Dari Jilbab Sekolah sampai Pasal Kumpul Kebo: Hukum Islam yang Riuh

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Januari 2021, di sebuah SMK negeri di Padang, seorang ayah beragama Kristen bernama Elianu Hia merekam pertemuannya dengan seorang guru. Guru itu menekannya agar meminta sang putri, yang juga Kristen, memakai jilbab di sekolah. Ketika Elianu bertanya apakah itu saran atau perintah, jawabannya lugas: ini aturan sekolah di SMKN 2 Padang, aturan wajib jilbab [1]. Video dan surat sekolah itu ia unggah ke Facebook, lalu menyebar ke media nasional. Dalam empat bulan berikutnya, tiga menteri meneken keputusan bersama, dan Mahkamah Agung membatalkannya.

Hampir dua tahun kemudian, Selasa 6 Desember 2022, DPR secara bulat mengesahkan KUHP baru. Isinya antara lain ancaman penjara sampai satu tahun untuk hubungan seks di luar nikah dan sampai enam bulan untuk hidup bersama tanpa nikah [2]. Dari seragam sekolah, perdebatan kita sampai ke kamar tidur.

Di antara keduanya, pandemi COVID-19 membuat urusan agama bersinggungan dengan negara hampir setiap bulan. Ada vaksin yang "haram tapi boleh", frasa "tanpa persetujuan korban", vonis mati untuk pengasuh pesantren, volume pengeras suara masjid, dan donasi umat yang bocor. Tulisan ini menyusun ulang isu-isu itu, melihat siapa yang terdampak, dan menimbang apa yang tersisa setelah keramaiannya reda.

Latar: aturan lama, pandemi, dan negara yang ikut menafsir​


Banyak isu 2021-2022 berakar pada aturan lama. Ambil contoh seragam sekolah. Pada Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menerbitkan peraturan seragam yang, menurut HRW, rumusannya ambigu tetapi ditafsirkan pejabat dan sekolah sebagai kewajiban jilbab bagi siswi Muslim. Nuh sendiri, dalam wawancara dengan HRW pada 2019, menegaskan bahwa ia tidak mencantumkan kata "wajib". Namun aturan itu mendorong dinas pendidikan daerah membuat aturan turunan, dan ribuan sekolah negeri menulis ulang tata tertib seragamnya [1].

Soal kekerasan seksual, angkanya terus naik. Komnas Perempuan mencatat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2021. Angka itu naik 50 persen dari 2020 dan menjadi yang tertinggi dalam sepuluh tahun pencatatan [3]. Sementara itu, pengumpulan donasi publik masih diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, yang menurut YLKI sudah ketinggalan dari sisi infrastruktur hukum dan kelembagaan [4].

Lalu datang pandemi. Ketika vaksin menjadi jalan keluar yang paling realistis, pertanyaan halal-haram tidak lagi sekadar urusan label di kemasan. Jawabannya ikut menentukan apakah jutaan orang mau disuntik.

Kronologi: dari ruang guru sampai ruang paripurna​


Januari-Mei 2021: jilbab, SKB, dan Mahkamah Agung. Setelah video Elianu viral, Mendikbud Nadiem Makarim pada 24 Januari 2021 mengecam kejadian di SMKN 2 Padang. Menurutnya, aturan wajib jilbab di sekolah negeri bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang pendidikan. Pada 3 Februari 2021, Nadiem, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas meneken keputusan bersama. Isinya membebaskan siswa dan guru memilih seragam dengan atau tanpa atribut keagamaan, serta memerintahkan pemerintah daerah dan kepala sekolah meninggalkan aturan wajib jilbab. Pada 10 Februari, MUI menyurati pemerintah agar aturan itu direvisi [1].

Perlawanan paling efektif datang dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Lembaga adat ini mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung dengan alasan punya kepentingan atas penyelenggaraan pendidikan. Majelis yang diketuai Yulius, dengan anggota Irfan Fachruddin dan Is Sudaryono, mengabulkannya. SKB bernomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021, dan 219 Tahun 2021 dinyatakan bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah, UU Perlindungan Anak, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu SKB tersebut tidak sah dan tidak mengikat, dan ketiga menteri diperintahkan mencabutnya [5]. Putusan bernomor 17 P/HUM/2021 itu dijatuhkan pada awal Mei 2021. Ada sumber yang menyebut 2 Mei dan ada yang menyebut 3 Mei, jadi tanggal persisnya saya tandai [PERLU VERIFIKASI].

Maret 2021: vaksin yang "haram tapi boleh". Pemerintah meminta fatwa tentang vaksin AstraZeneca. Pada 16 Maret 2021, MUI menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021. Vaksin buatan AstraZeneca di SK Bioscience, Andong, Korea Selatan, dinyatakan haram karena tahapan produksinya memanfaatkan tripsin dari ****. Namun penggunaannya "pada saat ini" dibolehkan (mubah) dengan lima alasan. Ada kebutuhan mendesak yang setara darurat syar'i, ada keterangan ahli tentang risiko fatal jika vaksinasi tertunda, vaksin halal tidak mencukupi untuk kekebalan kelompok, pemerintah menjamin keamanannya, dan pilihan vaksin memang terbatas. Kebolehan itu gugur jika alasannya hilang. Fatwa yang sama mewajibkan umat Islam ikut vaksinasi [6].

Konteks angkanya tercantum dalam fatwa itu sendiri. Menurut keterangan Kementerian Kesehatan yang dikutip MUI, Indonesia membutuhkan sekitar 426,8 juta dosis. Sementara itu, vaksin Sinovac-Bio Farma yang sudah bersertifikat halal hanya akan tersedia sekitar 122,5 juta dosis sampai akhir 2021. AstraZeneca direncanakan memasok 113 juta dosis pada 2021 [6].

AstraZeneca membantah. Dalam pernyataan 20 Maret 2021, perusahaan itu menyebut vaksinnya tidak mengandung produk hewani. Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin Abdul Fatah, tetap berpegang pada audit LPPOM: "Kami percaya pada LPPOM yang sudah belasan tahun bekerja sama dengan MUI." Ia menganalogikannya dengan daging ****, yang jelas haram tetapi boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat [7].

November 2021: frasa "tanpa persetujuan korban". Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi mewajibkan kampus membentuk satuan tugas. Nadiem menyebut kampus sedang mengalami "pandemi kekerasan seksual". Survei Kemendikbud tahun 2020 menunjukkan 77 persen dosen mengatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, tetapi 63 persen di antaranya tidak melaporkan [8].

Polemiknya ada di Pasal 5, yang merumuskan berbagai tindakan kekerasan seksual sebagai perbuatan "tanpa persetujuan korban". Wido Supraha dari MUI menilai frasa itu membuat aktivitas seksual di luar nikah yang dilakukan suka sama suka "menjadi tidak diatur". Mardani Ali Sera dari PKS menyebutnya "pelegalan kebebasan seks". Muhammadiyah menilai aturan itu "mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan". Nadiem membantah: "Kemendikbud tidak pernah mendukung seks bebas atau zina" [8].

Desember 2021-April 2022: Herry Wirawan. Ketika polemik Permendikbud belum reda, publik dikejutkan kasus Herry Wirawan, pengasuh pesantren di Bandung. Sejak 2016 sampai 2021, ia memperkosa sedikitnya 13 santriwati yang rata-rata berusia 13-16 tahun [9]. Pada 15 Februari 2022, Pengadilan Negeri Bandung memvonisnya penjara seumur hidup. Delapan korban sampai melahirkan sembilan anak. Restitusi Rp331 juta dibebankan kepada Kementerian PPPA, dan kebiri kimia tidak dijatuhkan karena dinilai mustahil dilaksanakan bersama hukuman seumur hidup. Pada 4 April 2022, Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding jaksa dan menjatuhkan hukuman mati [9].

Februari 2022: pengeras suara masjid. Menag Yaqut menerbitkan surat edaran yang meminta masjid memakai pengeras suara dalam, dan membatasi volume pengeras suara luar untuk azan paling tinggi 100 desibel. Ia lalu menjadi sasaran kampanye kemarahan. Menurut HRW, dua politisi melaporkannya ke polisi atas tuduhan penodaan agama setelah ia membandingkan masjid yang bising dengan gonggongan ****** [10].

Mei 2022: UU TPKS. Komnas Perempuan menyebut lonjakan kasus 2021 sebagai alarm agar RUU TPKS segera disahkan [3]. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya ditetapkan pada 9 Mei 2022 [11]. Undang-undang ini mengatur sembilan bentuk tindak pidana inti, dari pelecehan seksual nonfisik sampai pemaksaan perkawinan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pidananya diperberat sepertiga jika pelaku adalah pendidik, tenaga kependidikan, atau pengurus yang dipercaya menjaga korban. Jika harta pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi, negara menutup kekurangannya lewat Dana Bantuan Korban [11].

Juli 2022: ACT dan dana umat. Majalah Tempo melaporkan dugaan penyelewengan donasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT), lembaga kemanusiaan yang beroperasi sejak 2005. Donasi itu antara lain disebut dipakai untuk gaji dan fasilitas pengurus. Presiden ACT Ibnu Khajar mengakui lembaganya rata-rata memakai 13,7 persen donasi untuk operasional. Pada Selasa, 5 Juli 2022, Kementerian Sosial mencabut izin pengumpulan uang dan barang ACT. Menurut Mensos ad interim Muhadjir Effendy, batasnya hanya 10 persen sesuai Pasal 6 ayat (1) PP 29/1980. PPATK juga mengaku menemukan dugaan penyelewengan [4].

Desember 2022: KUHP baru. Menurut BBC, KUHP lama mendefinisikan zina secara sempit, yaitu hubungan seks yang melibatkan orang yang terikat perkawinan. KUHP baru melarang semua hubungan seks di luar nikah, dengan ancaman naik dari sembilan bulan menjadi satu tahun. Hidup bersama tanpa nikah diancam sampai enam bulan. Sebagai kompromi, penuntutan hanya bisa dimulai atas pengaduan suami atau istri, orang tua, atau anak. Aturan ini berlaku juga bagi orang asing dan baru efektif tiga tahun kemudian. KUHP baru juga memuat enam pasal penodaan agama, termasuk larangan membujuk orang untuk tidak beragama [2]. HRW menyoroti ketentuan "hukum yang hidup" (living law), yang dapat ditafsirkan mencakup perda syariah, padahal tidak ada daftar resminya [10].

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Siswi dan guru perempuan. HRW mendokumentasikan tekanan psikologis akibat aturan wajib jilbab. Ada siswi yang dikeluarkan atau terpaksa mundur dari sekolah negeri, dan ada guru yang kehilangan pekerjaan. Korbannya bukan hanya Muslim, karena banyak siswi dan guru Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lain juga dipaksa berjilbab. Dalam laporan tentang tahun 2022, HRW mencatat sedikitnya 64 aturan wajib jilbab di Indonesia [10]. Artinya, setelah SKB dibatalkan, perlindungan dari pusat ikut hilang, sementara aturan daerahnya tetap ada.

Calon penerima vaksin. Epidemiolog PAEI Masdalina Pane khawatir fatwa itu mengurangi minat vaksinasi. Ia menyarankan satu fatwa untuk semua vaksin COVID-19: "Sebab kalau ada fatwa baru lagi, ribut terus nanti." Kekhawatiran itu punya wajah nyata. Yuda Hariansyah dari Aceh berkata, "Saya tidak mau kalau itu (vaksin) haram." Falhan Niam Akbar dari Depok mau menerima AstraZeneca, asalkan kondisi daruratnya dijelaskan secara terbuka [7].

Korban kekerasan seksual di kampus dan pesantren. Komnas Perempuan mencatat aduan kekerasan di dunia pendidikan turun dari 17 kasus pada 2020 menjadi 9 kasus pada 2021. Selama 2015-2021, perguruan tinggi menempati urutan pertama (35 persen), disusul pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam (16 persen) [3]. Data KPAI yang dikutip Pebriaisyah dan kawan-kawan lebih tajam lagi. Dari 18 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan sepanjang 2021, 14 kasus atau 77,78 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, dan 12 terjadi di lembaga berasrama [12]. Menurut saya, angka aduan yang kecil itu justru menunjukkan betapa sulitnya korban bersuara.

Pengurus masjid dan warga sekitarnya. Surat edaran pengeras suara menyentuh hampir setiap masjid, tetapi dampaknya lebih terasa sebagai perdebatan daripada perubahan perilaku. Sayangnya, saya tidak menemukan data resmi tentang berapa masjid yang menyesuaikan diri.

Donatur dan penerima manfaat. Korban paling konkret kasus ACT adalah ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT 610. Dari dana bantuan Boeing sekitar Rp138 miliar yang diterima ACT, Rp117 miliar dinyatakan digelapkan [4]. Hamid Abidin dari Perhimpunan Filantropi Indonesia menyoroti sisi donatur. Menurutnya, banyak donatur tertutup dan tidak kritis, lebih suka menyebut diri "hamba Allah", dan jarang menanyakan laporan penggunaan dana [4].

Pasangan tanpa buku nikah. Peneliti HRW Andreas Harsono mengingatkan bahwa ada jutaan pasangan di Indonesia yang tidak punya akta nikah, terutama masyarakat adat dan Muslim di perdesaan yang menikah lewat upacara agama. Secara teori, mereka bisa dijerat pasal hidup bersama [2]. Bagi pembaca yang akrab dengan fikih munakahat, ini ironi. Pernikahan yang sah secara agama bisa tampak seperti kumpul kebo di mata hukum pidana.

Kritik, risiko, dan kegagalan​


Pertama, putusan MA tentang SKB seragam memenangkan argumen kewenangan, tetapi meninggalkan soal substansi. LKAAM berangkat dari kepentingan adat dan pendidikan [5]. Heryansyah dan Hadi, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (2024), membaca putusan itu sebagai kegagalan MA melindungi sekaligus menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mereka bahkan berargumen bahwa MA sedang berada dalam "putaran konservatif" dan punya problem imparsialitas hakim [13]. Pembela putusan bisa menjawab bahwa urusan seragam memang kewenangan daerah, dan itu argumen yang sah. Namun menurut saya, otonomi daerah tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan seorang siswi Kristen ditekan memakai simbol agama lain.

Kedua, fatwa AstraZeneca kokoh secara metode, tetapi komunikasinya lemah. Dalil darurat yang dipakai MUI adalah konsep klasik, merujuk antara lain QS. Al-Baqarah ayat 173 [6]. Sa'diyah dan kawan-kawan, dalam Journal of Islamic Law, mencatat fatwa ini lahir dari permintaan pemerintah dan memakai pendekatan qiyas serta maqasid. Perbedaan pandangannya dengan lembaga fatwa lain terletak pada soal istihalah, yaitu perubahan zat yang bisa mengubah status najis suatu bahan [14]. Persoalannya, publik awam hanya menangkap kata "haram". Hasanuddin sendiri menyatakan setiap vaksin baru "pastilah diaudit lagi, difatwakan lagi" [7]. Jika dilihat sekarang, usul Masdalina tentang satu fatwa untuk semua vaksin lebih masuk akal dari sisi kesehatan publik, meski mungkin kurang memuaskan dari sisi kehati-hatian.

Ketiga, perdebatan consent sering salah sasaran. Veni Siregar dari Forum Pengada Layanan menilai consent adalah jantung aturan itu. Tanpa frasa "tanpa persetujuan korban", korban kehilangan penegas bahwa ia memang korban. Ia juga mencatat polisi dan kampus sering menganggap kasus sebagai "suka sama suka" [8]. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menambahkan, "Tidak semua yang tidak diatur [di dalam Permendikbud] itu menjadi boleh." Menurutnya, aturan itu mengatur kekerasan seksual, bukan kesusilaan [8]. Menurut saya, kekhawatiran MUI dan Muhammadiyah soal zina bisa dipahami dari sudut fikih, karena zina tetap haram dengan atau tanpa persetujuan. Tetapi peraturan menteri tentang penanganan kekerasan bukan tempat yang tepat untuk menuntaskan hukum zina. Dalam fikih jinayah pun, ada atau tidaknya paksaan sudah lama menjadi pembeda antara pelaku dan korban.

Keempat, kasus Herry menunjukkan lubang pengawasan pesantren. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut selama ini "belum ada intervensi" pengawasan di pesantren. Kementerian Agama mengaku berada dalam posisi dilematis karena banyak pesantren tertutup dan enggan diintervensi [9]. Pebriaisyah dan kawan-kawan memetakan dua pola yang memungkinkan kekerasan seksual di pesantren. Pola pertama adalah budaya patriarki yang dilembagakan lewat kurikulum, tafsir tekstual, dan kepatuhan total santri kepada kiai. Pola kedua adalah relasi kuasa yang timpang. Mereka mengusulkan pengarusutamaan gender dan pendidikan seksual dalam kurikulum pesantren [12]. Vonis mati memuaskan rasa keadilan banyak orang, tetapi tidak menjawab persoalan struktural ini.

Kelima, kasus ACT memperlihatkan dua rezim aturan yang tidak nyambung. Menurut Firman, Isman, dan Muthoifin dalam jurnal Mendapo, regulasi zakat mengatur hak amil "sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi". Mereka menilai ACT menghimpun dana atas nama zakat, infak, dan sedekah, tetapi tidak mengelolanya menurut UU Zakat. ACT juga tidak memiliki dewan pengawas syariah seperti disyaratkan Pasal 18 UU 23/2011 [15]. Di sisi lain, ACT berizin sebagai penyelenggara pengumpulan uang dan barang, yang batas biaya operasionalnya 10 persen [4]. Menurut saya, celah di antara dua rezim ini rawan dipakai untuk membenarkan potongan yang lebih besar dengan bahasa fikih. Sudaryatmo dari YLKI menyimpulkan, "Pengawasannya sangat minim" [4].

Keenam, pasal zina di KUHP adalah kompromi yang rapuh. Delik aduan memang mempersempit siapa yang bisa melapor [2]. Namun Ajeng, perempuan Muslim berusia 28 tahun di Depok, menggambarkan risikonya dengan sederhana. Cukup satu anggota keluarga yang tidak suka, dan ia bisa dipenjara karena tinggal bersama pasangannya. Ia mengakui bahwa dalam agamanya hal itu dianggap dosa, tetapi menolak hukum pidana didasarkan pada satu agama [2]. Bagi saya, kalimat Ajeng merangkum dilema yang jarang diucapkan terang-terangan. Seseorang bisa mengakui sebuah perbuatan sebagai dosa, sekaligus menolak negara memenjarakannya.

Ada juga catatan positif. UU TPKS menjawab beberapa masalah yang terungkap pada 2021-2022, termasuk kasus seperti Herry. Pemberatan pidana bagi pendidik, Dana Bantuan Korban, dan pengakuan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana adalah langkah nyata [11]. Fatwa AstraZeneca juga, di balik semua kegaduhannya, tegas mewajibkan umat Islam ikut vaksinasi [6].

Epilog: apa yang masih tersisa​


Beberapa jejaknya masih bisa ditelusuri dengan tanggal yang jelas.

  • 2021-2022, seragam sekolah. SKB tiga menteri dibatalkan MA pada Mei 2021 [5], sementara HRW masih menghitung sedikitnya 64 aturan wajib jilbab dalam laporannya tentang 2022 [10].
  • Desember 2022, Herry Wirawan. MA menolak kasasi Herry pada 8 Desember 2022 melalui putusan Nomor 5642 K/PID.SUS/2022, sehingga hukuman matinya tetap berlaku [9].
  • Januari 2023, ACT. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ahyudin 3 tahun 6 bulan penjara karena penggelapan dalam jabatan, lebih ringan dari tuntutan jaksa empat tahun. Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain masing-masing divonis tiga tahun [4].
  • 2024, TPKS. UU TPKS kini punya peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual [11].
  • 2026, KUHP. Karena KUHP baru berlaku tiga tahun setelah disahkan [2], pasal zina dan hidup bersama kini sudah masuk masa berlaku.

Ada beberapa data yang tidak saya temukan. Saya tidak menemukan angka resmi tentang berapa aturan wajib jilbab di daerah yang dicabut atau direvisi setelah 2021. Saya juga tidak menemukan studi kuantitatif yang mengukur dampak fatwa AstraZeneca terhadap angka vaksinasi. Untuk KUHP, saya belum menemukan data jumlah pengaduan atau perkara zina sejak pasal itu berlaku. Hasil upaya hukum lanjutan atas vonis ACT juga tidak saya telusuri. Bagian-bagian ini sengaja saya biarkan kosong daripada diisi dugaan.

Refleksi: dari "boleh karena darurat" ke "dilarang oleh negara"​


Jika semua isu ini dijajarkan, menurut saya hukum Islam pada 2021-2022 bergerak ke dua arah sekaligus. Di satu sisi, ia tampil lentur dan pragmatis. Vaksin yang haram dibolehkan karena darurat, dan ulama ikut mewajibkan vaksinasi. Di sisi lain, ada dorongan kuat untuk menjadikan norma agama sebagai norma pidana dan norma administrasi, dari pasal zina sampai aturan seragam yang dipertahankan lewat jalur pengadilan.

Yang menarik, korban paling nyata dalam periode ini justru muncul dari ruang yang paling dekat dengan agama. Ada siswi sekolah negeri yang ditekan berjilbab, santriwati di pesantren, dan ahli waris korban kecelakaan yang dananya dikelola lembaga filantropi Islam. Bagi saya, ini pengingat bahwa ukuran keberhasilan hukum Islam di Indonesia bukan seberapa banyak norma agama masuk ke undang-undang. Ukurannya adalah seberapa terlindungi orang-orang paling lemah di dalam lembaga yang membawa nama agama.

Pertanyaan untuk diskusi di forum: di antara jalur fatwa, peraturan menteri, putusan pengadilan, dan KUHP, mana yang menurut Anda paling tepat untuk menghadirkan nilai hukum Islam di Indonesia hari ini, dan mana yang justru paling berisiko melukai orang yang seharusnya dilindungi?

Referensi​

[1] Human Rights Watch. (2021, 18 Maret). "I Wanted to Run Away": Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2021/03/...abusive-dress-codes-women-and-girls-indonesia (Laporan)
[2] Mao, F. (2022, 6 Desember). Indonesia passes criminal code banning sex outside marriage. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-63869078 (Berita)
[3] Komnas Perempuan. (2022, 9 Maret). Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022: Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm untuk RUU TPKS Segera Disahkan. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022 (Laporan)
[4] BBC News Indonesia. (2022, 6 Juli; diperbarui 24 Januari 2023). Ahyudin pendiri ACT divonis 3,5 tahun penjara, gelapkan dana bantuan korban Lion Air JT-610. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62046881 (Berita)
[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 17 P/HUM/2021: Penggunaan Seragam dan Atribut dengan Kekhasan Agama [ringkasan putusan]. MARINews Mahkamah Agung RI. https://marinews.mahkamahagung.go.i...seragam-dan-atribut-dengan-kekhasan-agama-0i9 (Dokumen resmi)
[6] Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca. Komisi Fatwa MUI. https://fatwamui.com/storage/173/fa...entang-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca.pdf (Dokumen resmi)
[7] BBC News Indonesia. (2021, 22 Maret). Vaksin AstraZeneca 'haram, tapi boleh digunakan': Kepercayaan publik dikhawatirkan berkurang, pemerintah diminta mengedukasi publik. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56475726 (Berita)
[8] BBC News Indonesia. (2021, 13 November). 'Pandemi kekerasan seksual' di kampus dan Permendikbud 30: Mengapa 'tanpa persetujuan korban' dimaknai 'pelegalan kebebasan seks'? BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939 (Berita)
[9] BBC News Indonesia. (2021, 9 Desember; diperbarui 3 Januari 2023). Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586 (Berita)
[10] Human Rights Watch. (2023). World Report 2023: Indonesia (Events of 2022). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/indonesia (Laporan)
[11] Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. JDIH Kementerian Sekretariat Negara (peraturan.go.id). https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2022 (Dokumen resmi)
[12] Pebriaisyah, B. F., Wilodati, & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 12(1), 1-14. Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063 (Jurnal)
[13] Heryansyah, D., & Hadi, S. (2024). Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(2), 434-460. Universitas Islam Indonesia. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art9 (Jurnal)
[14] Sa'diyah, M., Masuwd, M. A., & Supandi, A. F. (2022). Legal Problems Using AstraZeneca Vaccine: Hermeneutic Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council. Journal of Islamic Law, 3(1), 1-16. https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.496 (Jurnal)
[15] Firman, M. S., Isman, & Muthoifin. (2023). Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Kemanusiaan terhadap Lembaga Filantropis di Indonesia. Mendapo: Journal of Administrative Law, 4(2), 91-105. Universitas Jambi. https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i2.24728 (Jurnal)
 
Terakhir diedit: