Dari Pulau Pramuka hingga Senayan: Ketika Hukum Positif Menjadi Arena

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Pada 27 September 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, untuk meninjau program budi daya kerapu. Di depan warga ia mengatakan program itu akan tetap jalan meski ia tidak terpilih lagi, lalu menambahkan bahwa warga bisa saja tidak memilihnya "karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu". Rekaman itu diunggah di kanal Pemprov DKI tanpa keributan. Keadaan berubah pada 6 Oktober, ketika Buni Yani, seorang dosen, mengunggah ulang video tersebut di Facebook dengan transkrip yang menghilangkan kata "pakai". Laporan polisi berdatangan, disusul Aksi 4 November yang diikuti ratusan ribu orang dan Aksi 2 Desember 2016 yang oleh sebagian pihak disebut diikuti lebih dari sejuta orang [1].

Pada 9 Mei 2017 majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menjatuhkan pidana dua tahun penjara dan memerintahkan Ahok langsung ditahan [1]. Human Rights Watch mencatat vonis itu datang setelah kelompok Islamis militan berhasil menjadikan perkara penodaan agama sebagai pusat upaya mengalahkan Ahok dalam pilkada April 2017 [2]. Dua tahun kemudian, pada September 2019, ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak revisi UU KPK dan Rancangan KUHP. HRW menyebut gelombang itu protes nasional terbesar dalam 20 tahun. Dua mahasiswa tewas di Kendari [3].

Menurut saya, rentang 2016 sampai 2020 adalah masa ketika hukum positif Indonesia ditarik dari dua arah. Satu arah menuntut hukum pidana lebih tegas menjaga agama dan kesusilaan. Arah lain menuntut negara tidak memotong prosedur dan tidak mengorbankan warga yang lemah. Yang menarik, Mahkamah Konstitusi cenderung menahan diri, sementara pemerintah dan DPR justru bergerak sangat cepat. Tulisan ini menelusuri tujuh peristiwa paling heboh pada masa itu, siapa yang terdampak, dan apa yang tersisa setelah keramaian reda.

Latar: pasal lama, tafsir lentur, dan jalan pintas​


Hampir semua perkara besar pada masa ini bertumpu pada aturan lama. Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama terkait erat dengan UU Nomor 1/PNPS/1965. Dalam perkara Ahok, kuasa hukumnya berargumen bahwa undang-undang itu mensyaratkan teguran keras lebih dulu sebelum seseorang dipidana, dan mekanisme tersebut diabaikan jaksa [4]. Pasal 284 KUHP tentang zina hanya menjerat laki-laki beristri atau perempuan bersuami, sehingga persetubuhan dua orang lajang tidak tersentuh hukum pidana [5]. Rancangan KUHP pengganti baru hendak disahkan DPR pada 2019, lalu ditunda lagi [3].

Polanya terlihat jelas dalam data. Pada Maret 2017 pengadilan di Jakarta menghukum dua pemimpin Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Ahmad Moshaddeq dan Mahful Muis Tumanurung, masing-masing lima tahun penjara atas penodaan agama. Pada 21 Agustus 2017 Siti Aisyah, pemilik sebuah sekolah Islam di Mataram, dihukum 30 bulan karena dianggap menyebarkan "ajaran aneh" [2]. Dua tahun kemudian HRW menyimpulkan bahwa semua perkara penodaan agama yang sampai ke persidangan berakhir dengan pidana penjara [3].

Bagi pembaca yang akrab dengan hukum Islam, masa ini terasa ambivalen. Banyak tuntutan perubahan datang dari kalangan yang ingin nilai agama lebih tercermin dalam hukum negara, misalnya perluasan delik zina [6]. Namun perkara yang paling melukai rasa keadilan justru menimpa perempuan dan anak: seorang staf honorer sekolah di Mataram yang dipidana karena merekam pelecehan yang ia alami [7], dan anak-anak perempuan yang dinikahkan pada usia 13 dan 14 tahun [8].

Kronologi: tujuh peristiwa yang paling menyita perhatian​


September 2016 sampai Mei 2017: Ahok dan Pasal 156a. Ahok sempat meminta maaf, tetapi kasusnya terus membesar. Pada 14 Oktober 2016 massa dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta dan menuntut ia segera dihukum [1]. Di pengadilan, Ahok didakwa dengan Pasal 156a huruf a sebagai dakwaan utama dan Pasal 156 sebagai alternatif. Dalam tuntutannya, jaksa yang dipimpin Ali Mukartono justru memilih Pasal 156 tentang pernyataan permusuhan terhadap suatu golongan, bukan penodaan agama [1] [4]. Majelis hakim tidak sependapat. Hakim menilai unsur niat dan kesengajaan terpenuhi, menolak dalil bahwa keresahan bersumber dari unggahan Buni Yani ("Keresahan masyarakat justru akibat ucapan terdakwa"), dan menyatakan "Pidana percobaan tidak tepat". Hakim juga membantah bahwa perkara ini berkaitan dengan pilkada, padahal saat itu Ahok sudah kalah dari Anies Baswedan pada 19 April 2017. Usai vonis, Ahok menyatakan kepada majelis bahwa ia akan mengajukan banding [1].

Pola yang sama muncul pada perkara yang jauh lebih sepi. Meliana, perempuan beragama Buddha, dihukum satu setengah tahun penjara di Sumatera Utara karena pada 2016 mengeluhkan volume azan sebuah masjid. Pada April 2019 Mahkamah Agung menolak upaya hukumnya [3].

Juli 2017: Perppu Ormas dan pembubaran HTI. Pada 10 Juli 2017 Presiden menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Ormas. Pasal 68 UU Ormas 2013, yang mewajibkan pembubaran melalui pengadilan, dihapus. Peringatan cukup diberikan satu kali dalam tujuh hari kerja. Pada 19 Juli 2017 pemerintah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan Pasal 80A perppu tersebut, dengan dasar wewenang terhadap ormas "yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" [9]. HRW mencatat perppu itu memungkinkan pemerintah mempercepat pelarangan kelompok yang dianggap anti-Pancasila, dan HTI adalah kelompok yang mendukung berdirinya kekhalifahan berbasis syariat [2].

Desember 2017: MK menolak memperluas zina. Pada 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan dalam Pasal 284, 285, dan 292 KUHP. Menurut siaran pers MK, seluruh hakim punya "concern" yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan pemohon. Namun lima hakim menilai permohonan itu sudah merumuskan tindak pidana baru, mengubah subjek, perbuatan, dan ancaman pidananya, sehingga masuk wilayah "criminal policy" yang menjadi wewenang DPR dan Presiden [6]. Pemberitaan tentang putusan ini segera simpang siur. Empat hari kemudian MK merasa perlu menegaskan: "Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT, apalagi dikatakan melegalkannya" [6].

April 2018: vonis Setya Novanto. Pada 24 April 2018 majelis hakim yang diketuai Yanto menghukum mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto 15 tahun penjara dalam perkara proyek e-KTP yang merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun. Ia juga didenda Rp500 juta, diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar, dan dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah bebas. Jaksa menuntut 16 tahun [10].

Desember 2018 sampai Oktober 2019: batas usia perkawinan. Tiga pemohon, Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah, dinikahkan pada usia 13 dan 14 tahun dengan laki-laki yang jauh lebih tua karena alasan ekonomi. Pada Kamis, 13 Desember 2018, MK mengabulkan sebagian permohonan mereka. Frasa "usia 16 (enam belas) tahun" dalam UU Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi tetap berlaku sampai diubah, dan pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama tiga tahun. Sebelumnya, termasuk dalam Putusan 30-74/PUU-XII/2014, MK menganggap soal ini kebijakan hukum terbuka [8]. DPR bergerak lebih cepat dari tenggat. Batas minimal dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, tetapi klausul yang membolehkan pengadilan mengizinkan perkawinan di bawah 19 tahun tetap dipertahankan, tanpa batas usia minimum [3]. Hasilnya menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 [11].

Juli 2017 sampai Juli 2019: Baiq Nuril dan UU ITE. Pada 2012 Baiq Nuril bekerja sebagai staf honorer di SMAN 7 Mataram. Kepala sekolahnya, berinisial M, kerap menelepon dan menceritakan hubungan badannya dengan perempuan lain. Merasa dilecehkan, Nuril merekam percakapan itu. Setelah kasusnya terungkap, sang kepala sekolah dimutasi lalu melaporkan Nuril ke polisi. Nuril ditahan sejak Maret 2017 selama dua bulan tiga hari, kemudian dibebaskan Pengadilan Negeri Mataram pada 26 Juli 2017. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menghukumnya enam bulan penjara dan denda Rp500 juta karena "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan" menurut Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Peninjauan kembalinya juga ditolak. Pada 25 Juli 2019 DPR menyetujui amnesti untuknya, amnesti presiden pertama bagi korban pelecehan seksual [7].

September 2019: revisi UU KPK dan Rancangan KUHP. Pada 17 September 2019 DPR yang masa jabatannya hampir habis mengesahkan revisi undang-undang yang menurut HRW melemahkan KPK [3]. Yulianto mencatat revisi itu dinilai terburu-buru karena dibahas menjelang akhir masa jabatan DPR pada 30 September 2019. KPK digeser ke rumpun eksekutif, pegawainya menjadi aparatur sipil negara, Dewan Pengawas diberi kewenangan projustitia yang luas, dan KPK kini boleh menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) [12]. Pada saat yang sama DPR hendak mengesahkan RKUHP yang memperluas pasal penodaan agama dari satu menjadi enam pasal dan memidana hubungan seks di luar nikah hingga satu tahun penjara. Mahasiswa menyusun petisi tujuh tuntutan, dan Presiden akhirnya meminta DPR menunda pemungutan suara atas RKUHP dan tiga rancangan lain sampai 2020 [3].

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Minoritas agama dan siapa pun yang dituduh menista. Ahok kalah dalam pilkada, lalu divonis dan langsung ditahan [1]. Di luar sorotan kamera, ada nama-nama yang hampir tidak dikenal. Sepanjang 2019 tiga perempuan diadili atas tuduhan penodaan agama, termasuk Aisyah Tusalamah, penyandang disabilitas psikososial yang dihukum lima bulan karena unggahan video [3]. Menurut saya, pola yang berulang adalah pengaduan, tekanan massa, lalu vonis.

Ormas dan anggotanya. HTI kehilangan status badan hukum tanpa melalui putusan pengadilan [9]. Dampaknya tidak berhenti pada HTI. Mekanisme pembubaran administratif itu berlaku bagi organisasi kemasyarakatan mana pun yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, sementara ukuran "bertentangan" itu dipegang pemerintah [13].

Kelompok LGBT dan pasangan di luar nikah. Pada 30 April 2017 polisi menggerebek pertemuan pribadi di Surabaya dan menahan 14 laki-laki. Pada 21 Mei 2017 polisi menggerebek klub Atlantis di Jakarta dan menangkap 141 laki-laki. Dua hari kemudian, di Aceh, dua laki-laki berusia 20 dan 23 tahun dihukum cambuk [2]. HRW juga menilai pasal seks di luar nikah dalam RKUHP 2019 secara efektif akan memidana semua hubungan sesama jenis, karena hubungan itu tidak diakui secara hukum [3].

Perempuan korban kekerasan seksual. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyebut amnesti Nuril "hanya untuk sementara, hanya satu kasus". Dari sekitar 3.000 laporan kekerasan seksual yang diterima lembaganya, hampir semua korban disalahkan lingkungannya. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai kasus itu "menunjukkan bahaya dan absurditas yang terkandung dalam UU ITE" [7].

Anak perempuan. Pada 2018, 11,21 persen perempuan berusia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, turun dari 14,67 persen pada 2008. Jumlah absolutnya lebih dari satu juta anak perempuan, terbanyak di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Prevalensi tertinggi ada di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, dan 20 provinsi berada di atas rata-rata nasional. Di perdesaan angkanya turun 5,76 poin dalam sepuluh tahun, sedangkan di perkotaan turunnya kurang dari satu poin [11]. Menurut saya, angka perkotaan yang nyaris diam itu menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak cukup dijelaskan dengan kemiskinan desa. Dugaan saya, ada faktor lain seperti norma keluarga dan tekanan sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan angka usia.

KPK dan gerakan antikorupsi. Vonis Setya Novanto menunjukkan bahwa pucuk lembaga legislatif pun bisa dijangkau [10]. Setahun kemudian, revisi undang-undang mengubah fondasi lembaga yang menjangkaunya. Yulianto mengingatkan bahwa status ASN membuka kemungkinan pegawai KPK dimutasi sesuai keinginan pemerintah yang berkuasa [12].

Dunia kampus. Mahasiswa menjadi motor protes 2019, dan petisi mereka melampaui isu KPK: mengadili korporasi pembakar hutan, menghentikan militerisasi di Papua, mengusut pelanggaran HAM masa lalu, serta menghentikan kriminalisasi aktivis [3]. Akademisi juga ikut terseret. Video yang memicu perkara Ahok diunggah ulang oleh seorang dosen [1]. Perkara-perkara itu kemudian menjadi bahan kajian di jurnal kampus, dari analisis Pasal 156a sampai perdebatan soal kebijakan hukum terbuka di MK [4] [5].

Kritik, risiko, dan yang tidak beres​


Pertama, kelenturan Pasal 156a. Trisfiani Fritin Betah menyimpulkan bahwa secara yuridis mekanisme yang dipakai untuk memutus perkara Ahok sudah tepat karena pasal itu masih hukum positif. Namun ia menulis bahwa secara pribadi perkara itu "terkesan dipaksakan karena ada tekanan sedari awal", apalagi Ahok dikenai "pasal karet" [4]. Menurut saya, inilah inti masalahnya. Sepengetahuan saya, hakim memang boleh memakai pasal yang didakwakan meski jaksa menuntut dengan pasal lain. Tetapi ketika pengadilan memilih pasal yang ditinggalkan jaksa di tengah tekanan jalanan, kepercayaan publik terhadap independensi hakim ikut dipertaruhkan.

Kedua, pembubaran tanpa hakim. M. Beni Kurniawan menilai Pasal 61 dan 62 Perppu Ormas inkonstitusional karena memberi pemerintah wewenang membubarkan ormas secara sepihak tanpa due process of law, bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3). Ia juga menolak dalil asas contrarius actus karena pendaftaran ormas adalah pengesahan, bukan izin [13]. Pendukung perppu punya alasan yang patut didengar, yaitu negara wajib menjaga dasar negaranya. Namun menurut saya preseden yang ditinggalkan lebih berbahaya daripada organisasi yang dibubarkan. Hari ini sasarannya HTI. Besok, ukuran "anti-Pancasila" bisa dipakai terhadap kelompok lain.

Ketiga, MK yang menahan diri. Iwan Satriawan dan Tanto Lailam mencatat konsep kebijakan hukum terbuka dalam putusan MK belum punya batas yang jelas, sehingga pengertian positive legislator dan negative legislator sering dikacaukan, dan tarik-menarik antara judicial activism dan judicial restraint menimbulkan ketidakpastian hukum [5]. Saya cenderung setuju dengan sikap mayoritas dalam perkara zina, karena kriminalisasi semestinya lahir dari wakil rakyat. Konsekuensinya, persoalan itu dilempar ke RKUHP, yang dua tahun kemudian meledak di jalanan [3]. Anehnya, dalam perkara usia perkawinan MK justru berani melangkah setelah bertahun-tahun menyebutnya kebijakan terbuka [8].

Keempat, revisi kilat UU KPK. Yulianto menilai revisi itu justru berpihak kepada terduga atau tersangka korupsi dengan argumentasi hak asasi manusia. Ia mengutip catatan ICW bahwa kewenangan SP3 bagi KPK pernah berkali-kali ditolak melalui putusan MK pada 2003, 2006, dan 2010 [12]. Pendukung revisi berpendapat KPK perlu diawasi. Itu argumen yang sah. Yang sulit dibela adalah cara dan waktunya, yaitu disahkan di pekan-pekan terakhir DPR yang akan bubar [3].

Kelima, korban yang dipidana. Amnesti menyelamatkan Nuril, tetapi Mariana Amiruddin mengingatkan bahwa perlindungan struktural memerlukan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan revisi UU ITE [7].

Keenam, celah dispensasi. Kenaikan usia minimal ke 19 tahun tidak disertai batas usia minimum bagi dispensasi pengadilan [3]. Celah ini kemudian terbukti mahal, seperti terlihat pada epilog.

Ada juga catatan positif. Pada November 2017 MK membolehkan penghayat kepercayaan mencantumkan keyakinannya di kartu identitas, yang menurut HRW melindungi penganut lebih dari 240 kepercayaan [2]. Putusan usia perkawinan mendorong revisi undang-undang dalam waktu kurang dari setahun [8] [3]. Vonis Setya Novanto dan amnesti Nuril juga menunjukkan bahwa sistem masih bisa mengoreksi diri, walau terlambat dan tidak merata.

Epilog: apa yang tersisa setelah ramai​


  • 2019, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyebut RUU ini ditargetkan disahkan 27 September 2019, tetapi menurutnya RUU ini tidak bisa disahkan lebih dulu sebelum RKUHP. Ia juga menyebut kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa RUU itu "terlalu liberal dan ditakutkan akan menjadi pintu masuk LGBT" [7]. DPR periode itu gagal mengesahkannya [3].
  • 2020, dispensasi kawin melonjak. Berdasarkan data Badilag, dispensasi kawin naik dari 23.126 perkara pada 2019 menjadi 64.211 perkara pada 2020. Komnas Perempuan mengaitkannya dengan situasi pandemi, intensitas penggunaan gawai, persoalan ekonomi keluarga, dan perubahan UU Perkawinan yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun [14].
  • 2020, kekerasan berbasis gender siber. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan berbasis gender siber naik dari 126 kasus pada 2019 menjadi 510 kasus pada 2020 [14]. Ranah digital, tempat Nuril dijerat dengan UU ITE, ternyata juga menjadi tempat kekerasan baru terhadap perempuan.
  • 2020 dan sesudahnya, target perkawinan anak. Laporan BPS dan UNICEF menargetkan prevalensi turun menjadi 8,74 persen pada 2024 dan 6,94 persen pada 2030 [11]. Saya belum menemukan data capaian resmi yang bisa dibandingkan secara langsung.
  • 2023 sampai 2026, KUHP nasional. UU Nomor 1 Tahun 2023 disahkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023, dan mulai berlaku tiga tahun kemudian. Pasal 411 kini memidana persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, termasuk antara dua orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan, dengan pidana paling lama satu tahun, tetapi hanya atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak. Pasal 412 memidana hidup bersama di luar perkawinan paling lama enam bulan dengan syarat pengaduan yang sama. Pasal 300 mengancam pidana paling lama tiga tahun bagi siapa pun yang di muka umum menyatakan permusuhan atau kebencian terhadap agama [15].

Ada data yang tidak saya temukan. Saya tidak menemukan angka resmi jumlah ormas lain yang dibubarkan dengan mekanisme Perppu 2/2017, dan saya tidak memasukkan data kinerja KPK sesudah revisi karena tidak ada dalam sumber yang saya pilih. Sumber juga tidak selalu sejalan. HRW menulis jumlah cambukan di Aceh 83 kali di badan laporan, tetapi 82 kali pada keterangan fotonya [2]. HRW menyebut perppu ormas terbit 12 Juli 2017 [2], sedangkan BBC menyebut ditandatangani 10 Juli [9]. HRW menulis revisi UU Perkawinan pada September 2019 [3], sedangkan laporan BPS dan UNICEF menyebut Oktober 2019 [11], kemungkinan karena satu merujuk persetujuan DPR dan yang lain pengundangan. Angka 14 persen dari HRW dan 11,21 persen dari BPS juga tidak bisa dibandingkan langsung karena mengukur kelompok yang berbeda [3] [11]. BBC menyebut Pengadilan Tinggi ikut memenangkan Nuril [7], padahal putusan bebas biasanya langsung diajukan kasasi [PERLU VERIFIKASI].

Refleksi: hukum yang ditarik dua arah​


Jika dilihat sekarang, sebagian tuntutan yang ditolak MK pada 2017 justru masuk ke KUHP baru dalam bentuk yang lebih lunak. Zina antara dua orang lajang kini bisa dipidana, tetapi hanya jika keluarga dekat mengadu [15]. Bagi sebagian pembaca yang berpegang pada fikih, rumusan itu mungkin terasa setengah hati. Bagi kelompok yang khawatir terhadap kriminalisasi ruang privat, rumusan itu tetap terasa terlalu jauh. Menurut saya, kompromi seperti ini adalah ciri hukum positif dalam masyarakat majemuk. Ia jarang memuaskan siapa pun sepenuhnya, tetapi lahir dari prosedur yang bisa diperdebatkan secara terbuka.

Pelajaran yang lebih mendesak justru soal prosedur. Ahok divonis di tengah tekanan massa [4]. HTI dibubarkan tanpa hakim [9]. UU KPK disahkan kurang dari dua pekan sebelum masa jabatan DPR berakhir [3] [12]. Ketiganya menunjukkan bahwa yang paling rentan bukan pasal tertentu, melainkan kesabaran kita menempuh jalan hukum yang panjang. Menurut pemahaman saya, tradisi hukum Islam sangat menekankan kehati-hatian sebelum menjatuhkan hukuman. Nilai itu sama relevannya di ruang sidang negara.

Sementara itu, korban yang paling sunyi tetap perempuan dan anak. Nuril membutuhkan amnesti presiden untuk lolos dari pidana [7], dan dispensasi kawin justru melonjak setelah batas usia dinaikkan [14]. Hukum yang baik di atas kertas belum tentu melindungi mereka yang tidak punya suara di jalanan.

Bagi dosen dan mahasiswa, tujuh perkara ini bahan ajar yang jarang selengkap ini. Di dalamnya ada pertanyaan tentang batas tafsir hakim, kegentingan yang memaksa dalam penerbitan perppu, kewenangan MK sebagai negative legislator, dan politik hukum pembentukan undang-undang. Saran saya, bacalah putusan dan naskah aslinya, bukan potongan video atau judul berita. Perkara Ahok bermula dari transkrip yang kehilangan satu kata, dan putusan zina MK sempat dibaca sebagai pelegalan LGBT padahal istilah itu tidak muncul sama sekali [1] [6].

Pertanyaan untuk diskusi di forum: dari tujuh peristiwa di atas, mana yang menurut Anda paling menunjukkan bahwa hukum positif kita bisa ditekan oleh massa atau kekuasaan, dan bagaimana prinsip hukum Islam tentang keadilan prosedural bisa membantu memperbaikinya?

Referensi​

[1] BBC News Indonesia. (2017, 9 Mei). Sidang Al Maidah: Dua tahun penjara untuk Ahok, langsung ditahan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39853373 (Berita)
[2] Human Rights Watch. (2018). World Report 2018: Indonesia, Events of 2017. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/indonesia (Laporan)
[3] Human Rights Watch. (2020). World Report 2020: Indonesia, Events of 2019. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/indonesia (Laporan)
[4] Betah, T. F. (2019). Analisis Yuridis atas Pengenaan Pasal 156a Huruf a KUHP pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama. Lex Crimen, 7(9). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22575 (Jurnal)
[5] Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, 16(3). https://doi.org/10.31078/jk1636 (Jurnal)
[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017, 18 Desember). Siaran Pers terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. MKRI. https://www.mkri.id/public/content/...RAN PERS Putusan MK Nomor 46.PUU-XIV.2016.pdf (Dokumen resmi)
[7] Wijaya, C. (2019, 25 Juli). Baiq Nuril, amnesti pertama untuk korban pelecehan seksual: 'Belum selesaikan masalah secara struktural'. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49107027 (Berita)
[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan. MKRI. https://www.mkri.id/public/content/...ara_371_22_PUU_XV_2017_Kabul_sebagian_fix.pdf (Dokumen resmi)
[9] BBC News Indonesia. (2017, 19 Juli). Cabut SK badan hukum, Pemerintah resmi bubarkan HTI. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40651986 (Berita)
[10] BBC News Indonesia. (2018, 24 April). Setya Novanto dihukum 15 tahun, denda Rp 500 juta, dicabut hak politik 5 tahun. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43876177 (Berita)
[11] Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. BPS dan UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf (Laporan)
[12] Yulianto. (2020). Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(1), 111-124. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049 (Jurnal)
[13] Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 15(3). https://doi.org/10.31078/jk1531 (Jurnal)
[14] Komnas Perempuan. (2021, 5 Maret). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/siara...puan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 (Laporan)
[15] Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU Nomor 1 Tahun 2023.pdf (Dokumen resmi)
 
Terakhir diedit: