Dari TWK hingga Peringatan Darurat: Saat Hukum Positif Diuji Publik

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Pada 21 Agustus 2024, sekitar pukul delapan pagi, sebuah akun di media sosial X mengunggah gambar sederhana: lambang Garuda Pancasila berlatar biru dengan tulisan putih "PERINGATAN DARURAT". Dalam hitungan jam gambar itu dipakai pembuat film, komika, lembaga bantuan hukum, dan lembaga antikorupsi sebagai simbol protes terhadap DPR yang dianggap membangkang dari putusan Mahkamah Konstitusi [1]. Human Rights Watch mencatat unjuk rasa kemudian pecah di sedikitnya 16 kota [2].

Tiga tahun sebelumnya, pada 16 Agustus 2021, Komnas HAM menyimpulkan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK melanggar 11 jenis hak asasi, mulai dari hak atas kepastian hukum sampai hak perempuan [3]. Di antara dua tanggal itu ada vonis mati seorang mantan petinggi Polri yang kemudian dianulir, undang-undang kekerasan seksual yang tertunda enam tahun, KUHP baru, dan seorang Ketua MK yang dicopot dari jabatannya karena pelanggaran etik berat.

Menurut saya, benang merah 2021 sampai 2025 adalah ketegangan antara prosedur dan hasil. Pemerintah dan DPR berkali-kali memilih jalan cepat demi hasil yang mereka anggap mendesak, sementara pengadilan dan lembaga pengawas sibuk menambal prosedur yang dilompati. Tulisan ini menelusuri tujuh peristiwa paling heboh pada masa itu, siapa yang terdampak, dan apa yang tersisa sesudah keramaian reda.

Latar: undang-undang baru, prosedur lama, dan kepercayaan yang menipis​


Banyak perkara besar pada masa ini adalah buntut keputusan sebelum 2021. Revisi UU KPK tahun 2019 mengubah status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, dan dari situlah muncul kewajiban alih status yang kemudian dibungkus dengan TWK [3] [4]. UU Cipta Kerja disahkan dengan metode omnibus pada 2020, menggabungkan perubahan atas puluhan undang-undang sekaligus, lalu digugat ke MK [5]. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah diinisiasi Komnas Perempuan sejak 2012 dan bertahun-tahun mandek di Senayan [6].

Pola yang berulang adalah kecepatan. Komnas HAM mencatat KPK dan BKN hanya punya waktu kurang dari empat bulan untuk menuntaskan seluruh asesmen TWK, karena peraturan komisinya baru disahkan 27 Januari 2021 sementara pelantikan ditargetkan 1 Juni 2021 [3]. Mahkamah Konstitusi menemukan naskah UU Cipta Kerja berubah secara substansial sesudah disetujui bersama DPR dan Presiden [5]. Revisi UU Pilkada pada 2024 bahkan digodok Badan Legislasi hanya sehari sebelum dijadwalkan disahkan [1].

Bagi pembaca yang akrab dengan hukum Islam, masa ini memunculkan pertanyaan lama dalam bentuk baru: sejauh mana nilai agama boleh masuk ke hukum negara, dan siapa yang berhak menilai kesalehan warga. Label "Taliban" di KPK, perdebatan sexual consent dalam RUU TPKS, dan pasal perzinaan di KUHP baru menunjukkan bahwa agama bisa dipakai untuk menyingkirkan orang, untuk menolak perlindungan korban, atau untuk menuntut perlindungan moral yang lebih luas [3] [7] [8].

