Dari IAIN ke UIN: Problematika Pendidikan Tinggi Islam 2004–2006

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Artikel diperbarui secara berkala!

Pada 21 Juni 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004. Isinya singkat: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang berubah menjadi universitas Islam negeri (UIN). Bagian yang paling menarik justru jarang dibaca orang. Bidang ilmu umum di dua kampus itu dibina secara teknis akademis oleh Menteri Pendidikan Nasional, sedangkan pembinaan teknis fungsionalnya tetap dipegang Menteri Agama [1]. Satu kampus, dua kementerian.

Tidak sampai enam belas bulan kemudian, jumlah UIN sudah enam. IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau lewat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tertanggal 4 Januari 2005 [2]. Pada 10 Oktober 2005, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN Alauddin Makassar menyusul lewat Perpres Nomor 57 Tahun 2005 [3].

Suasana di antara tanggal-tanggal itu jauh dari tenang. Pada 28 Mei 2005, ratusan orang hadir di Universitas Brawijaya, Malang, dalam bedah buku berjudul Ada Pemurtadan di IAIN [4]. Dua bulan kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama [5]. Kampus Islam negeri yang sedang sibuk mengganti papan nama tiba-tiba juga harus membela diri.

Tulisan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan: mengapa gelombang perubahan itu terjadi pada 2004–2006, siapa yang terdampak saat itu dan sekarang, dan apa yang tersisa setelah hiruk-pikuknya reda. Satu catatan sejak awal: data dosen dan perguruan tinggi swasta untuk tahun 2004–2006 tidak berhasil saya temukan. Karena itu, untuk beberapa hal saya memakai data 2007/2008 sebagai angka terdekat dan akan menyebutnya terang-terangan.

Istilah yang dipakai: PTAI (perguruan tinggi agama Islam) terdiri atas PTAIN yang negeri, yaitu UIN, IAIN, dan STAIN, serta PTAIS yang swasta. Pada masa itu semuanya berada di bawah Departemen Agama.

Latar Belakang: Institut yang Ingin Lepas dari Dikotomi​


Untuk memahami 2004, kita perlu mundur sedikit. Sebuah studi dampak yang dibiayai Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA) dan terbit pada 2003 mencatat ada empat puluh tujuh lembaga pendidikan tinggi Islam negeri di Indonesia. Menurut laporan itu, tiga di antaranya "telah menjadi universitas" dengan program ilmu keislaman dan ilmu sekuler sekaligus. Banyak Muslim progresif di Indonesia, tulis laporan itu, menganggap pemisahan pendidikan Islam dan pendidikan sekuler sebagai dikotomi yang "tidak alamiah" [6].

Angka "tiga" itu perlu dibaca hati-hati. Secara hukum, sebelum Juni 2004 baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berstatus universitas, yaitu sejak 2002. Saya tidak menemukan penjelasan selisih ini di laporan tersebut. Dugaan saya, yang dihitung termasuk kampus yang sedang mengurus konversi.

Gagasan integrasi itu tidak lahir dalam semalam. Sejak 1989, kerja sama IAIN dengan McGill University di Kanada telah menghasilkan lebih dari sembilan puluh gelar master dan doktor studi Islam bagi mahasiswa dan dosen IAIN [6]. Lulusan inilah yang kemudian banyak mengisi jabatan di IAIN dan STAIN. Laporan yang sama mencatat bahwa antara 1989 dan 2000 ada sembilan puluh disertasi dosen IAIN yang diajukan ke McGill, lima puluh di antaranya tentang Islam di Indonesia. Ada pula detail kecil yang menunjukkan betapa goyahnya posisi ilmu umum sebelum konversi: kelas tadris seperti matematika, biologi, dan geografi di Fakultas Tarbiyah sempat dihapus pada 1990 karena alasan administratif, lalu dihidupkan kembali [6]. Di tingkat kampus, persiapannya juga panjang. IAIN Pekanbaru, misalnya, sudah membuka jurusan umum seperti psikologi, manajemen, dan ilmu komunikasi sejak tahun akademik 1998/1999, jauh sebelum perpresnya terbit [2].

Fu'ad Jabali, menulis di Studia Islamika pada akhir 2004, merangkum apa yang dipertaruhkan. Di IAIN, yang dikembangkan hanya studi Islam seperti teologi, fikih, dan tafsir. Di UIN, cakupannya meluas ke ilmu-ilmu "sekuler". Konsekuensi kedua menyangkut mahasiswa: sebagian besar mahasiswa IAIN berasal dari madrasah, pesantren, dan masyarakat perdesaan, sedangkan UIN dengan fakultas umumnya menarik mahasiswa dari latar yang jauh lebih beragam [7].

Menurut saya, ada tiga hal yang membuat semua ini terjadi pada 2004–2005, bukan lebih awal atau lebih lambat. Pertama, generasi dosen bergelar Barat yang dibentuk sejak 1989 sudah cukup senior untuk memimpin. Kedua, uang tersedia: kesepakatan antara Islamic Development Bank (IDB) dan Sunan Kalijaga dimulai resmi pada 2002, mencakup gedung, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan manajemen, dengan proyek yang berjalan 2004–2008 [8]. Ketiga, ada keputusan politik di tingkat presiden. Ketiganya bertemu pada saat yang sama.

Kronologi 2004–2006: Enam UIN dan Satu Fatwa​


2004: Integrasi Masuk Dokumen Negara​


Bagian pertimbangan Keppres 50/2004 menyebut kebutuhan "integrasi antara bidang ilmu agama Islam dengan bidang ilmu umum" [1]. Kalimat ini penting karena untuk pertama kalinya gagasan para rektor dan dosen itu masuk ke dokumen negara sebagai alasan resmi perubahan status. Pada tahun yang sama, proyek IDB di Sunan Kalijaga mulai berjalan. Menurut kajian Hannase dkk., IDB tidak hanya membiayai gedung, tetapi juga mengawal proses peralihan dari IAIN ke UIN serta pembukaan dua fakultas umum di bidang sains dan di bidang sosial-humaniora [8].

Januari–Juli 2005: Konversi Berlanjut, Tuduhan Mengeras​


Perpres 2/2005 untuk Pekanbaru memuat rumusan yang kelak dipakai lagi. Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa tugas utama UIN adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam. Ayat (2) mengizinkan program ilmu umum, tetapi penyelenggaraannya "untuk mendukung" program ilmu agama Islam [2]. Jadi, di atas kertas, ilmu umum di UIN berstatus penunjang.

Sementara itu, kritik dari luar makin keras. Dalam bedah buku di Universitas Brawijaya pada 28 Mei 2005, Hartono Ahmad Jaiz, penulis Ada Pemurtadan di IAIN, menyatakan bahwa UIN lebih banyak mengajarkan filsafat dan sejarah pemikiran Islam daripada mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah secara utuh. Ia juga menyebut sejumlah alumni yang menurutnya menyimpang, di antaranya yang aktif di Jaringan Islam Liberal (JIL). Pembandingnya, Dr. Mudjab dari UIN Malang, memberi catatan yang menurut saya justru paling tajam: substansi dan metode belajar sangat bergantung pada "person" yang membina, bukan pada kurikulum yang disusun secara sistematis [4].

Kritik juga datang dari dalam. Pada akhir Juni 2005, Hamadi B. Husain dikukuhkan sebagai guru besar pemikiran Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pidatonya berjudul "Dekonstruksi Pemikiran Islam Liberal". Di situ ia menyebut JIL sebagai "virus" bagi mereka yang tak memiliki pemahaman utuh, dan mengklaim bahwa tulisan "Selamat Datang di Wilayah Bebas Tuhan" banyak ditemui di wilayah Bandung [9]. Peristiwa di Bandung yang ia maksud sering dikaitkan dengan kegiatan mahasiswa baru IAIN Bandung pada 2004, tetapi saya hanya menemukan sumber partisan dengan tanggal yang saling bertentangan [PERLU VERIFIKASI].

Juli–Agustus 2005: Fatwa dan Jawaban Seorang Rektor​


Pada Musyawarah Nasional MUI akhir Juli 2005, MUI mengeluarkan sebelas fatwa. Salah satunya menyatakan paham liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama bertentangan dengan ajaran Islam. Ketua Komisi Fatwa Ma'ruf Amin mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa fatwa itu, meski tidak menyebut nama organisasi, merupakan reaksi terhadap JIL dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Azyumardi Azra, yang saat itu menjabat Rektor UIN Jakarta [10], menyebutnya "tidak efektif dan bahkan kontraproduktif". Menurutnya, negara tidak bisa memaksakan fatwa itu karena tidak mengikat secara hukum. Dalam laporan yang sama, Wakil Ketua MUI Umar Shihab menegaskan bahwa paham-paham itu tidak boleh dilawan dengan kekerasan, melainkan dengan argumen yang logis [5].

Sebulan kemudian, pada 24 Agustus 2005, Azra kembali bicara kepada detikcom. Definisi pluralisme versi MUI, katanya, "mereka susun sendiri" dan "tidak lazim". Mengutip Diana L. Eck, ia menjelaskan bahwa pluralisme didasarkan pada perbedaan, bukan kesamaan, dan berarti keterlibatan aktif dengan kemajemukan. Ia menambahkan satu peringatan yang jika dilihat sekarang terasa jauh ke depan: yang perlu dicermati adalah kelompok-kelompok yang memakai fatwa MUI untuk memaksa pemerintah menerapkannya [10].

Di sinilah posisi kampus Islam negeri menjadi rumit. Pemimpinnya adalah pejabat negara di bawah Departemen Agama, sementara banyak orang tua calon mahasiswa membaca fatwa MUI sebagai pedoman. Kampus berdiri di tengah keduanya.

Oktober–Desember 2005: Dua UIN Baru dan Undang-Undang Dosen​


Perpres 57/2005 untuk Bandung dan Makassar ditetapkan 10 Oktober 2005. Pasal 2-nya mengulang pola dua atap: bidang ilmu umum "secara teknis akademis" dibina Menteri Pendidikan Nasional dan "secara teknis fungsional" dibina Menteri Agama. Pasal 3-nya mengulang rumusan Pekanbaru: tugas utama di bidang ilmu agama Islam, program ilmu umum "untuk mendukung" [3]. Dengan begitu, pada akhir 2005 ada enam UIN, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Malang, Riau, Bandung, dan Makassar.

Pada 30 Desember 2005 terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 46 ayat (2) mensyaratkan dosen program diploma dan sarjana berkualifikasi minimal magister, sedangkan dosen pascasarjana minimal doktor. Pasal 47 mengatur sertifikasi pendidik bagi dosen yang sudah berpengalaman mengajar sedikitnya dua tahun dan berjabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli [11]. Aturan ini berlaku untuk semua perguruan tinggi, termasuk PTAI yang negeri maupun swasta.

2006: Dilihat dari Luar​


Richard G. Kraince melakukan penelitian lapangan tentang pendidikan tinggi Islam negeri antara Desember 2005 dan Maret 2006. Ia mendokumentasikan bagaimana para pemimpin pendidikan Islam yang progresif memajukan tradisi intelektualisme kritis demi "pembaruan" pemikiran Islam, dan bagaimana tradisi itu menjadi pijakan untuk mendorong demokratisasi dan kohesi sosial. Ia juga mencatat bahwa para pemimpin itu bercita-cita mengubah IAIN terkemuka menjadi universitas "sejati", sekaligus menyoroti apa yang ia sebut "reaksi konservatif" terhadap pendidikan tinggi Islam negeri dan para penyebar gagasan progresif [12]. Dengan kata lain, peneliti luar pun melihat dua arus yang bergerak bersamaan.

Dampak: Siapa yang Menanggung, Dulu dan Sekarang​


Mahasiswa: Kampus Membesar, Komposisi Berubah​


Dampak paling kasatmata ada pada jumlah mahasiswa. Di Riau, mahasiswa melonjak dari sekitar 3.000 orang sebelum menjadi UIN menjadi 10.036 orang pada 2006/2007, sementara jumlah dosen naik dari 195 menjadi 318 [2]. Di Jakarta, menurut dokumen IsDB, IAIN Syarif Hidayatullah berubah dari institut dengan lima fakultas dan 7.000 mahasiswa menjadi universitas dengan dua belas fakultas, dan jumlah mahasiswanya naik lebih dari tiga kali lipat [13]. Dokumen itu tidak mencantumkan tahun pembanding secara rinci, jadi angkanya tidak bisa dipakai untuk menghitung laju per tahun.

Pada tahun pelajaran 2007/2008, data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mencatat 52 PTAIN: 6 universitas, 13 institut, dan 33 sekolah tinggi. Keenam universitas itu menampung 71.402 mahasiswa, lebih banyak dari 13 institut (41.992) dan 33 sekolah tinggi (62.184) [14]. Dari angka tersebut saya menghitung bahwa enam UIN, yang hanya 11,5 persen dari jumlah lembaga, menampung sekitar 41 persen mahasiswa PTAIN.

Siapa yang diuntungkan? Lulusan SMA umum kini punya pilihan kampus Islam negeri dengan jurusan seperti psikologi atau teknik informatika. Pertanyaan yang lebih sulit adalah nasib kelompok asal yang disebut Jabali, yakni lulusan madrasah dan pesantren dari desa [7]. Saya tidak menemukan data 2004–2006 tentang komposisi asal sekolah mahasiswa UIN, jadi apakah mereka tergeser atau justru ikut naik kelas belum bisa dijawab dengan angka.

Dosen: Syarat Baru, Pasokan Lama​


UU 14/2005 menuntut dosen S1 minimal bergelar S2 [11]. Masalahnya, pasokan dosen tidak berubah secepat undang-undang. Data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun 2007/2008, dua tahun setelah undang-undang itu terbit, mencatat 35.769 dosen PTAI. Sebanyak 14.982 orang (41,89 persen) masih berpendidikan S1, 18.146 orang (50,73 persen) S2, dan hanya 2.641 orang (7,38 persen) S3 [15].

Ketimpangannya terlihat jelas jika dipilah:
  • UIN: 4.972 dosen, 1.216 di antaranya masih S1 [15].
  • IAIN: 4.429 dosen, 1.505 masih S1 [15].
  • STAIN: 3.961 dosen, 1.458 masih S1 [15].
  • PTAIS: 22.407 dosen, 10.803 masih S1, dan 12.868 di antaranya dosen tidak tetap [15].

Hitungan saya dari tabel itu, hampir separuh dosen PTAIS (sekitar 48 persen) belum S2, dan lebih dari separuh (sekitar 57 persen) berstatus tidak tetap. Di UIN, porsi dosen S1 sekitar seperempat. Ada sedikit selisih antarsumber: dokumen statistik Ditjen Pendidikan Islam untuk tahun yang sama mencatat 4.960 dosen universitas, dengan 1.210 di antaranya berpendidikan maksimal S1 [14]. Selisihnya kecil dan tidak mengubah gambaran besarnya.

Angka untuk 2004–2006 tidak saya temukan. Namun, karena kualifikasi dosen biasanya naik dari tahun ke tahun, menurut saya wajar menduga kondisinya pada 2005 tidak lebih baik daripada 2007/2008. Ini dugaan, bukan data.

Kampus Swasta: Mayoritas yang Jarang Dibicarakan​


Hampir semua sorotan media pada 2004–2006 tertuju pada UIN. Padahal, menurut tabel yang sama, 22.407 dari 35.769 dosen PTAI, atau sekitar 63 persen, bekerja di PTAIS [15]. Artikel Machasin yang terbit 2011 menyebut 539 PTAIS, tetapi tidak menjelaskan tahun data angka itu [15]. Jumlah PTAIS secara nasional untuk 2005–2006 tidak saya temukan dalam sumber yang layak dikutip.

Bagi kampus swasta kecil, UU 14/2005 berarti biaya: menyekolahkan dosen ke S2, atau merekrut dosen baru yang sudah S2. Mereka tidak punya akses ke pinjaman IDB seperti yang dinikmati UIN.

Sektor dan Negara: Utang, Gedung, dan Dua Kementerian​


Bagi negara, konversi IAIN menjadi UIN berarti juga konversi cara membiayai kampus. Pinjaman IDB bersifat syariah dan diberikan terutama kepada pemerintah atau lembaga publik dengan jaminan pemerintah [8]. Sementara itu, pembagian peran Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional dalam Keppres 50/2004 [1] menciptakan pola dua atap yang menurut saya rawan tumpang tindih, terutama dalam urusan izin program studi umum. Saya belum menemukan studi yang mengukur dampak pola dua atap ini secara khusus pada 2004–2006.

Kritik, Risiko, dan Kegagalan​


Saya ingin adil. Konversi ini punya manfaat nyata: akses lebih luas, gedung dan laboratorium baru, dan ambisi intelektual yang serius untuk menyatukan ilmu agama dan ilmu umum. Namun, ada empat masalah yang menurut saya tidak cukup dijawab pada masanya.

Pertama, integrasi lebih cepat menjadi slogan daripada praktik. Kasus UIN Suska Riau paling terdokumentasi. Penelitian Amri Darwis yang terbit 2013 menyimpulkan bahwa kebijakan integrasi ilmu dengan Islam di sana "belum terencana dengan baik", para dosen pada umumnya belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan hasil integrasi dalam mata kuliah belum optimal. Abstraknya bahkan menyebut misi integrasi tertinggal dibandingkan aspek kemajuan lain [2]. Dalam satu contoh di fakultas ekonomi dan ilmu sosial, dari 23 dosen yang mengambil panduan silabus terintegrasi pada 2011, hanya 9 yang menyusunnya [2]. Itu terjadi enam tahun setelah perpres terbit.

Kedua, status hukum ilmu umum yang ambigu. Perpres menyebut ilmu umum hadir "untuk mendukung" ilmu agama [3]. Jika mahasiswa justru lebih banyak memilih jurusan umum, rumusan itu terbalik dari kenyataan di lapangan. Bagi dosen ilmu umum, posisi "penunjang" juga bukan kabar baik untuk karier.

Ketiga, kampus tidak siap menghadapi pertarungan citra. Tuduhan "pemurtadan" dan label liberal datang bersamaan dengan konversi [4] [9]. Kraince menyebutnya reaksi konservatif [12]. Menurut saya, respons kampus pada 2005 lebih banyak berupa pernyataan para tokoh di media [5] [10] daripada penjelasan yang sampai ke orang tua calon mahasiswa di daerah. Saya tidak punya data survei untuk membuktikan dampaknya pada pilihan calon mahasiswa, jadi ini tetap penilaian.

Keempat, kualitas dosen tertinggal dari ekspansi. Data 2007/2008 di atas menunjukkan hampir 15.000 dosen PTAI masih S1 setelah undang-undang mensyaratkan S2 [15]. Fakultas baru dibuka lebih cepat daripada kemampuan menyiapkan pengajarnya.

Ada satu kritik terhadap para kritikus. Catatan Dr. Mudjab di Brawijaya, bahwa hasil belajar lebih ditentukan oleh "person" daripada kurikulum [4], berlaku untuk dua kubu sekaligus. Penuduh "pemurtadan" terlalu yakin bahwa kurikulum UIN mengubah iman mahasiswa. Para pendukung integrasi terlalu yakin bahwa kurikulum baru otomatis melahirkan sarjana yang integratif. Temuan di Riau [2] lebih mendukung catatan Mudjab daripada keyakinan kedua kubu.

Epilog: Apa yang Tersisa Setelah 2006​


2007/2008. Statistik Ditjen Pendidikan Islam mencatat 52 PTAIN dengan 6 universitas [14]. Persoalan kualifikasi dosen masih besar [15].

2008. Proyek IDB di Sunan Kalijaga selesai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pembangunan kampus UIN Malang yang dibiayai IDB dan sekaligus memberinya nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang [8].

2013. Penelitian di UIN Suska Riau menyimpulkan bahwa integrasi ilmu masih didominasi pendekatan dari atas ke bawah dan belum optimal [2]. Ironisnya, visi kampus itu sejak masa konversi adalah menjadi lembaga utama yang mengembangkan IPTEK dan ajaran Islam secara integral di Asia Tenggara pada tahun 2013 [2]. Tahun target dan tahun temuan itu ternyata sama.

2019. Dalam wawancara untuk kajian Hannase dkk., Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin menyebut sudah ada dua belas kampus yang dibangun dengan dukungan IDB, dengan total dana sekitar Rp1,9 triliun [8].

Jika dilihat sekarang, yang paling awet dari 2004–2006 adalah bentuk kelembagaannya: kampus Islam negeri berstatus universitas dengan fakultas umum dan gedung megah. Yang paling rapuh adalah isinya, yaitu integrasi keilmuan yang dulu menjadi alasan resmi konversi [1]. Polarisasi soal "Islam liberal" juga tidak hilang. Ia hanya berganti nama dan berpindah ke medium lain.

Refleksi: Papan Nama Bisa Diganti dalam Sehari​


Mengganti papan nama dari IAIN menjadi UIN cukup dengan satu keputusan presiden. Mengubah cara dosen menyusun silabus ternyata butuh waktu lebih dari satu dekade, dan di beberapa tempat belum selesai. Menurut saya, pelajaran terpenting dari 2004–2006 adalah soal urutan: dosen, panduan, dan riset seharusnya disiapkan sebelum, atau paling tidak bersamaan dengan, perubahan status. Dalam banyak kasus, urutannya terbalik.

Ini bukan berarti konversi itu salah. Tanpa keberanian para rektor saat itu, kampus Islam negeri mungkin masih terkurung dalam dikotomi yang mereka kritik. Namun, keberanian kelembagaan perlu diikuti kesabaran akademik, dan bagian kedua inilah yang sering kurang.

Untuk teman-teman forum, terutama yang pernah kuliah atau mengajar di UIN, IAIN, STAIN, maupun PTAIS: menurut pengalaman Anda, apakah integrasi ilmu agama dan ilmu umum benar-benar terasa di ruang kuliah, atau masih lebih banyak hidup di dokumen visi dan misi?

Referensi​


[1] Presiden Republik Indonesia. (2004). Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details...institut-agama-islam-negeri-sunan-kalijaga-yo (Dokumen resmi)
[2] Darwis, A. (2013). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Ilmu Berparadigma Islam dalam Ekselerasi Pencapaian Visi dan Misi Konversi IAIN SUSQA Pekanbaru ke UIN SUSKA Riau. Sosial Budaya, 10(2). https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/397 (Jurnal)
[3] Presiden Republik Indonesia. (2005). Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salinan pada laman UIN Alauddin Makassar. https://data.uin-alauddin.ac.id/ass...in Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.pdf (Dokumen resmi)
[4] Prasetya UB. (2005, 28 Mei). Bedah Buku: Ada Pemurtadan di IAIN. Prasetya Universitas Brawijaya. https://prasetya.ub.ac.id/en/bedah-buku-ada-pemurtadan-di-iain/ (Berita)
[5] The Jakarta Post. (2005, 29 Juli). MUI issues 11 fatwa. The Jakarta Post (arsip pada Asia Pacific Solidarity Network). https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2005-07-29/mui-issues-11-fatwa.html (Berita)
[6] Jabali, F., & Jamhari (Ed.). (2003). The Modernization of Islam in Indonesia: An Impact Study on the Cooperation between the IAIN and McGill University. Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, Montreal dan Jakarta. https://www.mcgill.ca/indonesia-project/files/indonesia-project/Impact-Study.pdf (Laporan)
[7] Jabali, F. (2004). An Indonesian Islamic University: How is it Possible. Studia Islamika, 11(3). https://doi.org/10.15408/sdi.v11i3.600 (Jurnal)
[8] Hannase, M., dkk. (2020). The Contribution of Islamic Development Bank (IDB) in Improving Educational Infrastructures in Indonesia: A Sustainable Development Goals (SDGs) Perspective. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 436, 012027. https://doi.org/10.1088/1755-1315/436/1/012027 (Prosiding)
[9] NU Online. (2005, 30 Juni). Pengikut JIL Dianggap Tak Miliki Pemahaman Agama yang Utuh. NU Online. https://nu.or.id/warta/pengikut-jil-dianggap-tak-miliki-pemahaman-agama-yang-utuh-w9ygU (Berita)
[10] detikNews. (2005, 24 Agustus). Definisi Pluralisme MUI Dianggap Tidak Lazim Secara Ilmiah. detikcom. https://news.detik.com/berita/d-428391/definisi-pluralisme-mui-dianggap-tidak-lazim-secara-ilmiah (Berita)
[11] Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. JDIH Kementerian Keuangan. https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/14TAHUN2005UU.htm (Dokumen resmi)
[12] Kraince, R. G. (2007). Islamic higher education and social cohesion in Indonesia. Prospects, 37(3), 345-356. Springer. https://doi.org/10.1007/s11125-008-9038-1 (Jurnal)
[13] Islamic Development Bank. (t.t., diunggah 2024). Increasing the potential of higher education in Indonesia [seri success stories IsDB]. IsDB. https://isdb-50.org/wp-content/uploads/2024/03/success-stores-17.pdf (Laporan)
[14] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (t.t., data TP 2007/2008). Statistik Pendidikan Islam: Deskriptif Statistik PTAIN. Departemen Agama RI (salinan pihak ketiga). https://adoc.pub/deskriptif-statistik-ptain.html (Laporan)
[15] Machasin. (2011). Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis Balanced Scorecard. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(2), 483-509. https://doi.org/10.21580/ws.19.2.180 (Jurnal)