Dari Plagiasi sampai Uang Palsu: Masa Paling Gaduh Kampus Islam Kita

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Pada September 2024, sebuah mesin cetak masuk ke gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar di Gowa. Yang memasukkannya adalah kepala perpustakaan sendiri, berinisial AI. Kapolres Gowa menyebut mesin itu dimasukkan "tanpa sepengetahuan pimpinan kampus". Isinya bukan buku, melainkan uang palsu. Dalam konferensi pers 19 Desember 2024, Kapolda Sulawesi Selatan merinci penyerahan uang palsu senilai Rp150 juta, lalu Rp250 juta, lalu Rp200 juta, sebelum para pelaku berhenti karena tahu polisi sedang menyelidik pada akhir November 2024 [1]. Ruang yang mestinya paling sunyi di kampus mendadak jadi berita kriminal nasional.

Itu puncaknya, bukan satu-satunya. Pada September 2023, rektor UIN Suska Riau bercekcok dengan sejumlah dosen di teras masjid kampus dan rekamannya menyebar di media sosial. Setahun kemudian, sang rektor ditetapkan sebagai tersangka penghinaan ringan [2]. Di bulan yang sama pada 2023, Senat Akademik UIN Walisongo Semarang memutuskan rektornya melakukan plagiasi [3]. Mei 2024, mahasiswa baru UIN Jakarta berdemonstrasi karena uang kuliah tunggal (UKT) melonjak [4]. Februari 2025, kampus Islam negeri ikut menanggung pemotongan anggaran besar-besaran [5].

Posisi saya: kehebohan 2021–2025 berbeda jenis dari periode sebelumnya. Dulu yang ramai adalah urusan ideologi, seperti cadar, radikalisme, dan moderasi. Kali ini yang bocor ke publik adalah tata kelola, yaitu cara kampus mengurus uang, jabatan, karya ilmiah, dan rasa aman orang-orang di dalamnya. Menurut saya ini kabar buruk sekaligus kabar baik. Buruk karena masalahnya lebih dalam dari sekadar perdebatan wacana. Baik karena masalah tata kelola bisa diperbaiki dengan aturan, pengawasan, dan keberanian, bukan dengan seminar.

Latar: kampus yang membesar lebih cepat daripada tata kelolanya​


Mulai dari ukurannya. Laporan Kinerja Ditjen Pendidikan Islam tahun 2021 mencatat total 10.104.214 peserta didik di lembaga pendidikan Islam, dan 858.966 di antaranya adalah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) [6]. Jumlah sebesar itu tersebar di kampus negeri dan swasta, dari universitas besar di kota sampai sekolah tinggi kecil di kabupaten.

Banyak kampus negeri juga sudah berubah cara hidupnya. Dari 141 badan layanan umum (BLU) di bidang pendidikan per April 2024, sebanyak 28 kampus (19,85 persen) berstatus PTKIN-BLU [7]. Status ini memberi keleluasaan: pendapatan, termasuk UKT, bisa langsung dipakai untuk operasional tanpa disetor dulu ke kas negara. Sebagai gantinya, kampus dituntut akuntabel [7]. Jika dilihat sekarang, di sinilah akar banyak keributan berikutnya. Kampus makin bergantung pada uang mahasiswa, sementara alat kontrolnya tidak ikut tumbuh secepat itu.

Tekanan kedua datang dari angka akademik. Renstra Ditjen Pendidikan Islam 2020–2024 mencatat jumlah guru besar di PTKI selama 2015–2019 sebanyak 496 orang. Dokumen yang sama menyebut minimnya publikasi dosen di jurnal internasional sebagai kendala pemenuhan guru besar, dan menyebut program akselerasi guru besar sudah berjalan sejak 2016 [8]. Menurut saya, dorongan mengejar angka seperti ini wajar bagi kampus yang ingin naik kelas. Masalahnya, dorongan itu jarang dibarengi sistem pemeriksaan integritas yang sama seriusnya.

Tekanan ketiga adalah citra. Pada 8 Maret 2021, PPIM UIN Jakarta merilis survei terhadap 2.866 mahasiswa di 92 perguruan tinggi yang dilakukan 1 November–27 Desember 2020. Urutan toleransi beragama mahasiswanya: perguruan tinggi kedinasan paling tinggi, disusul perguruan tinggi negeri, swasta, lalu perguruan tinggi agama di urutan terakhir [9]. Kategori "perguruan tinggi agama" dalam survei itu tidak hanya berisi kampus Islam, karena respondennya datang dari beragam agama [9]. Meski begitu, kampus Islam memasuki 2021 dengan beban citra soal toleransi. Ironisnya, kehebohan sesudahnya justru hampir tidak menyentuh soal itu.

Satu lagi yang sering terlupa: aturan soal kekerasan seksual di kampus Islam sebenarnya sudah ada sebelum periode ini. Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 yang berlaku untuk semua PTKI. Penelitian Nilawati dan kawan-kawan terhadap 26 PTKIN dan PTKIS menemukan keputusan itu belum berjalan baik. Penyebabnya, tidak semua PTKI punya aturan turunan, kepedulian pimpinan masih lemah, ada budaya hukum yang lebih sibuk menjaga nama baik kampus daripada kerugian korban, sumber daya yang paham perlindungan korban kurang, dan dananya minim [10]. Jadi ketika periode ini dimulai, aturannya sudah ada, tetapi sebagian besar masih di atas kertas.

Kronologi: masa ketika kampus Islam paling sering jadi berita​


Saya memilih enam momen. Ukurannya sederhana: ramai dibicarakan di luar kampus, dan meninggalkan jejak sesudah ramainya reda.

5–6 Oktober 2022: Kementerian Agama akhirnya punya PMA kekerasan seksual. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Oktober 2022 dan diundangkan sehari setelahnya. Isinya tujuh bab dan 20 pasal, berlaku untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, termasuk madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan. Bentuk kekerasan seksual yang diatur mencakup perbuatan verbal, nonfisik, fisik, dan lewat teknologi informasi, dengan setidaknya 16 klasifikasi. Juru bicara Kemenag, Anna Hasbie, memberi contoh: rayuan, lelucon, atau siulan bernuansa seksual, bahkan "menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman", termasuk kekerasan seksual. Penanganannya meliputi pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban [11]. Soal mengapa baru saat itu, sumber yang saya pakai hanya memberi petunjuk tidak langsung. Aturan setingkat keputusan dirjen terbukti tidak cukup menggerakkan kampus [10]. Di tingkat nasional juga ada Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang oleh Komnas Perempuan diminta menjadi acuan pelaksanaan PMA ini [12].

September 2023: cekcok di teras masjid UIN Suska Riau. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Khairunnas Rajab, yang juga guru besar, terlibat keributan dengan sejumlah dosen yang memprotes kebijakan kampus. Keributan itu terjadi di teras masjid kampus dan tersebar di media sosial. Latarnya persoalan internal kampus, dan ujungnya saling lapor. Khairunnas melaporkan tujuh dosen ke Polda Riau karena mengaku diludahi dan nyaris dipukul, sementara para dosen melaporkan rektor atas dugaan penghinaan [2]. Beberapa media lokal mengaitkan protes itu dengan soal hak keuangan dosen, tetapi rinciannya tidak saya masukkan karena belum bisa saya cocokkan dengan sumber yang lebih kuat [PERLU VERIFIKASI].

22 September 2023: senat UIN Walisongo menyatakan rektornya plagiat. Sidang Senat Akademik UIN Walisongo Semarang menetapkan Rektor Imam Taufiq melakukan plagiasi. Yang dijiplak, menurut senat, adalah karya Muh. Arif Royyani berjudul "Memadukan Konsep Hilal dalam Tafsir al-Qur'an dan Astronomi Modern" (Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), sebuah makalah berbahasa Arab di JIIS UIN Surabaya, dan makalah yang diseminarkan di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Anggota senat Abdul Hadi berkata, "Hasil sidang sudah diserahkan ke Kementerian Agama. Biar Kementerian Agama yang memutuskan." Sebelumnya, sekitar 15 guru besar membuat petisi agar SK rektor dicabut dan namanya dihapus dari daftar calon rektor periode 2023–2027. Bantahan juga ada. Kompas mengutip keterangan resmi seorang bernama Muhtar: "Dugaan plagiasi sudah clear atau bersih, selesai dan tutup buku." Ia menyebut forum yang memunculkan isu itu ilegal karena tidak ada dalam statuta kampus [3].

22 Mei 2024: demo UKT di UIN Jakarta. Puluhan mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdemonstrasi menolak kenaikan UKT. Seorang mahasiswa yang menyebut diri Pace mendapat UKT golongan 7, sekitar Rp7 juta. Ia tidak mengajukan banding karena syaratnya ribet, dan menurutnya hasil banding pun kecil: "mereka naikin tinggi, giliran banding [turun] dikit." Seorang mahasiswi menyebut UKT-nya Rp8 juta, padahal tahun sebelumnya hanya Rp5,3 juta. Rektor Asep Saepudin Jahar menyatakan penyesuaian tarif tetap memperhatikan asas keadilan dan keterjangkauan, merujuk Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang standar biaya operasional [4]. Masalah strukturalnya terlihat dari aturan itu sendiri. PMA 7/2018 hanya mematok batas atas Kelompok 1 sebesar Rp400.000, sehingga lonjakan dari Kelompok 1 ke Kelompok 2 di PTKIN bisa tajam. Pada tahun akademik 2023/2024 pun, rata-rata tarif UKT PTKIN sudah lebih tinggi daripada PTN di hampir semua kelompok [7].

30 Agustus 2024: rektor menjadi tersangka. Ditreskrimum Polda Riau menetapkan Khairunnas Rajab sebagai tersangka penghinaan ringan terhadap dosen sejak 30 Agustus 2024, setelah gelar perkara. Seorang ahli bahasa yang diminta meneliti ucapannya saat cekcok menyimpulkan ucapan itu masuk unsur penghinaan ringan. Kabar ini baru dibenarkan polisi pada Sabtu, 7 September 2024, dan rektor dipanggil untuk diperiksa pada 11 September 2024 [2]. Sumber yang saya rujuk tidak memuat perkembangan laporan rektor terhadap tujuh dosen, jadi saya tidak menyimpulkan apa pun soal itu.

17–31 Desember 2024: uang palsu di perpustakaan. Kasus UIN Alauddin menjadi berita harian. Satu penelitian mencatat Kompas.com saja memuat 17 berita tentang kasus ini dalam rentang 17–31 Desember 2024, dengan judul-judul seperti "beroperasi sejak 2010, 17 tersangka diamankan", uang palsu yang "hendak dipakai pilkada", sampai temuan surat berharga negara palsu senilai Rp700 triliun [13]. Kampus segera membantah satu hal. Pada 21 Desember 2024, Kepala Biro AAKK UIN Alauddin, Kaswad Sartono, menegaskan mesin itu baru diselundupkan ke kampus pada September 2024, bukan sejak 2010, dan pegawai kampus yang terlibat hanya dua orang, AI dan MB. Rektor Hamdan Juhannis menyebut pelaku menyalahgunakan wewenang dan berkonsekuensi "pemecatan secara tidak terhormat" [1].

Dampak: siapa yang menanggung, dulu dan sekarang​


Yang paling cepat merasakan kehebohan adalah pimpinan kampus, karena namanya ada di judul berita. Tetapi yang menanggung paling lama biasanya orang lain.

  • Mahasiswa dan keluarganya. Penelitian terhadap 712 mahasiswa di sepuluh kampus BLU, 287 di antaranya mahasiswa PTKIN, menemukan hanya 41,64 persen responden PTKIN yang merasa kelompok UKT-nya sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, dibanding 47,06 persen di PTN. Yang tahu ada mekanisme banding hanya 52,61 persen di PTKIN, jauh di bawah PTN yang 76,00 persen. Yang menilai proses banding adil pun lebih rendah, 39,07 persen berbanding 53,25 persen [7]. Keluhan Pace soal banding di UIN Jakarta ternyata bukan keluhan satu orang.
  • Korban kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, dari 97 pengaduan kekerasan seksual di ranah pendidikan sepanjang 2020–2024, perguruan tinggi berada di urutan pertama dengan 42 kasus (43 persen), disusul pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam dengan 17 kasus (17,52 persen). Pelakunya termasuk dosen dan figur pengajar. Komisioner Devi Rahayu menyebut kasus kekerasan seksual sebagai "fenomena gunung es" [12]. Angka ini mencakup semua kampus, bukan hanya kampus Islam, dan Komnas tidak memisahkan PTKI secara khusus.
  • Dosen dan tenaga kependidikan. Di UIN Suska, perselisihan soal kebijakan kampus berakhir dengan laporan polisi ke dua arah [2]. Saat efisiensi 2025, UIN Malang mencatat pemotongan anggaran Rp83 miliar dan menghentikan sementara aktivitas tertentu selama satu sampai dua minggu [5].
  • Warga di sekitar kampus. Pemberitaan kasus uang palsu ikut memuat suara korban, termasuk pedagang kecil di sekitar kampus yang mendesak adanya kompensasi atas kerugian mereka [13].
  • Penulis yang karyanya dijiplak dan sivitas yang jujur. Tesis Muh. Arif Royyani tahun 2011 menjadi pusat sengketa yang tidak pernah ia mulai [3]. Di Makassar, rektor sendiri menyebut perbuatan pelaku telah "merusak nama baik kampus UIN Alauddin" [1], dan nama baik itu milik semua orang di kampus, termasuk yang tidak terlibat apa pun.

Ada pula dampak yang tidak langsung terlihat. Penelitian tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) di tujuh perguruan tinggi keagamaan menemukan tiga hambatan besar: sumber daya terlatih yang terbatas, korban yang enggan melapor, dan budaya kampus yang konservatif [14]. Menurut saya, setiap kali kampus lebih sibuk menjaga nama baik daripada membela korban, pesan yang sampai ke mahasiswa sangat jelas: lebih aman diam.

Kritik, risiko, dan kegagalan yang tidak boleh dilupakan​


Kritik pertama soal pengawasan. Kalimat Kapolres Gowa bahwa mesin cetak dimasukkan "tanpa sepengetahuan pimpinan kampus" [1] biasanya dibaca sebagai pembelaan bagi pimpinan. Menurut saya, kalimat itu justru inti masalahnya. Sebuah mesin cetak bisa masuk ke gedung kampus pada September 2024 dan baru berhenti dipakai pada akhir November 2024, tanpa terdeteksi oleh pimpinan. Penelitian framing atas pemberitaan Kompas.com menangkap hal serupa: media menyorot lemahnya pengawasan kampus, keterlibatan aktor dari dalam dan luar kampus, serta krisis moral di dunia akademik [13]. Supaya adil, kampus memang bergerak cepat. Rektor menyatakan pelaku harus menerima pemecatan secara tidak terhormat, dan kampus meminta media merujuk hasil konferensi pers kepolisian [1]. Tetapi memecat pelaku adalah respons, bukan pencegahan.

Kritik kedua soal mekanisme akademik yang tidak dipercaya. Di Walisongo, senat memutuskan plagiasi, lalu menyerahkan keputusan akhir ke kementerian, sementara kuasa hukum rektor menyebut forum itu ilegal menurut statuta [3]. Di Riau, perselisihan antara dosen dan rektor tidak selesai di senat atau dewan etik, tetapi di kepolisian dengan pasal penghinaan [2]. Menurut saya keduanya menunjukkan gejala yang sama: lembaga internal kampus tidak cukup dipercaya untuk mengadili pimpinannya sendiri. Akibatnya, orang memilih jalur lain, entah petisi, media sosial, atau polisi. Jalur pidana punya sisi baik karena ada pihak luar yang netral. Risikonya juga besar, karena kritik dosen terhadap pimpinan dan sebaliknya bisa berubah jadi perkara pidana, dan itu tidak sehat bagi kebebasan akademik.

Kritik ketiga, aturan bertambah tetapi pelaksanaannya tipis. Keputusan Dirjen 5494/2019 tidak berjalan baik di banyak kampus [10]. PMA 73/2022 lahir sebagai aturan yang lebih tinggi, dan Kemenag menjanjikan aturan teknis berupa keputusan menteri, pedoman, atau SOP [11]. Namun penelitian yang terbit pada 2025 masih menemukan hambatan yang mirip: kurang orang terlatih, korban takut melapor, budaya kampus yang menahan [14]. Ada juga soal desain sanksi. Kemenag menjelaskan bahwa pelaku yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana dan administrasi [11]. Jika rumusan itu dibaca sempit, kampus bisa merasa harus menunggu proses pengadilan yang panjang. Saya belum menemukan evaluasi resmi tentang bagaimana kampus menafsirkan ketentuan ini.

Kritik keempat soal data. Beberapa angka dalam kehebohan periode ini saling bertentangan, dan pembaca berhak tahu. Judul berita menyebut produksi uang palsu "beroperasi sejak 2010" [13], sementara kampus menegaskan mesinnya baru masuk September 2024 [1]. Keduanya bisa sama-sama benar jika "sejak 2010" merujuk pada awal sindikat dan "September 2024" pada masuknya mesin ke kampus, tetapi sumber yang saya pakai tidak menjelaskan hal itu secara tegas. Angka pemotongan BOPTN PTKIN sebesar 75 persen pada 2025 disampaikan seorang wakil rektor kepada media [5]. Surat edaran Dirjen Pendidikan Islam yang menjadi dasarnya belum berhasil saya temukan di laman resmi [PERLU VERIFIKASI]. Survei UKT yang saya kutip memakai mahasiswa angkatan 2022/2023 dan 2023/2024 [7], sehingga belum menangkap kenaikan tahun 2024.

Kritik kelima justru untuk kita yang membaca berita. Kasus-kasus ini terjadi di segelintir kampus. Menurut saya, menyimpulkan bahwa seluruh kampus Islam negeri bermasalah sama kelirunya dengan menganggap semua ini cuma ulah oknum. Yang bisa dikatakan secara jujur adalah bahwa celah tata kelolanya nyata, dan celah yang sama kemungkinan ada di kampus lain yang belum kebetulan jadi berita.

Epilog: apa yang tersisa setelah hebohnya reda​


Oktober 2023–Februari 2024. UIN Walisongo mendapat pelaksana tugas rektor, Prof. Nizar, terhitung 23 Oktober 2023 lewat Surat Perintah Menteri Agama Nomor 116244/B.II/3/2023. Pada 29 Februari 2024, ia dilantik sebagai rektor definitif periode 2024–2026. Sebelumnya, Nizar menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama [15]. Rilis kampus tidak menyebut kasus plagiasi, dan saya tidak menemukan keputusan resmi Kemenag tentang hasil sidang senat. Jadi hubungan sebab-akibat antara kasus itu dan pergantian rektor tidak bisa saya pastikan. Jika dilihat sekarang, penempatan pejabat tinggi kementerian di kursi rektor menunjukkan satu hal: saat kampus gaduh, kendali kembali ke Jakarta.

2024. Status tersangka rektor UIN Suska Riau sejak 30 Agustus 2024 tercatat jelas [2]. Perkembangan perkaranya sesudah itu tidak saya temukan di sumber yang saya rujuk, sehingga tidak saya tulis.

Februari 2025. Efisiensi anggaran menghantam kampus Islam negeri. Menurut Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Malang, Ilfi Nurdiana, BOPTN PTKIN dipangkas hingga 75 persen, layanan perkantoran 60 persen, dan anggaran BLU 30 persen. Ia meminta layanan tetap berjalan "dengan prima dan excellence" [5]. Menurut saya, di sini kelihatan risiko ketergantungan pada BLU yang disinggung di awal: ketika dana negara dipotong, sumber yang paling lentur adalah pendapatan kampus sendiri, termasuk UKT.

Juni–September 2025. Kasus-kasus itu mulai masuk jurnal. Kasus uang palsu dianalisis sebagai cermin krisis integritas di pendidikan tinggi [13]. Penelitian UKT merekomendasikan Kementerian Agama dan manajemen PTKIN mengevaluasi ulang rentang tarif tiap kelompok dan memastikan banding diproses dengan adil [7]. Penelitian Satgas PPKS merekomendasikan penguatan struktur kelembagaan, pelatihan yang lebih intensif, dan sistem pelaporan digital yang lebih terpadu [14].

27 Oktober 2025. Tiga tahun setelah PMA 73 terbit, Komnas Perempuan masih meminta Kemenag melaksanakannya secara menyeluruh dengan mengacu pada UU TPKS, menugaskan Inspektorat Jenderal mengawasi pelaksanaannya, memberi sanksi tegas, dan membentuk Satgas PPKS di satuan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren [12]. Permintaan itu sendiri sudah menjelaskan apa yang belum selesai.

Refleksi: kampus Islam tidak kekurangan nilai, tetapi kekurangan rem​


Kalau seluruh kehebohan ini dijajarkan, menurut saya polanya cukup terang. Plagiasi muncul di tengah dorongan mengejar angka guru besar dan publikasi [8]. Lonjakan UKT terasa paling berat ketika kampus bergantung pada uang mahasiswa dan mekanisme bandingnya tidak dipercaya [7]. Kekerasan seksual bertahan ketika nama baik lebih dijaga daripada korban [10]. Uang palsu bisa dicetak di perpustakaan ketika pengawasan aset kampus longgar [1]. Tidak satu pun dari masalah itu bisa diselesaikan dengan menambah mata kuliah akhlak.

Menurut saya, kampus Islam kita tidak kekurangan nilai. Yang kurang adalah rem: senat yang berani dan dipercaya, satgas yang independen dari pimpinan, laporan keuangan yang bisa dibaca mahasiswa, dan pengawasan yang tidak menunggu polisi datang. Hebohnya sudah lewat, tetapi rem itu belum terpasang di banyak tempat. Saya ingin mendengar dari teman-teman yang kuliah, mengajar, atau bekerja di kampus Islam: dari sekian celah itu, mana yang menurut kalian paling mendesak dibenahi lebih dulu di kampus kalian sendiri, dan apa yang sudah benar-benar berubah sejak 2021?

Referensi​

[1] Syahrin, M. A. (2024, 23 Desember). AI Gunakan Gedung Perpustaakan UIN Makassar Cetak Uang Palsu Sejak September 2024, Bukan 2010. UIN Alauddin Makassar. https://uin-alauddin.ac.id/berita/d...-uang-palsu-sejak-september-2024-bukan-2-1224 (Dokumen resmi)
[2] Tanjung, I., & Krisiandi. (2024, 7 September). Diduga Hina Dosen, Rektor UIN Suska Riau Jadi Tersangka. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/20...na-dosen-rektor-uin-suska-riau-jadi-tersangka (Berita)
[3] Yusuf, M. D., & Khairina. (2023, 22 September). Sidang Senat Putuskan Rektor UIN Walisongo Semarang Lakukan Plagiasi, Hasil Sidang Sudah Disampaikan ke Kemenag. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/20...uin-walisongo-semarang-lakukan-plagiasi-hasil (Berita)
[4] CNN Indonesia. (2024, 22 Mei). Protes Mahasiswa UIN soal UKT: Naik Tinggi, Banding Cuma Turun Dikit. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasion...soal-ukt-naik-tinggi-banding-cuma-turun-dikit (Berita)
[5] Sudiongko, A. (2025, 14 Februari). Meski Terdampak Efisiensi Anggaran, UIN Malang Tetap Berkomitmen Beri Layanan Prima. JatimTIMES. https://jatimtimes.com/baca/331485/...n-malang-tetap-berkomitmen-beri-layanan-prima (Berita)
[6] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021. Kementerian Agama RI. https://pendis.kemenag.go.id/storage/archives/1655115541.pdf (Laporan)
[7] Wardani, A. N., Olfah, S. T., Santoso, K., & Wahyudi, A. (2025). Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Persepsi Mahasiswa pada PTN dan PTKIN BLU. Jurnal Info Artha, 9(1), 49-77. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/3343/1630/16614 (Jurnal)
[8] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024. Kementerian Agama RI (salinan pada laman UIN Antasari). https://www.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Renstra-Ditjen-Pendis-2020-2024.pdf (Laporan)
[9] PPIM UIN Jakarta. (2021, 8 Maret). Survei Nasional "Kebinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi". CONVEY Indonesia. https://conveyindonesia.com/id/surv...ading-toleransi-beragama-di-perguruan-tinggi/ (Laporan)
[10] Nilawati, N., Antasari, R. R., Erniwati, E., Adib, H. S., & Sobari, D. (2023). Creating Safe and Supportive Environments: A Policy for Addressing Sexual Violence in Islamic Religious Universities. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 15(3), 3906-3913. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i3.2900 (Jurnal)
[11] Humas Kementerian Agama. (2022, 13 Oktober). Kemenag Terbitkan PMA Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan [siaran pers, dimuat Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah]. Kementerian Agama RI. https://sulteng.kemenag.go.id/berit...egahan-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan (Dokumen resmi)
[12] Komnas Perempuan. (2025, 27 Oktober). Siaran Pers Komnas Perempuan Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren [memuat data CATAHU 2020-2024]. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/publi...rasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-pesantren (Laporan)
[13] Anugrah, Z. (2025). Analisis Framing Isu Kasus Peredaran Uang Palsu di UIN Makassar di Media Online Kompas.com Periode Desember 2024. JASIMA: Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media, 6(1), 114 dst. https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/jasima/article/download/2436/1196/9392 (Jurnal)
[14] Dani, A. A., Fathan, F., Budiasih, B., Purnomo, D. T., & Merliana, N. P. E. (2025, 16 Agustus). Challenges and Strategies in the Implementation of Sexual Violence Prevention and Response Task Forces in Religious Higher Education Institutions in Indonesia. Khazanah Sosial. https://khazanah.uinsgd.ac.id/index.php/ks/article/view/46385 (Jurnal)
[15] Tim Humas UIN Walisongo. (2024, 1 Maret). Prof Nizar Resmi Menjadi Rektor UIN Walisongo Semarang Periode 2024-2026. UIN Walisongo Semarang. https://walisongo.ac.id/prof-nizar-resmi-menjadi-rektor-uin-walisongo-semarang-periode-2024-2026/ (Dokumen resmi)