang yang ditangkap berdasarkan perda moral pada 2005-2010, berapa pasangan nikah siri yang terdampak, atau berapa anggota Ahmadiyah yang mengungsi. Angka 50.000 sampai 80.000 anggota JAI pun berasal dari dokumen internal Departemen Agama yang dikutip ICG dan disusun berdasarkan kunjungan ke sebagian komunitas [10]. Jadi, klaim tentang besarnya dampak perlu dibaca dengan hati-hati.

Epilog: setelah sorotan kamera pergi​


Sebagian isu itu menghilang dari berita, tetapi tidak semuanya hilang dari hukum. Beberapa jejak yang masih terlihat:

  • Aceh, 2014. Qanun rajam 2009 tidak pernah ditandatangani. Lima tahun kemudian, Aceh mengundangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada 23 Oktober 2014. Qanun itu mengancam zina dengan 100 kali cambuk, tanpa rajam, dan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan [15]. Rajamnya hilang, tetapi cambuknya tetap.
  • UU penodaan agama dan UU ****ografi. Keduanya lolos dari uji materi pada 2010 [13] [14]. Bagi pendukungnya, ini kepastian hukum. Bagi pengkritiknya, ini warisan yang bisa dipakai untuk menjerat ekspresi dan keyakinan minoritas.
  • SKB Ahmadiyah. Sejauh yang saya telusuri, SKB 2008 tidak pernah dicabut [PERLU VERIFIKASI]. Ditulis awal 2011, analisis van Bruinessen tentang belokan konservatif [7] masih relevan untuk memahami posisi Ahmadiyah setelah hiruk-pikuk 2008 mereda.
  • Usia perkawinan. Batas usia nikah perempuan baru dinaikkan menjadi 19 tahun lewat revisi UU Perkawinan pada 2019, hampir satu dekade setelah vonis Syekh Puji.
  • Nikah siri. RUU yang memidanakan nikah siri, sejauh yang saya temukan, tidak pernah disahkan [PERLU VERIFIKASI]. Persoalan pencatatan nikah dan perlindungan istri serta anak tetap menjadi pekerjaan rumah.

Yang paling awet, menurut saya, barangkali bukan undang-undangnya, melainkan kosakatanya. "SiPiLis", "aliran sesat", dan "perda syariah" masih sering muncul dalam perdebatan hari ini, sering kali tanpa orang ingat dari mana asalnya.

Refleksi: hukum Islam di antara mimbar dan meja hakim​


Jika dilihat sekarang, periode 2005-2010 adalah masa ketika hukum Islam di Indonesia berpindah tempat. Dulu ia lebih banyak dibicarakan di mimbar dan majelis ilmu. Pada masa itu ia masuk ke ruang DPRD, kantor bupati, gedung DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Perpindahan itu membawa dua akibat sekaligus. Di satu sisi, umat Islam punya saluran demokratis untuk memperjuangkan nilai yang mereka yakini, dan itu sah. Di sisi lain, ketika hukum Islam masuk ke perda dan undang-undang, ia ikut membawa semua penyakit politik: transaksi pilkada, penegakan tebang pilih, dan aparat yang lebih galak kepada yang lemah.

Menurut saya, pelajaran terpenting justru datang dari kasus-kasus yang tidak berakhir sesuai skenario kubu paling keras. Pemerintah Aceh menolak menandatangani qanun rajam. Seorang pengurus Komisi Fatwa MUI menolak memenjarakan pelaku nikah siri dengan alasan keadilan bagi orang miskin. Hakim memakai UU Perlindungan Anak, bukan perdebatan fikih, untuk mengadili kasus pernikahan anak. Semua itu menunjukkan bahwa di dalam tradisi hukum Islam Indonesia sendiri ada rem: maslahat, keadilan bagi yang lemah, dan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman.

Pertanyaan untuk teman-teman forum, khususnya yang mengajar atau menulis tentang hukum Islam: dari enam isu di atas, mana yang menurut Anda paling membentuk cara kita memahami hubungan syariat dan negara hari ini, dan apakah dampaknya lebih banyak memperkuat atau justru melemahkan wibawa hukum Islam di mata publik?

Referensi​

[1] The Jakarta Post. (2005, 29 Juli). MUI issues 11 fatwa. The Jakarta Post (arsip pada Asia Pacific Solidarity Network). https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2005-07-29/mui-issues-11-fatwa.html (Berita)
[2] ANTARA News. (2010, 24 November). Syeikh Puji Divonis Empat Tahun. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/234806/syeikh-puji-divonis-empat-tahun (Berita)
[3] Human Rights Watch. (2010, 30 November). Policing Morality: Abuses in the Application of Sharia in Aceh, Indonesia. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2010/11/30/policing-morality/abuses-application-sharia-aceh-indonesia (Laporan)
[4] Komnas Perempuan. (2010). Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia. Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/file-manager/frontend/Atas Nama Otonomi Daerah (Laporan)
[5] Buehler, M. (2008). The rise of shari'a by-laws in Indonesian districts: An indication for changing patterns of power accumulation and political corruption. South East Asia Research, 16(2), 255-285. https://doi.org/10.5367/000000008785260473 (Jurnal)
[6] Gillespie, P. (2007). Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism. Journal of Islamic Studies, 18(2), 202-240. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/jis/etm001 (Jurnal)
[7] van Bruinessen, M. (2011, 6 Januari). What happened to the smiling face of Indonesian Islam? Muslim intellectualism and the conservative turn in post-Suharto Indonesia. RSIS Working Paper No. 222. S. Rajaratnam School of International Studies. https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP222.pdf (Laporan)
[8] Allen, P. (2007). Challenging Diversity?: Indonesia's Anti-****ography Bill. Asian Studies Review, 31(2), 101-115. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/10357820701373275 (Jurnal)
[9] BBC News. (2008, 30 Oktober). Indonesia passes anti-**** bill. BBC News. http://news.bbc.co.uk/1/hi/7700150.stm (Berita)
[10] International Crisis Group. (2008, 7 Juli). Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree. Asia Briefing N°78. International Crisis Group. https://www.files.ethz.ch/isn/89108/b78_indonesia_ahmadiyah_decree.pdf (Laporan)
[11] The Jakarta Post. (2009, 18 September). Aceh govt refuses to sign stoning bylaw. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2009/09/18/aceh-govt-refuses-sign-stoning-bylaw (Berita)
[12] NU Online. (2010, 17 Februari). Pidana Nikah Siri Dinilai Berlebihan. NU Online. https://nu.or.id/warta/pidana-nikah-siri-dinilai-berlebihan-g37TG (Berita)
[13] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Mahkamah Konstitusi RI. https://mkri.id/public/content/pers..._1463_IKHTISAR_140.PUU.VII.2009_Chika (6).pdf (Dokumen resmi)
[14] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang ****ografi. Salinan putusan pada anggara.org. https://anggara.org/wp-content/uploads/2010/04/putusan_sidang_putusan-no-10-17-23-puu-vii-2009.pdf (Dokumen resmi)
[15] Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. JDIH Provinsi Aceh. https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/ec8f0212-141a-490f-9ddc-259db635f2d0 (Dokumen resmi)
 
Terakhir diedit: