Dari Cikeusik ke Meja MK: Isu Hukum Islam yang Pernah Bikin Kita Gaduh

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Minggu, 6 Februari 2011, sekitar 1.500 orang menyerbu sebuah rumah di Cikeusik, Banten, tempat dua puluhan anggota Ahmadiyah berkumpul. Mereka datang membawa batu, tongkat, dan golok. Polisi ada di lokasi, tetapi banyak yang pergi ketika massa mulai bergerak. Saat serangan berhenti, tiga lelaki Ahmadiyah tewas dipukuli. Semua itu terekam video [1].

Lima bulan kemudian, 12 terdakwa penyerangan divonis tiga sampai enam bulan penjara oleh pengadilan di Serang [2]. Dalam persidangan terpisah, Deden Sujana, anggota Ahmadiyah yang dituduh memprovokasi serangan, dituntut sedikitnya enam tahun. Ia akhirnya divonis enam bulan, sama dengan hukuman tertinggi yang dijatuhkan kepada para penyerang [1]. Korban dan pelaku pulang dengan vonis yang nyaris setara.

Bagi saya, angka-angka itu adalah pintu masuk yang tepat untuk membaca lima tahun berikutnya. Antara 2010 dan 2015, hukum Islam tidak hanya hadir di mimbar dan majelis taklim. Ia hadir di ruang sidang pidana, di Mahkamah Konstitusi, di gedung DPR, di DPR Aceh, bahkan di kantor bupati. Tulisan ini merangkai enam isu yang paling ramai pada masa itu: Ahmadiyah pasca-Cikeusik, Syiah Sampang, status anak luar kawin, pernikahan kilat Bupati Garut, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan Qanun Jinayat Aceh. Penutupnya adalah satu hari Kamis di bulan Juni 2015, ketika MK menolak dua gugatan perkawinan sekaligus.

Latar: warisan 2008 dan undang-undang penodaan agama yang baru "bangun"​


Periode ini tidak dimulai dari nol. Pada Juni 2008 pemerintah sudah menerbitkan surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah, dan pada 19 April 2010 MK, dengan suara 8 banding 1, mempertahankan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama dengan alasan ketertiban umum [1]. Dua keputusan itu memberi bahasa hukum bagi kelompok yang ingin menekan minoritas keagamaan. Human Rights Watch mencatat bahwa sejak SKB 2008, serangan terhadap masjid Ahmadiyah meningkat tajam. Data Setara Institute yang dikutip HRW menunjukkan kekerasan terhadap Ahmadiyah naik dari tiga insiden pada 2006 menjadi 50 pada 2010 dan 114 pada 2011 [1].

Gambaran yang lebih luas juga tidak menggembirakan. Setara mencatat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 pada 2011, dan 264 pada 2012 [1]. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menghitung lebih dari 430 gereja diserang sejak 2004 [1]. Angka-angka ini berasal dari lembaga pemantau, bukan statistik resmi negara. Saya tidak menemukan data pemerintah yang sebanding, jadi angka ini sebaiknya dibaca sebagai indikator arah, bukan hitungan final.

Ada juga perubahan dalam cara negara memakai pasal penodaan agama. Amnesty International mencatat sedikitnya 106 orang dipidana dengan pasal-pasal penodaan agama sejak 2004. Menurut Amnesty, aturan itu jarang dipakai sebelum Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa [3]. Di sisi lain, panggung hukum keluarga juga bergeser. Perkara yang dulu selesai di pengadilan agama atau di forum ulama kini dibawa ke MK. Dua jalur inilah, pidana dan konstitusi, yang membentuk sebagian besar kegaduhan periode ini.

Kronologi: lima tahun yang jarang sepi​


2011: Cikeusik dan gelombang peraturan daerah. Tragedi Cikeusik tidak membuat pemerintah daerah melunak. Justru sebaliknya. Menurut HRW, pada 28 Februari 2011 pemerintah provinsi Jawa Timur melarang kegiatan Ahmadiyah, termasuk memasang papan nama masjid dan sekolah serta memakai "media elektronik" untuk menyebarkan ajarannya. Beberapa hari kemudian Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang menurut HRW juga pengurus MUI dan politisi PKS, menerbitkan larangan serupa. Pada 24 Maret giliran Gubernur Sumatera Barat [1]. HRW sendiri menulis dua tanggal berbeda untuk keputusan Jawa Barat, yaitu 2 Maret dan 3 Maret 2011 [1]. Menurut laporan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dikutip HRW, sampai 2011 sudah ada lima provinsi serta 22 kota dan kabupaten yang menerbitkan aturan anti-Ahmadiyah [1]. HRW juga mencatat bahwa Menteri Agama Suryadharma Ali berulang kali menyerukan pembubaran Ahmadiyah sepanjang 2011 [1].

Aturan daerah semacam itu juga sulit digugat. Melissa Crouch, dalam Sydney Law Review, menunjukkan bahwa uji materi terhadap peraturan daerah anti-Ahmadiyah kecil kemungkinannya berhasil di Mahkamah Agung. Akibatnya, menurut Crouch, pemerintah daerah tetap leluasa memakai peraturan lokal untuk membatasi hak minoritas agama seperti Ahmadiyah [4]. Ketika vonis Cikeusik dibacakan pada akhir Juli 2011, pengkritik menyebutnya contoh impunitas yang makin menguat terhadap kekerasan atas minoritas [2].

Desember 2011 sampai Juni 2013: Sampang. Di Madura, ceritanya berawal dari tempat yang tidak terduga. Rachmah Ida dan Laurentius Dyson, yang meneliti langsung di Sampang, menemukan bahwa akar konflik adalah perselisihan keluarga yang kemudian melebar menjadi benturan Sunni-Syiah, lengkap dengan isu ideologi dan identitas [5]. Pada 29 Desember 2011, sekitar 500 orang menyerang komunitas Syiah pimpinan Tajul Muluk di Nangkernang [3]. Sekitar 500 warga Syiah mengungsi, dan polisi hanya menjerat satu orang pelaku pembakaran [1].

Setelah itu, yang bergerak cepat adalah perangkat keagamaan dan hukum. Pada 1 Januari 2012, MUI Sampang mengeluarkan fatwa tentang ajaran Tajul Muluk yang dinilai menyimpang. Pada 16 Maret, Polda Jawa Timur menjeratnya dengan pasal penodaan agama [3]. MUI Jawa Timur menyusul dengan fatwa tentang kesesatan ajaran Syiah, dan Gubernur Jawa Timur menerbitkan SK Nomor 55 Tahun 2012 tentang pengawasan aliran sesat [5]. Pada 12 Juli 2012, Pengadilan Negeri Sampang memvonis Tajul Muluk dua tahun karena dianggap menyatakan bahwa Al-Qur'an yang dipakai umat Islam bukan yang asli. Tajul membantah tuduhan itu. Pengadilan Tinggi Surabaya menaikkan hukumannya menjadi empat tahun pada 10 September 2012, dengan alasan "efek jera" dan karena ia dinilai menimbulkan "ketidakharmonisan di antara umat Islam" (terjemahan saya). MA menolak kasasinya pada 17 Januari 2013 [3].

Di antara vonis pertama dan banding, kekerasan kembali terjadi. Pada 26 Agustus 2012, ratusan orang membakar sekitar 50 rumah warga Syiah di Nangkernang. Satu orang tewas dan satu lagi luka parah, sementara beberapa polisi hanya menonton [1]. Para pengungsi lalu ditampung di gedung olahraga di Sampang selama sekitar sepuluh bulan. Pada 21 Juni 2013, pemerintah kabupaten memindahkan mereka secara paksa ke sebuah rumah susun di Sidoarjo, sekitar empat jam dari kampung halaman. Sehari sebelumnya, ribuan orang berdemonstrasi di Sampang menuntut pengungsi diusir [3].

Februari 2012: anak luar kawin dan "hubungan perdata". Di Jakarta, perdebatan berpindah dari kampung ke ruang tafsir. Pada Jumat, 17 Februari 2012, MK membacakan putusan atas permohonan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Permohonan soal kewajiban pencatatan perkawinan, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, ditolak karena MK menilai pencatatan adalah kewajiban administratif yang sah. Namun Pasal 43 ayat (1) diubah maknanya. Anak yang lahir di luar perkawinan kini juga punya hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayahnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, termasuk dengan keluarga ayahnya [6].

Alasan MK cukup tajam. Menurut Mahkamah, tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dari tanggung jawabnya sebagai bapak, apalagi ketika teknologi memungkinkan pembuktian [6]. Bagi pembela hak anak, ini terobosan. Bagi sebagian ulama, ini ancaman terhadap konsep nasab.

MUI menjawab dengan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012. Isinya menegaskan bahwa anak hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki penyebab kelahirannya. Tetapi fatwa itu juga membuka jalan tengah. Pemerintah boleh menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki tersebut berupa kewajiban menafkahi anak dan memberi harta melalui wasiat wajibah, dengan catatan bahwa hukuman itu tidak dimaksudkan untuk mengesahkan nasab [7]. Pada 20 Maret 2012, Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin menyebut rumusan keperdataan MK "telah menyimpang". Menurutnya, hukuman bagi lelaki itu "bisa berupa kewajiban memberikan biaya hidup, tapi bukan sebagai ayah" [8]. Sekjen Kementerian Agama saat itu, Bahrul Hayat, mengambil posisi berbeda. Putusan MK adalah hukum positif yang mengikat, sedangkan fatwa tidak mengikat meskipun bisa menjadi rujukan umat [8].

Desember 2012 sampai Januari 2013: nikah kilat Bupati Garut. Di akhir 2012, giliran seorang kepala daerah yang membuat publik marah. Bupati Garut Aceng Fikri menikahi seorang remaja putri, dan pernikahan itu hanya bertahan empat hari. DPRD Garut membentuk panitia khusus dan mengajukan pemberhentiannya. Pada 23 Januari 2013, Mahkamah Agung menyatakan Aceng layak diberhentikan karena melanggar sumpah jabatan [9]. Juru bicara MA, Ridwan Mansyur, menyampaikan logika putusannya: dalam perkara perkawinan ini, posisi pribadi Aceng "tidak dapat dipisahkan" dari jabatannya sebagai bupati [9]. Kuasa hukumnya, Eggi Sudjana, menilai proses itu cacat hukum dan lebih didorong tekanan publik. Menurut ketentuan UU pemerintahan daerah, pemakzulan selanjutnya disahkan Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari, dan wakil bupati naik menggantikan [9]. Banyak media menyebut pernikahan itu sebagai nikah siri dan menyoroti usia sang remaja. Sumber yang saya pakai hanya menulis "remaja putri" dan "pernikahan kilat", jadi detail tersebut saya tandai [PERLU VERIFIKASI].

Oktober 2014: halal menjadi kewajiban. Sebelum 2014, sertifikasi halal di Indonesia bersifat sukarela. K. N. Sofyan Hasan, dalam artikel yang terbit Mei 2014, menilai aturan halal saat itu sektoral, parsial, dan tidak konsisten. Karena sukarela, sertifikat dan label halal tidak punya legitimasi hukum yang kuat [10]. Hasan mendesak agar RUU Jaminan Produk Halal segera disahkan dengan tetap memberi peran fatwa kepada MUI. Ia juga mengingatkan agar regulator, pelaksana, dan pengawas tidak berada di "satu tangan" [10].

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 akhirnya disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2014. Pasal 4 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Menteri Agama. Penetapan halal tetap lewat Sidang Fatwa Halal MUI, paling lama 30 hari kerja, dan sertifikat berlaku empat tahun [11]. Ada dua tenggat yang penting. BPJPH harus dibentuk paling lambat tiga tahun sejak undang-undang diundangkan, dan kewajiban bersertifikat halal baru berlaku lima tahun setelahnya. Sampai BPJPH terbentuk, MUI tetap menjalankan tugas sertifikasi [11]. Jika dilihat sekarang, desain ini cukup dekat dengan usulan Hasan: fatwa di tangan ulama, sertifikat di tangan negara. Bedanya, peran negara sebagai penerbit sertifikat menjadi jauh lebih besar dibandingkan masa ketika semuanya dipegang MUI.

September 2014: Qanun Jinayat. Sabtu dini hari, 27 September 2014, DPR Aceh mengesahkan Qanun Hukum Jinayat secara aklamasi. Yang hadir hanya 22 dari 69 anggota. Ancaman hukumannya berkisar 10 sampai 200 kali cambuk, denda 200 sampai 2.000 gram emas murni, atau penjara 20 sampai 200 bulan [12]. Yang paling banyak dikritik adalah keberlakuannya bagi non-Muslim. Anggota Fraksi PKS, Moharriadi, menjelaskan bahwa non-Muslim "bebas memilih secara sukarela" antara qanun dan KUHP jika perbuatannya juga diatur dalam KUHP. Contohnya, penjual minuman keras bisa memilih cambuk empat kali daripada penjara empat bulan [12]. Juru bicara Fraksi Partai Aceh menyebut qanun ini "sangat dinanti-nantikan" rakyat Aceh yang menginginkan syariat Islam secara kaffah [12].

18 Juni 2015: dua penolakan dalam satu siang. Kamis siang itu, MK membacakan beberapa putusan uji materi UU Perkawinan secara berurutan. Pukul 14.12 WIB, MK menolak permohonan menaikkan batas usia kawin perempuan dari 16 tahun. Salah satu pemohonnya adalah Yayasan Kesehatan Perempuan. Pukul 14.39 WIB, MK menolak permohonan empat warga yang menggugat Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya perkawinan menurut agama, yang menjadi dasar sulitnya nikah beda agama [13]. Dalam perkara usia kawin, MK menyatakan tidak ada jaminan bahwa menaikkan batas usia dari 16 menjadi 18 tahun akan mengurangi perceraian atau masalah kesehatan. Menurut MK, perubahan itu bisa ditempuh lewat legislative review di DPR [13]. Dalam perkara beda agama, MK menegaskan bahwa sebagai negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, perbuatan warga negara "mempunyai hubungan yang erat dengan agama", termasuk perkawinan [13]. Hakim Maria Farida Indrati menyatakan pendapat berbeda dalam perkara usia kawin dan alasan berbeda dalam perkara beda agama [13]. Detail kecil yang menarik, kedua putusan itu sudah diputuskan dalam rapat hakim pada Desember 2014 dan Januari 2015, tetapi baru dibacakan Juni 2015 [13].

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Jemaat Ahmadiyah. Dampaknya paling kasatmata. Tiga orang tewas di Cikeusik, dan larangan kegiatan menyebar di beberapa provinsi dalam hitungan minggu [1]. HRW mencatat, di Cianjur jemaat Ahmadiyah terus menghadapi intimidasi sejak larangan Gubernur Jawa Barat terbit [1]. Larangan semacam ini membuat kegiatan ibadah dan papan nama masjid bisa menjadi alasan penertiban.

Komunitas Syiah Sampang. Inilah kelompok yang dampaknya paling panjang. Saat Amnesty mengunjungi mereka pada akhir 2013, para pengungsi tidak punya akses ke harta mereka dan tidak punya kesempatan mencari nafkah. Air, listrik, dan makanan bergantung pada bantuan pemerintah [3]. Ida dan Dyson menggambarkan komunikasi antara dua kelompok itu sebagai "lumpuh dan macet" (terjemahan saya) [5]. Saya tidak menemukan data resmi terbaru tentang jumlah pengungsi yang masih bertahan atau yang sudah kembali, jadi saya tidak akan menebak angkanya.

Anak luar kawin dan ibunya. Putusan MK 46 membuka jalan pembuktian hubungan perdata dengan ayah biologis. Tetapi Djumikasih mencatat sebuah "ironi hukum". Putusan itu tidak berlaku surut, sehingga tidak bisa diterapkan pada Iqbal sendiri, yang lahir sekitar 16 tahun sebelum putusan [14]. Di lapangan, hakim dan pencatat sipil berhadapan dengan dua rujukan yang tidak sepenuhnya sejalan, yaitu putusan MK yang mengikat dan fatwa MUI yang menjadi pegangan banyak hakim agama. Berapa banyak anak yang benar-benar memperoleh hak perdata dari ayah biologisnya setelah 2012, saya tidak menemukan datanya.

Perempuan dan anak perempuan. Kasus Garut menunjukkan bahwa publik dan lembaga negara bisa menghukum penyalahgunaan nikah secara politik. Namun penolakan MK atas batas usia kawin membuat anak perempuan 16 tahun tetap boleh dinikahkan secara sah sampai undang-undang diubah.

Pelaku usaha dan konsumen. UU JPH mengubah halal dari pilihan menjadi kewajiban hukum. Biaya sertifikasi dibebankan kepada pelaku usaha. Untuk usaha mikro dan kecil, biaya itu "dapat difasilitasi oleh pihak lain", sedangkan rinciannya diserahkan kepada peraturan pemerintah [11]. Kata "dapat" di situ penting, karena ia tidak menjamin apa-apa. Masa transisi lima tahun memberi waktu, tetapi juga menunda kepastian.

Warga Aceh, Muslim dan non-Muslim. Qanun Jinayat berlaku bagi semua yang berada di Aceh, dengan opsi "sukarela" bagi non-Muslim yang oleh pegiat HAM dianggap diskriminatif [12].

Kritik, risiko, dan kegagalan​


Pertama, soal impunitas. Kasus Cikeusik memperlihatkan ketimpangan yang sulit dibela. Jaksa menuntut anggota Ahmadiyah sedikitnya enam tahun, sementara para penyerang dihukum paling lama enam bulan [1]. Pesan yang sampai ke publik adalah bahwa kekerasan atas nama akidah bisa dinegosiasikan di ruang sidang.

Kedua, pasal penodaan agama dipakai untuk menyelesaikan konflik sosial. Kasus Sampang dimulai dari perselisihan keluarga [5], tetapi yang dipenjara adalah pemimpin komunitas korban serangan, dengan hukuman yang justru diperberat demi "efek jera" [3]. Menurut saya, di sinilah hukum pidana gagal membedakan perbedaan tafsir dari kejahatan. Pembela vonis tentu akan berargumen bahwa negara wajib menjaga ketertiban dan perasaan umat mayoritas. Argumen itu sah diajukan, tetapi ia sulit menjelaskan mengapa korban pembakaran rumah justru yang harus pindah.

Ketiga, dualisme rujukan dalam hukum keluarga. MK dan MUI sama-sama mengaku melindungi anak, tetapi dengan bahasa berbeda. MK bicara "hubungan perdata", MUI bicara ta'zir dan wasiat wajibah. Jika dilihat sekarang, keduanya sebenarnya lebih dekat daripada yang terdengar di media saat itu. Keduanya sepakat bahwa lelaki penyebab kelahiran wajib menanggung nafkah anak. Yang diperebutkan adalah label "ayah" dan konsekuensi nasabnya.

Keempat, legitimasi prosedural. Qanun Jinayat disahkan oleh 22 dari 69 anggota DPRA [12]. Aturan yang menyentuh tubuh warga lewat hukuman cambuk semestinya lahir dari proses yang lebih meyakinkan. Logika "sukarela" bagi non-Muslim juga problematis. Dalam praktik, pilihan antara empat kali cambuk dan empat bulan penjara bukan pilihan bebas, melainkan tawar-menawar di bawah tekanan.

Kelima, MK yang memilih menahan diri. Dalam dua perkara Juni 2015, MK menyerahkan perubahan kepada DPR. Bagi sebagian orang, ini sikap yang tepat karena hakim tidak boleh menjadi pembentuk undang-undang. Bagi yang lain, ini cara halus untuk menghindari isu yang sensitif secara agama. Menurut saya, keduanya ada benarnya. Tetapi perlu dicatat bahwa pada 2012 MK berani mengubah makna Pasal 43, sementara pada 2015 ia tidak mau menyentuh Pasal 7. Konsistensi sikap itulah yang patut dipertanyakan.

Catatan kejujuran: sebagian besar data kekerasan dalam tulisan ini berasal dari lembaga pemantau seperti Setara, HRW, dan Amnesty. Data resmi pemerintah yang sebanding tidak saya temukan. Untuk Qanun Jinayat, saya juga tidak memasukkan data jumlah hukuman cambuk setelah qanun berlaku karena tidak menemukan sumber resmi yang bisa diverifikasi.

Epilog: apa yang tersisa setelah hype reda​


Beberapa jejak masih bisa dilacak dengan jelas.

  • 2015, kekerasan agama. Setara mencatat 194 serangan terhadap minoritas agama dalam sebelas bulan pertama 2015, sama dengan total 2014. Pada tahun yang sama, NU dan Muhammadiyah menyatakan komitmen meredam perpecahan Sunni-Syiah, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengumumkan bahwa kementeriannya sedang menyusun RUU untuk menjamin kebebasan beragama [15].
  • 2015, perda diskriminatif. Komnas Perempuan mencatat 31 peraturan diskriminatif baru sepanjang 2015, sehingga totalnya 322 peraturan daerah yang menyasar perempuan [15].
  • 2015, Ahmadiyah. Pada 8 Juli 2015, pemerintah Jakarta Selatan menutup masjid Ahmadiyah di Bukit Duri setelah ditekan kelompok garis keras [15].
  • 2015, Qanun Jinayat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diundangkan Oktober 2014 dan mulai berlaku satu tahun kemudian, tanpa memuat rajam yang memicu polemik pada 2009.
  • 2017-2019, halal. Sesuai tenggat undang-undangnya, BPJPH harus terbentuk paling lambat 2017 dan kewajiban halal mulai berlaku 2019 [11]. Pelaksanaan teknisnya, termasuk biaya dan penahapan, masih terus menjadi bahan diskusi sampai bertahun-tahun kemudian.
  • 2019, usia kawin. DPR akhirnya mengubah batas usia kawin perempuan menjadi 19 tahun lewat UU Nomor 16 Tahun 2019. Jalurnya persis seperti yang disarankan MK pada 2015, yaitu legislative review.

Untuk Sampang, saya tidak menemukan sumber resmi terbaru tentang status pengungsi, jadi bagian ini sengaja saya biarkan terbuka. Untuk anak luar kawin, perdebatan antara putusan MK dan fatwa MUI tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari halaman depan koran ke ruang sidang pengadilan agama.

Refleksi: hukum Islam di antara ruang sidang dan jalanan​


Jika enam isu ini disusun berdampingan, ada pola yang menurut saya cukup jelas. Ketika hukum Islam dibawa ke jalur legislasi dan konstitusi, hasilnya bisa diperdebatkan tetapi prosedurnya terbuka. UU JPH dan putusan MK 46 adalah contohnya. Orang boleh tidak setuju, tetapi ada argumen tertulis yang bisa diuji. Ketika hukum Islam dipakai untuk mengatur siapa yang boleh beribadah dan di mana, hasilnya lebih sering berupa pengungsian, vonis timpang, dan komunitas yang tidak lagi saling bicara.

Saya juga melihat bahwa kegaduhan tidak selalu sebanding dengan dampaknya. Kasus Bupati Garut paling ramai di televisi, tetapi dampak hukumnya relatif sempit. Sebaliknya, pengungsi Syiah Sampang jarang lagi diberitakan setelah 2013, padahal merekalah yang menanggung akibat paling lama. Jika ada pelajaran dari periode ini, mungkin pelajarannya adalah bahwa ukuran keberhasilan penerapan hukum Islam bukan seberapa keras ia diperdebatkan, melainkan seberapa adil ia bekerja bagi orang yang paling lemah posisinya.

Pertanyaan untuk diskusi di forum: dari enam isu di atas, mana yang menurut Anda paling berpengaruh terhadap praktik hukum Islam di Indonesia hari ini, dan apakah pengaruh itu lebih banyak memperkuat atau justru melemahkan kepercayaan publik pada syariat?

Referensi​

[1] Human Rights Watch. (2013). In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2013/02/28/religions-name/abuses-against-religious-minorities-indonesia (Laporan)
[2] Belford, A. (2011, 29 Juli). Rights Advocates Criticize Light Sentences in Sectarian Killings in Indonesia. The New York Times. https://www.nytimes.com/2011/07/29/world/asia/29indonesia.html (Berita)
[3] Amnesty International. (2014). Prosecuting Beliefs: Indonesia's Blasphemy Laws (ASA 21/018/2014). Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa210182014en.pdf (Laporan)
[4] Crouch, M. (2012). Judicial Review and Religious Freedom: The Case of Indonesian Ahmadis. Sydney Law Review, 34(3), 545-572. Salinan SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2157389 (Jurnal)
[5] Ida, R., & Dyson, L. (2015). Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap Komunikasi Intra-Religius pada Komunitas di Sampang-Madura. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 28(1), 33-49. https://doi.org/10.20473/mkp.V28I12015.33-49 (Jurnal)
[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/...1_1440_Ikhtisar 46-PUU-VIII-2010_Zaka (4).pdf (Dokumen resmi)
[7] Majelis Ulama Indonesia. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. MUI. https://mirror.mui.or.id/wp-content...asil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf (Dokumen resmi)
[8] Tim SINDOnews. (2012, 21 Maret). MUI minta rumusan keperdataan diubah. Sindonews.com. https://nasional.sindonews.com/berita/597120/12/mui-minta-rumusan-keperdataan-diubah (Berita)
[9] Purnomo, S. (2013, 23 Januari). MA: Bupati Garut layak dimakzulkan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130123_ma_makzul_aceng_fikri (Berita)
[10] Hasan, K. N. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 227-238. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292 (Jurnal)
[11] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. JDIH Kementerian Keuangan. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2014/33TAHUN2014UU.htm (Dokumen resmi)
[12] Hasan, N. (2014, 27 September). Aceh loloskan perda syariah Islam. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140925_indonesia_qanun_jinayah (Berita)
[13] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Risalah Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 30, 68, 74, 109, 110/PUU-XII/2014, Kamis 18 Juni 2015. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/...74,109,110.PUU.XII.2014 tgl 18 Juni 2015.pdf (Dokumen resmi)
[14] Djumikasih. (2013). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. Arena Hukum, 6(2). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/138 (Jurnal)
[15] Human Rights Watch. (2016). World Report 2016: Indonesia (Events of 2015). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/indonesia (Laporan)
 
Terakhir diedit: