Pada 20 Februari 2018, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi, menerbitkan surat bernomor B-1301/Un.02/R/AK.08.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar. Mahasiswi yang tetap bercadar sesudah pembinaan terancam dikeluarkan. Kurang dari tiga minggu kemudian, 10 Maret 2018, surat itu dicabut lewat surat B-1679 dengan alasan menjaga iklim akademik [1]. Dalam rentang sependek itu, satu surat rektor sudah memancing MUI, ormas Islam, aktivis HAM, Kementerian Agama, sampai Mahfud MD untuk ikut bersuara [1].
Itu baru satu kampus. Setahun kemudian, operasi tangkap tangan terhadap Romahurmuziy membuat isu jual beli kursi rektor kampus Islam dibicarakan di televisi nasional. Pertengahan 2019, sebuah survei menaruh mahasiswa dua UIN di urutan teratas skala fundamentalisme. Akhir Agustus 2019, sebuah disertasi tentang "milk al-yamin" meledak di media. Oktober 2019, semua kampus Islam negeri diminta mendirikan rumah moderasi beragama. April 2020, di tengah pandemi, tagar #kemenagprank ramai karena keringanan uang kuliah dibatalkan.
Posisi saya: hampir semua kehebohan 2016–2020 berputar pada satu soal, yaitu siapa yang berhak menentukan wajah kampus Islam negeri. Rektor, menteri, lembaga survei, ulama di luar kampus, atau mahasiswa yang membayar uang kuliah. Dalam lima tahun itu jawabannya bergeser ke atas, ke kementerian. Menurut saya pergeseran inilah yang paling lama membekas, lebih lama daripada beritanya sendiri.
Kampus Islam memasuki periode ini dalam keadaan tumbuh. Renstra Ditjen Pendidikan Islam 2020–2024 mencatat jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) naik dari 693 menjadi 796 lembaga selama 2015–2019, rata-rata 25 lembaga baru per tahun. Sebanyak 93 persen di antaranya swasta (738 lembaga) [2]. Jumlah mahasiswanya ditulis 975.771 orang di satu halaman dan 975.711 orang di halaman lain dokumen yang sama [2]. Selisihnya kecil, tetapi cukup jadi pengingat bahwa data resmi pun perlu dibaca hati-hati.
Kampus negeri ikut naik kelas. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017, yang ditetapkan 3 April 2017, mengubah IAIN Mataram menjadi UIN Mataram [3]. Data keringanan uang kuliah tahun 2020 menyebut 58 kampus negeri (PTKIN): 17 UIN, 36 IAIN, dan 5 STAIN [4]. Di atas semuanya, pemerintah mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia lewat Perpres Nomor 57 Tahun 2016 [2].
Mutunya belum ikut berlari. Sampai akhir 2019 ada 2.939 program studi di PTKI. Yang sudah terakreditasi 76,11 persen, yang belum terakreditasi 11,50 persen, dan yang akreditasinya kedaluwarsa 12,04 persen. Prodi berakreditasi A hanya 9,42 persen. Dosen bergelar S3 baru 12,29 persen [2].
Lalu ada kecemasan. Pada 1 September–7 Oktober 2017, PPIM UIN Jakarta menyurvei 1.859 responden, terdiri dari 1.522 siswa dan 337 mahasiswa. Hasilnya: 58,5 persen responden punya opini keagamaan yang cenderung radikal, 51,1 persen cenderung intoleran terhadap sesama Muslim yang berbeda paham, dan 34,3 persen intoleran terhadap pemeluk agama lain. Namun pada tingkat perilaku, 74,2 persen berperilaku moderat. Laporan yang sama mencatat 61,92 persen responden menganggap khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam, sementara loyalitas mereka pada NKRI dan demokrasi tetap tinggi [5]. Angka 51,1 dan 34,3 persen inilah yang kemudian dikutip Renstra Ditjen Pendidikan Islam [2]. Catatan penting: sampel survei ini didominasi siswa SMA/SMK, dan tidak khusus mengukur kampus Islam. Jadi angka itu tidak boleh dibaca sebagai potret mahasiswa UIN.
Renstra yang sama menyebut kekurangan lain yang jarang dibahas: dosen agama Islam di perguruan tinggi umum hanya 919 orang, atau 3,40 persen dari kebutuhan, dan dokumen itu mengaitkannya dengan risiko masuknya paham radikal ke kalangan mahasiswa [2]. Dengan latar seperti ini, tidak heran setiap gejala di kampus Islam cepat dibaca sebagai soal keamanan.
Februari–Maret 2018: larangan cadar di UIN Sunan Kalijaga. Menurut kajian Humaidi dan kawan-kawan di jurnal Fikrah, alasan resmi kebijakan ini adalah menjaga kampus sebagai pusat Islam moderat. Yudian berpendapat bahwa makin banyaknya mahasiswi bercadar adalah tanda radikalisme yang menguat. Pemicu lainnya adalah beredarnya foto puluhan mahasiswi bercadar yang mengibarkan bendera organisasi terlarang. Rektor lalu menawarkan pembinaan, dan mahasiswi yang tetap bercadar sesudahnya akan dikeluarkan [1].
Dukungan datang dari tempat yang tak terduga. Kepala Biro Humas Kementerian Agama, Mastuki, menyebut aturan itu sekadar aturan berpakaian yang menjadi wewenang kampus. Mahfud MD menilai langkah itu masih dalam yurisdiksi rektor dan tidak melanggar HAM. Dari dalam kampus, Wakil Rektor II Sahiron Syamsuddin memakai alasan pedagogis: dosen sulit mengenali dan mendampingi mahasiswi yang wajahnya tertutup, dan para ulama sendiri masih berbeda pendapat apakah cadar ajaran agama atau adat Arab [1]. Penolakan juga keras. Wakil Rektor III sampai harus menerima perwakilan FUI dan sejumlah kelompok lain. Seorang mahasiswi Sosiologi, Tri Mulyani, menyatakan dalam kutipan yang saya terjemahkan dari teks berbahasa Inggris, bahwa radikalisme 41 mahasiswi bercadar itu belum pernah dikonfirmasi [1]. Angka 41 hanya muncul dalam kutipan mahasiswa ini, jadi saya tidak memakainya sebagai data resmi [PERLU VERIFIKASI].
Menurut saya, kebijakan ini salah alamat walau berangkat dari kekhawatiran yang nyata. Bendera organisasi terlarang di kampus negeri memang masalah. Tetapi yang dijadikan sasaran adalah kain penutup wajah, bukan gagasan atau jaringannya.
Maret 2019: operasi tangkap tangan dan kursi rektor. Penangkapan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam perkara jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama menyeret kampus Islam ke pusaran yang sama. Dalam acara ILC di TVOne pada Selasa, 19 Maret 2019, Mahfud MD bicara soal pemilihan rektor. Tiga hari kemudian ia meluruskan bahwa ia hanya menyebut tiga kasus: UIN Makassar, UIN Jakarta, dan IAIN Meulaboh [6].
Rinciannya penting. Di UIN Makassar, Andi Faisal Bakti menang pemilihan dan menang gugatan di PTUN, tetapi tetap tidak dilantik. Kata Mahfud, itu terjadi pada 2014/2015, sebelum PMA Nomor 68 lahir. Pada 2018 Andi menempati peringkat pertama dalam pemilihan rektor UIN Jakarta, dan Menteri Agama melantik orang lain. Mahfud mengakui itu sah karena menteri memang berwenang memilih satu dari tiga nama, lalu menambahkan: "Tetapi tetap ketidaksalahan prosedural itu jadi pertanyaan." Kasus ketiga terjadi di Meulaboh: Syamsuar, satu-satunya calon dari dalam kampus, kalah oleh calon dari luar. "Tidak diangkatnya Syamsuar itu menimbulkan ketidakpuasan, meskipun secara prosedur telah sesuai dengan peraturan," kata Mahfud. Soal kabar uang Rp5 miliar, ia tegas: "Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa dalam pengangkatan rektor UIN Jakarta ada suap sebesar Rp5 miliar." Ia hanya menerima informasi, bersama mantan Irjen Kemenag M. Jasin, bahwa ada pihak yang mendatangi Andi untuk meminta uang. Penutupnya: "Menurut saya masalah pidananya biar diusut KPK. Hukum administrasinya, benahi total" [6]. Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis, memprotes pernyataan Mahfud [6].
Di sinilah PMA 68/2015 kembali disorot. Kajian di jurnal Al Qalam mencatat aturan ini meniadakan pemilihan rektor oleh senat. Menurut Kamaruddin Amin, PMA itu bertujuan mengurangi polarisasi warga kampus. Para penulisnya mengakui sisi positifnya, yaitu persaingan sengit di dalam kampus berkurang. Namun mereka juga mencatat dampak negatifnya: otonomi lokal terbatas, inisiatif kurang, respons terhadap perubahan lambat, ketegangan internal, persepsi publik yang buruk, serta anggapan adanya nepotisme dan jual beli jabatan [7].
30 Juni 2019: survei yang menaruh dua UIN di puncak. SETARA Institute memaparkan survei tipologi keberagamaan mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri, yaitu 8 kampus umum dan 2 kampus Islam: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung [8]. Respondennya 1.000 mahasiswa S1, 100 per kampus, dan 84 persen Muslim. Pada skala fundamentalisme, mahasiswa UIN Bandung di urutan pertama dan UIN Jakarta di urutan kedua. Pada skala konservatisme urutannya terbalik. Pada skala inklusivisme internal umat beragama, keduanya di dua urutan terbawah, dan pada sikap terhadap kekerasan atas nama agama, mahasiswa kedua UIN itu paling mendukung [9].
Pemaparnya, Noryamin Aini, adalah dosen UIN Jakarta. Ia sendiri mengingatkan: "Jadi bukan kampusnya yang ekslusif atau inklusif tapi mahasiswnya" [9]. Ia juga menyebut latar belakang bidang ilmu ternyata tidak berpengaruh signifikan, dan bahwa 80,2 persen responden berasal dari sekolah umum, hanya 14 persen dari madrasah atau pesantren [9]. Peringatan semacam itu jarang ikut terbawa ketika hasilnya beredar. Jika dilihat sekarang, 100 responden per kampus terlalu sedikit untuk melabeli sebuah universitas. Tetapi survei ini tetap berguna sebagai cermin bagi kampus yang selama ini merasa sebagai benteng Islam moderat.
Akhir Agustus–September 2019: disertasi milk al-yamin. Abdul Aziz, dosen IAIN Surakarta, lulus ujian terbuka doktor di UIN Sunan Kalijaga dengan disertasi "Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital". Ia lulus dengan predikat sangat memuaskan [10]. Disertasi itu lalu menjadi kontroversi karena dinilai menghalalkan hubungan seksual di luar nikah [11]. Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, Mohammad Baharun, menyatakan UIN "seharusnya menjaga marwah sistem pendidikan agama ini dari riset yang spekulatif dan permissif" [10].
Rektor Yudian membela proses kampus sambil menyalahkan penulisnya: "Orang ini kan bahasa gampangnya keras kepala." Para penguji, katanya, sudah membantah konsep kunci disertasi itu, "tapi ketika kita sudah pres rilis dia malah ngomong itu lagi di televisi, ya meledak lagi". Kampus juga berencana menyurati pihak-pihak yang keberatan, termasuk MUI dan Al Muzzammil dari PKS yang mengkritik di DPR [10]. UIN menggelar konferensi pers pada 30 Agustus dan sekali lagi pada 3 September 2019. Di konferensi kedua, Aziz menyatakan akan merevisi disertasinya dan mengganti judulnya menjadi "Problematika Konsep Milk al-Yamin dalam Pemikiran Muhammad Syahrour". Ijazahnya ditahan sampai revisi selesai, dan promotornya, Prof. Khoiruddin Nasution, menyatakan akan mengawal perbaikan itu. Ketua Prodi S3, Ahmad Rafiq, menjelaskan: "Secara akademik kita menjunjung kebebasan menyampaikan ide, tapi secara akademik pula promovendus harus mempertanggungjawabkan logika dari temuannya" [11].
Posisi saya: mekanisme kampus sebenarnya bekerja, karena penguji mengkritik dan revisi diwajibkan. Yang gagal adalah komunikasinya. Judul yang provokatif, ruang ujian yang ditafsirkan sebagai restu, dan tayangan televisi bergerak lebih cepat daripada prosedur akademik.
29 Oktober 2019: rumah moderasi di setiap kampus. Dirjen Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 yang meminta setiap PTKIN mendirikan rumah moderasi beragama. Fungsinya untuk "penyemaian, edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan" wacana moderasi di kampus. Kamaruddin Amin menyebut moderasi beragama "bagaikan oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas", dan Direktur PTKI, Arskal Salim, menyebut PTKIN sebagai "garda terdepan" [12]. Ini bukan langkah tiba-tiba. Kelompok kerja moderasi beragama di Ditjen Pendidikan Islam sudah dibentuk lewat Keputusan Dirjen Nomor 2431 Tahun 2018 [2].
April–Agustus 2020: #kemenagprank dan uang kuliah. Ketika pandemi memukul ekonomi keluarga, Kementerian Agama sempat merencanakan keringanan uang kuliah 10 persen bagi mahasiswa PTKIN. Rencana itu batal mendadak: surat Plt Dirjen Nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 dibatalkan pada 20 April 2020, dan tagar #kemenagprank pun ramai di Twitter. Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan bahwa anggaran kementeriannya terpotong Rp2,6 triliun untuk penanganan pandemi. Mahasiswa di UIN Walisongo, IAIN Kudus, IAIN Surakarta, UIN Sunan Ampel, IAIN Pekalongan, dan kampus lain lalu menggelar aksi menuntut keringanan [13].
Jalan keluarnya adalah KMA Nomor 515 Tahun 2020, yang ditandatangani pada 12 Juni 2020. Menurut Kamaruddin Amin, keputusan itu dimaksudkan untuk meringankan pihak yang membiayai kuliah dan menekan angka putus kuliah. Rektor diberi mandat menyusun mekanismenya dan wajib melapor kepada Dirjen [13]. Pada 25 Agustus 2020, Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani melaporkan 160.563 penerima keringanan di 58 PTKIN, dengan nilai total lebih dari Rp54 miliar. Rinciannya: 15.153 mahasiswa turun satu kelompok UKT, 108.890 mendapat potongan 10 sampai 100 persen, 30.235 mendapat penundaan pembayaran 2–4 bulan, dan 6.285 boleh mengangsur [4].
Kalau ditarik ke orang-orangnya, daftar yang terdampak cukup jelas:
Untuk mahasiswa negeri, keringanan UKT nyata manfaatnya. Namun kajian di Jambura Journal of Educational Management mencatat syarat yang memberatkan di lapangan. Di UIN Sunan Kalijaga, misalnya, banding UKT meminta berkas seperti surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa [13]. Kampus itu sebenarnya sudah punya mekanisme banding UKT setiap semester sejak sebelum pandemi, menurut Plt Rektor Sahiron [13]. Jadi yang baru di 2020 adalah skalanya, bukan gagasannya.
Dampak yang paling lama justru di tingkat kelembagaan. Moderasi beragama menjadi kerangka resmi kementerian, dan kampus Islam ditempatkan sebagai pelaksananya [12]. Ini memberi kampus legitimasi dan anggaran untuk kegiatan kebangsaan. Tetapi ini juga berarti agenda kampus makin banyak ditentukan dari Jakarta.
Kritik pertama menyangkut cara negara membaca kampus. Dalam lima tahun ini, cadar, survei, dan disertasi diperlakukan sebagai urusan keamanan dan citra. Kajian Fikrah menunjukkan bahwa argumen pendukung larangan cadar bersandar pada asumsi kaitan antara cadar dan radikalisme, sesuatu yang dipersoalkan oleh mahasiswa sendiri [1]. Menurut saya, kampus yang paling ingin dikenal moderat justru mengambil kebijakan yang paling mudah dibaca sebagai diskriminatif.
Kritik kedua soal otonomi. Kasus Andi Faisal Bakti menunjukkan bahwa prosedur bisa sah tetapi tetap meninggalkan pertanyaan [6]. Kajian Al Qalam menyimpulkan PMA 68/2015 berangkat dari orientasi politis dan menyarankan rekonstruksi kebijakan, termasuk menata ulang tingkat otonomi kampus [7]. Ada argumen tandingan yang juga masuk akal: pemilihan oleh senat dulu memicu polarisasi dan persaingan yang keras [7]. Jadi pilihannya bukan antara kampus yang bersih dan menteri yang kotor, melainkan antara dua jenis politik, yaitu politik senat dan politik kementerian. Yang kedua lebih sulit diawasi oleh warga kampus.
Kritik ketiga soal data. Angka-angka yang paling sering dikutip pada masa ini berasal dari desain yang berbeda. Survei PPIM 2017 didominasi siswa SMA/SMK [5]. Survei SETARA hanya mencakup dua UIN, masing-masing 100 responden [9]. Dokumen resmi kementerian memuat dua angka mahasiswa yang berbeda [2]. Bahkan besaran pemotongan anggaran Kementerian Agama tahun 2020 beredar dalam beberapa versi. Artikel ini memakai Rp2,6 triliun sesuai sumber yang dirujuk, sementara angka lain yang saya temukan di media daring dan pers mahasiswa tidak masuk daftar referensi [PERLU VERIFIKASI].
Kritik keempat soal kecepatan. Surat edaran rumah moderasi terbit Oktober 2019, tetapi kajian di jurnal Abrahamic Religions mencatat rumah moderasi UIN Sumatera Utara baru dibentuk pada 2021, dan pengurus rumah moderasi UIN Syahada Padangsidimpuan baru berlaku sejak 30 Juni 2022 lewat SK Rektor Nomor 668 Tahun 2022 [14]. Kegiatannya berupa seminar, pelatihan ToT bagi dosen dan mahasiswa, kerja sama dengan FKUB, dan kampung moderasi [14]. Itu kegiatan yang baik, tetapi dua kampus ini belum cukup untuk menilai seluruh PTKIN.
Yang gagal, menurut saya, adalah komunikasi kebijakan. Keringanan UKT direncanakan lalu dibatalkan mendadak [13]. Larangan cadar diumumkan lalu dicabut dalam tiga minggu [1]. Kampus dan kementerian sama-sama belajar dengan cara yang mahal, yaitu lewat tagar dan demonstrasi.
2020. KMA 515/2020 berjalan, dan kementerian melaporkan lebih dari Rp54 miliar keringanan untuk 160.563 mahasiswa [4]. Menurut saya, sejak itu keringanan uang kuliah menjadi sesuatu yang bisa dituntut mahasiswa, bukan sekadar belas kasihan kampus.
2021. Pada 8 Maret 2021, PPIM UIN Jakarta merilis survei nasional toleransi beragama di perguruan tinggi. Survei ini dilakukan 1 November–27 Desember 2020 terhadap 2.866 mahasiswa di 92 kampus dan 673 dosen. Sebanyak 30,16 persen mahasiswa punya sikap toleransi beragama rendah atau sangat rendah, dan 11,22 persen menunjukkan perilaku toleransi yang rendah. Yang paling menohok bagi kampus Islam: mahasiswa perguruan tinggi agama berada di urutan terbawah tingkat toleransinya dan punya persepsi keterancaman paling tinggi [15]. Catatannya, survei ini mencakup responden dari beragam agama, sehingga kategori "perguruan tinggi agama" kemungkinan tidak hanya berisi kampus Islam. Rekomendasinya pun tidak menyebut cadar atau disertasi, melainkan memperbanyak interaksi lintas kelompok agama dan memperbaiki iklim sosial kampus [15].
2021–2022. Rumah moderasi mulai berdiri dan berkegiatan di sejumlah kampus, setidaknya di dua kampus yang dikaji di Sumatera Utara [14].
Rencana 2020–2024. Kementerian sendiri menulis bahwa 92 persen PTKI adalah swasta (di bagian lain dokumen yang sama tertulis 93 persen) dan 46 persen program studinya berakreditasi C atau belum terakreditasi, sementara jumlah dosen bergelar S3 masih relatif sedikit [2]. Di tengah semua kehebohan soal cadar dan survei, inilah masalah yang tidak pernah viral dan tidak juga selesai.
Saya tidak menemukan data publik yang mengukur apakah rumah moderasi menurunkan intoleransi mahasiswa. Saya juga tidak menemukan evaluasi resmi PMA 68/2015 yang membandingkan mutu rektor sebelum dan sesudah aturan itu. Dua kekosongan ini membuat banyak klaim keberhasilan, dari pihak mana pun, sulit diuji.
Jika dilihat sekarang, kehebohan 2016–2020 memperlihatkan kampus Islam negeri yang terjepit dari dua arah. Dari luar, ia dituntut membuktikan kemoderatannya kepada negara dan sekaligus membuktikan kesalehannya kepada ulama dan publik. Dari dalam, ia kehilangan sebagian kendali atas pemimpinnya sendiri. Larangan cadar dan heboh disertasi adalah dua sisi dari tekanan yang sama: kampus ingin terlihat benar di mata semua pihak, lalu tergelincir ketika satu pihak berteriak lebih keras.
Hal yang paling saya sayangkan: energi publik habis untuk simbol, sementara akreditasi, dosen doktor, dan nasib mahasiswa kampus swasta tetap menjadi catatan kaki. Kampus yang baik bukan kampus yang tidak pernah heboh, tetapi kampus yang bisa menjelaskan keputusannya sebelum tagar menjelaskannya lebih dulu.
Untuk rekan-rekan di forum, terutama yang sedang kuliah atau mengajar di PTKI: dari enam peristiwa ini, mana yang menurut Anda paling mengubah kehidupan kampus sehari-hari, dan apakah perubahannya terasa lebih baik atau justru lebih sempit?
[2] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024. Kementerian Agama RI (salinan pada laman UIN Antasari). https://www.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Renstra-Ditjen-Pendis-2020-2024.pdf (Laporan)
[3] Presiden Republik Indonesia. (2017, 3 April). Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 67). Salinan teks: https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-no-34-tahun-2017 (Dokumen resmi)
[4] Prihantoro, A. (2020, 25 Agustus). Kemenag: Pengurangan Uang Kuliah Tunggal 10-100 persen. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/1687830/kemenag-pengurangan-uang-kuliah-tunggal-10-100-persen (Berita)
[5] Saputra, R. E. (2018). Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z (CONVEY Report Vol. 1 No. 1). Jakarta: PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia. https://conveyindonesia.com/download/1576/ (Laporan)
[6] CNN Indonesia. (2019, 22 Maret). Mahfud MD Klarifikasi soal Jual Beli Jabatan Rektor UIN. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasion...klarifikasi-soal-jual-beli-jabatan-rektor-uin (Berita)
[7] Azzahra, A. N., & Sutrisno. (2024). Kebijakan Sentralisasi PTKIN: Analisis Kebijakan PTKIN dalam PMA Nomor 68/2015. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(6). https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3992 (Jurnal)
[8] SETARA Institute. (2019, 1 Juli). Tipologi Keberagamaan Mahasiswa: Survei di 10 Perguruan Tinggi Negeri [siaran pers, Jakarta, 30 Juni 2019]. SETARA Institute. https://setara-institute.org/tipologi-keberagamaan-mahasiswa-survei-di-10-perguruan-tinggi-negeri/ (Laporan)
[9] Satria, J. N. (2019, 1 Juli). Survei Setara Institute Sebut Mahasiswa Kampus-kampus Ini Fundamentalis. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-460...but-mahasiswa-kampus-kampus-ini-fundamentalis (Berita)
[10] Erwanti, M. O. (2019, 4 September). UIN Akan Surati MUI Jelaskan Duduk Perkara Disertasi 'Seks di Luar Nikah Halal'. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-469...uk-perkara-disertasi-seks-di-luar-nikah-halal (Berita)
[11] Humas UIN Sunan Kalijaga. (2019, 4 September). Klarifikasi dan Permohonan Maaf Atas Kontroversi Disertasi Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrour. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://uin-suka.ac.id/id/berita/de...ertasi-konsep-milk-al-yamin-muhammad-syahrour (Dokumen resmi)
[12] Kementerian Agama RI. (2019, 4 November). Tiap Kampus PTKIN akan Dirikan Rumah Moderasi. Kemenag.go.id (dimuat ulang Kanwil Kemenag DIY). https://kemenag.go.id/nasional/tiap-kampus-ptkin-akan-dirikan-rumah-moderasi-e8dc9f (Dokumen resmi)
[13] Rois, I. N., Wijaya, A., & Prananingrum, A. V. (2020). Implementasi Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa di Era New Normal. Jambura Journal of Educational Management, 1(2), 103-121. https://doi.org/10.37411/jjem.v1i2.158 (Jurnal)
[14] Rambe, T., Mawardi, & Mayasari, S. (2023). Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: Potret Kebijakan dan Strategi Mewujudkan Beragama Moderat di Perguruan Tinggi. Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 3(2), 214-227. https://doi.org/10.22373/arj.v3i2.19826 (Jurnal)
[15] PPIM UIN Jakarta. (2021, 8 Maret). Survei Nasional "Kebinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi". CONVEY Indonesia. https://conveyindonesia.com/id/surv...ading-toleransi-beragama-di-perguruan-tinggi/ (Laporan)
Itu baru satu kampus. Setahun kemudian, operasi tangkap tangan terhadap Romahurmuziy membuat isu jual beli kursi rektor kampus Islam dibicarakan di televisi nasional. Pertengahan 2019, sebuah survei menaruh mahasiswa dua UIN di urutan teratas skala fundamentalisme. Akhir Agustus 2019, sebuah disertasi tentang "milk al-yamin" meledak di media. Oktober 2019, semua kampus Islam negeri diminta mendirikan rumah moderasi beragama. April 2020, di tengah pandemi, tagar #kemenagprank ramai karena keringanan uang kuliah dibatalkan.
Posisi saya: hampir semua kehebohan 2016–2020 berputar pada satu soal, yaitu siapa yang berhak menentukan wajah kampus Islam negeri. Rektor, menteri, lembaga survei, ulama di luar kampus, atau mahasiswa yang membayar uang kuliah. Dalam lima tahun itu jawabannya bergeser ke atas, ke kementerian. Menurut saya pergeseran inilah yang paling lama membekas, lebih lama daripada beritanya sendiri.
Latar: kampus yang membesar di tengah kecemasan soal radikalisme
Kampus Islam memasuki periode ini dalam keadaan tumbuh. Renstra Ditjen Pendidikan Islam 2020–2024 mencatat jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) naik dari 693 menjadi 796 lembaga selama 2015–2019, rata-rata 25 lembaga baru per tahun. Sebanyak 93 persen di antaranya swasta (738 lembaga) [2]. Jumlah mahasiswanya ditulis 975.771 orang di satu halaman dan 975.711 orang di halaman lain dokumen yang sama [2]. Selisihnya kecil, tetapi cukup jadi pengingat bahwa data resmi pun perlu dibaca hati-hati.
Kampus negeri ikut naik kelas. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017, yang ditetapkan 3 April 2017, mengubah IAIN Mataram menjadi UIN Mataram [3]. Data keringanan uang kuliah tahun 2020 menyebut 58 kampus negeri (PTKIN): 17 UIN, 36 IAIN, dan 5 STAIN [4]. Di atas semuanya, pemerintah mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia lewat Perpres Nomor 57 Tahun 2016 [2].
Mutunya belum ikut berlari. Sampai akhir 2019 ada 2.939 program studi di PTKI. Yang sudah terakreditasi 76,11 persen, yang belum terakreditasi 11,50 persen, dan yang akreditasinya kedaluwarsa 12,04 persen. Prodi berakreditasi A hanya 9,42 persen. Dosen bergelar S3 baru 12,29 persen [2].
Lalu ada kecemasan. Pada 1 September–7 Oktober 2017, PPIM UIN Jakarta menyurvei 1.859 responden, terdiri dari 1.522 siswa dan 337 mahasiswa. Hasilnya: 58,5 persen responden punya opini keagamaan yang cenderung radikal, 51,1 persen cenderung intoleran terhadap sesama Muslim yang berbeda paham, dan 34,3 persen intoleran terhadap pemeluk agama lain. Namun pada tingkat perilaku, 74,2 persen berperilaku moderat. Laporan yang sama mencatat 61,92 persen responden menganggap khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam, sementara loyalitas mereka pada NKRI dan demokrasi tetap tinggi [5]. Angka 51,1 dan 34,3 persen inilah yang kemudian dikutip Renstra Ditjen Pendidikan Islam [2]. Catatan penting: sampel survei ini didominasi siswa SMA/SMK, dan tidak khusus mengukur kampus Islam. Jadi angka itu tidak boleh dibaca sebagai potret mahasiswa UIN.
Renstra yang sama menyebut kekurangan lain yang jarang dibahas: dosen agama Islam di perguruan tinggi umum hanya 919 orang, atau 3,40 persen dari kebutuhan, dan dokumen itu mengaitkannya dengan risiko masuknya paham radikal ke kalangan mahasiswa [2]. Dengan latar seperti ini, tidak heran setiap gejala di kampus Islam cepat dibaca sebagai soal keamanan.
Kronologi: enam kehebohan yang paling menyita perhatian
Februari–Maret 2018: larangan cadar di UIN Sunan Kalijaga. Menurut kajian Humaidi dan kawan-kawan di jurnal Fikrah, alasan resmi kebijakan ini adalah menjaga kampus sebagai pusat Islam moderat. Yudian berpendapat bahwa makin banyaknya mahasiswi bercadar adalah tanda radikalisme yang menguat. Pemicu lainnya adalah beredarnya foto puluhan mahasiswi bercadar yang mengibarkan bendera organisasi terlarang. Rektor lalu menawarkan pembinaan, dan mahasiswi yang tetap bercadar sesudahnya akan dikeluarkan [1].
Dukungan datang dari tempat yang tak terduga. Kepala Biro Humas Kementerian Agama, Mastuki, menyebut aturan itu sekadar aturan berpakaian yang menjadi wewenang kampus. Mahfud MD menilai langkah itu masih dalam yurisdiksi rektor dan tidak melanggar HAM. Dari dalam kampus, Wakil Rektor II Sahiron Syamsuddin memakai alasan pedagogis: dosen sulit mengenali dan mendampingi mahasiswi yang wajahnya tertutup, dan para ulama sendiri masih berbeda pendapat apakah cadar ajaran agama atau adat Arab [1]. Penolakan juga keras. Wakil Rektor III sampai harus menerima perwakilan FUI dan sejumlah kelompok lain. Seorang mahasiswi Sosiologi, Tri Mulyani, menyatakan dalam kutipan yang saya terjemahkan dari teks berbahasa Inggris, bahwa radikalisme 41 mahasiswi bercadar itu belum pernah dikonfirmasi [1]. Angka 41 hanya muncul dalam kutipan mahasiswa ini, jadi saya tidak memakainya sebagai data resmi [PERLU VERIFIKASI].
Menurut saya, kebijakan ini salah alamat walau berangkat dari kekhawatiran yang nyata. Bendera organisasi terlarang di kampus negeri memang masalah. Tetapi yang dijadikan sasaran adalah kain penutup wajah, bukan gagasan atau jaringannya.
Maret 2019: operasi tangkap tangan dan kursi rektor. Penangkapan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam perkara jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama menyeret kampus Islam ke pusaran yang sama. Dalam acara ILC di TVOne pada Selasa, 19 Maret 2019, Mahfud MD bicara soal pemilihan rektor. Tiga hari kemudian ia meluruskan bahwa ia hanya menyebut tiga kasus: UIN Makassar, UIN Jakarta, dan IAIN Meulaboh [6].
Rinciannya penting. Di UIN Makassar, Andi Faisal Bakti menang pemilihan dan menang gugatan di PTUN, tetapi tetap tidak dilantik. Kata Mahfud, itu terjadi pada 2014/2015, sebelum PMA Nomor 68 lahir. Pada 2018 Andi menempati peringkat pertama dalam pemilihan rektor UIN Jakarta, dan Menteri Agama melantik orang lain. Mahfud mengakui itu sah karena menteri memang berwenang memilih satu dari tiga nama, lalu menambahkan: "Tetapi tetap ketidaksalahan prosedural itu jadi pertanyaan." Kasus ketiga terjadi di Meulaboh: Syamsuar, satu-satunya calon dari dalam kampus, kalah oleh calon dari luar. "Tidak diangkatnya Syamsuar itu menimbulkan ketidakpuasan, meskipun secara prosedur telah sesuai dengan peraturan," kata Mahfud. Soal kabar uang Rp5 miliar, ia tegas: "Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa dalam pengangkatan rektor UIN Jakarta ada suap sebesar Rp5 miliar." Ia hanya menerima informasi, bersama mantan Irjen Kemenag M. Jasin, bahwa ada pihak yang mendatangi Andi untuk meminta uang. Penutupnya: "Menurut saya masalah pidananya biar diusut KPK. Hukum administrasinya, benahi total" [6]. Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis, memprotes pernyataan Mahfud [6].
Di sinilah PMA 68/2015 kembali disorot. Kajian di jurnal Al Qalam mencatat aturan ini meniadakan pemilihan rektor oleh senat. Menurut Kamaruddin Amin, PMA itu bertujuan mengurangi polarisasi warga kampus. Para penulisnya mengakui sisi positifnya, yaitu persaingan sengit di dalam kampus berkurang. Namun mereka juga mencatat dampak negatifnya: otonomi lokal terbatas, inisiatif kurang, respons terhadap perubahan lambat, ketegangan internal, persepsi publik yang buruk, serta anggapan adanya nepotisme dan jual beli jabatan [7].
30 Juni 2019: survei yang menaruh dua UIN di puncak. SETARA Institute memaparkan survei tipologi keberagamaan mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri, yaitu 8 kampus umum dan 2 kampus Islam: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung [8]. Respondennya 1.000 mahasiswa S1, 100 per kampus, dan 84 persen Muslim. Pada skala fundamentalisme, mahasiswa UIN Bandung di urutan pertama dan UIN Jakarta di urutan kedua. Pada skala konservatisme urutannya terbalik. Pada skala inklusivisme internal umat beragama, keduanya di dua urutan terbawah, dan pada sikap terhadap kekerasan atas nama agama, mahasiswa kedua UIN itu paling mendukung [9].
Pemaparnya, Noryamin Aini, adalah dosen UIN Jakarta. Ia sendiri mengingatkan: "Jadi bukan kampusnya yang ekslusif atau inklusif tapi mahasiswnya" [9]. Ia juga menyebut latar belakang bidang ilmu ternyata tidak berpengaruh signifikan, dan bahwa 80,2 persen responden berasal dari sekolah umum, hanya 14 persen dari madrasah atau pesantren [9]. Peringatan semacam itu jarang ikut terbawa ketika hasilnya beredar. Jika dilihat sekarang, 100 responden per kampus terlalu sedikit untuk melabeli sebuah universitas. Tetapi survei ini tetap berguna sebagai cermin bagi kampus yang selama ini merasa sebagai benteng Islam moderat.
Akhir Agustus–September 2019: disertasi milk al-yamin. Abdul Aziz, dosen IAIN Surakarta, lulus ujian terbuka doktor di UIN Sunan Kalijaga dengan disertasi "Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital". Ia lulus dengan predikat sangat memuaskan [10]. Disertasi itu lalu menjadi kontroversi karena dinilai menghalalkan hubungan seksual di luar nikah [11]. Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, Mohammad Baharun, menyatakan UIN "seharusnya menjaga marwah sistem pendidikan agama ini dari riset yang spekulatif dan permissif" [10].
Rektor Yudian membela proses kampus sambil menyalahkan penulisnya: "Orang ini kan bahasa gampangnya keras kepala." Para penguji, katanya, sudah membantah konsep kunci disertasi itu, "tapi ketika kita sudah pres rilis dia malah ngomong itu lagi di televisi, ya meledak lagi". Kampus juga berencana menyurati pihak-pihak yang keberatan, termasuk MUI dan Al Muzzammil dari PKS yang mengkritik di DPR [10]. UIN menggelar konferensi pers pada 30 Agustus dan sekali lagi pada 3 September 2019. Di konferensi kedua, Aziz menyatakan akan merevisi disertasinya dan mengganti judulnya menjadi "Problematika Konsep Milk al-Yamin dalam Pemikiran Muhammad Syahrour". Ijazahnya ditahan sampai revisi selesai, dan promotornya, Prof. Khoiruddin Nasution, menyatakan akan mengawal perbaikan itu. Ketua Prodi S3, Ahmad Rafiq, menjelaskan: "Secara akademik kita menjunjung kebebasan menyampaikan ide, tapi secara akademik pula promovendus harus mempertanggungjawabkan logika dari temuannya" [11].
Posisi saya: mekanisme kampus sebenarnya bekerja, karena penguji mengkritik dan revisi diwajibkan. Yang gagal adalah komunikasinya. Judul yang provokatif, ruang ujian yang ditafsirkan sebagai restu, dan tayangan televisi bergerak lebih cepat daripada prosedur akademik.
29 Oktober 2019: rumah moderasi di setiap kampus. Dirjen Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 yang meminta setiap PTKIN mendirikan rumah moderasi beragama. Fungsinya untuk "penyemaian, edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan" wacana moderasi di kampus. Kamaruddin Amin menyebut moderasi beragama "bagaikan oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas", dan Direktur PTKI, Arskal Salim, menyebut PTKIN sebagai "garda terdepan" [12]. Ini bukan langkah tiba-tiba. Kelompok kerja moderasi beragama di Ditjen Pendidikan Islam sudah dibentuk lewat Keputusan Dirjen Nomor 2431 Tahun 2018 [2].
April–Agustus 2020: #kemenagprank dan uang kuliah. Ketika pandemi memukul ekonomi keluarga, Kementerian Agama sempat merencanakan keringanan uang kuliah 10 persen bagi mahasiswa PTKIN. Rencana itu batal mendadak: surat Plt Dirjen Nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 dibatalkan pada 20 April 2020, dan tagar #kemenagprank pun ramai di Twitter. Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan bahwa anggaran kementeriannya terpotong Rp2,6 triliun untuk penanganan pandemi. Mahasiswa di UIN Walisongo, IAIN Kudus, IAIN Surakarta, UIN Sunan Ampel, IAIN Pekalongan, dan kampus lain lalu menggelar aksi menuntut keringanan [13].
Jalan keluarnya adalah KMA Nomor 515 Tahun 2020, yang ditandatangani pada 12 Juni 2020. Menurut Kamaruddin Amin, keputusan itu dimaksudkan untuk meringankan pihak yang membiayai kuliah dan menekan angka putus kuliah. Rektor diberi mandat menyusun mekanismenya dan wajib melapor kepada Dirjen [13]. Pada 25 Agustus 2020, Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani melaporkan 160.563 penerima keringanan di 58 PTKIN, dengan nilai total lebih dari Rp54 miliar. Rinciannya: 15.153 mahasiswa turun satu kelompok UKT, 108.890 mendapat potongan 10 sampai 100 persen, 30.235 mendapat penundaan pembayaran 2–4 bulan, dan 6.285 boleh mengangsur [4].
Dampak: siapa yang menanggung, dulu dan sekarang
Kalau ditarik ke orang-orangnya, daftar yang terdampak cukup jelas:
- Mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga sempat menghadapi ancaman dikeluarkan dari kampus, padahal menurut seorang mahasiswi radikalisme mereka belum pernah dikonfirmasi [1]. Kebijakannya dicabut, tetapi kaitan antara cadar dan radikalisme sudah telanjur diucapkan oleh pimpinan kampus.
- Dosen yang ingin menjadi rektor kini menghadapi keputusan akhir di tangan menteri [7], dan peringkat pertama di kampus tidak menjamin apa-apa [6].
- Mahasiswa UIN Jakarta dan UIN Bandung membawa label hasil survei yang menurut penelitinya sendiri tidak berlaku untuk institusinya [9].
- Promovendus dan penguji sekarang tahu bahwa ruang ujian terbuka bisa berubah menjadi panggung nasional dalam beberapa hari [10].
- Mahasiswa PTKIS tidak tercakup KMA 515/2020, karena uang kuliah di kampus swasta diserahkan kepada yayasan masing-masing [13]. Padahal, menurut Renstra, 93 persen PTKI adalah swasta [2].
Untuk mahasiswa negeri, keringanan UKT nyata manfaatnya. Namun kajian di Jambura Journal of Educational Management mencatat syarat yang memberatkan di lapangan. Di UIN Sunan Kalijaga, misalnya, banding UKT meminta berkas seperti surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa [13]. Kampus itu sebenarnya sudah punya mekanisme banding UKT setiap semester sejak sebelum pandemi, menurut Plt Rektor Sahiron [13]. Jadi yang baru di 2020 adalah skalanya, bukan gagasannya.
Dampak yang paling lama justru di tingkat kelembagaan. Moderasi beragama menjadi kerangka resmi kementerian, dan kampus Islam ditempatkan sebagai pelaksananya [12]. Ini memberi kampus legitimasi dan anggaran untuk kegiatan kebangsaan. Tetapi ini juga berarti agenda kampus makin banyak ditentukan dari Jakarta.
Kritik, risiko, dan yang gagal
Kritik pertama menyangkut cara negara membaca kampus. Dalam lima tahun ini, cadar, survei, dan disertasi diperlakukan sebagai urusan keamanan dan citra. Kajian Fikrah menunjukkan bahwa argumen pendukung larangan cadar bersandar pada asumsi kaitan antara cadar dan radikalisme, sesuatu yang dipersoalkan oleh mahasiswa sendiri [1]. Menurut saya, kampus yang paling ingin dikenal moderat justru mengambil kebijakan yang paling mudah dibaca sebagai diskriminatif.
Kritik kedua soal otonomi. Kasus Andi Faisal Bakti menunjukkan bahwa prosedur bisa sah tetapi tetap meninggalkan pertanyaan [6]. Kajian Al Qalam menyimpulkan PMA 68/2015 berangkat dari orientasi politis dan menyarankan rekonstruksi kebijakan, termasuk menata ulang tingkat otonomi kampus [7]. Ada argumen tandingan yang juga masuk akal: pemilihan oleh senat dulu memicu polarisasi dan persaingan yang keras [7]. Jadi pilihannya bukan antara kampus yang bersih dan menteri yang kotor, melainkan antara dua jenis politik, yaitu politik senat dan politik kementerian. Yang kedua lebih sulit diawasi oleh warga kampus.
Kritik ketiga soal data. Angka-angka yang paling sering dikutip pada masa ini berasal dari desain yang berbeda. Survei PPIM 2017 didominasi siswa SMA/SMK [5]. Survei SETARA hanya mencakup dua UIN, masing-masing 100 responden [9]. Dokumen resmi kementerian memuat dua angka mahasiswa yang berbeda [2]. Bahkan besaran pemotongan anggaran Kementerian Agama tahun 2020 beredar dalam beberapa versi. Artikel ini memakai Rp2,6 triliun sesuai sumber yang dirujuk, sementara angka lain yang saya temukan di media daring dan pers mahasiswa tidak masuk daftar referensi [PERLU VERIFIKASI].
Kritik keempat soal kecepatan. Surat edaran rumah moderasi terbit Oktober 2019, tetapi kajian di jurnal Abrahamic Religions mencatat rumah moderasi UIN Sumatera Utara baru dibentuk pada 2021, dan pengurus rumah moderasi UIN Syahada Padangsidimpuan baru berlaku sejak 30 Juni 2022 lewat SK Rektor Nomor 668 Tahun 2022 [14]. Kegiatannya berupa seminar, pelatihan ToT bagi dosen dan mahasiswa, kerja sama dengan FKUB, dan kampung moderasi [14]. Itu kegiatan yang baik, tetapi dua kampus ini belum cukup untuk menilai seluruh PTKIN.
Yang gagal, menurut saya, adalah komunikasi kebijakan. Keringanan UKT direncanakan lalu dibatalkan mendadak [13]. Larangan cadar diumumkan lalu dicabut dalam tiga minggu [1]. Kampus dan kementerian sama-sama belajar dengan cara yang mahal, yaitu lewat tagar dan demonstrasi.
Epilog: apa yang tersisa sesudah 2020
2020. KMA 515/2020 berjalan, dan kementerian melaporkan lebih dari Rp54 miliar keringanan untuk 160.563 mahasiswa [4]. Menurut saya, sejak itu keringanan uang kuliah menjadi sesuatu yang bisa dituntut mahasiswa, bukan sekadar belas kasihan kampus.
2021. Pada 8 Maret 2021, PPIM UIN Jakarta merilis survei nasional toleransi beragama di perguruan tinggi. Survei ini dilakukan 1 November–27 Desember 2020 terhadap 2.866 mahasiswa di 92 kampus dan 673 dosen. Sebanyak 30,16 persen mahasiswa punya sikap toleransi beragama rendah atau sangat rendah, dan 11,22 persen menunjukkan perilaku toleransi yang rendah. Yang paling menohok bagi kampus Islam: mahasiswa perguruan tinggi agama berada di urutan terbawah tingkat toleransinya dan punya persepsi keterancaman paling tinggi [15]. Catatannya, survei ini mencakup responden dari beragam agama, sehingga kategori "perguruan tinggi agama" kemungkinan tidak hanya berisi kampus Islam. Rekomendasinya pun tidak menyebut cadar atau disertasi, melainkan memperbanyak interaksi lintas kelompok agama dan memperbaiki iklim sosial kampus [15].
2021–2022. Rumah moderasi mulai berdiri dan berkegiatan di sejumlah kampus, setidaknya di dua kampus yang dikaji di Sumatera Utara [14].
Rencana 2020–2024. Kementerian sendiri menulis bahwa 92 persen PTKI adalah swasta (di bagian lain dokumen yang sama tertulis 93 persen) dan 46 persen program studinya berakreditasi C atau belum terakreditasi, sementara jumlah dosen bergelar S3 masih relatif sedikit [2]. Di tengah semua kehebohan soal cadar dan survei, inilah masalah yang tidak pernah viral dan tidak juga selesai.
Saya tidak menemukan data publik yang mengukur apakah rumah moderasi menurunkan intoleransi mahasiswa. Saya juga tidak menemukan evaluasi resmi PMA 68/2015 yang membandingkan mutu rektor sebelum dan sesudah aturan itu. Dua kekosongan ini membuat banyak klaim keberhasilan, dari pihak mana pun, sulit diuji.
Refleksi
Jika dilihat sekarang, kehebohan 2016–2020 memperlihatkan kampus Islam negeri yang terjepit dari dua arah. Dari luar, ia dituntut membuktikan kemoderatannya kepada negara dan sekaligus membuktikan kesalehannya kepada ulama dan publik. Dari dalam, ia kehilangan sebagian kendali atas pemimpinnya sendiri. Larangan cadar dan heboh disertasi adalah dua sisi dari tekanan yang sama: kampus ingin terlihat benar di mata semua pihak, lalu tergelincir ketika satu pihak berteriak lebih keras.
Hal yang paling saya sayangkan: energi publik habis untuk simbol, sementara akreditasi, dosen doktor, dan nasib mahasiswa kampus swasta tetap menjadi catatan kaki. Kampus yang baik bukan kampus yang tidak pernah heboh, tetapi kampus yang bisa menjelaskan keputusannya sebelum tagar menjelaskannya lebih dulu.
Untuk rekan-rekan di forum, terutama yang sedang kuliah atau mengajar di PTKI: dari enam peristiwa ini, mana yang menurut Anda paling mengubah kehidupan kampus sehari-hari, dan apakah perubahannya terasa lebih baik atau justru lebih sempit?
Referensi
[1] Humaidi, Z., Najib, A. M., & Muzammil, S. (2022). The Polemic of Veil Restriction at UIN Sunan Kalijaga (Identity, Discourse Contest, and Struggle for Authority). Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 10(2), 377-400. https://doi.org/10.21043/fikrah.v10i2.16614 (Jurnal)[2] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024. Kementerian Agama RI (salinan pada laman UIN Antasari). https://www.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Renstra-Ditjen-Pendis-2020-2024.pdf (Laporan)
[3] Presiden Republik Indonesia. (2017, 3 April). Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 67). Salinan teks: https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-no-34-tahun-2017 (Dokumen resmi)
[4] Prihantoro, A. (2020, 25 Agustus). Kemenag: Pengurangan Uang Kuliah Tunggal 10-100 persen. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/1687830/kemenag-pengurangan-uang-kuliah-tunggal-10-100-persen (Berita)
[5] Saputra, R. E. (2018). Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z (CONVEY Report Vol. 1 No. 1). Jakarta: PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia. https://conveyindonesia.com/download/1576/ (Laporan)
[6] CNN Indonesia. (2019, 22 Maret). Mahfud MD Klarifikasi soal Jual Beli Jabatan Rektor UIN. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasion...klarifikasi-soal-jual-beli-jabatan-rektor-uin (Berita)
[7] Azzahra, A. N., & Sutrisno. (2024). Kebijakan Sentralisasi PTKIN: Analisis Kebijakan PTKIN dalam PMA Nomor 68/2015. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(6). https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3992 (Jurnal)
[8] SETARA Institute. (2019, 1 Juli). Tipologi Keberagamaan Mahasiswa: Survei di 10 Perguruan Tinggi Negeri [siaran pers, Jakarta, 30 Juni 2019]. SETARA Institute. https://setara-institute.org/tipologi-keberagamaan-mahasiswa-survei-di-10-perguruan-tinggi-negeri/ (Laporan)
[9] Satria, J. N. (2019, 1 Juli). Survei Setara Institute Sebut Mahasiswa Kampus-kampus Ini Fundamentalis. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-460...but-mahasiswa-kampus-kampus-ini-fundamentalis (Berita)
[10] Erwanti, M. O. (2019, 4 September). UIN Akan Surati MUI Jelaskan Duduk Perkara Disertasi 'Seks di Luar Nikah Halal'. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-469...uk-perkara-disertasi-seks-di-luar-nikah-halal (Berita)
[11] Humas UIN Sunan Kalijaga. (2019, 4 September). Klarifikasi dan Permohonan Maaf Atas Kontroversi Disertasi Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrour. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://uin-suka.ac.id/id/berita/de...ertasi-konsep-milk-al-yamin-muhammad-syahrour (Dokumen resmi)
[12] Kementerian Agama RI. (2019, 4 November). Tiap Kampus PTKIN akan Dirikan Rumah Moderasi. Kemenag.go.id (dimuat ulang Kanwil Kemenag DIY). https://kemenag.go.id/nasional/tiap-kampus-ptkin-akan-dirikan-rumah-moderasi-e8dc9f (Dokumen resmi)
[13] Rois, I. N., Wijaya, A., & Prananingrum, A. V. (2020). Implementasi Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa di Era New Normal. Jambura Journal of Educational Management, 1(2), 103-121. https://doi.org/10.37411/jjem.v1i2.158 (Jurnal)
[14] Rambe, T., Mawardi, & Mayasari, S. (2023). Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: Potret Kebijakan dan Strategi Mewujudkan Beragama Moderat di Perguruan Tinggi. Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 3(2), 214-227. https://doi.org/10.22373/arj.v3i2.19826 (Jurnal)
[15] PPIM UIN Jakarta. (2021, 8 Maret). Survei Nasional "Kebinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi". CONVEY Indonesia. https://conveyindonesia.com/id/surv...ading-toleransi-beragama-di-perguruan-tinggi/ (Laporan)