Metodologi Penelitian di Kampus Islam Saat Jumlah Publikasi Jadi Ukuran

  • Hello guys, isi postingan akan diubah/diupdate secara berkala mengikuti perkembangan, atau jika ada penambahan data/informasi. Terima kasih telah membaca.

khairul

Member
Okt 13, 2010
195
1
18
Indonesia
Artikel ini diperbarui secara berkala!

Pada edisi Februari 2015, satu dari setiap empat artikel di Journal of Language and Literature berasal dari Indonesia. Jurnal terbitan Progress Publishing Company di Baku, Azerbaijan, itu memenuhi semua syarat "jurnal internasional bereputasi" versi Ditjen Dikti saat itu. Ia punya indikator Scopus dan peringkat SJR, dan cukup dengan membayar US$290 sebuah artikel bisa terbit. Ulrich Kozok, profesor di University of Hawai'i, membongkarnya sebagai penerbit predator pada pertengahan 2014. Nama-nama dewan redaksinya ternyata dicomot dari internet tanpa sepengetahuan pemiliknya. Beberapa minggu kemudian situsnya lenyap, dan ribuan artikel ikut hilang bersamanya [1].

Kozok tidak menyebut kampus Islam secara khusus. Ia mencatat bahwa ratusan penulis Indonesia, terutama dari kampus yang lebih kecil dan kurang bergengsi, memakai jalur itu untuk mengumpulkan angka kredit [1]. Pada periode yang hampir sama, di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), jumlah jurnal ilmiah melonjak dari 366 pada 2017 menjadi 1.667 pada 2019 [2]. Dua fakta ini tidak saling membuktikan, tetapi keduanya berasal dari arus yang sama. Selama 2011–2020, metodologi penelitian di kampus Islam pelan-pelan dinilai dengan pertanyaan baru: bukan lagi "bagaimana kamu meneliti", melainkan "terbit di mana".

Tulisan ini menelusuri dekade tersebut: seperti apa metodologi penelitian dipraktikkan, aturan apa yang membentuknya, siapa yang terdampak, dan apa yang tertinggal setelah demam publikasi agak mereda. Saya tidak punya pengalaman pribadi di dalamnya. Semua bertumpu pada dokumen, jurnal, laporan, dan berita yang bisa dicek ulang.

Titik berangkat: angka kredit sebagai kompas​


Untuk memahami dekade ini, mulailah dari cara dosen naik pangkat. Indonesia memakai sistem angka kredit untuk jabatan akademik, dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, sampai Guru Besar. Menurut uraian Kozok, publikasi, terutama artikel di jurnal internasional, punya bobot paling berat dalam sistem itu [1]. Ia merinci nilainya kira-kira seperti ini:

  • Buku teks sekolah menengah: 5 kredit.
  • Monograf: 20 kredit.
  • Artikel di jurnal nasional terakreditasi: 25 kredit.
  • Artikel di jurnal internasional yang terindeks basis data bereputasi seperti Web of Science atau Scopus: 30 kredit, atau 40 kredit bila jurnalnya punya faktor dampak.

Angka itu adalah ringkasan Kozok tentang aturan per 2015 [1]. Saya tidak menemukan dokumen yang menjelaskan apakah seluruh ketentuan itu berlaku persis sama bagi dosen PTKI di bawah Kementerian Agama [PERLU VERIFIKASI]. Yang jelas, dosen kampus Islam bersaing dalam ekosistem jabatan akademik yang sama.

Knowledge Sector Initiative (KSI), program kerja sama Indonesia-Australia, menyebut pola insentif ini sebagai hambatan terbesar bagi riset berkualitas. Dalam dokumen strategi Mei 2018, KSI menulis bahwa sistem kum memberi poin yang secara tidak proporsional lebih banyak untuk mengajar daripada meneliti, dan lebih banyak untuk publikasi internasional daripada riset kebijakan. KSI juga mencatat bahwa di dalam kampus sering kali "no peer review culture or mechanisms for quality control" [3]. Kalimat terakhir ini penting bagi siapa pun yang mengajar metodologi. Ketika tidak ada budaya telaah sejawat, metodologi hanya diuji pada saat sidang, lalu dilupakan.

Menurut saya, inilah kompas yang mengarahkan seluruh dekade. Metodologi penelitian tidak berubah karena para dosen tiba-tiba jatuh cinta pada desain riset yang ketat. Ia berubah karena produk akhirnya, yaitu artikel, mulai dihitung dengan angka yang menentukan karier.

Kronologi: dari surat edaran ke portal indeks​


2012: surat yang mengguncang kampus. Pada 27 Januari 2012, Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 152/E/T/2012. Isinya: lulusan S1 harus menghasilkan makalah yang terbit di jurnal ilmiah, lulusan S2 di jurnal nasional yang diutamakan terakreditasi, dan lulusan S3 di jurnal internasional, berlaku bagi kelulusan setelah Agustus 2012. Alasan yang dikutip surat itu cukup menohok: jumlah karya ilmiah perguruan tinggi Indonesia secara total hanya sekitar sepertujuh dari Malaysia [4]. Surat ini ditujukan kepada pimpinan PTN dan PTS. Sejauh penelusuran saya, tidak ada dokumen yang menjelaskan apakah dan bagaimana ketentuan ini diberlakukan di PTKI [PERLU VERIFIKASI]. Tetapi gaungnya sampai ke kampus Islam, karena logika yang sama dipakai dalam akreditasi dan jabatan akademik.

2014: payung hukum dari Kementerian Agama. Pada 23 Desember 2014, Menteri Agama menetapkan PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan [5]. Peraturan ini mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan "menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis". Prinsipnya mencakup ilmiah, manfaat, kebebasan akademik, serta "etika dan norma agama". Ruang lingkupnya meliputi penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin. Pasal 11 mewajibkan penelitian menjunjung kode etik dan bebas dari plagiarisme serta manipulasi, dengan kode etik yang akan ditetapkan lewat Keputusan Menteri Agama [5].

Menurut saya, frasa "etika dan norma agama" adalah ciri paling khas peraturan ini. Ia mengakui bahwa penelitian di kampus Islam tidak bebas nilai, tetapi tidak menjelaskan bagaimana norma itu diterjemahkan ke dalam desain penelitian, misalnya soal persetujuan responden atau batas kritik terhadap teks keagamaan. Rincian kode etiknya pun diserahkan kepada keputusan menteri tersendiri.

2015: jalan pintas mulai terlihat. Kozok mencatat bahwa daftar Beall tahun 2015 memuat 693 penerbit yang diduga predator, bertambah 241 dari tahun sebelumnya. Daftar hitam versi Dikti saat itu baru berisi tiga entri [1]. Studi Macháček dan Srholec kemudian memberi gambaran yang lebih sistematis. Mereka menemukan 324 jurnal yang tercantum di daftar Beall sekaligus terindeks Scopus, dengan sekitar 164.000 artikel terbit pada 2015–2017. Di negara yang paling terdampak, termasuk Kazakhstan dan Indonesia, sekitar 17 persen artikel terbit di jurnal yang diduga predator [6]. Angka ini berlaku untuk seluruh Indonesia, bukan khusus PTKI.

2016: akselerasi guru besar. Menurut Renstra Ditjen Pendidikan Islam 2020–2024, program akselerasi guru besar di PTKI dimulai pada 2016, berupa pelatihan penulisan dan penerbitan artikel untuk bidang ekonomi syariah serta bidang sosial dan sains di PTKIN [2]. Pada bulan Mei tahun yang sama, KSI menerbitkan kertas kerja tentang hambatan riset di universitas Indonesia, yang dirujuk lagi dalam dokumen strategi 2018 [3].

2017: tahun SINTA dan aturan tunjangan. Pada 27 Januari 2017, Menristekdikti menetapkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017. Lektor Kepala wajib menghasilkan paling sedikit tiga karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, atau paling sedikit satu di jurnal internasional, dalam tiga tahun. Profesor wajib menghasilkan paling sedikit tiga karya ilmiah di jurnal internasional, atau satu di jurnal internasional bereputasi. Jika tidak terpenuhi, tunjangannya dihentikan sementara [7]. Tiga hari kemudian, 30 Januari 2017, Menteri Mohamad Nasir meluncurkan SINTA (Science and Technology Index) di Rakernas Kemenristekdikti di UGM. Portal itu disebut akan menjadi bagian dari pendorong kenaikan jabatan fungsional dosen dan peneliti, dengan target publikasi 2017 sebesar 15.000–17.000 [8].

Reaksi datang cepat. Tirto.id pada 5 Maret 2017 memberitakan banyak dosen mengeluhkan aturan itu. Sebelas forum senat akademik PTN badan hukum meminta evaluasi tunjangan profesor dilakukan lima tahun sekali, bukan tiga tahun [9]. Ada detail kecil yang menarik: berita itu menulis Lektor Kepala harus menghasilkan tiga karya di jurnal nasional terakreditasi "dan" satu karya internasional [9], sedangkan teks peraturannya memakai kata "atau" [7]. Selisih satu kata itu cukup untuk membuat ribuan dosen salah membaca beban kerjanya. Di lingkungan PTKI pada tahun yang sama, tercatat 366 jurnal ilmiah, 4 terindeks Scopus, dan 68 terakreditasi SINTA [2].

2018: proposal mulai diadu di depan reviewer. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar Annual Conference on Research Proposal (ACRP) pertama pada Juli 2018 [10]. Jumlah jurnal PTKI naik menjadi 750, dengan 305 terakreditasi nasional dan 5 terindeks Scopus [2].

2019: ACRP kedua dan puncak angka. ACRP 2019 digelar lebih awal, 25–26 Maret 2019 di Serpong. Menurut Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Diktis, Suwendi, ada 2.314 proposal yang masuk untuk tahun anggaran 2019, dan 566 di antaranya ditetapkan sebagai nomine. Para nomine sudah melewati tiga tahap: kelengkapan administrasi, penilaian kelayakan oleh reviewer secara daring, dan pemeriksaan bebas plagiasi dengan aplikasi khusus. Di forum itu mereka diuji lagi oleh 32 reviewer untuk memperebutkan bantuan dengan total 32 miliar rupiah [10]. Berita yang sama menyebut ACRP ini "diperuntukkan bagi" PTKI swasta, tetapi tidak jelas apakah angka 2.314 proposal hanya mencakup PTKIS [PERLU VERIFIKASI].

Di akhir 2019, PTKI tercatat memiliki 1.667 jurnal ilmiah, 768 di antaranya terakreditasi nasional dan 5 terindeks Scopus. Empat dari lima jurnal Scopus itu disebut masuk peringkat 450 jurnal terbaik dunia [2]. Secara nasional, Indonesia menempati posisi teratas di ASEAN dalam jumlah publikasi Scopus pada 2019 dan 2020 [11].

2020: aturan diperbarui. PMA 55/2014 diubah melalui PMA Nomor 4 Tahun 2020, yang berlaku sejak 31 Januari 2020 [5]. Tahun itu, publikasi Scopus berafiliasi Indonesia mencapai 50.868. Sepanjang 2016–2020 totalnya 167.707, naik 584 persen dibanding 28.703 pada 2011–2015 [11].

Di meja skripsi: kualitatif menang telak, data nasional tidak ada​


Kronologi di atas terutama soal dosen dan jurnal. Bagaimana dengan mahasiswa yang setiap tahun menulis skripsi? Di sini saya harus jujur sejak awal: saya tidak menemukan data nasional yang layak dikutip tentang komposisi metode skripsi di PTKI selama 2011–2020. Yang tersedia adalah studi kasus per program studi.

Salah satu yang terbit di jurnal adalah penelitian Fathol Khalik tentang skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Pamekasan tahun 2013–2014. Hasilnya timpang: 89 persen skripsi memakai metode kualitatif, sisanya 11 persen kuantitatif. Lokasi penelitian didominasi sekolah (201 mahasiswa atau 68 persen), jauh di atas madrasah (40 mahasiswa, 13,6 persen) dan pesantren (39 mahasiswa, 13,3 persen). Tema yang paling banyak dipilih adalah materi pelajaran (12,2 persen) dan pendidik (11,9 persen) [12].

Ada dua hal yang menurut saya patut dicatat dari angka itu. Pertama, dominasi kualitatif tidak otomatis buruk. Banyak pertanyaan tentang pendidikan agama memang lebih cocok dijawab lewat pengamatan dan wawancara. Kedua, dominasi yang sedemikian besar layak dicurigai sebagai pilihan jalan yang dianggap paling mudah, bukan paling tepat. Abstrak Khalik tidak menguji dugaan kedua ini, jadi ini sebatas hipotesis saya. Fakta bahwa mahasiswa PAI di kampus Islam lebih banyak meneliti sekolah umum daripada madrasah dan pesantren juga menarik. Bisa jadi itu cerminan tempat kerja lulusan, bisa jadi soal akses. Datanya tidak cukup untuk memastikan.

Satu studi di satu prodi tentu tidak mewakili 796 PTKI yang tercatat pada 2019 [2]. Saya juga menemukan beberapa tesis di repositori kampus yang memetakan tren metode skripsi di prodi tertentu, tetapi tidak saya pakai sebagai rujukan karena belum terbit di jurnal dan cakupannya sempit. Kekosongan ini sendiri adalah temuan. Kementerian dan kampus menghitung artikel dosen dengan rajin, tetapi metodologi skripsi, tempat jutaan jam belajar meneliti dihabiskan, nyaris tidak dipetakan secara nasional.

Siapa yang terdampak, dulu dan sekarang​


Dosen. Menurut Renstra Ditjen Pendidikan Islam, dosen PTKI yang berkualifikasi S3 baru 13,92 persen [2]. Mayoritas dosen, dengan kata lain, menulis artikel ilmiah dan membimbing skripsi tanpa pernah melewati pelatihan riset setingkat doktoral. Mereka didorong menulis di jurnal bereputasi, sementara menurut KSI insentif kariernya justru lebih menghargai jam mengajar [3]. Permenristekdikti 20/2017 menjelaskan prosedur evaluasi untuk PTN di bawah kementerian dan PTS melalui LLDIKTI [7]. Bagaimana aturan setara diterapkan untuk dosen PTKI di bawah Kementerian Agama belum saya temukan dokumennya [PERLU VERIFIKASI].

Guru besar. Judul penelitian Ija Suntana dan kawan-kawan cukup mewakili: High Integrity Low Publicity. Mereka meneliti kinerja riset profesor di tiga UIN pada Januari–Oktober 2019. Temuannya, sebagian besar hasil penelitian para profesor tidak dipublikasikan, baik sebagai buku maupun artikel jurnal. Sebanyak 60 persen profesor kurang memahami open journal system, dan program pendampingan publikasi terbukti efektif membantu mereka [13]. Jadi masalahnya bukan semata kemauan meneliti. Ada jurang keterampilan teknis antara meneliti dan menerbitkan. Renstra mengakui hal serupa dari sisi lain: minimnya publikasi di jurnal internasional menjadi kendala bagi bertambahnya guru besar [2].

Mahasiswa. Bagi mahasiswa, dampaknya datang lewat dua jalur. Jalur pertama adalah tuntutan publikasi sejak S1 yang dipopulerkan SE 152/2012 [4]. Jalur kedua lebih halus: dosen pembimbing yang sibuk mengejar angka kredit punya waktu lebih sedikit untuk membedah desain penelitian mahasiswa. Jalur kedua ini adalah penilaian saya, bukan hasil survei.

Pengelola jurnal. Dari 68 jurnal terakreditasi pada 2017 menjadi 768 pada 2019 [2]. Itu kenaikan lebih dari sebelas kali lipat dalam dua tahun, dan di balik setiap jurnal ada dosen yang merangkap editor, penelaah, dan pengelola OJS di sela beban mengajar. Renstra sendiri mencatat bahwa artikel dosen PTKI lebih banyak terbit di jurnal nasional dan hanya sebagian kecil tembus jurnal bereputasi internasional [2].

PTKI swasta. Dari 796 PTKI pada 2019, 738 atau sekitar 93 persen adalah swasta. Renstra juga menyebut 46 persen prodi memperoleh nilai C atau belum terakreditasi, tanpa memperjelas apakah angka itu untuk PTKI swasta saja atau seluruh PTKI [2]. Bagi kampus seperti ini, skema seperti ACRP adalah salah satu sedikit jalan untuk mendapat dana riset. Bagi kampus seperti ini pula, godaan jurnal berbayar yang cepat terbit paling besar.

Kritik, risiko, dan kegagalan yang perlu diakui​


Pertama, jalan pintas predator. Kasus Baku dan angka 17 persen bukan cerita pinggiran [1][6]. Satu catatan penting: versi awal studi Macháček dan Srholec terbit di Scientometrics pada Februari 2021 lalu ditarik setelah ada tekanan dari penerbit Frontiers. Para penulis menolak keputusan itu dan menerbitkan ulang studinya di Quantitative Science Studies [6]. Angkanya tetap layak dipakai, tetapi pembaca perlu tahu bahwa metode penandaan "predator" berbasis daftar Beall memang diperdebatkan.

Kedua, jumlah lebih cepat naik daripada mutu. UNESCO Science Report 2021 menulis bahwa lonjakan publikasi Indonesia sejak 2017 dapat dikaitkan dengan keputusan menghubungkan evaluasi karier ilmuwan dengan jumlah keluaran di jurnal internasional terindeks. Laporan yang sama mencatat hanya Indonesia, dengan 18 persen, yang tingkat kolaborasi internasionalnya di bawah rata-rata G20 sebesar 25 persen [14]. Jika dilihat sekarang, angka kolaborasi ini lebih jujur daripada angka jumlah artikel. Metodologi yang matang biasanya tumbuh dari diskusi lintas institusi, bukan dari kejar setoran.

Ketiga, seleksi yang menyaring plagiasi belum tentu menyaring desain lemah. ACRP patut diapresiasi karena membawa reviewer ke dalam alokasi dana riset. Kriteria penilaiannya mencakup validitas, orisinalitas, integritas akademis, dan kontribusi [10]. Tetapi hitungan kasarnya begini: 566 nomine dibagi 32 reviewer berarti sekitar 18 proposal per orang dalam forum dua hari [10]. Menurut saya, dengan beban seperti itu, aplikasi antiplagiasi lebih mudah diandalkan daripada pembacaan mendalam atas kerangka metodologi.

Keempat, data yang buram. Tabel publikasi dalam Renstra memuat catatan bahwa data 2015 dan 2016 tidak tersedia. Angka 50.197 artikel pada 2019 juga tidak dijelaskan apakah tahunan atau kumulatif [PERLU VERIFIKASI]. Di dokumen yang sama, jumlah guru besar disebut 521 orang di satu bagian dan 496 orang untuk kurun 2015–2019 di bagian lain [2]. Lembaga yang mendorong dosennya meneliti dengan metode ketat semestinya juga menyajikan datanya sendiri dengan konsisten.

Agar adil, dekade ini juga mewariskan hal baik. PMA 55/2014 memberi landasan hukum penelitian yang mengakui etika keagamaan tanpa menanggalkan metode ilmiah [5]. Jurnal PTKI yang terindeks Scopus bertambah dan sebagian bersaing di tingkat dunia [2]. Pendampingan publikasi terbukti membantu [13]. Posisi saya: dekade ini berhasil membangun infrastruktur penelitian, tetapi belum berhasil memperdalam cara berpikir metodologis.

Epilog: setelah 2020​


2021. UNESCO Science Report yang dirilis Juni 2021 secara terbuka mengaitkan lonjakan publikasi Indonesia dengan kebijakan evaluasi karier [14]. Pada tahun yang sama, versi awal studi jurnal predator ditarik dari Scientometrics [6].

2022. Tiga tulisan yang dipakai di sini terbit: studi Macháček dan Srholec versi baru [6], analisis bibliometrik Putera dan kawan-kawan pada Februari 2022 [11], dan studi Suntana tentang profesor UIN [13]. Putera mencatat target RPJMN 2020–2024 sebesar 31.159 publikasi internasional pada 2024 [11]. Target itu lebih rendah dari capaian 50.868 pada 2020. Ini perbandingan saya sendiri, dan definisi penghitungan keduanya bisa berbeda.

Renstra Ditjen Pendidikan Islam 2020–2024 masih mencatat "produktivitas hasil penelitian masih rendah" sebagai kelemahan pendidikan tinggi Islam [2]. Jadi setelah satu dekade lonjakan, dokumen resmi sendiri belum merasa puas.

Apa yang tersisa setelah hype mereda​


Jika dirangkum dari bukti di atas, beberapa hal tampaknya menetap:

  • Seleksi proposal oleh reviewer dan pemeriksaan plagiasi sudah menjadi prosedur yang dianggap wajar, bukan lagi barang baru [10].
  • Ribuan jurnal kampus berdiri. Sebagian kecil bereputasi, sebagian besar masih mencari pembaca dan penelaah yang kompeten [2].
  • Budaya menghitung: profil SINTA, skor, dan kuartil menjadi bahasa sehari-hari di ruang dosen [8].
  • Jejak artikel di jurnal yang diduga predator tetap tercatat di CV banyak akademisi, dan tidak bisa dihapus [6].
  • Metodologi skripsi tetap menjadi wilayah gelap. Ada studi kasus, tetapi tidak ada pemetaan nasional.

Menurut saya, pelajaran terbesarnya untuk pengajar metodologi adalah ini: insentif yang hanya mengukur keluaran akan menghasilkan keluaran, dan belum tentu menghasilkan peneliti. Sebagian mahasiswa yang menulis skripsi pada pertengahan 2010-an kini mungkin sudah menjadi dosen muda. Mereka belajar meneliti di tengah gelombang ini, dan cara mereka membimbing mahasiswa hari ini mungkin ikut terbentuk oleh logika "yang penting terbit". Ini dugaan, bukan temuan.

Kabar baiknya, masalah ini bisa diurai dari bawah. Buku ajar metodologi bisa mulai membahas cara membaca jurnal secara kritis, termasuk mengenali tanda-tanda penerbit predator. Prodi bisa memetakan metode skripsinya sendiri secara berkala, cukup dengan tabel sederhana seperti yang dilakukan di Pamekasan [12]. Dan kampus bisa memberi penghargaan pada penelaah yang serius, bukan hanya pada penulis yang produktif.

Pertanyaan untuk diskusi: dari pengalaman Anda di kampus masing-masing, apakah dorongan publikasi pada dekade itu membuat bab metodologi di skripsi, tesis, dan proposal hibah menjadi lebih tajam, atau hanya lebih rapi di permukaan?

Referensi​


[1] Kozok, U. (2015). Publishing for easy credits: An Indonesian case. The Newsletter, No. 72 (Autumn 2015), hlm. 24. International Institute for Asian Studies. https://www.iias.asia/sites/iias/files/nwl_article/2019-05/IIAS_NL72_24.pdf (Berita)
[2] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024. Kementerian Agama RI (salinan pada laman UIN Antasari Banjarmasin). https://www.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Renstra-Ditjen-Pendis-2020-2024.pdf (Laporan)
[3] Knowledge Sector Initiative. (2018). Knowledge Sector Initiative Phase 2: Program Implementation Strategy (18 Mei 2018). Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. https://www.dfat.gov.au/sites/defau...ive-final-program-implementation-strategy.pdf (Laporan)
[4] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Surat Edaran Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah (salinan repositori Universitas Negeri Gorontalo). https://repository.ung.ac.id/get/km...NUARI-2012-TENTANG-PUBLIKASI-KARYA-ILMIAH.pdf (Dokumen resmi)
[5] Kementerian Agama RI. (2014). Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (diubah dengan PMA Nomor 4 Tahun 2020). JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/131021/peraturan-menag-no-55-tahun-2014 (Dokumen resmi)
[6] Macháček, V., & Srholec, M. (2022). Predatory publishing in Scopus: Evidence on cross-country differences. Quantitative Science Studies, 3(3), 859. MIT Press. https://direct.mit.edu/qss/article/3/3/859/113621/Predatory-publishing-in-Scopus-Evidence-on-cross (Jurnal)
[7] Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2017). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/140850/permen-ristekdikti-no-20-tahun-2017 (Dokumen resmi)
[8] Fanani, A. K. (2017, 30 Januari). Menristek luncurkan SINTA, portal kinerja peneliti. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/609670/menristek-luncurkan-sinta-portal-kinerja-peneliti (Berita)
[9] Ratnasari, Y. (2017, 5 Maret). Banyak Dosen Mengeluh Soal Aturan Publikasi Ilmiah. tirto.id. https://tirto.id/banyak-dosen-mengeluh-soal-aturan-publikasi-ilmiah-ckej (Berita)
[10] NU Online. (2019, 25 Maret). Kualitas Proposal Penelitian PTKI Kemenag Ditingkatkan. NU Online. https://nu.or.id/nasional/kualitas-proposal-penelitian-ptki-kemenag-ditingkatkan-XgnC5 (Berita)
[11] Putera, P. B., Suryanto, S., Ningrum, S., Widianingsih, I., & Rianto, Y. (2022). Increased number of Scopus articles from Indonesia from 1945 to 2020, an analysis of international collaboration, and a comparison with other ASEAN countries from 2016 to 2020. Science Editing, 9(1), 62-68. https://doi.org/10.6087/kcse.265 (Jurnal)
[12] Khalik, F. (2015). Peningkatan Mutu Penulisan Skripsi STAIN Pamekasan (Studi Tema dan Metode Penulisan Skripsi Program Studi PAI STAIN Pamekasan 2013-2014). NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 12(1). https://doi.org/10.19105/nuansa.v12i1.702 (Jurnal)
[13] Suntana, I., Priatna, T., Kania, D., & Nurfatoni, S. (2022). High Integrity Low Publicity: Research Performance of Professors in Indonesian State Islamic Universities. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 18(1), 29-53. https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.14195 (Jurnal)
[14] UNESCO. (2021). UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development, Bab 26 Asia Tenggara dan Oseania (lembar ringkasan grafis Figure 26.4). UNESCO Publishing. https://www.unesco.org/reports/scie...08/Southeast_Asia_and_Oceania_Figure-26-4.pdf (Laporan)