Kronologi: tujuh peristiwa yang paling menyita perhatian​


Mei sampai September 2021: TWK dan pegawai KPK. Dari asesmen TWK, 75 pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat dan lewat SK Nomor 652 Tahun 2021 diminta menyerahkan tugas kepada atasan. Perwakilan mereka mengadu ke Komnas HAM pada 24 Mei 2021. Hasil penyelidikan Komnas HAM keras: proses alih status "diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang terstigma atau terlabel Taliban". Label itu, menurut Komnas HAM, dilekatkan pada identitas dan praktik keagamaan tertentu, padahal erat kaitannya dengan pegawai yang kritis dan "tidak bisa dikendalikan". Sebagian pertanyaan tes dinilai diskriminatif dan melecehkan perempuan, misalnya soal status perkawinan dan alasan bercerai. Komnas HAM juga menilai kerja sama BKN dengan BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN dalam asesmen ini tidak punya dasar hukum yang jelas, profiling hanya sempat dilakukan lewat media sosial, dan ada asesor yang bersikap intimidatif sampai menggebrak meja. Komnas HAM merekomendasikan Presiden mengambil alih proses, memulihkan status pegawai, dan memulihkan nama baik mereka [3]. Rekomendasi itu tidak menghentikan pemecatan. HRW mencatat pemerintah melemahkan KPK dengan menyaring pegawainya lalu memecat 57 orang, termasuk sejumlah penyidik utama [9].

Kajian akademik tidak seragam. Marlee berpendapat TWK punya dasar hukum yang jelas, tetapi memecat 57 pegawai yang berkompetensi dan berpengalaman adalah kebijakan yang tidak tepat karena melemahkan kinerja KPK; lebih baik mereka dibina [4].

November 2021 sampai 2023: Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat. Pada 25 November 2021 MK memutus uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020. Mahkamah menemukan perubahan materi sesudah persetujuan bersama yang "tidak sekedar bersifat teknis penulisan", partisipasi publik yang tidak maksimal, serta naskah akademik dan rancangan yang sulit diakses masyarakat. Amarnya tidak lazim: pembentukan undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tetapi undang-undangnya tetap berlaku sampai diperbaiki dalam dua tahun. Jika tidak diperbaiki, ia menjadi inkonstitusional permanen dan aturan lama hidup kembali. Selama masa itu pemerintah dilarang mengambil kebijakan strategis berdampak luas dan menerbitkan peraturan pelaksana baru. Empat hakim, yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, menyatakan pendapat berbeda. Arief Hidayat dan Anwar Usman memandang metode omnibus sebagai cara cepat menyelaraskan 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak demi perizinan yang lebih terpadu dan iklim investasi, meski mengakui ada hal yang tidak lazim dalam pembentukannya [5].

Pemerintah tidak menempuh perbaikan lewat pembahasan biasa. Yang terbit adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Lewat Putusan 54/PUU-XXI/2023, MK menyatakan penerbitan perppu itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Guswara dan Nasution menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan amar Putusan 91 yang mensyaratkan partisipasi bermakna [10].

April 2022: UU TPKS akhirnya disahkan. Pada 12 April 2022 DPR mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual setelah enam tahun dibahas dan menjadi polemik. Undang-undang ini terdiri atas 8 bab dan 93 pasal, disusun dengan melibatkan 120 kelompok masyarakat sipil, dan memuat sembilan bentuk tindak pidana, termasuk pemaksaan perkawinan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dua hal dicoret dari usulan awal, yaitu pemerkosaan dan aborsi. Alasannya, pemerkosaan akan diatur di RKUHP dan aborsi sudah ada di UU Kesehatan. Pendamping korban mengeluhkan pencoretan itu karena layanan aborsi aman bagi korban perkosaan belum tersedia. Namanya pun sudah berganti: pada September 2021 panitia kerja DPR mengubah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU TPKS [6].

Penolakan paling konsisten datang dari Fraksi PKS, sampai rapat paripurna 12 April 2022. Elnizar dan Fata membaca sikap itu sebagai penalaran hukum Islam: logika pencegahan sadd al-dzari'ah dan penekanan pada perlindungan keturunan serta kehormatan (hifz al-nasl dan hifz al-'ird), dengan porsi lebih kecil bagi perlindungan jiwa korban (hifz al-nafs) [7].

2022 sampai Agustus 2023: perkara Ferdy Sambo. Pada 13 Februari 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Yosua Hutabarat berdasarkan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sekaligus terlibat perintangan penyidikan, lalu menjatuhkan pidana mati. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkannya pada 12 April 2023. Pada 8 Agustus 2023 Mahkamah Agung mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Amarnya berbunyi "tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana". Hukuman Putri Candrawathi turun dari 20 menjadi 10 tahun, Kuat Ma'ruf dari 15 menjadi 10 tahun, dan Ricky Rizal dari 13 menjadi 8 tahun [11].

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut putusan itu "sudah final", karena jaksa tidak bisa mengajukan peninjauan kembali. Pakar hukum pidana Asep Irwan Iriawan menyebutnya "tidak logis secara hukum": menurutnya MA semestinya menerima kasasi lebih dulu, baru mengadili sendiri dan mengubah hukuman. Menariknya, bentuk putusan ini bukan hal langka. Sepanjang 2022, MA menjatuhkan 4.617 putusan "ditolak dengan perbaikan", atau 24,92 persen dari perkara kasasi [11].

Desember 2022: KUHP baru disahkan. Pada 6 Desember 2022 DPR mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang, dengan masa transisi tiga tahun sebelum berlaku. Pasal yang paling diperdebatkan antara lain penyerangan harkat dan martabat Presiden (Pasal 218, hingga tiga tahun atau denda Rp200 juta), penghinaan pemerintah dan lembaga negara, unjuk rasa tanpa pemberitahuan, penodaan agama, serta hidup bersama di luar perkawinan (hingga enam bulan) dan perzinaan (hingga satu tahun), keduanya delik aduan. Bahkan di ruang paripurna, anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyebut Pasal 240 "pasal karet" dan berniat mengujinya ke MK. PBB menyatakan prihatin karena sejumlah pasal dinilai diskriminatif, berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik, dan berisiko melanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan [8]. HRW menambahkan bahwa KUHP baru memidana pemberian informasi kontrasepsi kepada anak dan informasi cara memperoleh aborsi kepada siapa pun [2].

Oktober sampai November 2023: Putusan 90 dan MKMK. Pada Senin, 16 Oktober 2023, MK mengabulkan sebagian permohonan Almas Tsaqibbirru Re A, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Dua hakim setuju dengan alasan berbeda, dan Enny Nurbaningsih hanya mau membatasinya pada pengalaman sebagai gubernur. Empat hakim menyatakan pendapat berbeda. Arief Hidayat menilai Mahkamah semestinya mengabulkan penarikan permohonan [12]. Berkas MKMK memang mencatat permohonan itu sempat dicabut pada akhir September 2023, lalu pencabutannya dibatalkan [13].

Persoalannya ada pada komposisi hakim. Gibran Rakabuming Raka, yang namanya disebut dalam permohonan, adalah keponakan istri Ketua MK Anwar Usman [14]. Dalam pendapat berbedanya, yang dikutip dalam berkas MKMK, Arief Hidayat menceritakan bahwa Anwar Usman tidak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim 19 September 2023 untuk tiga perkara sejenis demi menghindari konflik kepentingan [13]. Ketiga perkara itu ditolak. Namun ia hadir dalam rapat-rapat berikutnya untuk Perkara 90, yang akhirnya dikabulkan sebagian. Anwar Usman sendiri menolak disebut berkonflik kepentingan, dengan alasan pengujian undang-undang menyangkut norma, bukan kasus konkret, dan putusannya diambil secara kolektif oleh sembilan hakim [14]. Pada 7 November 2023, MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat, memberhentikannya dari jabatan Ketua MK, dan melarangnya terlibat dalam sengketa hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan [13]. Putusan 90 sendiri tetap berlaku. Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, dan pasangan itu menang pada Februari 2024 [2].

Agustus 2024: Peringatan Darurat. MK mengeluarkan Putusan 60 dan 70 tentang syarat pencalonan kepala daerah, yang disambut pengamat karena mengubah peta koalisi "gemuk" menjelang Pilkada 2024. Sehari kemudian, delapan dari sembilan fraksi di DPR sepakat hanya menerapkan sebagian putusan itu dalam revisi UU Pilkada. Menurut analisis jaringan sosial yang dikutip BBC, kecurigaan publik sudah tumbuh sejak tangkapan layar undangan rapat Baleg beredar dan tagar #KawalPutusanMK ramai, sebelum gambar Garuda biru muncul [1]. Menurut HRW, inti kemarahan publik adalah upaya koalisi pemerintah mengubah aturan agar calon di bawah 30 tahun bisa maju, padahal hanya ada satu calon semacam itu, yaitu Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi [2]. Rapat paripurna 22 Agustus ditunda karena tidak kuorum. Malam itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan batal dan putusan MK berlaku pada pendaftaran calon 27 Agustus 2024 [1].

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Pegawai dan kelembagaan KPK. Yang paling langsung terdampak adalah pegawai berstatus tidak memenuhi syarat. Komnas HAM mencatat hasil TMS banyak menyasar pegawai yang aktif di Wadah Pegawai KPK dan dianggap kritis terhadap pimpinan [3]. Dampak jangka panjangnya sulit diukur dengan angka, tetapi menurut saya pesan yang tertangkap publik jelas: sikap kritis di dalam lembaga bisa berbiaya mahal.

Pekerja dan pelaku usaha. Salah satu pemohon uji formil Cipta Kerja adalah mantan pekerja kontrak waktu tertentu [5]. Bagi pekerja, putusan inkonstitusional bersyarat menghasilkan ketidakpastian ganda: undang-undang dinyatakan cacat, tetapi tetap berlaku, lalu diganti perppu yang kemudian dinyatakan sah.

Korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan menerima 4.179 pengaduan tindak pidana kekerasan seksual antara Mei 2022 dan Desember 2023. Kekerasan seksual berbasis elektronik paling banyak (2.776 kasus), disusul pelecehan seksual fisik (623) dan perkosaan (297). Komnas Perempuan menafsirkan tingginya laporan pelecehan sebagai tanda bentuk kekerasan ini makin dikenali. Hambatannya juga tercatat: kasus didorong selesai di luar pengadilan, ganti rugi dipakai untuk menghentikan perkara, korban dituduh mencemarkan nama baik, dan di Aceh ada penanganan kasus yang tidak memakai UU TPKS [15].

Warga biasa, jurnalis, dan kelompok minoritas. KUHP baru mengatur hal-hal yang menyentuh ruang pribadi, dari kohabitasi hingga informasi kontrasepsi [8] [2]. Karena perzinaan dan kohabitasi adalah delik aduan, menurut saya dampaknya akan lebih banyak ditentukan oleh keluarga dan aparat di lapangan daripada oleh bunyi pasalnya.

Dunia kampus. Kampus terdampak dari dua arah. Mahasiswa menjadi aktor: pemohon Perkara 90 adalah mahasiswa hukum [12], dan ribuan mahasiswa di Makassar ikut turun ke jalan pada Agustus 2024 [1]. Dosen juga mendapat pekerjaan rumah. Saat KUHP disahkan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut masa transisi diperlukan untuk sosialisasi, termasuk ke "kampus-kampus lagi agar tidak salah mengajar nanti" [8]. Artinya, menurut saya, bahan ajar hukum pidana di kampus praktis harus ditulis ulang.

Kritik, risiko, dan yang tidak beres​


Pertama, putusan lembaga pengawas sering berhenti sebagai rekomendasi. Komnas HAM meminta pemulihan status pegawai KPK [3], tetapi 57 orang tetap dipecat [9]. Menurut saya, ini menunjukkan rekomendasi Komnas HAM tidak punya daya paksa ketika berhadapan dengan kemauan politik.

Kedua, perppu dipakai sebagai jalan pintas. Kritik terhadap Perppu Cipta Kerja bukan soal isinya saja, tetapi soal bentuknya: perintah MK adalah memperbaiki proses dengan partisipasi bermakna, sedangkan perppu justru meniadakan pembahasan publik sebelum berlaku [5] [10].

Ketiga, etik hakim yang rapuh. Dalam kajian Fikra di jurnal hukum tata negara dan siyasah, konflik kepentingan dalam Putusan 90 dinilai nyata dan melanggar prinsip ketakberpihakan [14]. Menurut pemahaman saya, dalam tradisi peradilan Islam pun hakim dituntut menjauhi perkara yang menyangkut kepentingan dirinya atau kerabatnya. Yang mengganjal, sanksi etik tidak mengubah putusan yang lahir dari konflik kepentingan itu.

Keempat, perlindungan korban kekerasan seksual masih bolong. Pemerkosaan dicoret dari UU TPKS dengan alasan akan diatur di KUHP [6]. Komnas Perempuan mencatat KUHP 2023 memang menyatakan perkosaan dan pencabulan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, tetapi hingga Mei 2024 lima peraturan pelaksana UU TPKS belum disahkan [15].

Kelima, ketidakpastian dalam putusan pidana. Kritik terhadap amar "tolak dengan perbaikan" dalam perkara Sambo layak dicatat, tetapi data MA menunjukkan bentuk itu sudah biasa [11]. Dugaan saya, publik kaget karena perkara ini paling disorot, bukan karena caranya baru.

Ada juga catatan positif. UU TPKS akhirnya lahir dan tampaknya mulai mendorong korban melapor [15]. MKMK bekerja cepat dan berani menjatuhkan sanksi berat kepada ketua lembaganya sendiri [13]. Dan pada Agustus 2024, tekanan publik terbukti mampu membuat DPR membatalkan pengesahan yang dianggap mengakali putusan MK [1].

Epilog: apa yang tersisa sesudah sorotan berlalu​


Sebagian besar perdebatan itu belum selesai. Beberapa jejak yang masih bisa dilacak:

  • 2023, Cipta Kerja. Perppu 2/2022 ditetapkan menjadi UU 6/2023, dan Putusan 54/PUU-XXI/2023 menyatakan penerbitannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 [10].
  • 2024, peraturan pelaksana TPKS. Terbit Perpres 9/2024 tentang pendidikan dan pelatihan serta Perpres 55/2024 tentang UPTD PPA, tetapi lima rancangan lain masih tertunda per Mei 2024 [15].
  • 2024, hasil pemilu. Prabowo dan Gibran menang pada Februari 2024. HRW menilai hak sipil dan politik menurun dalam satu dekade pemerintahan Jokowi [2].
  • 2024, pilkada. Putusan MK diterapkan pada pendaftaran calon 27 Agustus 2024 [1].
  • 2026, KUHP berlaku. Dengan masa transisi tiga tahun sejak disahkan [8], KUHP baru mulai berlaku pada awal 2026, di luar rentang tulisan ini.

Ada data yang tidak saya temukan atau saling bertentangan. Jumlah pegawai KPK yang diberhentikan berbeda: dokumen Komnas HAM pada Agustus 2021 menyebut 51 pegawai, sedangkan HRW dan Marlee menyebut 57 [3] [9] [4] [PERLU VERIFIKASI]. Saya juga belum menemukan data resmi tentang berapa perkara yang sudah diputus dengan UU TPKS secara nasional, dan belum ada evaluasi independen atas dampak UU Cipta Kerja terhadap lapangan kerja yang memenuhi syarat sumber tulisan ini. Ejaan nama juga perlu dicatat: HRW menulis "Gibran Raka" dan "Kaesang Pangareb", sedangkan ejaan yang lazim dipakai di Indonesia adalah Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep [2] [14].

Refleksi: prosedur adalah bagian dari keadilan​


Jika dilihat sekarang, hampir semua kehebohan 2021 sampai 2025 bermula dari prosedur yang dilompati: tes yang disusun terburu-buru, naskah undang-undang yang berubah setelah disetujui, perppu sebagai pengganti pembahasan publik, hakim yang tidak mundur dari perkara kerabatnya, dan revisi undang-undang dalam sehari. Hasil yang dikejar bisa saja dianggap baik oleh sebagian orang. Namun saya cenderung berpendapat bahwa hukum yang lahir lewat jalan pintas akan terus dicurigai, berapa pun manfaat yang dijanjikan.

Ada sisi yang adil untuk diakui. Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa Cipta Kerja punya "tujuan besar yang ingin dicapai" dan peraturan pelaksananya sudah banyak dijalankan, sehingga memilih status inkonstitusional bersyarat alih-alih membatalkannya seketika [5]. KUHP baru juga hasil kompromi panjang yang, menurut saya, tidak mungkin memuaskan semua kelompok. Bagi kalangan yang ingin nilai agama tercermin dalam hukum, pasal perzinaan adalah kemajuan. Bagi pembela hak privasi, pasal yang sama adalah kemunduran [8].

Untuk pembaca yang berangkat dari hukum Islam, perdebatan UU TPKS layak direnungkan lebih jauh. Maqasid al-syari'ah tidak hanya berisi penjagaan keturunan dan kehormatan, tetapi juga penjagaan jiwa [7]. Menurut saya, undang-undang yang melindungi korban tidak harus dipertentangkan dengan moralitas agama. Ia justru bisa dibaca sebagai bagian darinya.

Pertanyaan untuk diskusi di forum: dari tujuh peristiwa ini, mana yang menurut Anda paling merusak kepercayaan publik pada hukum, dan apa yang semestinya dibenahi lebih dulu, aturan mainnya atau orang-orang yang menjalankannya?

Referensi​

[1] BBC News Indonesia. (2024, 22 Agustus). Mengapa Garuda Pancasila digunakan dalam 'peringatan darurat Indonesia' dan demonstrasi di DPR? https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpdlj0x9yyjo (Berita)
[2] Human Rights Watch. (2025). World Report 2025: Indonesia, Events of 2024. https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/indonesia (Laporan)
[3] Komnas HAM RI. (2021, 16 Agustus). Keterangan Pers Nomor 027/HM.00/VIII/2021 tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). https://www.komnasham.go.id/files/20210816-rilis-27-hm-00-viii-2021-tentang-$NRAWJEJ.pdf (Laporan)
[4] Marlee, M. (2021). Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka Peralihan Status Kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 2045-2065 (terbit daring 15 Maret 2022). https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17144 (Jurnal)
[5] Mahkamah Konstitusi RI. (2021). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dengan pendapat berbeda). https://www.mkri.id/public/content/..._Ikhtisar - 91 PUU 2020 dengan Dissenting.pdf (Dokumen resmi)
[6] BBC News Indonesia. (2022, 12 April). RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya? https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691 (Berita)
[7] Elnizar, N. E., & Fata, A. K. (2025). The Dynamics of Islamic Legislation in Indonesia's Legal Politics: A Case Study of PKS's Rejection of The Sexual Violence Law. Jurnal Afkaruna, 21(2). https://doi.org/10.18196/afkaruna.v21i2.26379 (Jurnal)
[8] BBC News Indonesia. (2022, 5 Desember; diperbarui 8 Desember). DPR resmi sahkan RKUHP menjadi undang-undang, PBB 'prihatin' pasal-pasal 'diskriminatif'. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2qj19zp28o (Berita)
[9] Human Rights Watch. (2022). World Report 2022: Indonesia, Events of 2021. https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia (Laporan)
[10] Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. Jurnal USM Law Review, 6(3), 1052-1072. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844 (Jurnal)
[11] BBC News Indonesia. (2023, 8 Agustus; diperbarui 9 Agustus). Ferdy Sambo: MA batalkan hukuman mati pembunuh Brigadir Yosua, apa reaksi pemerintah dan pakar hukum? https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66440966 (Berita)
[12] Mahkamah Konstitusi RI. (2023). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3646_1941_Ikhtisar_90_2023.pdf (Dokumen resmi)
[13] Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023, 7 November). Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. https://s.mkri.id/public/content/mkmk/mkmk_putusan_1699360420_3a09ab30a7a22aa9d99d.pdf (Dokumen resmi)
[14] Fikra, M. I. (2023). Conflict of Interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah, 2(2), 179-190. https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i2.2352 (Jurnal)
[15] Komnas Perempuan. (2024, 3 Mei). Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Dua Tahun Pelaksanaan UU TPKS. https://komnasperempuan.go.id/siara...mpuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks (Laporan)
 
Terakhir diedit: