Seorang petani perempuan berusia 55 tahun duduk di kursi terdakwa Pengadilan Negeri Purwokerto karena memetik tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan. Barang buktinya tercatat rapi dalam amar putusan: tiga kilogram buah kakao berikut biji dan kulitnya. Jaksa menuntut enam bulan penjara. Hakim menjatuhkan pidana 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan, sehingga Minah tidak perlu masuk sel [1].
Sekitar setahun kemudian, seorang mantan pegawai pajak yang sedang ditahan dalam perkara korupsi terpotret di antara penonton turnamen tenis internasional di Bali. Di persidangan, Gayus Tambunan mengaku berkali-kali keluar tahanan dengan menyuap petugas, bahkan terbang ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Makau memakai paspor palsu [2].
Dua potret itu sering dirangkum dalam satu kalimat pendek: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Menurut saya kalimat itu hanya benar separuh. Rentang 2005 sampai 2010 memang penuh perkara yang mempermalukan aparat. Namun periode yang sama juga memperlihatkan Mahkamah Konstitusi mulai berani membatalkan pasal pidana, simpati warganet berubah menjadi donasi ratusan juta rupiah, dan rekaman sadapan diputar terbuka di ruang sidang. Tulisan ini membaca ulang tujuh perkara paling ramai di masa itu: apa yang terjadi, siapa yang terkena, dan apa yang tersisa setelah sorotan kamera pergi.
Untuk memahami kenapa perkara-perkara ini meledak, kita perlu melihat suasana kelembagaannya. Human Rights Watch dalam laporan tahunannya tentang peristiwa 2008 menggambarkan Indonesia sebagai demokrasi yang hidup tetapi kehilangan momentum, dengan reformasi di bidang penting yang macet. Laporan yang sama mencatat pejabat dan pengusaha berpengaruh memakai pasal pencemaran nama baik, pidana maupun perdata, untuk membungkam kritik [3].
Di sisi lain, ada kemajuan nyata. Pada April 2008 DPR mengesahkan undang-undang keterbukaan informasi publik setelah tujuh tahun dibahas, walau pengkritik khawatir dengan rumusan pidana tentang "penyalahgunaan" informasi publik [3]. Tahun yang sama juga diwarnai keputusan bersama yang memerintahkan jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatan keagamaan di muka umum dengan ancaman pidana hingga lima tahun, serta eksekusi Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra dalam perkara Bom Bali 2002 [3]. Dua isu terakhir lebih dekat ke ranah hukum Islam dan terorisme, jadi saya sebut sekilas saja.
Jika dilihat sekarang, polanya cukup jelas. Lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan KPK sudah bekerja, tetapi perangkat lama seperti KUHP warisan kolonial, kepolisian, dan kejaksaan belum banyak berubah cara kerjanya. Hampir semua perkara di bawah ini lahir dari gesekan dua dunia itu.
2005 sampai 2008: Munir dan pertanyaan tentang dalang. Aktivis HAM Munir meninggal pada 2004 dalam penerbangan Garuda. Pada 12 Desember 2005 PN Jakarta Pusat menghukum pilot Pollycarpus Budihari Priyanto 14 tahun penjara karena terbukti memasukkan arsenik ke mi goreng yang disantap Munir dalam penerbangan menuju Singapura, dan pengadilan tinggi menguatkannya. Pada awal Oktober 2006 majelis kasasi Mahkamah Agung yang diketuai Iskandar Kamil menyatakan dakwaan pembunuhan berencana tidak terbukti karena tidak ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Pollycarpus hanya dihukum dua tahun karena memakai surat palsu. Hakim Artidjo Alkostar berbeda pendapat: "Meski tidak ada saksi yang melihat langsung, tetapi petunjuknya jelas," katanya, sambil menyebut Pollycarpus semestinya dihukum seumur hidup [4].
Arah perkara berbalik pada Januari 2008. Mahkamah Agung kembali menyatakan Pollycarpus bersalah dan menghukumnya 20 tahun, sementara mantan pejabat Garuda Indra Setiawan dihukum satu tahun sebagai pihak yang membantu. Penyidikan baru juga menemukan bukti yang mengaitkan mantan Deputi Badan Intelijen Negara, Muchdi Purwopranjono, dengan Pollycarpus [3]. Namun pada Desember 2008 pengadilan membebaskan Muchdi dalam sidang yang menurut HRW dirusak oleh pemaksaan dan intimidasi saksi, dan pada Juni 2009 Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa. Presiden Yudhoyono pada 2005 pernah menyebut penanganan kasus ini sebagai "test case" seberapa jauh Indonesia telah berubah [5].
Desember 2006: pasal penghinaan presiden dicoret. Dua warga negara yang pernah berurusan dengan pasal ini, Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, menguji Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 134 mengancam penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden dengan penjara paling lama enam tahun. Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan. Alasannya, ketiga pasal itu amat rentan pada tafsir apakah sebuah protes merupakan kritik atau penghinaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam praktik "selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan" [6]. Putusan yang dibacakan 6 Desember 2006 ini tidak bulat. Empat hakim berbeda pendapat, dan sebagian dari mereka menilai pasal tersebut tetap perlu untuk melindungi martabat presiden, sedangkan masalahnya ada pada penerapan oleh penyidik dan penuntut umum [6].
Oktober 2008 sampai Maret 2010: UU ****ografi. Pada 30 Oktober 2008 rapat paripurna DPR mengesahkan RUU yang semula berjudul RUU Anti ****ografi dan ****oaksi. Fraksi PDIP dan PDS keluar ruangan (walk out), diikuti dua anggota Fraksi Golkar asal Bali, sementara delapan fraksi lain menyetujui. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyebut dua pelanggaran: prosedural, karena amanat Badan Musyawarah agar RUU disosialisasikan dulu, terutama ke daerah yang menolak seperti Bali dan Sulawesi Utara, belum dijalankan; dan substansial, karena konsep ****oaksi "diselundupkan" ke definisi ****ografi serta peran serta masyarakat dalam Pasal 20 sampai 22 dinilai terlalu luas. Komnas Perempuan menilai DPR dan pemerintah "terjebak dalam politisasi moralitas dan agama" [7].
Undang-undang itu kemudian menjadi UU Nomor 44 Tahun 2008 dan diuji oleh tiga kelompok pemohon: warga Sulawesi Utara yang khawatir ekspresi budaya Minahasa ikut terjerat, Koalisi Perempuan Indonesia, dan LBH APIK Jakarta bersama sejumlah lembaga. Pada 25 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Hakim Maria Farida Indrati menyatakan pendapat berbeda: definisi ****ografi dalam Pasal 1 angka 1 tidak pasti, padahal menjadi pijakan semua pasal berikutnya, sehingga menurutnya permohonan seharusnya dikabulkan [8].
2008 sampai 2009: UU ITE dan surel Prita. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baru beberapa bulan diundangkan ketika Pasal 27 ayat (3) tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik digugat. Pemohonnya jurnalis Narliswandi Piliang. Pada Selasa, 5 Mei 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal itu konstitusional [9]. Pertimbangannya penting: tafsir Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dilepaskan dari Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delik, sehingga pasal ini juga harus diperlakukan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan [10].
Tidak lama setelah putusan itu, nama Prita Mulyasari mulai ramai. Pada 15 Agustus 2008 ia mengirim surel berjudul "Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang" ke sekitar 20 alamat surel temannya. Rumah sakit merasa dicemarkan. Prita sempat ditahan 21 hari, disidang sejak 4 Juni 2009, dan dituntut enam bulan penjara dengan dakwaan antara lain Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pada 29 Desember 2009 majelis hakim PN Tangerang yang diketuai Arthur Hangewa membebaskannya dari semua dakwaan. Di jalur perdata ia dihukum membayar Rp204 juta, dan simpati publik mengumpulkan lebih dari Rp800 juta untuk membantunya [11].
2009: Cicak vs Buaya. Ketegangan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan sepanjang 2009 ikut berperan dalam penonaktifan dan penahanan tiga pimpinan KPK, satu pada Mei dan dua pada Oktober [5]. Dua yang terakhir adalah Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, yang ditetapkan sebagai tersangka sehingga terancam diberhentikan [12]. Pada November, Mahkamah Konstitusi memutar sekitar lima jam rekaman percakapan telepon hasil sadapan KPK yang tampak menunjukkan upaya oknum jaksa dan polisi melemahkan KPK. Tim pencari fakta bentukan presiden kemudian menyimpulkan bukti untuk menahan kedua pimpinan itu tidak cukup dan meminta aparat yang terlibat dikenai sanksi [5].
Pada 25 November 2009, majelis yang dipimpin Mahfud MD memutus permohonan Bibit dan Chandra. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK, yang memberhentikan pimpinan KPK begitu berstatus terdakwa, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai pemberhentian tetap baru boleh dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah menilai ketentuan lama melanggar asas praduga tak bersalah dan membuka peluang campur tangan eksekutif atas KPK [12]. Istilah "cicak lawan buaya" sendiri lazim dikaitkan dengan ucapan seorang petinggi Polri pada 2009, tetapi saya tidak menemukan sumber dalam daftar referensi yang memuat kutipan aslinya [PERLU VERIFIKASI].
2009 sampai awal 2010: Minah, Tukijo, dan perkara kecil. Perkara Minah tercatat dengan nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt. Menurut kajian Fikrotul Jadidah, Minah sudah mengembalikan kakao itu dan meminta maaf kepada mandor kebun, tetapi perusahaan tetap melapor ke polisi. Secara positivistik unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi, dan hakim Muslih Bambang Luqmono memilih jalan tengah lewat pidana bersyarat [1]. Pola serupa muncul pada awal 2010, ketika Tukijo, petani asal Yogyakarta, dijatuhi hukuman percobaan atas pencemaran nama baik setelah meminta pejabat setempat membuka hasil pengukuran tanah [13].
2010: Gayus dan wajah mafia hukum. Perkara Gayus menarik bukan karena besar kecilnya kerugian, tetapi karena terdakwanya membuka sendiri jaringan yang selama ini hanya dibicarakan di warung kopi. Di persidangan ia mengaku membantu perusahaan besar menghindari pajak serta membayar jaksa dan polisi. Salah satu dakwaan yang terbukti adalah menyuap agar lolos dari perkara sebelumnya. Ia bahkan menawarkan diri menjadi penasihat khusus penegak hukum untuk menangkap bukan hanya "ikan kecil" tetapi juga "hiu dan paus" [2].
Pembela HAM dan keluarga korban. Perkara Munir menghasilkan vonis untuk pelaksana lapangan, tetapi tidak untuk orang yang diduga menyuruh. Setelah bebas, Muchdi justru melaporkan aktivis Usman Hamid ke polisi atas pencemaran nama baik karena ucapan Usman di tangga pengadilan [5]. Pada 2010 polisi dan jaksa tidak mengambil langkah untuk membuka kembali perkara Muchdi, walaupun ada rekomendasi dari tim Komnas HAM [13]. Bagi keluarga korban, perkara ini tidak pernah benar-benar selesai.
Pengkritik, jurnalis, dan pengguna internet. Putusan 2006 melindungi demonstran dari pasal penghinaan presiden. Namun pasal pencemaran nama baik lain tetap dipakai: HRW mencatat dua staf ICW dipanggil polisi pada 2009 atas laporan Kejaksaan Agung setelah menulis soal pengelolaan dana hasil korupsi sekitar Rp7 triliun [5]. UU ITE menambah satu lapis lagi, karena ruang lingkupnya menjangkau siapa saja yang mengetik di ruang daring, bukan hanya pers.
Masyarakat daerah dan perempuan. Penolakan terhadap UU ****ografi paling keras datang dari Bali dan Sulawesi Utara. Komnas Perempuan juga meminta Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua MA sigap menghadapi kelompok masyarakat yang atas nama undang-undang ini berpotensi melakukan kekerasan, serta meminta Mendagri mengawasi perda turunan yang bisa melanggar hak perempuan dan kelompok minoritas [7]. Warga Minahasa yang khawatir tarian dan tradisinya dianggap melanggar kesusilaan termasuk pihak yang membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi [8].
Warga miskin dalam perkara kecil. Perkara Minah berjalan penuh dari laporan polisi sampai putusan untuk barang yang sudah dikembalikan pada hari yang sama. Kajian akademik belakangan memakai perkara ini sebagai contoh benturan antara kepastian hukum dan rasa keadilan [1].
Lembaga antikorupsi dan aparat sendiri. KPK sempat bekerja dengan dua pimpinan berstatus nonaktif [12], sedangkan kepolisian dan kejaksaan, menurut saya, menanggung kerusakan citra yang lebih lama. Perkara Gayus menambah lapisannya: petugas rutan yang menerima suap, serta pertanyaan tentang perusahaan-perusahaan yang dibantunya, yang menurut saya tidak pernah terjawab tuntas di persidangan [2].
Dunia kampus. Bagi dosen dan mahasiswa hukum, perkara-perkara ini belum selesai. Lebih dari satu dekade kemudian, putusan 2006 masih dianotasi oleh penulis dari Kejaksaan Negeri Boyolali di jurnal ilmu hukum [14], perkara Minah dipakai untuk menguji positivisme hukum [1], dan deponering Bibit-Chandra dikaji sebagai penerapan asas oportunitas dengan wawancara di lingkungan Puslitbang Kejaksaan Agung [15]. Menurut saya ini tanda bahwa perkara heboh yang paling berguna bukan yang paling lama tayang di televisi, melainkan yang meninggalkan pertanyaan hukum yang belum terjawab.
Pertama, pembuktian dalam perkara kejahatan terorganisasi. Putusan kasasi 2006 dalam perkara Munir memperlihatkan cara berpikir pembuktian yang sangat bergantung pada saksi langsung [4]. Untuk pembunuhan yang direncanakan dengan rapi, syarat seperti itu nyaris mustahil dipenuhi. Putusan Mahkamah Agung 2008 memperbaiki hasilnya untuk satu orang, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa rantai komandonya tidak tersentuh [3][5].
Kedua, delik penghinaan berpindah tempat, tidak hilang. Pasal penghinaan presiden dicoret pada 2006, tetapi sejak 2008 energi pemidanaan ucapan berpindah ke Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Mahkamah memang mengikatnya pada Pasal 310 dan 311 KUHP [10], tetapi tafsir di ruang sidang tidak otomatis sama dengan tafsir di kantor polisi. Perkara Prita menunjukkan betapa cepat seseorang bisa ditahan sebelum hakim sempat menilai apakah surelnya benar-benar pencemaran [11].
Ketiga, kritik terhadap putusan 2006 juga punya dasar. Adhya Satya Lambang Bangsawan berpendapat pembatalan itu merusak gradasi nilai dalam KUHP: menghina warga biasa tetap pidana, menghina kepala negara asing tetap pidana, tetapi presiden sendiri tidak lagi dilindungi secara khusus [14]. Saya tidak sepenuhnya setuju, karena warga biasa pun tetap bisa memakai delik penghinaan umum, termasuk presiden secara pribadi. Namun argumen soal martabat jabatan ini yang nanti muncul lagi dalam pembaruan KUHP.
Keempat, undang-undang moral yang definisinya kabur. Pendapat berbeda Maria Farida tentang definisi ****ografi [8] dan kekhawatiran Elsam bahwa definisinya terlalu luas [7] menyentuh persoalan yang sama: hukum pidana yang tidak jelas batasnya memindahkan kekuasaan menafsir dari pembentuk undang-undang ke aparat di lapangan, atau malah ke massa.
Kelima, penyelesaian lewat jalur yang tidak memuaskan semua pihak. Perkara Bibit dan Chandra akhirnya dihentikan dengan deponering, bukan dengan putusan pengadilan [15]. Bagi KPK ini menyelamatkan kelembagaan. Namun bagi orang yang ingin melihat tuduhan itu diuji tuntas, deponering meninggalkan pertanyaan: apakah mereka bersih, atau hanya dianggap terlalu penting untuk diadili.
Keenam, hukuman yang terasa ringan untuk kejahatan sistemik. Gayus dihukum tujuh tahun, jauh di bawah tuntutan jaksa 20 tahun [2]. Angka itu tidak sebanding dengan dampaknya pada kepercayaan publik terhadap pajak, polisi, dan rutan sekaligus.
Ada juga catatan positif yang jarang disebut. Mahkamah Konstitusi di masa ini memperlihatkan fungsi yang sebelumnya tidak ada: warga seperti Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, jurnalis seperti Narliswandi Piliang, atau dua pimpinan KPK yang terdesak, punya forum untuk menguji undang-undang secara terbuka [6][12]. Pemutaran rekaman di ruang sidang MK, terlepas dari perdebatannya, membuat publik bisa menilai sendiri [5]. Pada April 2009 Mahkamah Agung juga membatalkan ganti rugi perdata 110 juta dolar AS yang sebelumnya dibebankan kepada majalah Time atas laporan 1999 tentang kekayaan keluarga Soeharto, yang oleh HRW disebut perkembangan positif bagi kebebasan pers [5].
Beberapa perkara selesai di pengadilan, sebagian lagi meninggalkan jejak di undang-undang. Berikut perkembangan sesudahnya yang bisa saya telusuri dari sumber:
Ada data yang tidak berhasil saya temukan dan perlu disebut terbuka. Saya tidak menemukan angka resmi berapa orang yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada 2008 sampai 2010. Saya juga tidak menemukan data berapa perkara yang ditangani dengan pasal-pasal UU ****ografi pada tahun-tahun pertamanya. Jumlah perkara pencurian bernilai kecil seperti kasus Minah pada periode itu juga tidak tersedia dalam sumber yang saya pakai. Untuk perkara Prita, putusan pidana di tingkat kasasi dan peninjauan kembali setelah 2010 tidak saya verifikasi dari sumber dalam daftar ini [PERLU VERIFIKASI]. Begitu pula nilai gugatan perdata rumah sakit, yang angkanya berbeda-beda di pemberitaan.
Kalau saya harus memilih satu pelajaran dari 2005 sampai 2010, pelajaran itu adalah bahwa perkara hukum di Indonesia selalu disidangkan dua kali: sekali di pengadilan, sekali lagi di ruang publik. Prita dibebaskan setelah simpati publik mengumpulkan lebih dari Rp800 juta untuknya [11]. Bibit dan Chandra selamat setelah rekaman diputar dan tim pencari fakta bekerja [5]. Minah dihukum, tetapi dengan pidana bersyarat yang jelas mempertimbangkan suasana di luar ruang sidang [1].
Menurut saya ini kemenangan sekaligus peringatan. Kemenangan, karena publik terbukti bisa mengoreksi aparat. Peringatan, karena keadilan yang bergantung pada viralnya sebuah perkara tidak adil bagi mereka yang perkaranya tidak pernah viral. Tukijo hanya muncul satu kalimat dalam laporan internasional [13], dan saya menduga ada banyak Tukijo lain yang bahkan tidak sampai ke sana. Jika dilihat sekarang, perbaikan yang paling awet justru datang dari putusan dan revisi undang-undang, bukan dari heboh itu sendiri: syarat delik aduan untuk penghinaan daring, syarat putusan berkekuatan hukum tetap sebelum pimpinan KPK diberhentikan [12][10].
Pertanyaan untuk diskusi di forum: menurut pengalaman Anda mengajar, belajar, atau berpraktik, apakah tekanan publik terhadap perkara seperti Prita dan Minah lebih banyak memperbaiki cara aparat bekerja, atau justru membuat keadilan semakin bergantung pada perkara mana yang sempat viral?
[2] Budisatrijo, A. (2011, 19 Januari). Indonesian taxman Gayus Tambunan jailed for corruption. BBC News. https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12224782 (Berita)
[3] Human Rights Watch. (2009). World Report 2009: Indonesia (peristiwa 2008). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2009/country-chapters/indonesia (Laporan)
[4] ANTARA News. (2006, 4 Oktober). MA Hukum Pollycarpus Dua Tahun Penjara. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/43717/ma-hukum-pollycarpus-dua-tahun-penjara (Berita)
[5] Human Rights Watch. (2010). World Report 2010: Indonesia (peristiwa 2009). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2010/country-chapters/indonesia (Laporan)
[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP) terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf (Dokumen resmi)
[7] Hukumonline. (2008, 30 Oktober). RUU ****ografi Disahkan Dalam Suasana Kontroversial. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-****ografi-disahkan-dalam-suasana-kontroversial-hol20405/ (Berita)
[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang ****ografi. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/...tusan Nomor 10-17-23PUU-2009 (****ografi).pdf (Dokumen resmi)
[9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/...tusan_sidang_FINAL PUTUSAN 50 UU ITE 2008.pdf (Dokumen resmi)
[10] Kharisma, D. B. (2022). Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Rechts Vinding, 11(1). BPHN. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/832 (Jurnal)
[11] Lestari, S. (2009, 29 Desember). Prita divonis bebas. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2009/12/091229_pritatrial (Berita)
[12] Oktaviandini, R. (2009, 25 November). MK Kabulkan Permohonan Bibit-Chandra. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/163278/mk-kabulkan-permohonan-bibit-chandra (Berita)
[13] Human Rights Watch. (2011). World Report 2011: Indonesia (peristiwa 2010). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2011/country-chapters/indonesia (Laporan)
[14] Bangsawan, A. S. L. (2019). Kajian Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan terhadap Presiden. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 97-114. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114 (Jurnal)
[15] Yudha, G. (2020). Lembaga Deponering sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana di Indonesia. UNES Law Review, 2(3), 331-345. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/126 (Jurnal)
Sekitar setahun kemudian, seorang mantan pegawai pajak yang sedang ditahan dalam perkara korupsi terpotret di antara penonton turnamen tenis internasional di Bali. Di persidangan, Gayus Tambunan mengaku berkali-kali keluar tahanan dengan menyuap petugas, bahkan terbang ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Makau memakai paspor palsu [2].
Dua potret itu sering dirangkum dalam satu kalimat pendek: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Menurut saya kalimat itu hanya benar separuh. Rentang 2005 sampai 2010 memang penuh perkara yang mempermalukan aparat. Namun periode yang sama juga memperlihatkan Mahkamah Konstitusi mulai berani membatalkan pasal pidana, simpati warganet berubah menjadi donasi ratusan juta rupiah, dan rekaman sadapan diputar terbuka di ruang sidang. Tulisan ini membaca ulang tujuh perkara paling ramai di masa itu: apa yang terjadi, siapa yang terkena, dan apa yang tersisa setelah sorotan kamera pergi.
Latar: reformasi hukum yang berjalan setengah hati
Untuk memahami kenapa perkara-perkara ini meledak, kita perlu melihat suasana kelembagaannya. Human Rights Watch dalam laporan tahunannya tentang peristiwa 2008 menggambarkan Indonesia sebagai demokrasi yang hidup tetapi kehilangan momentum, dengan reformasi di bidang penting yang macet. Laporan yang sama mencatat pejabat dan pengusaha berpengaruh memakai pasal pencemaran nama baik, pidana maupun perdata, untuk membungkam kritik [3].
Di sisi lain, ada kemajuan nyata. Pada April 2008 DPR mengesahkan undang-undang keterbukaan informasi publik setelah tujuh tahun dibahas, walau pengkritik khawatir dengan rumusan pidana tentang "penyalahgunaan" informasi publik [3]. Tahun yang sama juga diwarnai keputusan bersama yang memerintahkan jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatan keagamaan di muka umum dengan ancaman pidana hingga lima tahun, serta eksekusi Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra dalam perkara Bom Bali 2002 [3]. Dua isu terakhir lebih dekat ke ranah hukum Islam dan terorisme, jadi saya sebut sekilas saja.
Jika dilihat sekarang, polanya cukup jelas. Lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan KPK sudah bekerja, tetapi perangkat lama seperti KUHP warisan kolonial, kepolisian, dan kejaksaan belum banyak berubah cara kerjanya. Hampir semua perkara di bawah ini lahir dari gesekan dua dunia itu.
Kronologi: tujuh perkara yang menyita perhatian
2005 sampai 2008: Munir dan pertanyaan tentang dalang. Aktivis HAM Munir meninggal pada 2004 dalam penerbangan Garuda. Pada 12 Desember 2005 PN Jakarta Pusat menghukum pilot Pollycarpus Budihari Priyanto 14 tahun penjara karena terbukti memasukkan arsenik ke mi goreng yang disantap Munir dalam penerbangan menuju Singapura, dan pengadilan tinggi menguatkannya. Pada awal Oktober 2006 majelis kasasi Mahkamah Agung yang diketuai Iskandar Kamil menyatakan dakwaan pembunuhan berencana tidak terbukti karena tidak ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Pollycarpus hanya dihukum dua tahun karena memakai surat palsu. Hakim Artidjo Alkostar berbeda pendapat: "Meski tidak ada saksi yang melihat langsung, tetapi petunjuknya jelas," katanya, sambil menyebut Pollycarpus semestinya dihukum seumur hidup [4].
Arah perkara berbalik pada Januari 2008. Mahkamah Agung kembali menyatakan Pollycarpus bersalah dan menghukumnya 20 tahun, sementara mantan pejabat Garuda Indra Setiawan dihukum satu tahun sebagai pihak yang membantu. Penyidikan baru juga menemukan bukti yang mengaitkan mantan Deputi Badan Intelijen Negara, Muchdi Purwopranjono, dengan Pollycarpus [3]. Namun pada Desember 2008 pengadilan membebaskan Muchdi dalam sidang yang menurut HRW dirusak oleh pemaksaan dan intimidasi saksi, dan pada Juni 2009 Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa. Presiden Yudhoyono pada 2005 pernah menyebut penanganan kasus ini sebagai "test case" seberapa jauh Indonesia telah berubah [5].
Desember 2006: pasal penghinaan presiden dicoret. Dua warga negara yang pernah berurusan dengan pasal ini, Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, menguji Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 134 mengancam penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden dengan penjara paling lama enam tahun. Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan. Alasannya, ketiga pasal itu amat rentan pada tafsir apakah sebuah protes merupakan kritik atau penghinaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam praktik "selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan" [6]. Putusan yang dibacakan 6 Desember 2006 ini tidak bulat. Empat hakim berbeda pendapat, dan sebagian dari mereka menilai pasal tersebut tetap perlu untuk melindungi martabat presiden, sedangkan masalahnya ada pada penerapan oleh penyidik dan penuntut umum [6].
Oktober 2008 sampai Maret 2010: UU ****ografi. Pada 30 Oktober 2008 rapat paripurna DPR mengesahkan RUU yang semula berjudul RUU Anti ****ografi dan ****oaksi. Fraksi PDIP dan PDS keluar ruangan (walk out), diikuti dua anggota Fraksi Golkar asal Bali, sementara delapan fraksi lain menyetujui. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyebut dua pelanggaran: prosedural, karena amanat Badan Musyawarah agar RUU disosialisasikan dulu, terutama ke daerah yang menolak seperti Bali dan Sulawesi Utara, belum dijalankan; dan substansial, karena konsep ****oaksi "diselundupkan" ke definisi ****ografi serta peran serta masyarakat dalam Pasal 20 sampai 22 dinilai terlalu luas. Komnas Perempuan menilai DPR dan pemerintah "terjebak dalam politisasi moralitas dan agama" [7].
Undang-undang itu kemudian menjadi UU Nomor 44 Tahun 2008 dan diuji oleh tiga kelompok pemohon: warga Sulawesi Utara yang khawatir ekspresi budaya Minahasa ikut terjerat, Koalisi Perempuan Indonesia, dan LBH APIK Jakarta bersama sejumlah lembaga. Pada 25 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Hakim Maria Farida Indrati menyatakan pendapat berbeda: definisi ****ografi dalam Pasal 1 angka 1 tidak pasti, padahal menjadi pijakan semua pasal berikutnya, sehingga menurutnya permohonan seharusnya dikabulkan [8].
2008 sampai 2009: UU ITE dan surel Prita. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baru beberapa bulan diundangkan ketika Pasal 27 ayat (3) tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik digugat. Pemohonnya jurnalis Narliswandi Piliang. Pada Selasa, 5 Mei 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal itu konstitusional [9]. Pertimbangannya penting: tafsir Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dilepaskan dari Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delik, sehingga pasal ini juga harus diperlakukan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan [10].
Tidak lama setelah putusan itu, nama Prita Mulyasari mulai ramai. Pada 15 Agustus 2008 ia mengirim surel berjudul "Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang" ke sekitar 20 alamat surel temannya. Rumah sakit merasa dicemarkan. Prita sempat ditahan 21 hari, disidang sejak 4 Juni 2009, dan dituntut enam bulan penjara dengan dakwaan antara lain Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pada 29 Desember 2009 majelis hakim PN Tangerang yang diketuai Arthur Hangewa membebaskannya dari semua dakwaan. Di jalur perdata ia dihukum membayar Rp204 juta, dan simpati publik mengumpulkan lebih dari Rp800 juta untuk membantunya [11].
2009: Cicak vs Buaya. Ketegangan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan sepanjang 2009 ikut berperan dalam penonaktifan dan penahanan tiga pimpinan KPK, satu pada Mei dan dua pada Oktober [5]. Dua yang terakhir adalah Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, yang ditetapkan sebagai tersangka sehingga terancam diberhentikan [12]. Pada November, Mahkamah Konstitusi memutar sekitar lima jam rekaman percakapan telepon hasil sadapan KPK yang tampak menunjukkan upaya oknum jaksa dan polisi melemahkan KPK. Tim pencari fakta bentukan presiden kemudian menyimpulkan bukti untuk menahan kedua pimpinan itu tidak cukup dan meminta aparat yang terlibat dikenai sanksi [5].
Pada 25 November 2009, majelis yang dipimpin Mahfud MD memutus permohonan Bibit dan Chandra. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK, yang memberhentikan pimpinan KPK begitu berstatus terdakwa, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai pemberhentian tetap baru boleh dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah menilai ketentuan lama melanggar asas praduga tak bersalah dan membuka peluang campur tangan eksekutif atas KPK [12]. Istilah "cicak lawan buaya" sendiri lazim dikaitkan dengan ucapan seorang petinggi Polri pada 2009, tetapi saya tidak menemukan sumber dalam daftar referensi yang memuat kutipan aslinya [PERLU VERIFIKASI].
2009 sampai awal 2010: Minah, Tukijo, dan perkara kecil. Perkara Minah tercatat dengan nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt. Menurut kajian Fikrotul Jadidah, Minah sudah mengembalikan kakao itu dan meminta maaf kepada mandor kebun, tetapi perusahaan tetap melapor ke polisi. Secara positivistik unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi, dan hakim Muslih Bambang Luqmono memilih jalan tengah lewat pidana bersyarat [1]. Pola serupa muncul pada awal 2010, ketika Tukijo, petani asal Yogyakarta, dijatuhi hukuman percobaan atas pencemaran nama baik setelah meminta pejabat setempat membuka hasil pengukuran tanah [13].
2010: Gayus dan wajah mafia hukum. Perkara Gayus menarik bukan karena besar kecilnya kerugian, tetapi karena terdakwanya membuka sendiri jaringan yang selama ini hanya dibicarakan di warung kopi. Di persidangan ia mengaku membantu perusahaan besar menghindari pajak serta membayar jaksa dan polisi. Salah satu dakwaan yang terbukti adalah menyuap agar lolos dari perkara sebelumnya. Ia bahkan menawarkan diri menjadi penasihat khusus penegak hukum untuk menangkap bukan hanya "ikan kecil" tetapi juga "hiu dan paus" [2].
Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang
Pembela HAM dan keluarga korban. Perkara Munir menghasilkan vonis untuk pelaksana lapangan, tetapi tidak untuk orang yang diduga menyuruh. Setelah bebas, Muchdi justru melaporkan aktivis Usman Hamid ke polisi atas pencemaran nama baik karena ucapan Usman di tangga pengadilan [5]. Pada 2010 polisi dan jaksa tidak mengambil langkah untuk membuka kembali perkara Muchdi, walaupun ada rekomendasi dari tim Komnas HAM [13]. Bagi keluarga korban, perkara ini tidak pernah benar-benar selesai.
Pengkritik, jurnalis, dan pengguna internet. Putusan 2006 melindungi demonstran dari pasal penghinaan presiden. Namun pasal pencemaran nama baik lain tetap dipakai: HRW mencatat dua staf ICW dipanggil polisi pada 2009 atas laporan Kejaksaan Agung setelah menulis soal pengelolaan dana hasil korupsi sekitar Rp7 triliun [5]. UU ITE menambah satu lapis lagi, karena ruang lingkupnya menjangkau siapa saja yang mengetik di ruang daring, bukan hanya pers.
Masyarakat daerah dan perempuan. Penolakan terhadap UU ****ografi paling keras datang dari Bali dan Sulawesi Utara. Komnas Perempuan juga meminta Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua MA sigap menghadapi kelompok masyarakat yang atas nama undang-undang ini berpotensi melakukan kekerasan, serta meminta Mendagri mengawasi perda turunan yang bisa melanggar hak perempuan dan kelompok minoritas [7]. Warga Minahasa yang khawatir tarian dan tradisinya dianggap melanggar kesusilaan termasuk pihak yang membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi [8].
Warga miskin dalam perkara kecil. Perkara Minah berjalan penuh dari laporan polisi sampai putusan untuk barang yang sudah dikembalikan pada hari yang sama. Kajian akademik belakangan memakai perkara ini sebagai contoh benturan antara kepastian hukum dan rasa keadilan [1].
Lembaga antikorupsi dan aparat sendiri. KPK sempat bekerja dengan dua pimpinan berstatus nonaktif [12], sedangkan kepolisian dan kejaksaan, menurut saya, menanggung kerusakan citra yang lebih lama. Perkara Gayus menambah lapisannya: petugas rutan yang menerima suap, serta pertanyaan tentang perusahaan-perusahaan yang dibantunya, yang menurut saya tidak pernah terjawab tuntas di persidangan [2].
Dunia kampus. Bagi dosen dan mahasiswa hukum, perkara-perkara ini belum selesai. Lebih dari satu dekade kemudian, putusan 2006 masih dianotasi oleh penulis dari Kejaksaan Negeri Boyolali di jurnal ilmu hukum [14], perkara Minah dipakai untuk menguji positivisme hukum [1], dan deponering Bibit-Chandra dikaji sebagai penerapan asas oportunitas dengan wawancara di lingkungan Puslitbang Kejaksaan Agung [15]. Menurut saya ini tanda bahwa perkara heboh yang paling berguna bukan yang paling lama tayang di televisi, melainkan yang meninggalkan pertanyaan hukum yang belum terjawab.
Kritik, risiko, dan kegagalan
Pertama, pembuktian dalam perkara kejahatan terorganisasi. Putusan kasasi 2006 dalam perkara Munir memperlihatkan cara berpikir pembuktian yang sangat bergantung pada saksi langsung [4]. Untuk pembunuhan yang direncanakan dengan rapi, syarat seperti itu nyaris mustahil dipenuhi. Putusan Mahkamah Agung 2008 memperbaiki hasilnya untuk satu orang, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa rantai komandonya tidak tersentuh [3][5].
Kedua, delik penghinaan berpindah tempat, tidak hilang. Pasal penghinaan presiden dicoret pada 2006, tetapi sejak 2008 energi pemidanaan ucapan berpindah ke Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Mahkamah memang mengikatnya pada Pasal 310 dan 311 KUHP [10], tetapi tafsir di ruang sidang tidak otomatis sama dengan tafsir di kantor polisi. Perkara Prita menunjukkan betapa cepat seseorang bisa ditahan sebelum hakim sempat menilai apakah surelnya benar-benar pencemaran [11].
Ketiga, kritik terhadap putusan 2006 juga punya dasar. Adhya Satya Lambang Bangsawan berpendapat pembatalan itu merusak gradasi nilai dalam KUHP: menghina warga biasa tetap pidana, menghina kepala negara asing tetap pidana, tetapi presiden sendiri tidak lagi dilindungi secara khusus [14]. Saya tidak sepenuhnya setuju, karena warga biasa pun tetap bisa memakai delik penghinaan umum, termasuk presiden secara pribadi. Namun argumen soal martabat jabatan ini yang nanti muncul lagi dalam pembaruan KUHP.
Keempat, undang-undang moral yang definisinya kabur. Pendapat berbeda Maria Farida tentang definisi ****ografi [8] dan kekhawatiran Elsam bahwa definisinya terlalu luas [7] menyentuh persoalan yang sama: hukum pidana yang tidak jelas batasnya memindahkan kekuasaan menafsir dari pembentuk undang-undang ke aparat di lapangan, atau malah ke massa.
Kelima, penyelesaian lewat jalur yang tidak memuaskan semua pihak. Perkara Bibit dan Chandra akhirnya dihentikan dengan deponering, bukan dengan putusan pengadilan [15]. Bagi KPK ini menyelamatkan kelembagaan. Namun bagi orang yang ingin melihat tuduhan itu diuji tuntas, deponering meninggalkan pertanyaan: apakah mereka bersih, atau hanya dianggap terlalu penting untuk diadili.
Keenam, hukuman yang terasa ringan untuk kejahatan sistemik. Gayus dihukum tujuh tahun, jauh di bawah tuntutan jaksa 20 tahun [2]. Angka itu tidak sebanding dengan dampaknya pada kepercayaan publik terhadap pajak, polisi, dan rutan sekaligus.
Ada juga catatan positif yang jarang disebut. Mahkamah Konstitusi di masa ini memperlihatkan fungsi yang sebelumnya tidak ada: warga seperti Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, jurnalis seperti Narliswandi Piliang, atau dua pimpinan KPK yang terdesak, punya forum untuk menguji undang-undang secara terbuka [6][12]. Pemutaran rekaman di ruang sidang MK, terlepas dari perdebatannya, membuat publik bisa menilai sendiri [5]. Pada April 2009 Mahkamah Agung juga membatalkan ganti rugi perdata 110 juta dolar AS yang sebelumnya dibebankan kepada majalah Time atas laporan 1999 tentang kekayaan keluarga Soeharto, yang oleh HRW disebut perkembangan positif bagi kebebasan pers [5].
Epilog: apa yang tersisa setelah heboh mereda
Beberapa perkara selesai di pengadilan, sebagian lagi meninggalkan jejak di undang-undang. Berikut perkembangan sesudahnya yang bisa saya telusuri dari sumber:
- 2010, penodaan agama. Pada April 2010 Mahkamah Konstitusi mempertahankan undang-undang penodaan agama dengan alasan melindungi ketertiban umum [13]. Ini menunjukkan bahwa keberanian MK membatalkan pasal pidana pada 2006 tidak berlaku untuk semua isu.
- 2010 sampai 2011, deponering Bibit dan Chandra. Kejaksaan Agung mengumumkan pengesampingan perkara pada 29 Oktober 2010, dikukuhkan dengan ketetapan Jaksa Agung tertanggal 24 Januari 2011, dengan alasan pelimpahan ke pengadilan akan mengganggu kinerja KPK [15].
- 2011, vonis Gayus. Pada 19 Januari 2011 Gayus divonis tujuh tahun penjara atas empat dakwaan korupsi [2]. Perkara-perkara turunannya berlanjut setelah itu dan tidak saya bahas di sini.
- 2016 sampai 2021, UU ITE direvisi. Sejak 2008 sampai 2021 UU ITE sembilan kali diuji materi. Revisi 2016 menegaskan bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) adalah delik aduan, dan SKB Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tahun 2021 menyatakan cacian atau ejekan bukan wilayah pasal itu [10]. Dona Budi Kharisma membacanya sebagai bentuk kepatuhan pemerintah pada pertimbangan Putusan MK 2009, bukan pembangkangan [10].
- 2023, pasal penghinaan presiden kembali. KUHP nasional yang disahkan pada akhir 2022 dan diundangkan pada 2023 memuat lagi delik penyerangan harkat dan martabat presiden, kali ini sebagai delik aduan [PERLU VERIFIKASI]. Perdebatan 2006 belum selesai, hanya berganti bentuk.
Ada data yang tidak berhasil saya temukan dan perlu disebut terbuka. Saya tidak menemukan angka resmi berapa orang yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada 2008 sampai 2010. Saya juga tidak menemukan data berapa perkara yang ditangani dengan pasal-pasal UU ****ografi pada tahun-tahun pertamanya. Jumlah perkara pencurian bernilai kecil seperti kasus Minah pada periode itu juga tidak tersedia dalam sumber yang saya pakai. Untuk perkara Prita, putusan pidana di tingkat kasasi dan peninjauan kembali setelah 2010 tidak saya verifikasi dari sumber dalam daftar ini [PERLU VERIFIKASI]. Begitu pula nilai gugatan perdata rumah sakit, yang angkanya berbeda-beda di pemberitaan.
Refleksi: hukum yang diuji di dua ruang sidang
Kalau saya harus memilih satu pelajaran dari 2005 sampai 2010, pelajaran itu adalah bahwa perkara hukum di Indonesia selalu disidangkan dua kali: sekali di pengadilan, sekali lagi di ruang publik. Prita dibebaskan setelah simpati publik mengumpulkan lebih dari Rp800 juta untuknya [11]. Bibit dan Chandra selamat setelah rekaman diputar dan tim pencari fakta bekerja [5]. Minah dihukum, tetapi dengan pidana bersyarat yang jelas mempertimbangkan suasana di luar ruang sidang [1].
Menurut saya ini kemenangan sekaligus peringatan. Kemenangan, karena publik terbukti bisa mengoreksi aparat. Peringatan, karena keadilan yang bergantung pada viralnya sebuah perkara tidak adil bagi mereka yang perkaranya tidak pernah viral. Tukijo hanya muncul satu kalimat dalam laporan internasional [13], dan saya menduga ada banyak Tukijo lain yang bahkan tidak sampai ke sana. Jika dilihat sekarang, perbaikan yang paling awet justru datang dari putusan dan revisi undang-undang, bukan dari heboh itu sendiri: syarat delik aduan untuk penghinaan daring, syarat putusan berkekuatan hukum tetap sebelum pimpinan KPK diberhentikan [12][10].
Pertanyaan untuk diskusi di forum: menurut pengalaman Anda mengajar, belajar, atau berpraktik, apakah tekanan publik terhadap perkara seperti Prita dan Minah lebih banyak memperbaiki cara aparat bekerja, atau justru membuat keadilan semakin bergantung pada perkara mana yang sempat viral?
Referensi
[1] Jadidah, F. (2022). Kasus Nenek Minah Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Positivisme. IBLAM Law Review, 2(3), 129-142. https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/view/98 (Jurnal)[2] Budisatrijo, A. (2011, 19 Januari). Indonesian taxman Gayus Tambunan jailed for corruption. BBC News. https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12224782 (Berita)
[3] Human Rights Watch. (2009). World Report 2009: Indonesia (peristiwa 2008). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2009/country-chapters/indonesia (Laporan)
[4] ANTARA News. (2006, 4 Oktober). MA Hukum Pollycarpus Dua Tahun Penjara. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/43717/ma-hukum-pollycarpus-dua-tahun-penjara (Berita)
[5] Human Rights Watch. (2010). World Report 2010: Indonesia (peristiwa 2009). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2010/country-chapters/indonesia (Laporan)
[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP) terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf (Dokumen resmi)
[7] Hukumonline. (2008, 30 Oktober). RUU ****ografi Disahkan Dalam Suasana Kontroversial. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-****ografi-disahkan-dalam-suasana-kontroversial-hol20405/ (Berita)
[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang ****ografi. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/...tusan Nomor 10-17-23PUU-2009 (****ografi).pdf (Dokumen resmi)
[9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/...tusan_sidang_FINAL PUTUSAN 50 UU ITE 2008.pdf (Dokumen resmi)
[10] Kharisma, D. B. (2022). Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Rechts Vinding, 11(1). BPHN. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/832 (Jurnal)
[11] Lestari, S. (2009, 29 Desember). Prita divonis bebas. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2009/12/091229_pritatrial (Berita)
[12] Oktaviandini, R. (2009, 25 November). MK Kabulkan Permohonan Bibit-Chandra. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/163278/mk-kabulkan-permohonan-bibit-chandra (Berita)
[13] Human Rights Watch. (2011). World Report 2011: Indonesia (peristiwa 2010). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2011/country-chapters/indonesia (Laporan)
[14] Bangsawan, A. S. L. (2019). Kajian Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan terhadap Presiden. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 97-114. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114 (Jurnal)
[15] Yudha, G. (2020). Lembaga Deponering sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana di Indonesia. UNES Law Review, 2(3), 331-345. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/126 (Jurnal)
Terakhir diedit: