Dari Rapor Merah ke Barak Militer: Sekolah Menengah yang Tak Pernah Tenang

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Pada 22 Desember 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memaparkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA, MA, dan SMK kepada media. Rerata nasional Bahasa Inggris wajib 24,93. Matematika wajib 36,10. Bahasa Indonesia, pelajaran yang seharusnya paling akrab bagi siswa, 55,38. Skalanya 0 sampai 100, dan pesertanya 3.475.896 murid. Separuh peserta matematika mendapat nilai di bawah 35,74 [1].

Angka itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi yang mengikuti berita sejak 2022, ketika hasil Asesmen Nasional pertama menyebut satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi [2]. Di antara dua laporan itu, sekolah menengah kita melewati kecurangan kartu keluarga, kecelakaan bus rombongan SMK, penjurusan IPA-IPS yang dihapus lalu dijanjikan kembali, aturan penerimaan murid yang berganti, sampai siswa yang dikirim ke barak militer.

Posisi saya: masalah terbesar periode ini bukan kurangnya kebijakan, melainkan terlalu banyak kebijakan yang lahir sebagai reaksi. Setiap kali muncul angka buruk atau tragedi, jawabannya aturan baru, dan aturan baru itu sering berumur pendek.

Latar: empat arus yang bertemu sesudah pandemi​


Pertama, sisa pandemi. Pembelajaran jarak jauh diterapkan secara darurat dan tiba-tiba, dan sejak awal dicurigai menurunkan kualitas belajar [3]. Ketika sekolah kembali dibuka, pertanyaan yang tersisa adalah seberapa besar kerusakannya, dan siapa yang harus memperbaikinya.

Kedua, ukuran yang terus diganti. Asesmen Nasional (AN) menggantikan Ujian Nasional dan dilaksanakan besar-besaran pada 2021 di lebih dari 259 ribu satuan pendidikan, dengan lebih dari 3,1 juta pendidik dan 6,5 juta peserta didik [4]. Empat tahun kemudian, sistem penilaian berganti lagi: TKA, yang oleh pers disebut sebagai pengganti ujian nasional, dijadwalkan mulai November 2025 untuk siswa kelas XII [5].

Ketiga, pergantian menteri dan kementerian. Kurikulum Merdeka lahir di era Nadiem Makarim, lalu Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mulai meninjau ulang sebagian warisannya [5]. Kementeriannya pun berganti menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lewat Perpres 188/2024 [6].

Keempat, daerah yang makin berani. Pemerintah daerah menetapkan persentase jalur penerimaan murid baru [6], dan Pemprov Jawa Barat bahkan menjadikan perjanjian kerja samanya dengan TNI Angkatan Darat (14 Maret 2025) sebagai salah satu dasar kebijakan sekolah [7]. Kebijakan yang heboh tidak lagi hanya datang dari Jakarta.

Kronologi: tujuh peristiwa yang paling menyita perhatian​


1 April 2022: rapor pertama sesudah UN. Hasil AN 2021 diumumkan bersamaan dengan peluncuran platform Rapor Pendidikan dalam Merdeka Belajar Episode ke-19 [4]. Isinya muram. Satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi, dan dua dari tiga belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Kesenjangannya juga tajam: performa sekolah terbaik di salah satu kabupaten di luar Jawa setara dengan performa sekolah terburuk di salah satu kota di Jawa. Survei lingkungan belajar mencatat 24,4 persen peserta didik berpotensi mengalami perundungan di sekolah, dan 22,4 persen menjawab "pernah" pada pertanyaan yang menunjukkan potensi insiden kekerasan seksual [2].

Angka nasional itu mencakup SD sampai SMA, jadi tidak bisa dibaca sebagai potret SMA semata. Untuk sekolah menengah, buktinya datang dari studi kasus. Di MAN 1 Sintang, Kalimantan Barat, tes matematika terhadap 34 siswa kelas XI MIA 1 menempatkan 91,17 persen di kategori learning loss "sangat rendah", dan 64,70 persen siswa mengaku terkendala sinyal selama belajar jarak jauh [8]. Tetapi ada bukti yang menarik ke arah lain: kajian rata-rata nilai UTBK 2020-2022 di 660 sekolah tidak menemukan perubahan signifikan akibat bertambahnya lama belajar jarak jauh [3].

Menurut saya, dua temuan itu tidak saling membatalkan. Peserta UTBK adalah siswa yang memang berniat masuk perguruan tinggi negeri, dan dugaan saya mereka cenderung punya akses belajar yang lebih baik. Kelas di Sintang yang terkendala sinyal mungkin lebih mewakili siswa yang tidak pernah muncul di data UTBK. Kalau benar begitu, learning loss bukan masalah rata-rata, melainkan masalah sebaran: yang sudah tertinggal makin tertinggal.

Musim PPDB 2023: kartu keluarga "titipan". Zonasi, jalur yang kuotanya paling besar dalam penerimaan peserta didik baru, terus memancing siasat. Yang paling sering ditemukan adalah memindahkan data calon siswa ke kartu keluarga (KK) orang lain yang tinggal dekat sekolah tujuan, dengan status "Famili Lain", padahal KK orang tuanya masih ada di kota yang sama [9]. Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan memeriksa pelaksanaan PPDB 2023 di empat SMA di Makassar dan menyatakan terjadi maladministrasi: 56 calon siswa diluluskan dengan KK yang tidak sesuai dengan data pencatatan sipil, dan 43 calon siswa diluluskan dengan KK yang umurnya kurang dari satu tahun [9].

Pedoman PPDB 2024 kemudian menambal celah itu: perubahan KK karena pindah harus disertai kepindahan seluruh keluarga, dan nama orang tua di KK harus sama dengan yang tercantum di rapor, ijazah, akta kelahiran, atau KK lama [9]. Penulis artikel Ombudsman itu juga mengingatkan bahwa aturan tidak cukup tanpa panitia yang berintegritas, dan bahwa anggapan "sekolah favorit" baru hilang jika mutu sekolah merata [9]. Saya sepakat. Orang tua yang menitipkan anak ke KK kerabat tentu melanggar aturan, tetapi menurut saya mereka bereaksi secara rasional terhadap sekolah negeri yang mutunya memang tidak sama.

11 Mei 2024: bus rombongan SMK di Ciater. Sabtu petang itu, bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, diduga akibat rem blong. Data sementara saat itu mencatat 11 korban jiwa, 12 luka berat, dan 20 luka ringan [10]. Keesokan malamnya, Kementerian Perhubungan mengumumkan hasil pengecekan di aplikasi Mitra Darat: bus bernomor polisi AD 7524 OG itu tidak memiliki izin angkutan, dan status lulus uji berkalanya hanya berlaku sampai 6 Desember 2023, karena uji berkala enam bulanan tidak diperpanjang [10]. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno berpesan, "Jangan tergiur dengan harga yang murah" [10].

Pada 12 Mei 2024, sehari setelah kecelakaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan [7]. Perdebatan publik pun bergeser menjadi "study tour boleh atau tidak". Menurut saya, pergeseran ini agak salah sasaran. Fakta yang diumumkan pemerintah sendiri menunjukkan bahwa masalahnya ada pada bus tanpa izin dan tanpa uji berkala [10], yang seharusnya bisa dicegat oleh pengawasan transportasi jauh sebelum rombongan berangkat.

Maret 2024 sampai April 2025: jurusan IPA-IPS dihapus, lalu dijanjikan kembali. Nadiem menghapus sistem penjurusan di SMA dan menggantinya dengan Kurikulum Merdeka yang mulai berjalan pada 2021. Alasannya, ada pelabelan kuat bahwa jurusan IPA lebih unggul daripada IPS dan Bahasa, dan banyak orang tua memaksa anaknya masuk IPA tanpa melihat minat dan bakat [5]. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, yang ditetapkan 25 Maret 2024, membagi kelas XI dan XII SMA menjadi kelompok mata pelajaran umum yang wajib dan kelompok mata pelajaran pilihan, dengan paling sedikit tujuh pilihan di setiap sekolah [11]. Peraturan itu sekaligus mencabut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah [11].

Studi di SMA Negeri 3 Surakarta menunjukkan "tanpa jurusan" tidak sesederhana judulnya. Sekolah itu punya 432 siswa kelas X di 12 kelas, dengan 15 guru IPA dan 11 guru IPS. Siswa tetap dibagi ke dua rumpun: rumpun A untuk mata pelajaran pilihan sains dan rumpun B untuk mata pelajaran pilihan sosial. Pembagiannya mempertimbangkan minat dan bakat, nilai semester 1 dan 2, serta ketersediaan guru [12]. Kesimpulan penelitinya keras: siswa belum bisa mengembangkan potensi karena sumber daya pendidikan kurang, sebagian mendapat jurusan yang tidak sesuai kemampuan, dan pembagiannya masih terpaku pada IPA dan IPS seperti di Kurikulum 2013 [12].

Lalu, pada April 2025, Mu'ti berkata di depan media: "Ini bocoran, jurusan akan kami hidupkan lagi, nanti akan ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa." Rencananya diatur lewat peraturan menteri baru yang menggugurkan Permendikbudristek 12/2024 [5]. Salah satu alasannya keluhan pimpinan perguruan tinggi tentang mahasiswa yang diterima di program studi yang tidak sesuai bekal SMA-nya: "Ada mahasiswa yang dia itu IPS, tetapi diterima di fakultas kedokteran" [5]. Kritik datang cepat. Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahmi Hatib, mengeluh, "Biasanya pergantian kurikulum itu setiap sepuluh tahun, ini belum sampai tiga tahun sudah ganti lagi." Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut siswa dijadikan "kelinci percobaan" [5].

Jika dibaca berdampingan, menurut saya dua kebijakan itu sama-sama lebih banyak mengubah nama daripada isi. Di Surakarta, "tanpa jurusan" tetap melahirkan dua rumpun [12]. Menghidupkan kembali jurusan juga tidak akan menghapus pelabelan IPA-IPS kalau laboratorium dan guru tetap hanya menumpuk di satu jurusan, seperti yang diingatkan Fahmi [5].

26 Februari 2025: PPDB berganti menjadi SPMB. Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru menggantikan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB [6]. Jalurnya kini empat: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk SMA, jalur domisili paling sedikit 30 persen, afirmasi paling sedikit 30 persen, prestasi paling sedikit 30 persen, dan mutasi paling banyak 5 persen. Sebagai perbandingan, jalur domisili SD paling sedikit 70 persen dan SMP paling sedikit 40 persen [6]. Prestasi akademik bisa berupa nilai rapor lima semester terakhir, dan prestasi nonakademik termasuk pengalaman menjadi ketua OSIS atau organisasi kepanduan [6]. Seleksi SMK memakai rapor, prestasi, dan tes bakat minat, dengan prioritas paling sedikit 15 persen bagi calon murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas [6].

Celah KK juga dikunci di tingkat peraturan menteri. Pendaftar jalur domisili harus memiliki KK yang terbit paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran, dan nama orang tua di KK harus sama dengan yang tercantum di rapor atau ijazah sebelumnya, akta kelahiran, atau KK lama [6]. Menurut saya ini langkah yang tepat, karena aturan yang sebelumnya hanya ada di pedoman kini punya dasar hukum lebih kuat. Di sisi lain, jalur domisili SMA yang paling kecil di antara semua jenjang berarti kursi SMA negeri lebih banyak diperebutkan lewat prestasi, dan dugaan saya keluarga yang mampu membiayai les dan lomba akan lebih diuntungkan.

25 April sampai Mei 2025: "anak nakal" ke barak militer. Di acara ulang tahun Kota Depok, Jumat, 25 April 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan program untuk "anak-anak yang nakal di rumahnya nggak mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan" agar dibina di kompleks militer dan polisi [13]. Program berjalan sejak 1 Mei 2025. Sampai 8 Mei, menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Barat, 272 siswa sekolah menengah sudah dikirim, semuanya dengan persetujuan orang tua [13]. Dedi mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk enam bulan hingga satu tahun [13].

Dasar tertulisnya muncul dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA tanggal 6 Mei 2025. Butir kedelapannya menyebut peserta didik yang terlibat tawuran, kecanduan game online, merokok, mabuk, balapan liar, dan perilaku tidak terpuji lainnya akan mendapat pembinaan khusus setelah ada persetujuan orang tua, melalui kerja sama pemerintah daerah dengan TNI dan Polri [7]. Surat edaran yang sama melarang sekolah menggelar piknik berkedok study tour dan wisuda atau perpisahan yang menambah beban orang tua, serta melarang siswa tanpa SIM mengendarai motor ke sekolah [7]. Surat itu juga mencabut tiga surat edaran sebelumnya: SE 64 tanggal 12 Mei 2024, SE 42 tanggal 30 April 2025, dan SE 43 tanggal 2 Mei 2025 [7]. Dalam satu minggu, sekolah di Jawa Barat menerima tiga surat edaran yang saling menggantikan.

KPAI mengunjungi dua lokasi, yaitu Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi di Cikole, Bandung Barat, lalu memaparkan hasilnya pada 16 Mei 2025. Temuannya antara lain: perhatian pada regulasi perlindungan anak belum optimal, belum ada panduan, petunjuk teknis, dan prosedur baku, sehingga pola pelaksanaan di dua lokasi berbeda [14]. Sebanyak 6,7 persen siswa juga disebut tidak tahu alasan mereka mengikuti program [14] [PERLU VERIFIKASI]. Kajian kebijakan di Jurnal Pendidikan Tambusai mencatat program ini berlangsung 14-30 hari, mendapat dukungan karena dianggap menanamkan disiplin dan patriotisme, tetapi dikritik karena risiko trauma, potensi pelanggaran hak anak, dan kurangnya evaluasi ilmiah [15].

Saya bisa memahami orang tua yang kehabisan cara menghadapi anaknya. Tetapi menurut saya, mengirim remaja ke barak tanpa prosedur baku [14] adalah jalan pintas yang memindahkan tanggung jawab sekolah dan keluarga ke institusi yang tidak dirancang untuk mendidik anak.

3 November sampai 22 Desember 2025: TKA dan angka yang jeblok. TKA SMA sederajat digelar pada 3-6 November 2025. Setiap murid menempuh tiga mata pelajaran wajib pada hari pertama, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, lalu dua dari 19 mata pelajaran pilihan pada hari kedua [1]. Pelaksanaannya tidak mulus: ada pemadaman listrik akibat cuaca ekstrem, serangan siber, anggapan soal terlalu sulit, dan 11 jenis pelanggaran oleh murid, pengawas, dan teknisi [1]. Ketika foto soal beredar, kementerian membandingkan jawaban peserta gelombang pertama dan kedua dan menyatakan tidak ada kenaikan jawaban benar yang sistematis [1].

Hasilnya diumumkan 22 Desember. Selain rerata nasional yang rendah, 42 persen peserta masuk kategori "Kurang" untuk bahasa Indonesia, yang berarti hanya mampu menemukan informasi eksplisit dalam teks. Secara umum SMA mencatat rerata tertinggi untuk semua mata pelajaran wajib, disusul MA, lalu SMK. Di tingkat provinsi, DI Yogyakarta mencatat 65,89 untuk bahasa Indonesia, 43,09 untuk matematika, dan 30,00 untuk bahasa Inggris; Nusa Tenggara Timur mencatat 47,78, 31,73, dan 19,71 [1]. Menurut saya, angka TKA tidak menunjukkan hal baru; ia mengonfirmasi gambaran AN 2021 dengan cakupan lebih luas [2].

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Siswa SMA. Angkatan yang masuk SMA sesudah pandemi menjalani penghapusan jurusan, lalu mendengar janji bahwa jurusan akan kembali [11] [5]. Angkatan kelas XII 2025 menjadi peserta pertama TKA [5], dengan nilai matematika dan bahasa Inggris yang kini tercatat di sertifikat mereka [1].

Siswa SMK. Rombongan SMK Lingga Kencana menjadi korban kecelakaan Ciater yang menewaskan 11 orang [10], dan di TKA, siswa SMK mencatat rerata mata pelajaran wajib paling rendah di antara SMA, MA, dan SMK [1]. Dugaan saya, ujian akademik yang seragam kurang adil bagi sekolah yang porsi praktiknya besar.

Siswa MA. Sering luput dari perbincangan, padahal studi learning loss paling tajam yang saya temukan datang dari sebuah MAN [8].

Orang tua. Mereka berhadapan dengan aturan KK yang makin ketat [9] [6], biaya study tour dan wisuda yang kini dilarang di Jawa Barat jika membebani [7], dan, bagi sebagian, keputusan sulit menandatangani persetujuan agar anaknya dibina di barak [13].

Guru. Guru menjalankan kurikulum yang strukturnya bisa berubah lagi [5], dengan jumlah guru per rumpun yang menentukan pilihan siswa [12]. Pengawas dan teknisi juga tercatat dalam pelanggaran TKA [1], dan menurut saya itu patut menjadi bahan introspeksi orang dewasa, bukan hanya siswa.

Pemerintah daerah. Daerah kini menetapkan persentase jalur SPMB [6], dan sebagian, seperti Jawa Barat, membuat kebijakan sendiri yang jauh lebih keras [7].

Kritik, risiko, dan yang tidak beres​


Pertama, kebijakan yang berumur pendek. Jurusan dihapus secara resmi pada 2024 dan direncanakan hidup lagi setahun kemudian [11] [5]. Di Jawa Barat, tiga surat edaran saling menggantikan dalam sepekan [7]. Sekolah tidak bisa merencanakan apa pun dengan baik jika aturannya terus bergerak.

Kedua, reaksi yang salah alamat. Kecelakaan Ciater terjadi dengan bus tanpa izin angkutan dan tanpa uji berkala [10], tetapi respons yang paling terasa di sekolah adalah surat edaran tentang study tour [7]. Menurut saya, melarang kegiatan lebih mudah daripada memperbaiki pengawasan kendaraan, dan karena itu lebih sering dipilih.

Ketiga, pendekatan hukuman untuk masalah perilaku. Program barak berjalan tanpa juknis dan prosedur baku [14], dan para peneliti mencatat kurangnya evaluasi ilmiah [15]. Tanpa evaluasi terbuka, klaim keberhasilan sulit diuji.

Keempat, data ada tetapi sulit diikuti. AN 2021 dan TKA 2025 mengukur hal yang berbeda dengan cara berbeda [4] [1], sehingga pertanyaan paling sederhana, yaitu apakah kemampuan siswa sekolah menengah membaik sejak pandemi, belum bisa dijawab.

Kelima, aturan bagus, pelaksana lemah. Maladministrasi di Makassar terjadi di tangan panitia [9], dan pelanggaran TKA melibatkan pengawas serta teknisi [1].

Ada juga catatan positif. Hasil AN yang buruk, termasuk soal perundungan, dibuka ke publik [2]. Aturan SPMB menutup celah KK yang dilaporkan Ombudsman [6]. Kendala dan pelanggaran TKA ikut dipaparkan, bukan hanya angka partisipasinya [1]. Larangan wisuda dan piknik yang membebani orang tua menyentuh keluhan biaya yang nyata [7].

Epilog: apa yang tersisa sesudah sorotan pindah​


  • 2022, Rapor Pendidikan. Hasil AN diolah menjadi platform bagi sekolah dan dinas untuk mengenali akar masalah [4]. Menurut saya, warisan terpentingnya adalah kebiasaan membuka data yang tidak enak dibaca.
  • 2024, pedoman PPDB yang lebih ketat. Aturan kepindahan seluruh keluarga dan kecocokan nama orang tua lahir dari pengalaman kecurangan sebelumnya [9], lalu diangkat ke peraturan menteri pada 2025 [6].
  • 2025, jurusan yang menggantung. Dalam sumber yang saya pakai, TKA November 2025 masih disusun berdasarkan mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan, bukan jurusan [1]. Saya tidak menemukan peraturan menteri baru yang menghidupkan jurusan dalam rentang tulisan ini.
  • 2025, sekolah di Jawa Barat dengan aturan sendiri. Larangan study tour berbiaya, wisuda, dan motor tanpa SIM, plus pembinaan khusus bersama TNI dan Polri, tertuang dalam satu surat edaran [7].
  • 2025, ukuran baru yang langsung menyakitkan. Rerata matematika 36,10 dan bahasa Inggris 24,93 [1] akan menjadi titik awal pembanding untuk tahun-tahun berikutnya.

Beberapa data perlu dibaca hati-hati. Tempo menulis 272 siswa berasal dari 106 sekolah, tetapi rinciannya (53 SMA negeri, 6 SMA swasta, 32 SMK negeri, 15 SMK swasta) ditulis dalam satuan siswa dan jumlahnya tepat 106 [13]. Durasi program juga berbeda antarsumber: anggaran disebut disiapkan untuk enam bulan hingga satu tahun [13], sedangkan kajian jurnal menyebut 14-30 hari [15]; bisa jadi yang pertama durasi program dan yang kedua lama tiap angkatan. Data yang tidak saya temukan: jumlah nasional kasus kecurangan KK di PPDB jenjang SMA, data perilaku peserta barak beberapa bulan sesudah program, dan studi learning loss SMA berskala nasional dengan pembanding sebelum pandemi.

Refleksi: sekolah butuh jeda, bukan surat edaran baru​


Jika dilihat sekarang, 2020-2025 adalah periode ketika sekolah menengah kita terus-menerus diukur, diatur ulang, dan dikoreksi. Hasil AN dan TKA sama-sama berkata bahwa banyak siswa belum menguasai kemampuan dasar. Tetapi energi kebijakan lebih banyak tersedot ke urusan nama jurusan, jalur penerimaan, larangan kegiatan, dan barak, daripada ke hal yang paling membosankan sekaligus paling menentukan: guru yang cukup dan cakap di setiap sekolah, serta waktu bagi kebijakan untuk bekerja sebelum dinilai.

Pelajaran yang saya tarik: setiap tragedi dan setiap angka buruk memang menuntut jawaban, tetapi jawaban tercepat jarang yang terbaik. Bus yang laik jalan, laboratorium untuk semua rumpun, dan konselor sekolah yang memadai tidak sedramatis surat edaran, tetapi menurut saya justru di situlah perbaikan yang awet dimulai.

Pertanyaan untuk diskusi di forum: dari semua respons atas tujuh peristiwa ini, kebijakan mana yang menurut Anda paling layak dipertahankan, dan mana yang sebaiknya dibatalkan saja?

Referensi​

[1] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, 22 Desember). Taklimat media hasil TKA SMA/MA/SMK/sederajat dan persiapan TKA SD-SMP [Bahan paparan; salinan BPMP Provinsi Riau]. https://bpmpriau.kemendikdasmen.go..../2025/12/Taklimat-Media-TKA-Desember-2025.pdf (Laporan)
[2] Rosa, N. (2022, 1 April). Yang ditunggu, ini hasil lengkap Asesmen Nasional 2021. detikEdu. https://www.detik.com/edu/edutainme...unggu-ini-hasil-lengkap-asesmen-nasional-2021 (Berita)
[3] Anggraeni, D., & Rezki, J. F. (2024). Dampak pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 terhadap hasil belajar siswa SMA di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 29(2), 175-191. https://doi.org/10.35760/eb.2024.v29i2.9091 (Jurnal)
[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022, 1 April). Asesmen Nasional sempurnakan sistem evaluasi pendidikan Indonesia [Siaran pers peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-19; dimuat ulang BPMP Provinsi NTT]. https://bpmpntt.kemendikdasmen.go.i...urnakan-sistem-evaluasi-pendidikan-indonesia/ (Laporan)
[5] BBC News Indonesia. (2025, 14 April). Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA bakal diterapkan lagi: 'Siswa jadi kelinci percobaan'. https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckg26p9304po (Berita)
[6] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (ditetapkan 26 Februari 2025) [Salinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah]. https://pdk.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/05/Permendikdasmen-no-3-tahun-2025.pdf (Dokumen resmi)
[7] Gubernur Jawa Barat. (2025, 6 Mei). Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat. https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/32/2025se0320045.pdf (Dokumen resmi)
[8] Gunawan, D. A. M., Hamdani, & Bistari. (2024). Identifikasi learning loss pasca pandemi Covid-19 pada mata pelajaran matematika siswa kelas XI di MAN 1 Sintang. As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 6(1), 12-24. https://doi.org/10.36088/assabiqun.v6i1.4154 (Jurnal)
[9] Pratiwi, ST Dwi Adiyah. (2024, 14 Mei). Mengawal zonasi PPDB sebagai jalur yang berkeadilan [Artikel Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan]. Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mengawal-zonasi-ppdb-sebagai-jalur-yang-berkeadilan (Laporan)
[10] Rostanti, Q. (Red.). (2024, 13 Mei). Bus yang kecelakaan di Subang tak uji berkala tiap 6 bulan. Republika Online (sumber: Antara). https://news.republika.co.id/berita...lakaan-di-subang-tak-uji-berkala-tiap-6-bulan (Berita)
[11] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (ditetapkan 25 Maret 2024). https://peraturan.go.id/files/permendikbudristek-no-12-tahun-2024.pdf (Dokumen resmi)
[12] Nugraheni, I., Budiati, A. C., & Nurhadi. (2024). Analisis strategi sekolah dalam melaksanakan kebijakan penghapusan penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(3). https://doi.org/10.23969/jp.v9i3.17440 (Jurnal)
[13] Tempo. (2025, 8 Mei). Dedi Mulyadi sudah kirim 272 anak ke barak militer. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/dedi-mulyadi-sudah-kirim-272-anak-ke-barak-militer-1374447 (Berita)
[14] Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, 16 Mei). Konferensi pers tentang hasil pengawasan Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa [beserta lampiran siaran pers PDF]. https://www.kpai.go.id/publikasi/ko...kan-karakter-panca-waluya-jawa-barat-istimewa (Laporan)
[15] Fajariya, U. N., Husna, M., Rahmalia, N. C., Saepulloh, A., & Suhardi, S. (2025). Analisis kebijakan program barak militer KDM di Jawa Barat. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 24286-24296. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30570 (Jurnal)