Soal HOTS, Zonasi, UN yang Batal: Tahun-Tahun Paling Bising di SMA Kita

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
April 2018, kolom komentar akun Instagram Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendadak ramai oleh peserta ujian nasional tingkat SMA. "Parah, soal UN MTK nya susah banget, percuma belajar siang malam pagi sore nggak ada yang keluar," tulis salah satu akun, seperti dikutip ANTARA. Akun lain menantang menteri mengerjakan sendiri soal matematika tahun itu. Ada pula yang mengingatkan bahwa meski UN tidak lagi menentukan kelulusan, nilainya tetap tercetak di ijazah yang kelak dipakai melamar kerja [1]. Tahun itu peserta UN SMA sederajat berjumlah 1.983.568 orang dari 21.143 satuan pendidikan [1].

Dua tahun kemudian, angkatan SMA berikutnya mengalami kebalikannya. Mereka tidak mengerjakan UN sama sekali, karena ujian itu dibatalkan di tengah pandemi [2]. Di antara dua titik itu, sekolah menengah kita melewati protes zonasi, skor PISA yang jeblok, pengumuman penghapusan UN, belajar dari rumah dengan kuota seadanya, angka pengangguran lulusan SMK yang terus paling tinggi, dan polemik soal pelajaran Sejarah.

Posisi saya sejak awal: periode ini adalah saat negara cukup jujur mengakui bahwa mutu belajar kita bermasalah. Sayangnya, jawabannya sering datang dalam bentuk aturan yang berubah mendadak, lalu ongkos penyesuaiannya dibebankan ke sekolah, guru, dan keluarga.

Latar: kenapa semuanya meledak di periode yang sama​


Setidaknya ada empat arus yang bertemu. Pertama, urusan ukuran. Ujian berbasis komputer makin luas, dan pada 2018 Kemendikbud mulai memasukkan soal berdaya nalar tinggi atau HOTS. Muhadjir menyebut soal semacam itu akan menjadi standar UN hingga 2025 [1], dan arah yang dituju adalah standar PISA [3]. Ujian yang selama ini dianggap bisa ditaklukkan dengan latihan soal mendadak terasa asing.

Kedua, urusan pemerataan. Zonasi sudah dipakai sejak 2017, lalu Permendikbud 51/2018 ditetapkan sebagai pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 [4]. Salah satu yang dipersoalkan sejak awal adalah tidak diberlakukannya nilai UN dalam proses seleksi [4]. Dugaan saya, bagi orang tua yang sudah menabung harapan pada "sekolah favorit", ini terasa seperti aturan main yang diganti di babak akhir.

Ketiga, pergantian menteri. Pada Juni 2019 Kemendikbud masih dipimpin Muhadjir [5]; pada awal Desember 2019 kursi itu sudah diduduki Nadiem Makarim [6]. Menteri baru datang dengan bahasa dan prioritas baru.

Keempat, pandemi. Sejak Maret 2020, hampir semua urusan sekolah harus diputuskan ulang dalam hitungan hari [2]. Mengutip data Kemendikbud, sebuah kajian mencatat ada 11,3 juta siswa SMA sederajat yang terdampak pandemi [7]. Setiap keputusan di Jakarta langsung terasa di jutaan rumah.

Kronologi: tujuh peristiwa yang paling menyita perhatian​


April-Mei 2018: soal HOTS dan nilai UN yang turun. Keluhan siswa dijawab dari dua arah. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Muhamad Abduh, menegaskan soal matematika yang dikeluhkan sudah sesuai kisi-kisi [1]. Muhadjir menjelaskan bahwa soal penalaran tingkat tinggi "hanya sekitar 10-15 persen" [3]. Ketika hasilnya keluar, Kemendikbud mengakui rerata nilai UN turun, terutama untuk matematika, fisika, dan kimia. Ada dua penyebab yang disebut. Pertama, soal penalaran itu sendiri. Kedua, perubahan moda dari ujian kertas ke ujian komputer. Sekolah dengan indeks integritas UN 2017 yang rendah rata-rata terkoreksi 39 poin, dan ada yang turun hampir 50 poin [3].

Bagian terakhir itu menurut saya lebih penting daripada soal HOTS. Artinya, sebagian nilai tinggi di tahun-tahun sebelumnya lahir dari ujian kertas yang pengawasannya longgar. Begitu ujian pindah ke komputer, angkanya kembali ke kenyataan. Siswa angkatan 2018 menanggung dua kejutan sekaligus: soal yang lebih sulit dan ukuran yang lebih jujur. Yang agak disayangkan, penjelasan resmi bahwa soal "sudah sesuai kisi-kisi" [1] tidak menjawab keluhan yang sebenarnya. Dugaan saya, siswa tidak sedang memprotes kisi-kisi; mereka kaget karena cara belajar yang selama ini dianggap benar, yaitu menghafal pola soal, tiba-tiba tidak berguna.

Juni 2019: zonasi, protes orang tua, dan revisi dalam hitungan hari. Aturan awal PPDB 2019 menetapkan jalur zonasi paling sedikit 90 persen dari daya tampung, jalur prestasi paling banyak 5 persen, dan jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5 persen [5]. Protes muncul di sejumlah daerah, termasuk unjuk rasa orang tua di Surabaya pada Rabu, 19 Juni 2019. Banyak yang mengeluh anaknya jadi sulit diterima di sekolah negeri. Dua hari kemudian, Jumat, 21 Juni, Presiden Joko Widodo mengatakan sudah memerintahkan evaluasi: "Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda. Dan setiap daerah memiliki karakter yang berbeda beda." Lewat surat edaran bertanggal hari yang sama, kuota zonasi diturunkan menjadi minimal 80 persen dan jalur prestasi dinaikkan menjadi 15 persen [5]. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menjelaskan surat edaran itu untuk membantu daerah yang masih bermasalah, sedangkan daerah yang tidak bermasalah "bisa jalan terus" [5]. Di atas kertas ini terdengar luwes. Dalam praktik, itu berarti aturan main PPDB bisa berbeda antardaerah di tahun yang sama, dan diputuskan ketika pendaftaran sudah di depan mata.

Revisi itu menyelesaikan satu masalah dan menciptakan masalah lain. Kajian di Kota Surakarta mencatat bahwa perubahan mendadak pada Juni 2019 membuat petunjuk teknis PPDB baru jadi dua hari sebelum pendaftaran, sehingga sosialisasi tidak optimal. Di jenjang SMA, PPDB Surakarta belum mampu menampung semua pendaftar. Hambatan lain yang dicatat: persebaran sekolah tidak merata, daya tampung sekolah negeri belum memadai, dan anak berstatus "Famili Lain" di kartu keluarga tertolak sistem. Masalah terakhir ini muncul karena dinas hanya menerima anak kandung sebagai pendaftar dalam kota, sebagai antisipasi praktik "penitipan" anak ke kartu keluarga warga kota. Akibatnya, anak yatim piatu yang memang tercatat di KK kerabat ikut kesulitan mendaftar [4]. Aturan yang dibuat untuk menutup celah kecurangan malah menjegal anak yang paling rentan.

Agustus 2018 sampai Agustus 2020: lulusan SMK tetap paling banyak menganggur. Ini bukan peristiwa satu hari, melainkan angka yang muncul lagi setiap kali BPS merilis data ketenagakerjaan. Pada Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK 11,24 persen, tertinggi di antara semua jenjang. Bandingannya, lulusan SMA 7,95 persen dan lulusan universitas 5,89 persen [8]. Wawancara di tiga SMK di Padang memberi gambaran penyebabnya. Ada sekolah yang menyusun kurikulum tanpa melibatkan industri, siswa praktik kerja industri diberi pekerjaan yang tidak sesuai kompetensinya, fasilitas praktik tertinggal dari peralatan di dunia kerja, dan uji kompetensi belum melibatkan industri mitra [8]. Pada Agustus 2020, ketika pandemi memukul pasar kerja, TPT nasional naik 1,84 poin menjadi 7,07 persen [9], dan TPT lulusan SMK mencapai 13,55 persen, tetap yang tertinggi [9].

3 Desember 2019: PISA 2018 dan pengakuan tanpa kemasan. Hasil PISA 2018 untuk Indonesia diserahkan Yuri Belfali dari OECD di gedung Kemendikbud pada Selasa, 3 Desember 2019 [6]. Rerata kemampuan membaca siswa usia 15 tahun kita 371, matematika 379, sains 396. Rerata OECD 487 untuk membaca dan 489 untuk matematika serta sains. Untuk membaca, Indonesia berada di posisi 74 dari 79 negara; matematika 73, sains 71 [10]. Skor membaca 371 itu sama persis dengan skor pada keikutsertaan pertama Indonesia, dan hanya 30 persen siswa yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran 2, dibanding 77 persen di negara OECD [10].

Yang membuat hari itu diingat adalah sikap menterinya. "Tidak perlu dikemas agar menjadi berita yang positif. Tidak perlu," kata Nadiem. Ia meminta para pemimpin, dari kementerian sampai kepala sekolah, jujur ketika ada yang buruk dan langsung menanganinya, serta mengajak mengubah paradigma "asal bapak senang" [6]. Menurut saya, kalimat itu jauh lebih berani daripada siaran pers yang biasanya mencari sisi terang. Tapi kejujuran juga menaikkan taruhan: delapan hari kemudian, publik menunggu apa tindak lanjutnya.

11 Desember 2019: Merdeka Belajar dan pengumuman akhir UN. Jawabannya datang dalam empat pokok kebijakan. Ujian sekolah berstandar nasional diserahkan ke sekolah. UN 2020 disebut sebagai UN terakhir, dan mulai 2021 diganti Asesmen Kompetensi Minimum (literasi dan numerasi) serta Survei Karakter. Rencana pelaksanaan pembelajaran disederhanakan menjadi tiga komponen, dengan pesan bahwa satu halaman sudah cukup. PPDB tetap memakai zonasi, tetapi minimal 50 persen, ditambah jalur afirmasi minimal 15 persen, perpindahan maksimal 5 persen, dan prestasi 0-30 persen, dengan proporsi final ditentukan daerah [11].

Reaksi dari sekolah tidak seragam. Kajian di MAN 2 Kulon Progo yang terbit bulan itu mencatat pro dan kontra dari guru, wali murid, dan siswa, dan sisi kontranya berisi kekecewaan yang nyata. Guru sudah merancang metode pembelajaran yang detail, menambah jam sesudah kegiatan belajar, dan menjalankan bimbingan UN, termasuk mendampingi siswa salat tahajud dan belajar pagi. Siswa merasa belajar tiga tahun tanpa "titik puncak", dan orang tua yang sudah membiayai bimbingan belajar kaget karena sistemnya akan berubah jauh [12]. Kajian itu juga mencatat pendapat bahwa penghapusan UN mengganggu tolok ukur bagi guru dan siswa [12].

Saya melihat dua sisi di sini. Cerita guru yang sampai mendampingi salat tahajud demi UN menunjukkan betapa besar tekanan ujian itu bagi sekolah, dan menurut saya itulah alasan terkuat untuk mengganti UN. Tapi kekecewaan yang sama juga menunjukkan bahwa pengumuman sebesar itu datang tanpa masa transisi yang cukup bagi sekolah yang sudah terlanjur menyusun seluruh tahun ajaran di sekitar UN. Masalahnya bukan pada arah kebijakan, melainkan pada cara memberi tahu dan menyiapkan orang-orang yang harus menjalankannya.

Maret-September 2020: UN batal, sekolah pindah ke rumah. Pada 24 Maret 2020, Mendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. UN dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian bagi SMK. UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan atau seleksi ke jenjang berikutnya. Belajar dari rumah diminta memberi pengalaman bermakna tanpa beban menuntaskan seluruh capaian kurikulum, dengan umpan balik guru yang bersifat kualitatif. Aktivitas dan tugas boleh berbeda antarsiswa, dengan mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah. Dana BOS boleh dipakai membiayai pembelajaran daring [2]. UN 2020 yang tiga bulan sebelumnya diumumkan sebagai "UN terakhir" akhirnya dibatalkan.

Di lapangan, keluhan cepat menumpuk. Survei KPAI pada 13-20 April 2020 terhadap 1.700 responden dari TK sampai SMA di 20 provinsi dan 54 kabupaten/kota mencatat 77,8 persen siswa kesulitan karena tugas menumpuk, 37,1 persen mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit, dan 42,2 persen tidak punya kuota internet. KPAI juga mencatat 246 aduan terkait belajar daring [13]. Kalau surat edaran meminta tugas yang bervariasi dan tanpa beban mengejar kurikulum [2], sementara mayoritas responden justru mengeluhkan tugas yang menumpuk [13], jaraknya jelas: pesan dari pusat tidak sampai utuh ke ruang kelas virtual. Di SMK PIRI 1 Yogyakarta, dari 193 siswa yang disurvei, kesulitan yang paling banyak disebut adalah biaya paket data (28,6 persen), sulit berinteraksi (27 persen), pembelajaran yang membosankan (23,2 persen), dan jaringan internet (21,2 persen) [7].

Bantuan kuota akhirnya diresmikan pada September 2020: Rp7,2 triliun untuk empat bulan. Siswa pendidikan dasar dan menengah mendapat 35 GB per bulan, dengan hanya 5 GB berupa kuota umum dan sisanya kuota belajar. Guru mendapat 42 GB per bulan. Tahap pertama disalurkan 22-24 September 2020 [14]. Artinya, selama kurang lebih enam bulan setelah surat edaran Maret, bantuan kuota dari pusat belum ada. Yang tersedia hanya kelonggaran memakai dana BOS di tingkat sekolah [2], dan sisanya, dugaan saya, ditanggung keluarga.

September 2020: Sejarah, mata pelajaran yang nyaris jadi pilihan. Sebuah draf sosialisasi "Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional" tertanggal 25 Agustus 2020 beredar di kalangan guru dan akademisi. Isinya menempatkan Sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di SMA dan menghilangkannya di SMK [15]. Pada Minggu, 20 September 2020, Nadiem mengklarifikasi lewat Instagram: "Tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran Sejarah di kurikulum nasional." Menurutnya, yang beredar adalah presentasi internal, satu dari puluhan versi yang sedang dibahas lewat diskusi terpumpun dan uji publik. Pada 2021, katanya, yang dilakukan baru purwarupa di sekolah penggerak terpilih [15]. Jika dibaca teliti, bantahan itu menyasar kata "penghapusan", sementara draf yang beredar bicara soal "pilihan" di SMA. Dua hal itu tidak sama, dan menurut saya di celah itulah kecurigaan publik tumbuh.

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Siswa SMA. Tiga angkatan berturut-turut mendapat pengalaman yang sangat berbeda. Angkatan 2018 menghadapi soal HOTS dan koreksi nilai di sekolah yang integritas ujiannya rendah [3]. Angkatan 2019 masuk SMA lewat zonasi yang aturannya berubah di tengah jalan [5]. Angkatan 2020 lulus tanpa UN dan menutup masa SMA di depan layar [2]. Jika dilihat sekarang, anak-anak itu sudah berusia pertengahan 20-an. Saya tidak menemukan data yang mengikuti mereka sampai dewasa, jadi apakah ada jejak jangka panjang dari kekacauan itu masih berupa pertanyaan terbuka.

Siswa SMK. Mereka kehilangan Uji Kompetensi Keahlian 2020 [2], lalu lulus ke pasar kerja yang sedang menyusut dengan TPT 13,55 persen [9]. Dugaan saya, kerugian terbesar ada pada pelajaran praktik yang mustahil dipindah ke ponsel, meski data yang saya pegang tidak mengukurnya secara langsung.

Orang tua. Pada 2019 mereka bergulat dengan zonasi, domisili, dan kartu keluarga [4]. Pada 2020 mereka menjadi pendamping belajar sekaligus penyandang dana kuota sampai bantuan datang [13] [14].

Guru. Persiapan UN yang sudah disusun rapi kehilangan sasaran [12]. Lalu ketika sekolah pindah ke rumah, guru dituntut tetap memberi pengalaman belajar bermakna [2], sementara siswa justru mengeluhkan tugas yang menumpuk [13]. Menurut saya, tumpukan tugas itu lebih mencerminkan guru yang belum terbiasa mengajar jarak jauh daripada guru yang malas.

Pemerintah daerah dan sekolah. Daerah yang menjalankan PPDB menerima revisi kuota di menit terakhir [5], dan sejak Desember 2019 diberi kewenangan menentukan proporsi final jalur PPDB [11]. Kewenangan lebih besar berarti tanggung jawab lebih besar, termasuk menerima amarah orang tua.

Kritik, risiko, dan yang tidak beres​


Pertama, tempo. Petunjuk teknis yang jadi dua hari sebelum pendaftaran [4] bukan masalah teknis kecil. Itu tanda bahwa keputusan di pusat tidak memperhitungkan waktu yang dibutuhkan daerah dan sekolah untuk menyesuaikan diri.

Kedua, asumsi pemerataan. Zonasi masuk akal jika sekolah negeri tersebar merata dan daya tampungnya cukup. Kajian Surakarta menunjukkan dua syarat itu belum terpenuhi [4]. Menurut saya, memaksakan zonasi di wilayah yang sekolahnya timpang sama saja memindahkan ketimpangan dari nilai ujian ke alamat rumah.

Ketiga, ukuran yang berganti terlalu cepat. Dalam empat tahun, siswa mengalami UN dengan soal HOTS (2018), pengumuman akhir UN (2019), pembatalan UN (2020), dan janji asesmen baru untuk 2021 [3] [11] [2]. Pihak yang menilai penghapusan UN mengganggu tolok ukur guru dan siswa [12] punya poin yang wajar: tanpa ukuran yang stabil, sulit menilai apakah suatu kebijakan berhasil.

Keempat, belajar dari rumah berjalan di atas asumsi bahwa setiap rumah punya internet. Survei KPAI dan kajian di SMK Yogyakarta menunjukkan asumsi itu rapuh [13] [7], dan bantuan resmi baru datang pada September [14].

Kelima, komunikasi. Polemik Sejarah lahir dari presentasi internal yang bocor [15]. Pemerintah boleh saja menimbang puluhan versi, tetapi ketika satu versi beredar tanpa penjelasan, publik wajar mengira itulah keputusannya.

Ada juga catatan positif. Kemendikbud 2018 berani membuka bahwa nilai di sekolah berintegritas rendah terkoreksi tajam [3], dan Nadiem menolak mengemas skor PISA agar terlihat baik [6]. Surat edaran Maret 2020 cukup lentur karena membebaskan sekolah dari kewajiban menuntaskan kurikulum [2]. Zonasi, dengan segala kekacauannya, tetap diniatkan untuk mempercepat pemerataan pendidikan [5].

Epilog: apa yang tersisa sesudah sorotan pindah​


  • 2020, UN yang tidak pernah terakhir. UN 2020 diumumkan sebagai UN terakhir [11], tetapi justru dibatalkan karena pandemi [2]. Menurut saya ironis: ujian nasional berakhir bukan lewat perpisahan yang direncanakan, melainkan lewat surat edaran darurat.
  • 2020, angka pengangguran SMK. TPT lulusan SMK 13,55 persen pada Agustus 2020 [9], naik dari 11,24 persen pada Agustus 2018 [8]. Menurut saya, pandemi tidak menciptakan masalah keterkaitan SMK dan industri, hanya membuatnya lebih kelihatan.
  • 2020, kuota sebagai kebijakan. Bantuan Rp7,2 triliun untuk empat bulan [14], menurut saya, adalah pengakuan resmi bahwa biaya internet sudah menjadi bagian dari biaya pendidikan.
  • 2021, asesmen pengganti UN. Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter dijadwalkan mulai 2021 [11]. Bagaimana pelaksanaannya kemudian berada di luar rentang tulisan ini.
  • 2021 dan 2023, jejak di jurnal. Masalah PPDB 2019 masih dikaji pada 2021 [4], dan kesulitan belajar daring di SMK masih diterbitkan pada 2023 [7]. Riset biasanya tertinggal dari berita, tetapi menurut saya itu juga tanda bahwa persoalannya belum dianggap selesai.

Beberapa data perlu dibaca hati-hati. White paper Kemendikbud tentang PISA menulis skor membaca Indonesia "216 poin lebih rendah" dari rerata OECD, padahal selisih 371 dan 487 adalah 116 poin [10]; artikel ini memakai skor mentahnya. Kajian Surakarta menyebut Permendikbud 51/2018 ditetapkan Desember 2018 di satu bagian dan Desember 2019 di bagian lain [4]; yang masuk akal adalah 2018. BBC menulis perubahan kuota zonasi dilakukan lewat surat edaran 21 Juni 2019 [5], sedangkan kajian Surakarta mengaitkannya dengan Permendikbud 20/2019 yang ditetapkan Juni 2019 [4]. Perbandingan TPT SMK 2018 dan 2020 juga sebaiknya dibaca sebagai gambaran kasar, karena angka 2018 berasal dari rilis lama yang dikutip jurnal [8], sementara BPS kemudian merevisi angka penimbang untuk data 2019 [9]. Data yang tidak saya temukan: jumlah nasional calon siswa SMA yang tidak tertampung akibat zonasi 2019, dan jumlah siswa SMK yang lulus tanpa sertifikat kompetensi karena uji kompetensi 2020 dibatalkan.

Refleksi: kejujuran saja tidak cukup​


Jika dilihat sekarang, 2018-2020 adalah periode ketika pemerintah lebih sering mengakui masalah daripada menutupinya. Nilai UN yang terkoreksi, skor PISA yang dibacakan apa adanya, dan surat edaran yang melonggarkan kurikulum adalah langkah yang patut dihargai. Tapi pengakuan itu lebih sering diikuti perubahan aturan yang cepat daripada persiapan yang matang. Sekolah dan keluarga berkali-kali diminta menyesuaikan diri dalam hitungan hari.

Pelajaran yang saya tarik sederhana: kebijakan pendidikan yang baik bukan hanya soal tujuan yang benar, tetapi juga soal memberi waktu, uang, dan penjelasan kepada orang yang harus menjalankannya. Zonasi tanpa sekolah yang merata, belajar daring tanpa kuota, dan asesmen baru tanpa sosialisasi akan selalu terasa seperti hukuman, sebaik apa pun niatnya.

Pertanyaan untuk diskusi di forum: dari tujuh peristiwa ini, mana yang menurut Anda paling meninggalkan bekas di sekolah menengah hari ini, dan apakah bekas itu lebih banyak baiknya atau buruknya?

Referensi​

[1] Indriani. (2018, 13 April). Peserta keluhkan sulitnya soal UN ke Mendikbud. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/701116/peserta-keluhkan-sulitnya-soal-un-ke-mendikbud (Berita)
[2] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020, 24 Maret). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Diumumkan melalui Siaran Pers Nomor 067/Sipres/A6/III/2020. https://bpmpntt.kemdikbud.go.id/sia...anaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid-19/ (Dokumen resmi)
[3] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2018, Mei). Hasil UN untuk Perbaikan Kualitas Pendidikan [siaran pers]. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/05/hasil-un-untuk-perbaikan-kualitas-pendidikan (Laporan)
[4] Bangun, D., & Achmad. (2021). Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Bidang Pendidikan di Kota Surakarta. Res Publica, 5(3). https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/58462/34306 (Jurnal)
[5] BBC News Indonesia. (2019, 22 Juni). Tanggapi arahan Presiden Jokowi, Kemendikbud ubah sistem zonasi. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48728547 (Berita)
[6] Kompas.com. (2019, 7 Desember). Soal Skor PISA 2018, Mendikbud Nadiem: Tidak Perlu Dikemas agar Jadi Berita Positif. Kompas.com. https://edukasi.kompas.com/read/201...d-nadiem-tidak-perlu-dikemas-agar-jadi-berita (Berita)
[7] Ramadhani, & Suhartanta. (2023). Kesulitan Siswa dalam Pembelajaran Daring sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif, 5(2), 1-12. https://doi.org/10.21831/jpvo.v5i2.51751 (Jurnal)
[8] Yuliarnis, S. K., & Waskito. (2020). Analisis Kebutuhan Studi Implementasi Link and Match SMK dengan DU/DI. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran (JIPP), 4(2). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/article/download/25602/15851 (Jurnal)
[9] Badan Pusat Statistik. (2020, 5 November). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 [Berita Resmi Statistik No. 86/11/Th. XXIII; revisi per 18 Februari 2021]. https://www.bps.go.id/id/pressrelea...gguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html (Laporan)
[10] Bakrun, M., Khurniawan, A. W., Widjajanti, C., Haris, A., Adi, F. P., Majid, M. A., & Syafaa, A. R. (2019). Evaluasi PISA 2018: Indonesia Perlu Segera Berbenah. Vocational Education Policy White Paper, 1(21). Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/17739/1/EVALUASI CAPAIAN PISA 2018.pdf (Laporan)
[11] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2019, 11 Desember). Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar" [siaran pers]. https://www.kemdikbud.go.id/main/bl...at-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar (Dokumen resmi)
[12] Safitri. (2019). Dampak Penghapusan Ujian Nasional yang Akan Diganti dengan Sistem Asasmen Kompetensi dan Survey Karakter. Jurnal Kewarganegaraan, 3(2), 65-71. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1303/pdf/3340 (Jurnal)
[13] Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). Ada 246 Aduan di KPAI soal Belajar Daring, Siswa Keluhkan Tugas Menumpuk-Kuota [rilis survei]. https://www.kpai.go.id/publikasi/ad...ar-daring-siswa-keluhkan-tugas-menumpuk-kuota (Laporan)
[14] Sekretariat Kabinet RI. (2020, 25 September). Kemendikbud Resmikan Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet 2020. https://setkab.go.id/kemendikbud-resmikan-kebijakan-bantuan-kuota-data-internet-2020/ (Dokumen resmi)
[15] Kompas.com. (2020, 20 September). Nadiem Tegaskan Mapel Sejarah Tidak Dihapus dari Kurikulum Nasional. Kompas.com. https://www.kompas.com/edu/read/202...sejarah-tidak-dihapus-dari-kurikulum-nasional (Berita)