Jumat, 2 Desember 2016, lebih dari 500.000 orang memenuhi jalanan Jakarta. Mereka menuntut gubernur ibu kota, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ditangkap karena dianggap menghina Islam. Sebulan sebelumnya, sekitar 200.000 orang sudah berdemonstrasi dengan tuntutan yang sama [1]. Pemicunya adalah satu kalimat dalam pidato kunjungan kerja di Pulau Pramuka, 27 September 2016, yang menyebut Surah Al-Maidah ayat 51 [2].
Tiga setengah tahun kemudian, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang nadanya berlawanan arah. Pada 16 Maret 2020, MUI menyatakan bahwa umat Islam di kawasan dengan potensi penularan COVID-19 yang tinggi boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan zuhur di rumah [3]. Dari jalanan yang penuh sesak, kita sampai ke masjid yang sengaja dikosongkan.
Di antara dua titik itu, hukum Islam terus muncul di berita utama. Ada vonis penodaan agama, hukuman cambuk, pembubaran ormas pengusung khilafah, gugatan pasal zina, revisi batas usia kawin, dan kewajiban sertifikat halal. Tulisan ini merangkai isu-isu tersebut, melihat siapa yang terdampak, dan menimbang apa yang masih tersisa setelah keramaiannya reda.
Untuk memahami 2016, kita perlu mundur sedikit. Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, dalam Asian Studies Review, menganalisis data survei dan menemukan dua hal yang sekilas bertentangan. Pertama, sikap konservatif di kalangan Muslim Indonesia justru menurun sebelum mobilisasi 2016. Kedua, sekitar seperempat Muslim Indonesia mendukung agenda sosial-politik Islamis [1].
Yang berubah, menurut mereka, adalah kapasitas kelompok inti itu. Dalam sekitar satu dekade, basis konservatif ini menjadi lebih terdidik, lebih mapan, dan lebih terhubung. Kapasitas itu kemudian dikerahkan ketika mereka merasa tersingkir dari politik, setelah berakhirnya satu dasawarsa akomodasi di era Yudhoyono [1]. Penjelasan ini penting karena menolak dua narasi yang sama-sama terlalu sederhana: bahwa Indonesia mendadak menjadi intoleran, atau bahwa demonstrasi itu sekadar rekayasa politik.
Warisan hukumnya juga sudah tersedia. Pasal penodaan agama dalam KUHP masih rutin dipakai untuk menangkap dan memenjarakan orang, dan Aceh tetap menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat [4]. Soal usia kawin, MK dalam putusan 30-74/PUU-XII/2014 masih memandang batas usia 16 tahun bagi perempuan sebagai kebijakan hukum terbuka yang menjadi urusan pembentuk undang-undang [5]. Semua bahan itu akan muncul lagi dalam lima tahun berikutnya.
2016-2017: Al-Maidah 51 dan vonis dua tahun. Video pidato Ahok awalnya diunggah di kanal Pemprov DKI tanpa masalah. Pada 6 Oktober 2016, menurut BBC Indonesia, dosen Buni Yani mengunggah ulang video itu di Facebook dengan transkripsi yang menghilangkan kata "pakai". Kalimat "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51" berubah menjadi "dibohongi Surat Al Maidah 51" [2].
Lima hari kemudian, pada 11 Oktober 2016, MUI mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan. Isinya menyatakan bahwa Al-Maidah 51 secara eksplisit melarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dan bahwa ulama wajib menyampaikan kepada umat bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib. MUI menyimpulkan pernyataan Ahok dikategorikan "menghina Al-Quran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum". Dokumen yang sama juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak main hakim sendiri [6]. Mietzner dan Muhtadi mencatat bahwa menurut pejabat MUI, dokumen ini berstatus lebih tinggi daripada fatwa. Dokumen itu juga berperan besar dalam memberi legitimasi pada mobilisasi massa [1].
Kasus ini memberi momentum kepada Rizieq Shihab dari FPI, yang sejak lama menentang Ahok. Ia berhasil menggalang berbagai kelompok Islam dalam Aksi 411 dan Aksi 212. Kelompok-kelompok yang ia tokohi kemudian bergabung dengan kubu lawan Ahok di Pilkada 2017, meski mereka berkeras tidak punya urusan dengan pilkada [2].
Akhir ceritanya cepat. Meski tingkat kepuasan atas kinerjanya sebagai gubernur mencapai 74 persen, Ahok kalah telak dalam pilkada April 2017 [1]. Pada 9 Mei 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto memvonisnya dua tahun penjara berdasarkan Pasal 156a KUHP dan memerintahkan penahanan. Vonis itu lebih berat daripada tuntutan jaksa, yang hanya memakai Pasal 156 tentang pernyataan permusuhan terhadap suatu golongan dan menuntut pidana percobaan. Majelis menilai, "Pidana percobaan tidak tepat." Hakim juga menolak argumen bahwa keresahan publik lahir dari unggahan Buni Yani: "Keresahan masyarakat justru akibat ucapan terdakwa" [2].
Satu catatan angka. Mietzner dan Muhtadi menulis lebih dari 500.000 peserta pada 2 Desember [1], sedangkan BBC Indonesia mencatat sebagian pihak menyebut lebih dari sejuta orang [2]. Saya memakai angka akademik yang lebih konservatif, tetapi selisih ini wajar untuk aksi massa sebesar itu.
2017: cambuk pertama dan perda yang tak bisa lagi dicabut pusat. Pada 23 Mei 2017, Aceh mencambuk dua lelaki berusia 20 dan 23 tahun, masing-masing 83 kali, karena hubungan sesama jenis. Keduanya ditemukan sekelompok warga yang masuk ke tempat tinggal pribadi mereka pada Maret. HRW menyebutnya hukuman cambuk pertama terhadap lelaki gay di Indonesia. Keterangan foto dalam laporan yang sama menyebut 82 kali, jadi ada selisih angka di sumber itu sendiri [4]. Sebulan sebelumnya, pada 5 April 2017, MK memutuskan bahwa pemerintah pusat tidak bisa lagi membatalkan peraturan daerah, termasuk perda bernuansa syariah. HRW menilai putusan itu mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk menghapus perda yang melanggar hak perempuan dan kelompok LGBT [4].
2017-2018: HTI dan Perppu Ormas. Pada pertengahan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu yang mengubah UU Ormas sehingga pemerintah bisa membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dengan lebih cepat. Beberapa hari kemudian, aturan itu dipakai untuk melarang Hizbut Tahrir Indonesia, kelompok yang memperjuangkan khilafah [4]. Pemerintah mencabut status badan hukum HTI pada 19 Juli 2017. Perppu tersebut menghapus ketentuan UU Ormas 2013 yang mensyaratkan pembubaran lewat pengadilan [7].
HTI menggugat ke PTUN Jakarta pada 13 Oktober 2017. Pada 7 Mei 2018, majelis hakim yang diketuai Tri Cahya Indra Permana menolak gugatan itu seluruhnya dan menyatakan keputusan pemerintah "sudah tepat". Kuasa hukum HTI, Gugum Ridho Putra, menyatakan akan banding dan bila perlu menempuh kasasi [7]. Di kalangan akademisi, penilaiannya tidak seragam. M. B. Kurniawan, dalam Jurnal Konstitusi, menyimpulkan bahwa pasal pembubaran dalam Perppu itu inkonstitusional karena memberi pemerintah wewenang membubarkan ormas secara sepihak tanpa due process of law. Ia mengusulkan agar kewenangan memutus pembubaran tetap diberikan kepada badan peradilan [8].
Desember 2017: zina, cabul, dan suara 5 lawan 4. Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia meminta MK memperluas tiga pasal KUHP. Pasal 284 tentang zina diminta berlaku juga di luar ikatan perkawinan. Pasal 285 tentang perkosaan diminta mencakup korban laki-laki. Pasal 292 tentang pencabulan sesama jenis diminta tidak lagi dibatasi pada korban di bawah umur [9]. Pada 14 Desember 2017, MK menolak permohonan itu dengan komposisi 5 banding 4. Mayoritas menyatakan MK tidak berwenang membuat aturan pidana baru. Empat hakim yang berbeda pendapat adalah Ketua MK Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto [9].
Reaksinya terbelah tajam. Euis Sunarti, anggota AILA dan guru besar ketahanan keluarga IPB, mengaku sedih dan meminta agar "persoalan teknis kerepotan" tidak dibandingkan dengan "bencana sosial dan bencana moral yang terjadi". Di seberangnya, Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan menilai MK telah "memenangkan akal sehat" [9].
September 2019: RKUHP ditunda. Penolakan MK tidak mengakhiri perdebatan. Perdebatan itu pindah ke DPR. Draf RKUHP 2019 memuat ancaman penjara sampai satu tahun untuk hubungan seks di luar nikah dan memperluas pasal penodaan agama dari satu menjadi enam pasal [10]. Pada 20 September 2019, Presiden Jokowi meminta pengesahan RKUHP ditunda. Menurutnya, setidaknya ada 14 pasal yang perlu didalami lagi, dan pengesahannya sebaiknya dilakukan DPR periode berikutnya [11]. Menurut HRW, gejolak di Papua dan revisi undang-undang yang terburu-buru, termasuk UU KPK dan RKUHP, memicu protes nasional terbesar dalam 20 tahun. Dua mahasiswa tewas di Kendari [10].
Desember 2018 sampai Oktober 2019: batas usia kawin. Pada 13 Desember 2018, MK mengabulkan sebagian permohonan Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Ketiganya dinikahkan orang tua pada usia 13 dan 14 tahun karena alasan ekonomi keluarga [5]. Kali ini MK meninggalkan sikapnya pada 2015. Pembedaan batas usia kawin laki-laki dan perempuan dinilai diskriminatif karena menghambat hak perempuan atas perlakuan setara, tumbuh kembang, dan pendidikan. MK juga menyoroti ketidaksinkronan aturan. UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum berusia 18 tahun, sehingga perempuan yang menikah pada usia 16 tahun sebenarnya masih anak, dan perkawinannya adalah perkawinan anak. MK memberi pembentuk undang-undang waktu paling lama tiga tahun untuk mengubahnya [5]. DPR bergerak lebih cepat dari tenggat. Pada September 2019, batas usia kawin dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun pasal yang memungkinkan pengadilan memberi dispensasi bagi anak di bawah 19 tahun tetap dipertahankan, tanpa batas usia minimum [10].
Oktober 2019: halal menjadi urusan negara. Mulai Kamis, 17 Oktober 2019, semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal, termasuk dagangan pedagang kaki lima dan UMKM. Hari itu juga, BPJPH Kementerian Agama menggantikan LPPOM MUI sebagai otoritas penerbit sertifikat halal. Alasannya, menurut juru bicara BPJPH Hartono, tanpa sertifikasi konsumen tidak punya jaminan, misalnya, bahwa ayam yang dijual bukan bangkai. Produk yang mengandung unsur haram dikecualikan dari sertifikasi, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal. LPPOM MUI tetap menjadi lembaga pemeriksa, dan fatwa halal tetap dikeluarkan MUI sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat [12]. Tarifnya belum ditetapkan pada hari pertama, dan menurut juru bicara BPJPH, kebanyakan orang yang datang masih sekadar bertanya. Pemerintah memberlakukannya bertahap. Produsen makanan dan minuman diberi waktu pembinaan sampai 2024, dan sanksi tidak diberlakukan sebelum masa itu selesai [12].
Maret 2020: fatwa untuk wabah. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 bertingkat. Orang yang terpapar wajib mengisolasi diri dan boleh mengganti salat Jumat dengan zuhur. Di kawasan berpotensi penularan tinggi, umat boleh meninggalkan Jumat dan jamaah di masjid. Jika penyebaran tidak terkendali dan mengancam jiwa, salat Jumat tidak boleh diselenggarakan. Sebaliknya, jika penyebaran terkendali, salat Jumat tetap wajib [3].
Terdakwa penodaan agama. Kasus Ahok bukan yang terakhir. Pada 2019, HRW mencatat bahwa semua perkara penodaan agama yang sampai ke pengadilan berakhir dengan hukuman penjara. Salah satunya Meliana di Medan, yang divonis satu setengah tahun karena mengeluhkan volume azan dari sebuah masjid. Pada April 2019, MA menolak upaya hukumnya [10].
Kelompok LGBT. Selain kasus cambuk di Aceh, polisi menggerebek klub Atlantis di Jakarta pada 21 Mei 2017 dan menangkap 141 lelaki [4]. HRW mencatat prevalensi HIV di kalangan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki naik lima kali lipat sejak 2007, dari 5 menjadi 25 persen. Menurut HRW, penggerebekan berulang terhadap pertemuan privat membuat program penjangkauan kesehatan bagi kelompok ini praktis lumpuh [10].
Anggota dan simpatisan HTI. Mereka kehilangan wadah legal, sementara preseden pembubaran tanpa putusan pengadilan berlaku untuk semua ormas, bukan hanya HTI.
Anak perempuan. Inilah kelompok yang paling besar jumlahnya. Laporan BPS, Bappenas, UNICEF, dan PUSKAPA yang terbit pada 2020 mencatat bahwa pada 2018, 11,21 persen perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, atau sekitar 1.220.900 orang. Jumlah absolut ini menempatkan Indonesia di antara 10 negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Dalam sepuluh tahun, penurunannya hanya 3,5 poin persen [13].
Pelaku usaha kecil. Herman, penjual sate madura yang sudah sepuluh tahun berdagang dengan gerobak di Jakarta, merasa tersinggung sekaligus terbebani. Ia Muslim dan menjamin daging ayamnya halal, tetapi khawatir biaya sertifikasi akan "nambah beban aja" [12]. Ketua Asosiasi Industri UMKM, Hermawati Setyorinny, ragu pemerintah akan menanggung biaya bagi usaha mikro [12].
Jamaah masjid. Survei Yusuf Hanafi dan kawan-kawan pada April 2020 terhadap 1.139 Muslim menemukan tingkat sikap positif terhadap fatwa COVID-19 sebesar 86,5 persen dan tingkat praktik 76,4 persen. Kepatuhan paling rendah ada pada butir salat Jumat, yaitu 57,8 persen [14]. Para peneliti menduga penyebabnya adalah keyakinan tentang ancaman bagi yang meninggalkan Jumat tiga kali berturut-turut. Temuan lain yang menarik, sikap dan praktik responden yang berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah tidak berbeda secara bermakna [14].
Pertama, garis antara sikap keagamaan dan proses hukum menjadi kabur. MUI bukan lembaga negara, dan dokumennya tidak mengikat secara hukum. Namun dalam kasus Ahok, dokumen itu menjadi rujukan moral bagi mobilisasi massa [1], sementara hakim menjatuhkan pasal yang bahkan tidak dipakai jaksa dalam tuntutannya [2]. Menurut saya, ini contoh ketika tekanan publik dan pasal karet bertemu di ruang sidang. Pembela vonis akan berkata bahwa hakim independen dan menilai sendiri unsur kesengajaan. Itu benar secara formal, tetapi sulit menghapus kesan bahwa suasana di luar pengadilan ikut masuk ke dalam.
Kedua, pembubaran HTI menempatkan banyak orang dalam posisi canggung. Anda boleh sangat tidak setuju dengan gagasan khilafah, tetapi tetap khawatir ketika negara bisa membubarkan organisasi tanpa putusan pengadilan lebih dulu [8]. Gugatan HTI di PTUN memang kalah [7]. Namun jalur itu adalah pemeriksaan setelah pembubaran, bukan sebelum. Jika dilihat sekarang, preseden prosedural inilah yang paling awet, lebih awet daripada HTI itu sendiri.
Ketiga, agenda kriminalisasi moral berpindah arena tetapi tidak berhenti. Ketika MK menolak, perjuangannya pindah ke RKUHP [9] [10]. Pendukungnya melihat ini sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga sesuai nilai agama. Pengkritiknya melihat ancaman terhadap privasi, kelompok LGBT, dan perempuan [10]. Ketua AILA, Rita Soebagio, pernah menegaskan kepada BBC Indonesia, "Hukum berhenti di depan pintu kamar atau pintu rumah." Sri Agustine dari Ardhanari Institute menjawab bahwa di lapangan, pintu itu bisa didobrak oleh aparat maupun warga biasa [9]. Bagi saya, persoalannya bukan apakah zina itu dosa, karena dalam fikih jawabannya jelas. Persoalannya adalah apakah negara punya alat penegakan yang adil tanpa memberi celah bagi penggerebekan dan pelaporan yang sewenang-wenang. Pengalaman 2017 dengan razia LGBT menunjukkan risiko itu nyata [4].
Keempat, perubahan batas usia kawin tidak otomatis menurunkan perkawinan anak. Data yang dikutip Lisman Lubis, hakim Pengadilan Agama Medan, menunjukkan permohonan dispensasi kawin sebanyak 13.103 pada 2017, 13.822 pada 2018, 24.864 pada 2019, lalu melonjak menjadi 64.196 pada 2020 [15]. Angka persisnya berbeda-beda antara satu sumber dan sumber lain, tetapi arah lonjakannya sama. Lubis sendiri menyarankan agar syarat administrasi dispensasi diperketat, supaya perkawinan benar-benar hanya terjadi karena keadaan mendesak [15]. Jika celah dispensasi tetap longgar, angka 19 tahun hanya menjadi angka di atas kertas.
Kelima, kewajiban halal datang lebih dulu daripada kesiapan sistemnya. Undang-undang memang membuka kemungkinan biaya bagi usaha mikro dan kecil difasilitasi pihak lain. Tetapi ketika aturan itu mulai berlaku, mekanisme pembiayaannya belum diatur dan tarifnya belum ditetapkan [12]. Neng Dara Affiah dari UIN Syarif Hidayatullah mengingatkan, "Jangan memanfaatkan agama untuk kepentingan bisnis." Kepala BPJPH Sukoso menjawab bahwa setiap rupiah biaya sertifikasi masuk ke kas negara [12]. Menurut saya, dari sisi konsumen Muslim, tujuan kewajiban ini sulit dibantah, karena jaminan halal memang hak konsumen. Masalahnya ada pada urutan kerja. Negara mewajibkan dulu, lalu menyusun tarif, pembiayaan, dan sosialisasi belakangan. Pedagang seperti Herman akhirnya merasa dicurigai, padahal yang ia butuhkan adalah kepastian biaya dan prosedur yang sederhana.
Ada juga catatan yang lebih positif. Fatwa COVID-19 menunjukkan bahwa otoritas keagamaan bisa bergerak seirama dengan pertimbangan kesehatan publik [3]. Namun hasil survei Hanafi dan kawan-kawan perlu dibaca hati-hati. Survei itu dilakukan daring, 56 persen respondennya berusia 16-29 tahun, dan 51,6 persen tinggal di Jawa Timur [14]. Jadi angkanya tidak bisa begitu saja dianggap mewakili seluruh Muslim Indonesia.
Beberapa jejak masih bisa dilacak dengan jelas.
Untuk mantan anggota HTI, saya tidak menemukan data yang dapat diverifikasi tentang ke mana mereka berlabuh setelah pembubaran. Untuk dampak jangka panjang kasus Ahok terhadap pemilih, saya juga tidak menemukan studi lanjutan yang bisa saya rujuk dengan yakin, jadi bagian itu sengaja tidak saya isi dengan dugaan.
Jika semua isu ini dijajarkan, menurut saya ada dua wajah hukum Islam di Indonesia pada 2016-2020. Wajah pertama adalah hukum Islam sebagai bahasa mobilisasi: Al-Maidah 51 di jalanan, khilafah di gedung pengadilan, dan pasal zina yang dibawa dari MK ke DPR. Di wajah ini, kemenangan sering diukur dari jumlah massa dan vonis.
Wajah kedua lebih tenang, tetapi dampaknya lebih luas. Batas usia kawin, sertifikasi halal, dan fatwa ibadah saat wabah menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan orang yang tidak pernah ikut demonstrasi. Di sinilah ukuran keberhasilan yang lebih jujur bisa dipakai. Apakah anak perempuan benar-benar terlindungi, apakah pedagang kecil tidak terbebani, dan apakah jamaah selamat dari wabah tanpa merasa agamanya dikalahkan.
Saya cenderung berpikir wajah kedua inilah yang akan diingat lebih lama, meskipun wajah pertama yang lebih dulu membuat kita gaduh.
Pertanyaan untuk diskusi di forum: dari isu-isu di atas, mana yang menurut Anda paling mengubah cara umat Islam Indonesia memandang hubungan antara fatwa, negara, dan hukum pidana, dan apakah perubahan itu membuat kita lebih dewasa atau justru lebih mudah terbelah?
[2] BBC News Indonesia. (2017, 9 Mei). Sidang Al Maidah: Dua tahun penjara untuk Ahok, langsung ditahan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39853373 (Berita)
[3] Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. MUI. https://mirror.mui.or.id/wp-content...aran-Ibadah-Dalam-siatuasi-Wabah-COVID-19.pdf (Dokumen resmi)
[4] Human Rights Watch. (2018). World Report 2018: Indonesia (Events of 2017). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/indonesia (Laporan)
[5] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Ketentuan Batas Usia Perkawinan untuk Wanita. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/...ara_371_22_PUU_XV_2017_Kabul_sebagian_fix.pdf (Dokumen resmi)
[6] Majelis Ulama Indonesia. (2016, 11 Oktober). Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama. MUI. https://mui.or.id/baca/berita/penda...mui-terkait-pernyataan-basuki-tjahaja-purnama (Dokumen resmi)
[7] BBC News Indonesia. (2018, 7 Mei). HTI dinyatakan ormas terlarang, pengadilan tolak gugatan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822 (Berita)
[8] Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 15(3). Mahkamah Konstitusi RI. https://doi.org/10.31078/jk1531 (Jurnal)
[9] Sianipar, T. (2017, 14 Desember). MK tolak kriminalisasi LGBT dan hubungan di luar nikah. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42348089 (Berita)
[10] Human Rights Watch. (2020). World Report 2020: Indonesia (Events of 2019). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/indonesia (Laporan)
[11] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, 20 September). Cermati Masukan Masyarakat, Presiden Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda. Setkab RI. https://setkab.go.id/cermati-masukan-masyarakat-presiden-jokowi-minta-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda/ (Dokumen resmi)
[12] BBC News Indonesia. (2019, 18 Oktober). Kewajiban sertifikasi resmi halal berlaku, bagaimana nasib UMKM? BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006 (Berita)
[13] Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA UI. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf (Laporan)
[14] Hanafi, Y., Taufiq, A., Saefi, M., Ikhsan, M. A., Diyana, T. N., dkk. (2022). Indonesian Ulema Council Fatwa on Religious Activities During the COVID-19 Pandemic: An Investigation of Muslim Attitudes and Practices. Journal of Religion and Health, 62(1), 627-649. Springer. https://doi.org/10.1007/s10943-022-01639-w (Jurnal)
[15] Lubis, L. (2021). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Law Jurnal, 2(1). Universitas Dharmawangsa. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1447 (Jurnal)
Tiga setengah tahun kemudian, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang nadanya berlawanan arah. Pada 16 Maret 2020, MUI menyatakan bahwa umat Islam di kawasan dengan potensi penularan COVID-19 yang tinggi boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan zuhur di rumah [3]. Dari jalanan yang penuh sesak, kita sampai ke masjid yang sengaja dikosongkan.
Di antara dua titik itu, hukum Islam terus muncul di berita utama. Ada vonis penodaan agama, hukuman cambuk, pembubaran ormas pengusung khilafah, gugatan pasal zina, revisi batas usia kawin, dan kewajiban sertifikat halal. Tulisan ini merangkai isu-isu tersebut, melihat siapa yang terdampak, dan menimbang apa yang masih tersisa setelah keramaiannya reda.
Latar: dekade akomodasi yang berakhir
Untuk memahami 2016, kita perlu mundur sedikit. Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, dalam Asian Studies Review, menganalisis data survei dan menemukan dua hal yang sekilas bertentangan. Pertama, sikap konservatif di kalangan Muslim Indonesia justru menurun sebelum mobilisasi 2016. Kedua, sekitar seperempat Muslim Indonesia mendukung agenda sosial-politik Islamis [1].
Yang berubah, menurut mereka, adalah kapasitas kelompok inti itu. Dalam sekitar satu dekade, basis konservatif ini menjadi lebih terdidik, lebih mapan, dan lebih terhubung. Kapasitas itu kemudian dikerahkan ketika mereka merasa tersingkir dari politik, setelah berakhirnya satu dasawarsa akomodasi di era Yudhoyono [1]. Penjelasan ini penting karena menolak dua narasi yang sama-sama terlalu sederhana: bahwa Indonesia mendadak menjadi intoleran, atau bahwa demonstrasi itu sekadar rekayasa politik.
Warisan hukumnya juga sudah tersedia. Pasal penodaan agama dalam KUHP masih rutin dipakai untuk menangkap dan memenjarakan orang, dan Aceh tetap menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat [4]. Soal usia kawin, MK dalam putusan 30-74/PUU-XII/2014 masih memandang batas usia 16 tahun bagi perempuan sebagai kebijakan hukum terbuka yang menjadi urusan pembentuk undang-undang [5]. Semua bahan itu akan muncul lagi dalam lima tahun berikutnya.
Kronologi: dari Balai Kota sampai masjid yang ditutup
2016-2017: Al-Maidah 51 dan vonis dua tahun. Video pidato Ahok awalnya diunggah di kanal Pemprov DKI tanpa masalah. Pada 6 Oktober 2016, menurut BBC Indonesia, dosen Buni Yani mengunggah ulang video itu di Facebook dengan transkripsi yang menghilangkan kata "pakai". Kalimat "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51" berubah menjadi "dibohongi Surat Al Maidah 51" [2].
Lima hari kemudian, pada 11 Oktober 2016, MUI mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan. Isinya menyatakan bahwa Al-Maidah 51 secara eksplisit melarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dan bahwa ulama wajib menyampaikan kepada umat bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib. MUI menyimpulkan pernyataan Ahok dikategorikan "menghina Al-Quran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum". Dokumen yang sama juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak main hakim sendiri [6]. Mietzner dan Muhtadi mencatat bahwa menurut pejabat MUI, dokumen ini berstatus lebih tinggi daripada fatwa. Dokumen itu juga berperan besar dalam memberi legitimasi pada mobilisasi massa [1].
Kasus ini memberi momentum kepada Rizieq Shihab dari FPI, yang sejak lama menentang Ahok. Ia berhasil menggalang berbagai kelompok Islam dalam Aksi 411 dan Aksi 212. Kelompok-kelompok yang ia tokohi kemudian bergabung dengan kubu lawan Ahok di Pilkada 2017, meski mereka berkeras tidak punya urusan dengan pilkada [2].
Akhir ceritanya cepat. Meski tingkat kepuasan atas kinerjanya sebagai gubernur mencapai 74 persen, Ahok kalah telak dalam pilkada April 2017 [1]. Pada 9 Mei 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto memvonisnya dua tahun penjara berdasarkan Pasal 156a KUHP dan memerintahkan penahanan. Vonis itu lebih berat daripada tuntutan jaksa, yang hanya memakai Pasal 156 tentang pernyataan permusuhan terhadap suatu golongan dan menuntut pidana percobaan. Majelis menilai, "Pidana percobaan tidak tepat." Hakim juga menolak argumen bahwa keresahan publik lahir dari unggahan Buni Yani: "Keresahan masyarakat justru akibat ucapan terdakwa" [2].
Satu catatan angka. Mietzner dan Muhtadi menulis lebih dari 500.000 peserta pada 2 Desember [1], sedangkan BBC Indonesia mencatat sebagian pihak menyebut lebih dari sejuta orang [2]. Saya memakai angka akademik yang lebih konservatif, tetapi selisih ini wajar untuk aksi massa sebesar itu.
2017: cambuk pertama dan perda yang tak bisa lagi dicabut pusat. Pada 23 Mei 2017, Aceh mencambuk dua lelaki berusia 20 dan 23 tahun, masing-masing 83 kali, karena hubungan sesama jenis. Keduanya ditemukan sekelompok warga yang masuk ke tempat tinggal pribadi mereka pada Maret. HRW menyebutnya hukuman cambuk pertama terhadap lelaki gay di Indonesia. Keterangan foto dalam laporan yang sama menyebut 82 kali, jadi ada selisih angka di sumber itu sendiri [4]. Sebulan sebelumnya, pada 5 April 2017, MK memutuskan bahwa pemerintah pusat tidak bisa lagi membatalkan peraturan daerah, termasuk perda bernuansa syariah. HRW menilai putusan itu mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk menghapus perda yang melanggar hak perempuan dan kelompok LGBT [4].
2017-2018: HTI dan Perppu Ormas. Pada pertengahan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu yang mengubah UU Ormas sehingga pemerintah bisa membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dengan lebih cepat. Beberapa hari kemudian, aturan itu dipakai untuk melarang Hizbut Tahrir Indonesia, kelompok yang memperjuangkan khilafah [4]. Pemerintah mencabut status badan hukum HTI pada 19 Juli 2017. Perppu tersebut menghapus ketentuan UU Ormas 2013 yang mensyaratkan pembubaran lewat pengadilan [7].
HTI menggugat ke PTUN Jakarta pada 13 Oktober 2017. Pada 7 Mei 2018, majelis hakim yang diketuai Tri Cahya Indra Permana menolak gugatan itu seluruhnya dan menyatakan keputusan pemerintah "sudah tepat". Kuasa hukum HTI, Gugum Ridho Putra, menyatakan akan banding dan bila perlu menempuh kasasi [7]. Di kalangan akademisi, penilaiannya tidak seragam. M. B. Kurniawan, dalam Jurnal Konstitusi, menyimpulkan bahwa pasal pembubaran dalam Perppu itu inkonstitusional karena memberi pemerintah wewenang membubarkan ormas secara sepihak tanpa due process of law. Ia mengusulkan agar kewenangan memutus pembubaran tetap diberikan kepada badan peradilan [8].
Desember 2017: zina, cabul, dan suara 5 lawan 4. Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia meminta MK memperluas tiga pasal KUHP. Pasal 284 tentang zina diminta berlaku juga di luar ikatan perkawinan. Pasal 285 tentang perkosaan diminta mencakup korban laki-laki. Pasal 292 tentang pencabulan sesama jenis diminta tidak lagi dibatasi pada korban di bawah umur [9]. Pada 14 Desember 2017, MK menolak permohonan itu dengan komposisi 5 banding 4. Mayoritas menyatakan MK tidak berwenang membuat aturan pidana baru. Empat hakim yang berbeda pendapat adalah Ketua MK Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto [9].
Reaksinya terbelah tajam. Euis Sunarti, anggota AILA dan guru besar ketahanan keluarga IPB, mengaku sedih dan meminta agar "persoalan teknis kerepotan" tidak dibandingkan dengan "bencana sosial dan bencana moral yang terjadi". Di seberangnya, Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan menilai MK telah "memenangkan akal sehat" [9].
September 2019: RKUHP ditunda. Penolakan MK tidak mengakhiri perdebatan. Perdebatan itu pindah ke DPR. Draf RKUHP 2019 memuat ancaman penjara sampai satu tahun untuk hubungan seks di luar nikah dan memperluas pasal penodaan agama dari satu menjadi enam pasal [10]. Pada 20 September 2019, Presiden Jokowi meminta pengesahan RKUHP ditunda. Menurutnya, setidaknya ada 14 pasal yang perlu didalami lagi, dan pengesahannya sebaiknya dilakukan DPR periode berikutnya [11]. Menurut HRW, gejolak di Papua dan revisi undang-undang yang terburu-buru, termasuk UU KPK dan RKUHP, memicu protes nasional terbesar dalam 20 tahun. Dua mahasiswa tewas di Kendari [10].
Desember 2018 sampai Oktober 2019: batas usia kawin. Pada 13 Desember 2018, MK mengabulkan sebagian permohonan Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Ketiganya dinikahkan orang tua pada usia 13 dan 14 tahun karena alasan ekonomi keluarga [5]. Kali ini MK meninggalkan sikapnya pada 2015. Pembedaan batas usia kawin laki-laki dan perempuan dinilai diskriminatif karena menghambat hak perempuan atas perlakuan setara, tumbuh kembang, dan pendidikan. MK juga menyoroti ketidaksinkronan aturan. UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum berusia 18 tahun, sehingga perempuan yang menikah pada usia 16 tahun sebenarnya masih anak, dan perkawinannya adalah perkawinan anak. MK memberi pembentuk undang-undang waktu paling lama tiga tahun untuk mengubahnya [5]. DPR bergerak lebih cepat dari tenggat. Pada September 2019, batas usia kawin dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun pasal yang memungkinkan pengadilan memberi dispensasi bagi anak di bawah 19 tahun tetap dipertahankan, tanpa batas usia minimum [10].
Oktober 2019: halal menjadi urusan negara. Mulai Kamis, 17 Oktober 2019, semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal, termasuk dagangan pedagang kaki lima dan UMKM. Hari itu juga, BPJPH Kementerian Agama menggantikan LPPOM MUI sebagai otoritas penerbit sertifikat halal. Alasannya, menurut juru bicara BPJPH Hartono, tanpa sertifikasi konsumen tidak punya jaminan, misalnya, bahwa ayam yang dijual bukan bangkai. Produk yang mengandung unsur haram dikecualikan dari sertifikasi, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal. LPPOM MUI tetap menjadi lembaga pemeriksa, dan fatwa halal tetap dikeluarkan MUI sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat [12]. Tarifnya belum ditetapkan pada hari pertama, dan menurut juru bicara BPJPH, kebanyakan orang yang datang masih sekadar bertanya. Pemerintah memberlakukannya bertahap. Produsen makanan dan minuman diberi waktu pembinaan sampai 2024, dan sanksi tidak diberlakukan sebelum masa itu selesai [12].
Maret 2020: fatwa untuk wabah. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 bertingkat. Orang yang terpapar wajib mengisolasi diri dan boleh mengganti salat Jumat dengan zuhur. Di kawasan berpotensi penularan tinggi, umat boleh meninggalkan Jumat dan jamaah di masjid. Jika penyebaran tidak terkendali dan mengancam jiwa, salat Jumat tidak boleh diselenggarakan. Sebaliknya, jika penyebaran terkendali, salat Jumat tetap wajib [3].
Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang
Terdakwa penodaan agama. Kasus Ahok bukan yang terakhir. Pada 2019, HRW mencatat bahwa semua perkara penodaan agama yang sampai ke pengadilan berakhir dengan hukuman penjara. Salah satunya Meliana di Medan, yang divonis satu setengah tahun karena mengeluhkan volume azan dari sebuah masjid. Pada April 2019, MA menolak upaya hukumnya [10].
Kelompok LGBT. Selain kasus cambuk di Aceh, polisi menggerebek klub Atlantis di Jakarta pada 21 Mei 2017 dan menangkap 141 lelaki [4]. HRW mencatat prevalensi HIV di kalangan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki naik lima kali lipat sejak 2007, dari 5 menjadi 25 persen. Menurut HRW, penggerebekan berulang terhadap pertemuan privat membuat program penjangkauan kesehatan bagi kelompok ini praktis lumpuh [10].
Anggota dan simpatisan HTI. Mereka kehilangan wadah legal, sementara preseden pembubaran tanpa putusan pengadilan berlaku untuk semua ormas, bukan hanya HTI.
Anak perempuan. Inilah kelompok yang paling besar jumlahnya. Laporan BPS, Bappenas, UNICEF, dan PUSKAPA yang terbit pada 2020 mencatat bahwa pada 2018, 11,21 persen perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, atau sekitar 1.220.900 orang. Jumlah absolut ini menempatkan Indonesia di antara 10 negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Dalam sepuluh tahun, penurunannya hanya 3,5 poin persen [13].
Pelaku usaha kecil. Herman, penjual sate madura yang sudah sepuluh tahun berdagang dengan gerobak di Jakarta, merasa tersinggung sekaligus terbebani. Ia Muslim dan menjamin daging ayamnya halal, tetapi khawatir biaya sertifikasi akan "nambah beban aja" [12]. Ketua Asosiasi Industri UMKM, Hermawati Setyorinny, ragu pemerintah akan menanggung biaya bagi usaha mikro [12].
Jamaah masjid. Survei Yusuf Hanafi dan kawan-kawan pada April 2020 terhadap 1.139 Muslim menemukan tingkat sikap positif terhadap fatwa COVID-19 sebesar 86,5 persen dan tingkat praktik 76,4 persen. Kepatuhan paling rendah ada pada butir salat Jumat, yaitu 57,8 persen [14]. Para peneliti menduga penyebabnya adalah keyakinan tentang ancaman bagi yang meninggalkan Jumat tiga kali berturut-turut. Temuan lain yang menarik, sikap dan praktik responden yang berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah tidak berbeda secara bermakna [14].
Kritik, risiko, dan kegagalan
Pertama, garis antara sikap keagamaan dan proses hukum menjadi kabur. MUI bukan lembaga negara, dan dokumennya tidak mengikat secara hukum. Namun dalam kasus Ahok, dokumen itu menjadi rujukan moral bagi mobilisasi massa [1], sementara hakim menjatuhkan pasal yang bahkan tidak dipakai jaksa dalam tuntutannya [2]. Menurut saya, ini contoh ketika tekanan publik dan pasal karet bertemu di ruang sidang. Pembela vonis akan berkata bahwa hakim independen dan menilai sendiri unsur kesengajaan. Itu benar secara formal, tetapi sulit menghapus kesan bahwa suasana di luar pengadilan ikut masuk ke dalam.
Kedua, pembubaran HTI menempatkan banyak orang dalam posisi canggung. Anda boleh sangat tidak setuju dengan gagasan khilafah, tetapi tetap khawatir ketika negara bisa membubarkan organisasi tanpa putusan pengadilan lebih dulu [8]. Gugatan HTI di PTUN memang kalah [7]. Namun jalur itu adalah pemeriksaan setelah pembubaran, bukan sebelum. Jika dilihat sekarang, preseden prosedural inilah yang paling awet, lebih awet daripada HTI itu sendiri.
Ketiga, agenda kriminalisasi moral berpindah arena tetapi tidak berhenti. Ketika MK menolak, perjuangannya pindah ke RKUHP [9] [10]. Pendukungnya melihat ini sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga sesuai nilai agama. Pengkritiknya melihat ancaman terhadap privasi, kelompok LGBT, dan perempuan [10]. Ketua AILA, Rita Soebagio, pernah menegaskan kepada BBC Indonesia, "Hukum berhenti di depan pintu kamar atau pintu rumah." Sri Agustine dari Ardhanari Institute menjawab bahwa di lapangan, pintu itu bisa didobrak oleh aparat maupun warga biasa [9]. Bagi saya, persoalannya bukan apakah zina itu dosa, karena dalam fikih jawabannya jelas. Persoalannya adalah apakah negara punya alat penegakan yang adil tanpa memberi celah bagi penggerebekan dan pelaporan yang sewenang-wenang. Pengalaman 2017 dengan razia LGBT menunjukkan risiko itu nyata [4].
Keempat, perubahan batas usia kawin tidak otomatis menurunkan perkawinan anak. Data yang dikutip Lisman Lubis, hakim Pengadilan Agama Medan, menunjukkan permohonan dispensasi kawin sebanyak 13.103 pada 2017, 13.822 pada 2018, 24.864 pada 2019, lalu melonjak menjadi 64.196 pada 2020 [15]. Angka persisnya berbeda-beda antara satu sumber dan sumber lain, tetapi arah lonjakannya sama. Lubis sendiri menyarankan agar syarat administrasi dispensasi diperketat, supaya perkawinan benar-benar hanya terjadi karena keadaan mendesak [15]. Jika celah dispensasi tetap longgar, angka 19 tahun hanya menjadi angka di atas kertas.
Kelima, kewajiban halal datang lebih dulu daripada kesiapan sistemnya. Undang-undang memang membuka kemungkinan biaya bagi usaha mikro dan kecil difasilitasi pihak lain. Tetapi ketika aturan itu mulai berlaku, mekanisme pembiayaannya belum diatur dan tarifnya belum ditetapkan [12]. Neng Dara Affiah dari UIN Syarif Hidayatullah mengingatkan, "Jangan memanfaatkan agama untuk kepentingan bisnis." Kepala BPJPH Sukoso menjawab bahwa setiap rupiah biaya sertifikasi masuk ke kas negara [12]. Menurut saya, dari sisi konsumen Muslim, tujuan kewajiban ini sulit dibantah, karena jaminan halal memang hak konsumen. Masalahnya ada pada urutan kerja. Negara mewajibkan dulu, lalu menyusun tarif, pembiayaan, dan sosialisasi belakangan. Pedagang seperti Herman akhirnya merasa dicurigai, padahal yang ia butuhkan adalah kepastian biaya dan prosedur yang sederhana.
Ada juga catatan yang lebih positif. Fatwa COVID-19 menunjukkan bahwa otoritas keagamaan bisa bergerak seirama dengan pertimbangan kesehatan publik [3]. Namun hasil survei Hanafi dan kawan-kawan perlu dibaca hati-hati. Survei itu dilakukan daring, 56 persen respondennya berusia 16-29 tahun, dan 51,6 persen tinggal di Jawa Timur [14]. Jadi angkanya tidak bisa begitu saja dianggap mewakili seluruh Muslim Indonesia.
Epilog: yang tersisa setelah gelombang surut
Beberapa jejak masih bisa dilacak dengan jelas.
- 2019, penodaan agama. Pasal 156a tetap dipakai, dan RKUHP versi 2019 justru ingin memperluasnya menjadi enam pasal [10].
- 2019-2020, perkawinan anak. Batas usia 19 tahun berlaku, tetapi permohonan dispensasi pada 2020 sekitar 2,6 kali angka 2019 [15]. Angka prevalensi 2018 dalam laporan BPS dan mitra kini menjadi titik awal untuk mengukur apakah revisi itu benar-benar bekerja [13].
- 2019-2024, halal. Masa pembinaan bagi produk makanan dan minuman dijadwalkan sampai 2024, sedangkan produk selain makanan dan minuman mulai dibina pada 2021 [12].
- 2022, KUHP baru. RKUHP yang ditunda pada 2019 akhirnya disahkan pada Desember 2022 dan diundangkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 2023. Rinciannya di luar cakupan tulisan ini.
Untuk mantan anggota HTI, saya tidak menemukan data yang dapat diverifikasi tentang ke mana mereka berlabuh setelah pembubaran. Untuk dampak jangka panjang kasus Ahok terhadap pemilih, saya juga tidak menemukan studi lanjutan yang bisa saya rujuk dengan yakin, jadi bagian itu sengaja tidak saya isi dengan dugaan.
Refleksi: ketika syariat jadi bahasa politik, dan ketika ia kembali jadi pedoman
Jika semua isu ini dijajarkan, menurut saya ada dua wajah hukum Islam di Indonesia pada 2016-2020. Wajah pertama adalah hukum Islam sebagai bahasa mobilisasi: Al-Maidah 51 di jalanan, khilafah di gedung pengadilan, dan pasal zina yang dibawa dari MK ke DPR. Di wajah ini, kemenangan sering diukur dari jumlah massa dan vonis.
Wajah kedua lebih tenang, tetapi dampaknya lebih luas. Batas usia kawin, sertifikasi halal, dan fatwa ibadah saat wabah menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan orang yang tidak pernah ikut demonstrasi. Di sinilah ukuran keberhasilan yang lebih jujur bisa dipakai. Apakah anak perempuan benar-benar terlindungi, apakah pedagang kecil tidak terbebani, dan apakah jamaah selamat dari wabah tanpa merasa agamanya dikalahkan.
Saya cenderung berpikir wajah kedua inilah yang akan diingat lebih lama, meskipun wajah pertama yang lebih dulu membuat kita gaduh.
Pertanyaan untuk diskusi di forum: dari isu-isu di atas, mana yang menurut Anda paling mengubah cara umat Islam Indonesia memandang hubungan antara fatwa, negara, dan hukum pidana, dan apakah perubahan itu membuat kita lebih dewasa atau justru lebih mudah terbelah?
Referensi
[1] Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. Asian Studies Review, 42(3), 479-497. Routledge/Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335 (Jurnal)[2] BBC News Indonesia. (2017, 9 Mei). Sidang Al Maidah: Dua tahun penjara untuk Ahok, langsung ditahan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39853373 (Berita)
[3] Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. MUI. https://mirror.mui.or.id/wp-content...aran-Ibadah-Dalam-siatuasi-Wabah-COVID-19.pdf (Dokumen resmi)
[4] Human Rights Watch. (2018). World Report 2018: Indonesia (Events of 2017). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/indonesia (Laporan)
[5] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Ketentuan Batas Usia Perkawinan untuk Wanita. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/...ara_371_22_PUU_XV_2017_Kabul_sebagian_fix.pdf (Dokumen resmi)
[6] Majelis Ulama Indonesia. (2016, 11 Oktober). Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama. MUI. https://mui.or.id/baca/berita/penda...mui-terkait-pernyataan-basuki-tjahaja-purnama (Dokumen resmi)
[7] BBC News Indonesia. (2018, 7 Mei). HTI dinyatakan ormas terlarang, pengadilan tolak gugatan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822 (Berita)
[8] Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 15(3). Mahkamah Konstitusi RI. https://doi.org/10.31078/jk1531 (Jurnal)
[9] Sianipar, T. (2017, 14 Desember). MK tolak kriminalisasi LGBT dan hubungan di luar nikah. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42348089 (Berita)
[10] Human Rights Watch. (2020). World Report 2020: Indonesia (Events of 2019). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/indonesia (Laporan)
[11] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, 20 September). Cermati Masukan Masyarakat, Presiden Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda. Setkab RI. https://setkab.go.id/cermati-masukan-masyarakat-presiden-jokowi-minta-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda/ (Dokumen resmi)
[12] BBC News Indonesia. (2019, 18 Oktober). Kewajiban sertifikasi resmi halal berlaku, bagaimana nasib UMKM? BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006 (Berita)
[13] Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA UI. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf (Laporan)
[14] Hanafi, Y., Taufiq, A., Saefi, M., Ikhsan, M. A., Diyana, T. N., dkk. (2022). Indonesian Ulema Council Fatwa on Religious Activities During the COVID-19 Pandemic: An Investigation of Muslim Attitudes and Practices. Journal of Religion and Health, 62(1), 627-649. Springer. https://doi.org/10.1007/s10943-022-01639-w (Jurnal)
[15] Lubis, L. (2021). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Law Jurnal, 2(1). Universitas Dharmawangsa. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1447 (Jurnal)
Terakhir diedit: